Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, dan Satpol PP.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Panduan ini disiapkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemnepra yang dimaksudkan sebagai acuan internal jajaran Kemenpera dlm menyusun rencana tahunan dan melakukan monev terhadap pelaksanaan dan hasilnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Panduan ini disiapkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemnepra yang dimaksudkan sebagai acuan internal jajaran Kemenpera dlm menyusun rencana tahunan dan melakukan monev terhadap pelaksanaan dan hasilnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. Rencana ini disusun berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan terkait lainnya untuk mengatur penggunaan ruang di Jawa Tengah selama 20 tahun ke depan.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Juknis penggunaan dak bidang pkp ta 2012-final-10 feb 2012-print docxrazitakhalyla
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012. DAK digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan penerangan jalan umum untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian melakukan perencanaan kegiatan DAK dengan merumuskan k
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen ini baru draft Juknis DAK Kesehatan 2015 , belum resmi dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi belum bisa dijadikan acuan. Nanti juknis resminya akan kita share lagi.
Peraturan Daerah ini membahas pengaturan tentang bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
1. Pengertian istilah-istilah terkait bangunan gedung seperti pemilik, penyelenggara, perencana, dan izin-izin terkait.
2. Klasifikasi dan fungsi bangunan gedung.
3. Persyaratan administratif dan teknis untuk membangun, memelihara, dan membongkar bangunan gedung.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. Rencana ini disusun berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan terkait lainnya untuk mengatur penggunaan ruang di Jawa Tengah selama 20 tahun ke depan.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Juknis penggunaan dak bidang pkp ta 2012-final-10 feb 2012-print docxrazitakhalyla
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012. DAK digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan penerangan jalan umum untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian melakukan perencanaan kegiatan DAK dengan merumuskan k
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen ini baru draft Juknis DAK Kesehatan 2015 , belum resmi dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi belum bisa dijadikan acuan. Nanti juknis resminya akan kita share lagi.
Peraturan Daerah ini membahas pengaturan tentang bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
1. Pengertian istilah-istilah terkait bangunan gedung seperti pemilik, penyelenggara, perencana, dan izin-izin terkait.
2. Klasifikasi dan fungsi bangunan gedung.
3. Persyaratan administratif dan teknis untuk membangun, memelihara, dan membongkar bangunan gedung.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan menyusun Rencana Induk Pelabuhan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, sistematika penulisan dokumen studi, dan prosedur penetapannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pelabuhan agar sesuai kebutuhan wilayah dan terintegrasi dengan transportasi lainnya.
Peraturan Walikota (Perwal) PPDB Kota Bandung Tahun 2015Hendy Irawan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015
tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2015
pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah (SD/SMP/SMA/SMK/MA Negeri)
Sumber: http://disdikkota.bandung.go.id/webtemp/index.php/typography/petunjuk/peraturan-walikota-ppdb-2015/category/8-ppdb-2015?download=6:peraturan-walikota-ppdb-2015
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerahGusTi Ani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyiapan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga, mulai dari persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan, hingga pelaksanaan. Dokumen ini juga memberikan contoh bentuk kerja sama daerah dan pembent
Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 13 dinas, lembaga teknis daerah, kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan, serta Satpol PP.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat dengan asas-asas seperti tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, keselamatan, dan efisiensi. Tujuannya adalah melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...ppbkab
Peraturan Daerah ini membentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat setempat secara independen, netral, dan tidak komersial berdasarkan peraturan penyiaran yang berlaku.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok setiap satuan organisasi di dalam Dinas Daerah Kabupaten Bandung seperti Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariatnya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2031 dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait tata ruang dan pembangunan serta untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wonogiri agar berdaya guna, serasi, dan berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan untuk periode 2009-2029, yang bertujuan mengarahkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ruang secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi perubahan definisi istilah, pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, dan penganggaran tahun jamak.
Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di desa di Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA J A K A R T A
N O M O R 10 T A H U N 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. b a h w a berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) U n d a n g -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 13 d a n Pasal 23 ayat (1) U n d a n g - U n d a n g N o m o r 29
T a h u n 2007 tentang Pemerintahan Provinsi D a e r a h K h u s u s
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, d a n Pasal 2 ayat (1) Peraturan P e m e r i n t a h N o m o r 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu m e n a t a
organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota
J a k a r t a s a a t ini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 45
T a h u n 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat D a e r a h Provinsi
Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a d a n huruf b, perlu m e m b e n t u k Peraturan D a e r a h
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia T a h u n 2004 N o m o r 53, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a
Republik Indonesia N o m o r 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, T a m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 0 4
Nomor 125, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. T a m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi D a e r a h K h u s u s I b u k o t a J a k a r t a S e b a g a i I b u k o t a N e g a r a
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia T a h u n 2007 N o m o r 93, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a
Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 1994 tentang J a b a t a n
F u n g s i o n a l P e g a w a i N e g e r i Sipil ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
Indonesia T a h u n 1994 N o m o r 22, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a
Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 140, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a
Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah N o m o r 41 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g O r g a n i s a s i
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n
2007 Nomor 89, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 59
Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri D a l a m Negeri N o m o r 4 5 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi D a e r a h K h u s u s
Ibukota Jakarta;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
D a l a m P e r a t u r a n D a e r a h ini y a n g d i m a k s u d d e n g a n :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
d e n g a n prinsip o t o n o m i s e l u a s - l u a s n y a dalam sistem d a n p r i n s i p
N e g a r a Kesatuan R e p u b l i k Indonesia s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah K e p a l a Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
D P R D adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah
K h u s u s Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah P r o v i n s i D a e r a h
K h u s u s Ibukota Jakarta.
8. Sekretaris Daerah a d a i a h Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat Sekretariat D P R D adalahSekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1 1 . B a d a n a d a l a h Lembaga Teknis Daerah P r o v i n s i D a e r a h K h u s u s
Ibukota J a k a r t a y a n g berbentuk B a d a n .
12. R u m a h Sakit U m u m Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang berbentuk R u m a h Sakit U m u m D a e r a h .
13. R u m a h Sakit Khusus Daerah, yang selanjutnya disingkat R S K D
a d a l a h L e m b a g a T e k n i s D a e r a h P r o v i n s i Daerah Khusus I b u k o t a
Jakarta yang berbentuk R u m a h Sakit Khusus D a e r a h .
14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah
K h u s u s Ibukota Jakarta.
15. K a b u p a t e n Administrasi adalah Kabupaten Administrasi K e p u l a u a n
S e r i b u Provinsi D a e r a h K h u s u s Ibukota Jakarta
5. 16. K e c a m a t a n a d a l a h K e c a m a t a n di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
17. K e l u r a h a n a d a l a h K e l u r a h a n d i P r o v i n s i D a e r a h K h u s u s Ibukota
Jakarta.
18. Satuan Polisi Pamong Praja, y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t S a t p o l PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
19. S u k u Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.
20. K a n t o r p a d a K o t a A d m i n i s t r a s i / K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i a d a l a h U n i t
Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan di Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, y a n g selanjutnya
disingkat A P B D adalah A n g g a r a n Pendapatan d a n B e l a n j a D a e r a h
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. P e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n d a e r a h a d a l a h P e r a t u r a n D a e r a h ,
Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur.
B A B II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
D e n g a n P e r a t u r a n D a e r a h ini d i b e n t u k o r g a n i s a s i P e r a n g k a t Daerah.
Pasal 3
(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 2, terdiri
dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat D P R D ;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Dinas;
f. Lembaga Teknis Daerah;
g- Kota Administrasi;
h. Kabupaten Administrasi;
i. Kecamatan;
j- Kelurahan;
k. Satpol PP.
6. (2) D i n a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f e , t e r d i r i d a r i :
a. Dinas K e p e n d u d u k a n dan P e n c a t a t a n Sipil;
b. Dinas P e m a d a m Kebakaran dan P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a ;
c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan K e h u m a s a n ;
d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan;
e. Dinas Perindustrian dan Energi;
f. Dinas Kelautan d a n Pertanian;
g. Dinas Pariwisata d a n K e b u d a y a a n ;
h. Dinas Perhubungan;
i. Dinas T e n a g a Kerja dan Transmigrasi;
j. Dinas Pekerjaan U m u m ;
k. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
I. Dinas Tata Ruang;
m. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
n. Dinas Pertamanan dan P e m a k a m a n ;
o. Dinas Kebersihan;
p. Dinas Sosial;
g. Dinas Pendidikan;
r. Dinas Kesehatan;
s. Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
t. Dinas Pelayanan Pajak.
(3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h u r u f f , terdiri d a r i :
a. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Badan K e s a t u a n B a n g s a d a n Politik;
d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e. Badan Penanaman Modal dan Promosi;
f. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana;
h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i. RSUD; dan
j. RSKD.
(4) Kota Administrasi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) huruf g,
terdiri d a r i :
a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Kota Administrasi Jakarta Utara;
c. Kota Administrasi Jakarta Barat;
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan; d a n
e. Kota Administrasi Jakarta Timur.
(5) Jumlah Kecamatan sebagaimana dimaksud $ a d a ayat (1) huruf i,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. (6) J u m l a h K e l u r a h a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) h u r u f j ,
sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
(7) Bagan pola organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum d a l a m lampiran I Peraturan D a e r a h ini.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4
(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang b e r k e d u d u k a n di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d a l a m
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris D a e r a h .
(3) A s i s t e n S e k r e t a r i s D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2)
berkedudukan di bawah dan bertanggung j a w a b kepada Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas m e m b a n t u G u b e r n u r d a l a m
menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan m e n g o o r d i n a s i k a n
perangkat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t
(1), sekretariat d a e r a h m e m p u n y a i fungsi :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
sekretariat daerah; *
b. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
8. c. pengoordinasian dan pengendalian p e l a k s a n a a n tugas d a n
fungsi perangkat daerah;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
e. pembinaan administrasi dan aparatur daerah;
f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e r u m a h t a n g g a a n pimpinan dan sekretariat d a e r a h ;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan pemerintah daerah;
h. p e m b i n a a n k e l e m b a g a a n , ketatalaksanaan, p e l a y a n a n publik,
akuntabilitas, dan pelaporan perangkat daerah;
i. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama daerah, dan
protokol;
j. fasilitasi d a n pengoordinasian fungsi mental spiritual;
k. p e l a k s a n a a n tugas lain y a n g diberikan oleh G u b e r n u r ; d a n
I. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi sekretariat d a e r a h .
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 6
( 1 ) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri d a r i :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten P e m e r i n t a h a n ;
c. Asisten Perekonomian dan Administrasi;
d. Asisten P e m b a n g u n a n d a n Lingkungan Hidup;
e. Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
(2) Asisten Pemerintahan s e b a g a i m a n a dimaksud p a d a ayat (1) huruf
b, terdiri d a r i ;
a. Biro T a t a Pemerintahan;
b. Biro H u k u m ;
c. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
d. Biro K e p a l a Daerah d a n Kerjasama Luar Negeri.
(3) Asisten Perekonomian dan Administrasi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
p a d a a y a t ( 1 ) h u r u f c, terdiri d a r i :
a. Biro Perekonomian;
b. Biro U m u m .
(4) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f d , terdiri d a r i :
a. Biro Prasarana dan Sarana Kota;
b. Biro Tata Ruang d a n Lingkungan Hidup. *
9. ( 5 ) Asisten Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
a y a t (1) h u r u f e, terdiri d a r i :
a . Biro K e s e j a h t e r a a n S o s i a l ;
b . Biro P e n d i d i k a n d a n M e n t a l S p i r i t u a l .
(6) Biro d i p i m p i n o l e h s e o r a n g K e p a l a Biro y a n g d a l a m melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah
yang membidangi.
(7) Bagan susunan organisasi sekretariat d a e r a h sebagaimana
tercantum dalam lampiran II Peraturan D a e r a h ini.
Paragraf 4
Sekretaris Daerah
Pasal 7
Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan
daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah;
b. m e m i m p i n , d a n mengoordinasikan pelaksanaan t u g a s d a n fungsi
sekretariat daerah sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5;
c. m e n g u n d a n g k a n P e r a t u r a n D a e r a h d a n P e r a t u r a n Gubernur;
d. mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
e. melaksanakan pembinaan pegawai daerah;
f. m e l a k s a n a k a n t u g a s lain yang diberikan Gubernur; dan
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
Paragraf 5
Asisten Pemerintahan
Pasal 8
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas m e m b a n t u S e k r e t a r i s D a e r a h
dalam :
a. memimpin p e n y e l e n g g a r a a n f u n g s i t a t a p e m e r i n t a h a n , h u k u m ,
k e l e m b a g a a n , k e t a t a l a k s a n a a n , administrasi kepala daerah dan
k e r j a s a m a luar negeri;
b. mengoordinasikan penyusunan k e b i j a k a n p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i
DPRD, kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan
k e b a k a r a n d a n b e n c a n a , k e p e g a w a i a n , k e s a t u a n b a n g s a , politik,
p e r l i n d u n g a n m a s y a r a k a t , p e n d i d i k a n dan pelatihan pegawai,
k o m u n i k a s i , informatika, kehumasan, ketenteraman, ketertiban,
penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan
kewilayahan; ^
10. c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi
DPRD, kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan
k e b a k a r a n d a n b e n c a n a , k e p e g a w a i a n , k e s a t u a n b a n g s a , politik,
perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai,
komunikasi, informatika, k e h u m a s a n , ketenteraman, ketertiban,
penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan
kewilayahan;
d. mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi D P R D ,
k e p e n d u d u k a n , p e n c a t a t a n sipil, p e n a n g g u l a n g a n k e b a k a r a n d a n
b e n c a n a , k e p e g a w a i a n , k e s a t u a n b a n g s a , politik, p e r l i n d u n g a n
masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, k o m u n i k a s i ,
informatika, kehumasan, ketenteraman, ketertiban, p e n e g a k a n
peraturan perundang-undangan daerah, d a n kewilayahan;
e. m e l a k s a n a k a n t u g a s lain y a n g d i b e r i k a n S e k r e t a r i s D a e r a h ; d a n
f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
Pasal 9
Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :
a. Sekretariat D P R D ;
b. D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil;
c. Dinas P e m a d a m Kebakaran d a n Penanggulangan B e n c a n a ;
d. Dinas Komunikasi, Informatika, dan K e h u m a s a n ;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. B a d a n K e s a t u a n B a n g s a d a n Politik;
g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
h. Kota Administrasi;
i. Kabupaten Administrasi; dan
j. Satpol PP.
Paragraf 6
Biro T a t a P e m e r i n t a h a n
Pasal 10
(1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan administrasi
kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana,
k e s a t u a n b a n g s a , politik, p e r l i n d u n g a n m a s y a r a k a t , k e t e n t e r a m a n ,
ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
kerjasama dalam negeri, dan kota administrasi/kabupaten
administrasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( i j , Biro T a t a P e m e r i n t a h a n m e m p u n y a i f u n g s i :
3
^ ^— :™L^ "™
m — * * d an anggaran
11. b. perumusan kebijakan administrasi kependudukan,
penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa,
politik, p e r l i n d u n g a n m a s y a r a k a t , k e t e n t e r a m a n , k e t e r t i b a n ,
penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerjasama
dalam negeri, dan kota administrasi/kabupaten administrasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan administrasi
kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana,
kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,
ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan p e r u n d a n g -
undangan daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota
administrasi/kabupaten administrasi;
d. pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan di kota
administrasi/kabupaten administrasi;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi
kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana,
kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,
ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan p e r u n d a n g -
undangan daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota
administrasi/kabupaten administrasi;
f . fasilitasi p e n y e l e n g g a r a a n k e r j a s a m a d a l a m n e g e r i ;
g. penelitian, pengkajian, d a n penyajian b a h a n p e n g e m b a n g a n
wilayah;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi d a n t u g a s
pembantuan;
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro tata p e m e r i n t a h a n ; d a n
j. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 11
(1) S u s u n a n o r g a n i s a s i Biro T a t a P e m e r i n t a h a n , s e b a g a i b e r i k u t :
a. B a g i a n B i n a P e m e r i n t a h a n , terdiri dari :
1. Subbagian Bina Wilayah;
2. Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah;
3. Subbagian Bina Lembaga Kemasyarakatan.
b. Bagian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan T u g a s P e m b a n t u a n ,
terdiri dari :
1. Subbagian Desentralisasi dan T u g a s P e m b a n t u a n ;
2. Subbagian Dekonsentrasi;
3 . S u b b a g i a n T a t a U s a h a Biro.
c. B a g i a n P e m e r i n t a h a n U m u m , terdiri d a r i :
1. Subbagian Kependudukan dan Kesatuan Bangsa;
2. Subbagian Kebakaran dan Bencana;
3. Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban U m u m .
d. B a g i a n K e r j a s a m a D a e r a h , terdiri dari :
1. Subbagian Kerjasama Provinsi d a n K a b u p a t e n / K o t a ;
2. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga dan B a d a n ;
3. Subbagian Kerjasama Perbatasan.
12. (2) B a g a n s u s u n a n o r g a n i s a s i Biro T a t a P e m e r i n t a h a n s e b a g a i m a n a
tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
Paragraf 7
Biro H u k u m
Pasal 12
( 1 ) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
penyerasian, penyelarasan, harmonisasi, p e n g u n d a n g a n , publikasi
dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah, serta
pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian d a n
pengembangan hukum.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Biro H u k u m m e m p u n y a i f u n g s i :
a. penyusunan, dan p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n anggaran
biro h u k u m ;
b. penyiapan, perumusan, penyusunan, penyelarasan,
harmonisasi, dan pengundangan peraturan perundang-
undangan daerah;
c. penelitian, p e n g e m b a n g a n , dan evaluasi h u k u m ;
d. penyusunan dan evaluasi naskah kerjasama;
e. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
f. publikasi peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n d a e r a h ;
g. penyelenggaraan kepustakaan hukum;
h. pemberian pertimbangan, bantuan, dan perlindungan hukum
kepada pimpinan, perangkat daerah dan pegawai d a e r a h ;
i. p e n g o o r d i n a s i a n p e m b i n a a n p e n y i d i k p e g a w a i n e g e r i sipil;
j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
ketatausahaan biro h u k u m ; d a n
k. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
P a s a l 13
(1) S u s u n a n o r g a n i s a s i Biro H u k u m , s e b a g a i b e r i k u t :
a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, terdiri
dari :
1. Subbagian Peraturan Daerah;
2. Subbagian Peraturan Pelaksanaan;
3. Subbagian Perundang-undangan dan Pengundangan.
b. B a g i a n P e l a y a n a n a n H u k u m , terdiri d a r i :
1. Subbagian Sengketa Hukum;
2. Subbagian Bantuan Hukum;
3. Subbagian Pembinaan Penyidik P e g a w a i Negeri Sipil.
13. c. Bagian Penelitian d a n P e n g e m b a n g a n H u k u m , dan K e r j a s a m a ,
terdiri d a r i :
1. Subbagian Penelitian H u k u m ;
2. Subbagian Pengembangan Hukum;
3. Subbagian Naskah Kerjasama.
d . B a g i a n D o k u m e n t a s i d a n P u b l i k a s i H u k u m , terdiri d a r i :
1. Subbagian Dokumentasi Hukum;
2. Subbagian Publikasi Hukum;
3. Subbagian Tata U s a h a Biro.
(2) B a g a n susunan organisasi Biro H u k u m s e b a g a i m a n a t e r c a n t u m
d a l a m l a m p i r a n I I P e r a t u r a n D a e r a h ini.
Paragraf 8
Biro O r g a n i s a s i d a n T a t a l a k s a n a
Pasal 14
(1) Biro Organisasi d a n T a t a l a k s a n a m e m p u n y a i t u g a s m e l a k s a n a k a n
perumusan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi k e l e m b a g a a n ,
ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis j a b a t a n , analisis b e b a n
kerja d a n pelaporan, pengelolaan k e p e g a w a i a n sekretariat d a e r a h ,
serta pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian d a n
sistem informasi d a e r a h .
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
a y a t (1), Biro O r g a n i s a s i d a n T a t a l a k s a n a m e m p u n y a i fungsi:
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran
biro o r g a n i s a s i d a n t a t a l a k s a n a ;
b. perumusan kebijakan penataan kelembagaan, ketatalak
sanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban
kerja, d a n p e l a p o r a n ;
c. pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,
p e l a y a n a n p u b l i k , a n a l i s i s j a b a t a n , a n a l i s i s b e b a n k e r j a , dan
pelaporan;
d. pembinaan k e l e m b a g a a n , ketatalaksanaan, pelayanan publik,
a n a l i s i s j a b a t a n , a n a l i s i s b e b a n kerja, d a n p e l a p o r a n ;
e. pemantauan k e l e m b a g a a n , ketatalaksanaan, pelayanan publik,
a n a l i s i s j a b a t a n , a n a l i s i s b e b a n kerja, d a n p e l a p o r a n ;
f. evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik,
a n a l i s i s j a b a t a n , a n a l i s i s b e b a n kerja, d a n p e l a p o r a n ;
g. penyusunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi tata
naskah dinas, kode, stempel, kop n a s k a h d i n a s d a n p a p a n
n a m a s a t u a n kerja p e r a n g k a t d a e r a h / u n i t kerja p e r a n g k a t
daerah;
h. penyusunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pakaian
dinas dan atributnya;
14. i. pembakuan/standarisasi perlengkapan/peralatan kerja dan
penataan ruang kantor;
j. p e n y u s u n a n l a p o r a n a k u n t a b i l i t a s kinerja s e k r e t a r i a t d a e r a h ;
k. pengelolaan k e p e g a w a i a n sekretariat d a e r a h ;
I. pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian dan
sistem informasi d a e r a h ;
m. pengoordinasian, penghimpunan, dan penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro o r g a n i s a s i d a n t a t a l a k s a n a ; d a n
o. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 15
(1) Susunan organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana, sebagai
berikut:
a. BagianKelembagaan, t e r d i r i d a r i ;
1. Subbagian Kelembagaan Staf dan Wilayah;
2. Subbagian Kelembagaan Dinas;
3. Subbagian Kelembagaan Lembaga Teknis D a e r a h d a n
Perusahaan D a e r a h .
b. Bagian Tatalaksana d a n Pelayanan Publik, terdiri d a r i :
1. Subbagian Sistem d a n Prosedur Kerja.
2. S u b b a g i a n P e l a y a n a n Publik.
3 . S u b b a g i a n S t a n d a r i s a s i S a r a n a Kerja d a n T a t a Ruang
Kerja.
c. Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat daerah,
terdiri dari:
1. Subbagian Analisis Jabatan Struktural;
2. Subbagian Analisis Jabatan Fungsional d a n Analisis B e b a n
Kerja;
3. Subbagian Kepegawaian Sekretariat daerah.
d. Bagian Informasi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Subbagian Informasi;
2. Subbagian Pelaporan;
3. S u b b a g i a n Tata U s a h a Biro.
( 2 ) Bagan susunan organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
Paragraf 9
Biro K e p a l a D a e r a h d a n K e r j a s a m a L u a r N e g e r i
Pasal 16
(1) Biro Kepala Daerah d a n Kerjasama Luar Negeri m e m p u n y a i t u g a s
melaksanakan administrasi pimpinan, keprotokolan, kerjasama
luar negeri, pelayanan t a m u , dan perjalanan dinas.
15. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
mempunyai fungsi :
a. p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n anggaran
b i r o k e p a l a d a e r a h d a n k e r j a s a m a luar n e g e r i ;
b. perumusan kebijakan administrasi p i m p i n a n , keprotokolan,
k e r j a s a m a luar n e g e r i , p e l a y a n a n t a m u , d a n p e r j a l a n a n d i n a s ;
c. pengoordinasian kebijakan keprotokolan, kerjasama luar
negeri, pelayanan t a m u , dan perjalanan dinas;
d. pelaksanaan administrasi p i m p i n a n , k e p r o t o k o l a n , k e r j a s a m a
luar negeri, pelayanan t a m u , d a n perjalanan dinas;
e. penyiapan bahan sambutan pimpinan;
f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro k e p a l a d a e r a h d a n k e r j a s a m a l u a r n e g e r i ;
dan
g. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 17
(1) Susunan organisasi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
Negeri, sebagai berikut:
a. B a g i a n Tata Usaha P i m p i n a n , terdiri d a r i :
1. Subbagian Tata Usaha, dan Keuangan Gubernur dan Wakil
Gubernur;
2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Deputi;
3. Subbagian Tata Usaha Biro.
b. Bagian Pelayanan Korps Diplomatik dan Perjalanan Dinas,
terdiri dari :
1. Subbagian Pelayanan Korps Diplomatik;
2. Subbagian Pelayanan T a m u ;
3. Subbagian Perjalanan Dinas.
c. B a g i a n K e r j a s a m a L u a r N e g e r i , terdiri dari :
1. S u b b a g i a n Kerjasama Sister City;
2. Subbagian Organisasi dan Event Internasional;
3. Subbagian Kerjasama Teknik d a n Jasa E k o n o m i .
d. B a g i a n P r o t o k o l , terdiri d a r i :
1. Subbagian Penjadwalan Acara;
2. Subbagian Pelaksanaan Acara;
3. Subbagian Sarana Acara.
( 2 ) B a g a n s u s u n a n o r g a n i s a s i Biro K e p a l a D a e r a h d a n K e r j a s a m a
Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan
D a e r a h ini.
16. Paragraf 10
Asisten Perekonomian dan Administrasi
Pasal 18
Asisten Perekonomian d a n Administrasi m e m p u n y a i tugas m e m b a n t u
Sekretaris Daerah dalam :
a. memimpin penyelenggaraan administrasi perekonomian,
pengelolaan k e u a n g a n d a n aset sekretariat d a e r a h , dan tata u s a h a
pemerintah daerah;
b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan kepariwisataan,
kebudayaan, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian,
kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal,
ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepariwisataan, kebudayaan,
usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
kecil d a n m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , k e l a u t a n , k e h u t a n a n ,
ketahanan pangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan
transmigrasi;
d. mengendalikan pelaksanaan tugas kepariwisataan, kebudayaan,
usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
kecil d a n m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , k e l a u t a n , k e h u t a n a n ,
ketahanan pangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan
transmigrasi;
e . m e l a k s a n a k a n t u g a s lain y a n g d i b e r i k a n s e k r e t a r i s d a e r a h ; d a n
f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
Pasal 19
Asisten Perekonomian dan Administrasi mengoordinasikan :
a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan;
b. Dinas Perindustrian d a n Energi;
c. Dinas Kelautan dan Pertanian;
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
e. Dinas Perhubungan;
f. D i n a s T e n a g a Kerja d a n T r a n s m i g r a s i ; d a n
g. Badan Penanaman Modal dan Promosi.
17. Paragraf 11
Biro Perekonomian
Pasal 20
(1) Biro P e r e k o n o m i a n m e m p u n y a i t u g a s m e l a k s a n a k a n p e r u m u s a n
k e b i j a k a n serta m e n g o o r d i n a s i k a n , m e m a n t a u , m e n g e v a l u a s i d a n
membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan,
kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan,
p e r i n d u s t r i a n , e n e r g i , k o p e r a s i , u s a h a m i k r o , k e c i l d a n menengah,
p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , kelautan, kehutanan, ketahanan pangan,
penanaman modal dan promosi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) , B i r o P e r e k o n o m i a n mempunyai f u n g s i :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
biro perekonomian;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan t u g a s kepariwisataan,
kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha
p e r h u b u n g a n , p e r i n d u s t r i a n , e n e r g i , k o p e r a s i , usaha m i k r o ,
kecil dan m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , pertanian, kelautan,
kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan
promosi;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan,
kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha
perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
kecil d a n m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , k e l a u t a n ,
kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan
promosi;
d . pemantauan dan p e n g e v a l u a s i a n pelaksanaan kebijakan
kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi,
usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha
m i k r o , kecil d a n m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , k e l a u t a n ,
kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan
promosi;
e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan,
kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha
perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
kecil d a n m e n e n g a h , p e r d a g a n g a n , p e r t a n i a n , k e l a u t a n ,
kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan
promosi;
f. perumusan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan ekonomi
mikro dan ekonomi makro daerah;
g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro p e r e k o n o m i a n ; d a n
h. p e l a p o r a n , d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n pelaksanaan t u g a s d a n
18. Pasal 21
(1) S u s u n a n o r g a n i s a s i Biro P e r e k o n o m i a n , s e b a g a i b e r i k u t :
a . B a g i a n K o p e r a s i , U s a h a Mikro, K e c i l d a n M e n e n g a h , I n d u s t r i ,
E n e r g i , d a n P e r d a g a n g a n , terdiri d a r i :
1. Subbagian Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
2. S u b b a g i a n Industri d a n Energi;
3. Subbagian Perdagangan dan Perpasaran;
b. Bagian P e n a n a m a n M o d a l , P r o m o s i , d a n B a d a n U s a h a Milik
D a e r a h , terdiri d a r i :
1. Subbagian Penanaman Modal dan Promosi;
2 . S u b b a g i a n B a d a n U s a h a Milik D a e r a h ;
3. S u b b a g i a n Tata U s a h a Biro.
c. Bagian Usaha Perhubungan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan,
terdiri d a r i :
1. Subbagian Usaha Perhubungan;
2. Subbagian Pariwisata dan K e b u d a y a a n ;
3. Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
d. Bagian Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan, terdiri
dari:
1. Subbagian Kelautan;
2. Subbagian Pertanian dan Kehutanan;
3. Subbagian Ketahanan Pangan.
(2) B a g a n s u s u n a n o r g a n i s a s i Biro P e r e k o n o m i a n sebagaimana
t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n I I P e r a t u r a n D a e r a h ini.
Paragraf 12
Biro U m u m
Pasal 22
(1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
pelaksanaan, dan pembinaan ketatausahaan pemerintah daerah,
pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan aset sekretariat
d a e r a h , serta p e n g a m a n a n komplek balaikota.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Biro U m u m m e m p u n y a i f u n g s i :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran
biro u m u m ;
b. perumusan kebijakan ketatausahaan pemerintah daerah,
pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, dan aset sekretariat
d a e r a h , serta p e n g a m a n a n komplek b a l a * o t a ;
19. c. pelaksanaan k e t a t a u s a h a a n p e m e r i n t a h d a e r a h , p e n g e l o l a a n
keuangan, kerumahtanggaan, dan aset sekretariat daerah
serta p e n g a m a n a n k o m p l e k b a l a i k o t a ;
d. pembinaan ketatausahaan perangkat daerah;
e. pengelolaan sandi, dan telekomunikasi balaikota dan rumah
dinas;
f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro u m u m ; d a n
g. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 23
(1) S u s u n a n o r g a n i s a s i Biro U m u m , s e b a g a i b e r i k u t :
a . B a g i a n T a t a U s a h a D a e r a h , terdiri d a r i :
1. Subbagian Penerimaan dan Pendistribusian Naskah Dinas;
2. Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas;
3. Subbagian Pembinaan Ketatausahaan.
b. Bagian Rumah Tangga dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri
dari:
1. Subbagian Bangunan dan Taman;
2 . S u b b a g i a n M e k a n i k , Listrik, d a n I n s t a l a s i ;
3. Subbagian Aset Sekretariat D a e r a h .
c . B a g i a n P e n g a m a n a n B a l a i k o t a , terdiri d a r i :
1. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi Balaikota;
2. Subbagian Pengendalian Gangguan Keamanan;
3 . S u b b a g i a n T a t a U s a h a Biro.
d. Bagian K e u a n g a n Sekretariat d a e r a h , terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Anggaran;
2. Subbagian Administrasi Keuangan;
3. S u b b a g i a n Akuntansi.
(2) B a g a n s u s u n a n o r g a n i s a s i Biro U m u m sebagaimana tercantum
d a l a m l a m p i r a n II P e r a t u r a n D a e r a h ini.
Paragraf 13
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pasal 24
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam :
a. memimpin penyelenggaraan administrasi prasarana dan sarana
kota, tata t u a n g , d a n lingkungan hidup;
b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pekerjaan umum,
k e b e r s i h a n , t a t a r u a n g , p e r t a n a h a n , pengawasan dan penertiban
bangunan, perumahan, gedung pemerintah daerah, pertamanan,
p e m a k a m a n , d a n lingkungan hidup; «t
20. c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan umum,
k e b e r s i h a n , tata r u a n g , p e r t a n a h a n , p e n g a w a s a n d a n p e n e r t i b a n
bangunan, perumahan, gedung pemerintah daerah, pertamanan,
pemakaman, dan lingkungan hidup;
d. mengendalikan pelaksanaan tugas pekerjaan u m u m , kebersihan,
tata ruang, pertanahan, pengawasan d a n penertiban bangunan,
perumahan, gedung pemerintah daerah, pertamanan, p e m a k a m a n ,
dan lingkungan hidup;
e. m e l a k s a n a k a n t u g a s lain y a n g d i b e r i k a n s e k r e t a r i s d a e r a h ; d a n
f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
Pasal 25
Asisten Pembangunan d a n Lingkungan Hidup mengoordinasikan :
a. Dinas Pekerjaan U m u m ;
b. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
c. Dinas Tata Ruang,
d. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
e. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
f. Dinas Kebersihan; dan
g. B a d a n Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
P a r a g r a f 14
Biro P r a s a r a n a d a n S a r a n a K o t a
Pasal 26
(1) Biro P r a s a r a n a d a n S a r a n a K o t a m e m p u n y a i t u g a s m e l a k s a n a k a n
perumusan kebijakan, dan mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi serta membina administrasi pembangunan
prasarana kota, sarana kota, p e r u m a h a n , g e d u n g P e m e r i n t a h
Daerah, sarana transportasi, dan kelengkapan kota.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Biro P r a s a r a n a d a n S a r a n a K o t a m e m p u n y a i f u n g s i :
a . p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n a n g g a r a n
biro p r a s a r a n a d a n s a r a n a k o t a ;
b. perumusan kebijakan pembangunan prasarana kota, sarana
kota, perumahan, gedung pemerintah daerah, sarana
transportasi, d a n kelengkapan kota;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembangunan
prasarana kota, sarana kota, perumahan, gedung p e m e r i n t a h
daerah, sarana transportasi, dan kelengkapan kota;
d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan p e m b a n g u n a n
prasarana kota, sarana kota, perumahan, gedung p e m e r i n t a h
daerah, sarana transportasi, dan kelengkapan kota;
21. e. pembinaan pelaksanaan kebijakan p e m b a n g u n a n prasarana
kota, sarana kota, perumahan, g e d u n g pemerintah d a e r a h ,
sarana transportasi, dan kelengkapan kota;
f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro p r a s a r a n a d a n s a r a n a k o t a ; d a n
g. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 27
(1) S u s u n a n o r g a n i s a s i Biro P r a s a r a n a d a n Sarana Kota, sebagai
berikut:
a . B a g i a n P r a s a r a n a K o t a , terdiri d a r i :
1. Subbagian Jalan dan Jembatan;
2 . S u b b a g i a n T a t a Air.
b. Bagian Sarana Kota, terdiri dari :
1. Subbagian Sarana Perumahan dan Gedung Pemda.
2. Subbagian Sarana Transportasi;
3 . S u b b a g i a n Utilitas d a n K e l e n g k a p a n K o t a .
c. Bagian Pengendalian dan P e m a n t a u a n P e m b a n g u n a n , terdiri
dari:
1. Subbagian Pengendalian Pembangunan;
2. Subbagian Pemantauan Pembangunan;
3 . S u b b a g i a n T a t a U s a h a Biro.
(2) B a g a n s u s u n a n o r g a n i s a s i Biro P r a s a r a n a d a n S a r a n a K o t a
sebagaimana tercantum dalam lampiran II P e r a t u r a n D a e r a h ini.
Paragraf 15
Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Pasal 28
( 1 ) Biro T a t a R u a n g d a n L i n g k u n g a n H i d u p m e m p u n y a i t u g a s
melaksanakan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi serta membina administrasi
penyelenggaraan tata ruang, pertanahan, pertamanan,
pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan,
dan lingkungan hidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat
(1), B i r o T a t a R u a n g d a n L i n g k u n g a n H i d u p m e m p u n y a i f u n g s i :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran
biro tata r u a n g d a n l i n g k u n g a n h i d u p ;
22. b. perumusan kebijakan penyelenggaraan tata r u a n g , p e r t a n a h a n ,
pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban
bangunan, kebersihan, dan lingkungan hidup;
c. pengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tata ruang,
pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan
penertiban bangunan, kebersihan, dan lingkungan hidup;
d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan tata
ruang, pertanahan, pertamanan, pemakaman, p e n g a w a s a n
d a n penertiban b a n g u n a n , kebersihan, d a n lingkungan hidup;
e. pembinaan pelaksanaan kebijakan tata ruang, p e r t a n a h a n ,
pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban
bangunan, kebersihan, d a n lingkungan hidup;
f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro tata r u a n g d a n l i n g k u n g a n h i d u p ; d a n
g. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 29
(1) S u s u n a n organisasi Biro T a t a Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri
dari:
a. B a g i a n P e n a t a a n R u a n g , terdiri d a r i :
1. Subbagian Pengkajian Pemanfaatan Ruang;
2. Subbagian Pengembangan Kawasan.
b. Bagian Pengendalian d a n Pemanfaatan R u a n g , terdiri dari :
1 . S u b b a g i a n P e n g e n d a l i a n Fasilitas S o s i a l d a n F a s i l i t a s
Umum;
2. Subbagian Pengendalian Bangunan.
c. B a g i a n L i n g k u n g a n H i d u p , terdiri dari :
1. Subbagian Pertamanan dan Pemakaman;
2. Subbagian Sanitasi d a n Pencemaran;
3 . S u b b a g i a n T a t a U s a h a Biro.
(2) B a g a n susunan organisasi Biro Tata Ruang d a n L i n g k u n g a n H i d u p
s e b a g a i m a n a tercantum d a l a m lampiran II Peraturan D a e r a h ini.
Paragraf 16
Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 30
Asisten Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam :
a. m e m i m p i n penyelenggaraan administrasi kesejahteraan sosial, d a n
pendidikan dan mental spiritual;
b. m e n g o o r d i n a s i k a n penyusunan kebijakan kesehatan, s o s i a l ,
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, perpustakaan, a r s i p , - p e n d i d i k a n , mental
spiritual, olahraga, dan p e m u d a ;
23. c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesehatan, sosial,
p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n p e r e m p u a n , p e r l i n d u n g a n anak,
k e l u a r g a b e r e n c a n a , p e r p u s t a k a a n , arsip, p e n d i d i k a n , mental
spiritual, o l a h r a g a , d a n p e m u d a ;
d. mengendalikan pelaksanaan tugas kesehatan, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
keluarga b e r e n c a n a , perpustakaan, arsip, p e n d i d i k a n , m e n t a l
spiritual, o l a h r a g a , d a n p e m u d a ;
e . m e l a k s a n a k a n t u g a s lain y a n g d i b e r i k a n s e k r e t a r i s d a e r a h ; d a n
f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
Pasal 31
Asisten Kesejahteraan Masyarakat mengoordinasikan :
a. Dinas Sosial;
b. D i n a s P e n d i d i k a n ;
c. D i n a s K e s e h a t a n ;
d . Dinas O l a h r a g a d a n P e m u d a ;
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan P e r e m p u a n , dan Keluarga
Berencana;
f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
g. RSUD; dan
h. RSKD.
Paragraf 17
Biro K e s e j a h t e r a a n S o s i a l
Pasal 32
(1) Biro K e s e j a h t e r a a n Sosial m e m p u n y a i t u g a s m e l a k s a n a k a n
perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi, dan membina administrasi penyelenggaraan
kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan p e r e m p u a n , perlindungan anak,
dan keluarga berencana.
(2) Untuk m e n y e l e n g a r a k a n tugas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat
(1), Biro K e s e j a h t e r a a n Sosial m e m p u n y a i f u n g s i :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran
biro k e s e j a h t e r a a n sosial;
b. perumusan kebijakan pelaksanaan kesehatan masyarakat,
p e l a y a n a n k e s e h a t a n , sosial, p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n
perempuan, perlindungan anak, d a n keluarga berencana;
c. pengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kesehatan
masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungag anak, dan keluarga
berencana;
24. d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan
a n a k , d a n keluarga berencana;
e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat,
pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan m a s y a r a k a t d a n
p e r e m p u a n , perlindungan anak, dan keluarga b e r e n c a n a ;
f. p e n y u s u n a n , monitoring dan evaluasi kebijakan m a k r o sistem
k e s e h a t a n d a n s i s t e m k e s e j a h t e r a a n sosial d a e r a h ;
g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro k e s e j a h t e r a a n s o s i a l ; d a n
h. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 33
(1) S u s u n a n O r g a n i s a s i Biro K e s e j a h t e r a a n S o s i a l , t e r d i r i d a r i :
a. B a g i a n K e s e h a t a n , terdiri d a r i :
1. Subbagian Kesehatan Masyarakat;
2. Subbagian Pelayanan Kesehatan;
3. Subbagian Keluarga Berencana.
b . B a g i a n S o s i a l , terdiri d a r i :
1 . S u b b a g i a n P e l a y a n a n d a n Fasilitas S o s i a l ;
2. Subbagian Bantuan Sosial;
3. S u b b a g i a n Tata Usaha Biro.
c. B a g i a n P e m b e r d a y a a n , t e r d i r i d a r i :
1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
2. Subbagian Pemberdayaan Perempuan;
3. Subbagian Perlindungan Anak.
(2) Bagan susunan organisasi Biro Kesejahteraan Sosial
s e b a g a i m a n a t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n II P e r a t u r a n Daerah ini.
Paragraf 18
Biro P e n d i d i k a n d a n M e n t a l Spiritual
Pasal 34
(1) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas
m e l a k s a n a k a n p e r u m u s a n k e b i j a k a n serta m e n g o o r d i n a s i k a n ,
memantau, mengevaluasi, dan membina administrasi
penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan,
perpustakaan daerah, kearsipan daerah, dan mental spiritual.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Biro Pendidikan dan Mental Spiritual m e m p u n y a i f u n g s i :
a. p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n anggaran
biro p e n d i d i k a n d a n m e n t a l s p i r i t u a l ; %
25. b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan,
keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan
d a e r a h , d a n m e n t a l spiritual;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendidikan,
keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan
d a e r a h , d a n m e n t a l spiritual;
d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
pendidikan, keolahragaan, k e p e m u d a a n , perpustakaan d a e r a h ,
kearsipan daerah, dan mental spiritual;
e. pembinaan pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan,
kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah, dan
mental spiritual;
f. fasilitasi k e g i a t a n m e n t a l s p i r i t u a l ;
g. penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan m a k r o sistem
pendidikan, keolahragaan, dan k e p e m u d a a n d a e r a h ;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
k e t a t a u s a h a a n biro p e n d i d i k a n d a n m e n t a l s p i r i t u a l ; d a n
i. pelaporan, d a n pertanggungjawaban pelaksanaan t u g a s d a n
fungsi.
Pasal 35
(1) S u s u n a n organisasi Biro Pendidikan d a n Mental Spiritual, s e b a g a i
berikut:
a . B a g i a n P e n d i d i k a n d a n P e r p u s t a k a a n , terdiri d a r i :
1. Subbagian Pendidikan Dasar;
2. Subbagian Pendidikan Menengah;
3. Subbagian Perpustakaan dan Arsip.
b. Bagian Mental S p i r i t u a l , terdiri d a r i :
1. Subbagian Kegiatan Kemasyarakatan;
2. Subbagian L e m b a g a Mental Spiritual;
3 . S u b b a g i a n Fasilitasi K e g i a t a n M e n t a l S p i r i t u a l .
c. B a g i a n O l a h r a g a d a n P e m u d a , t e r d i r i d a r i :
1. S u b b a g i a n O l a h r a g a ;
2. Subbagian Pemuda;
3 . S u b b a g i a n T a t a U s a h a Biro.
(2) B a g a n susunan o r g a n i s a s i Biro P e n d i d i k a n d a n M e n t a l S p i r i t u a l
sebagaimana t e r c a n t u m dalam lampiran II Peraturan D a e r a h ini.
Bagian Kedua
Sekretariat D P R D
Pasal 36
(1) Sekretariat D P R D m e r u p a k a n unsur pelayanan k e p a d a D P R D
dalam penyelenggaraan hak, kewajiban, d a n w e w e n a n g n y a .
i
i
26. [Z) Sekretariat D P R D dipimpin oleh seorang Sekretaris y a n g secara
teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggug j a w a b
k e p a d a pimpinan D P R D , d a n secara administratif b e r t a n g g u n g
j a w a b kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan Asisten Pemerintahan.
Pasal 37
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, m e n d u k u n g
pelaksanaan tugas dan fungsi D P R D , dan menyediakan serta
m e n g o o r d i n a s i k a n tenaga ahli y a n g diperiukan oleh D P R D .
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat D P R D m e m p u n y a i f u n g s i :
a . p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n anggaran
Sekretariat DPRD;
b. penyelengaraan kesekretariatan D P R D ;
c. penyelengaraan administrasi keuangan D P R D ;
d. fasilitasi rapat anggota D P R D ;
e . p e n y e d i a a n d a n p e n g o o r d i n a s i a n t e n a g a ahli y a n g d i p e r l u k a n
oleh DPRD;
f. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,
d a n ketatausahaan Sekretariat D P R D ; dan
g. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 38
(1) S u s u n a n Organisasi Sekretariat D P R D , sebagai b e r i k u t :
a. Sekretaris D P R D ;
b . B a g i a n P e r s i d a n g a n , terdiri d a r i :
1. S u b b a g i a n Persidangan Pimpinan d a n Panitia;
2. S u b b a g i a n Persidangan Komisi d a n Fraksi;
3. Subbagian Persidangan Paripurna.
c . B a g i a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n , terdiri d a r i :
1. Subbagian Produk Perundang-undangan;
2. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi;
3. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah.
d. B a g i a n H u b u n g a n Masyarakat, terdiri d a r i ;
1. S u b b a g i a n Protokol dan Perjalanan Dinas;
2. Subbagian Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan;
3. Subbagian Pelaporan Masyarakat.
e. B a g i a n K e u a n g a n , terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Anggaran;
2. S u b b a g i a n Tata Usaha K e u a n g a n ; .
3. Subbagian Perbendaharaan.
27. f. B a g i a n U m u m , t e r d i r i dari :
1. Subbagian Kepegawaian;
2. Subbagian R u m a h Tangga dan K e a m a n a n D a l a m ;
3. Subbagian Tata Usaha Sekretariat D P R D .
(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n III P e r a t u r a n D a e r a h i n i .
Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 39
(1) Inspektorat m e r u p a k a n unsur p e n g a w a s internal penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
(2) Inspektorat dipimpin o l e h seorang Inspektur.
(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung j a w a b langsung
kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat
p e m b i n a a n dari S e k r e t a r i s D a e r a h .
Pasal 40
(1) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan terhadap
p e n y e l e n g g a r a a n urusan p e m e r i n t a h a n daerah dan pengelolaan
b a d a n u s a h a milik d a e r a h .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (1),
Inspektorat m e m p u n y a i f u n g s i :
a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran
inspektorat;
b. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah d a n B U M D ;
c. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh perangkat d a e r a h ;
d . p e n g a w a s a n p e n g e l o l a a n b a d a n u s a h a milik d a e r a h ;
e. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian, d a n barang
daerah pada perangkat daerah;
f. evaluasi l a p o r a n kinerja d a n a k u n t a b i l i t a s p e r a n g k a t d a e r a h ;
g. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya p e n y i m p a n g a n
atau penyalahgunaan w e w e n a n g oleh p e g a w a i ;
h. pelaksanaan tindakan awal sebagai p e n g a m a n a n dini t e r h a d a p
dugaan adanya penyimpangan yang dapat m e r u g i k a n d a e r a h ;
i. fasilitasi d a n koordinasi pemeriksaan o b h a p a r a t pemeriksa
eksternal dan/atau internal pemerintah;
28. j. k o o r d i n a s i t i n d a k lanjut hasil p e n g a w a s a n a p a r a t p e n g a w a s a n
i n t e r n a l d a n hasil p e m e r i k s a a n e k s t e r n a l p e m e r i n t a h ;
k. pelayanan informasi p e n g a w a s a n ;
I. p e l a p o r a n hasil p e n g a w a s a n k e p a d a G u b e r n u r ;
m. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan
oleh Gubernur;
n. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
o. koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang b e r k o m p e t e n
dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan
p e r a w a t a n p r a s a r a n a d a n s a r a n a kerja I n s p e k t o r a t ;
q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
ketatausahaan inspektorat; dan
r. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pasal 41
(1) Susunan o r g a n i s a s i I n s p e k t o r a t , s e b a g a i b e r i k u t :
a. I n s p e k t u r ;
b . S e k r e t a r i a t , terdiri d a r i :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program dan Anggaran;
3. Subbagian Keuangan;
4. Subbagian Evaluasi d a n Pelaporan.
c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus, terdiri
dari:
1 . S e k s i T a t a Praja;
2. Seksi Aparatur;
3. Seksi Khusus.
d. inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Badan U s a h a
Milik D a e r a h , terdiri d a r i :
1 . S e k s i Industri, K o p e r a s i , P e r d a g a n g a n , K e l a u t a n , d a n
Pertanian;
2. Seksi Transportasi, T e n a g a Kerja, dan T r a n s m i g r a s i ;
3. Seksi B a d a n U s a h a Milik Daerah.
e. Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari :
1. Seksi Pendapatan Daerah;
2. Seksi Belanja Daerah;
3. Seksi Aset Daerah.
f. I n s p e k t o r a t P e m b a n t u B i d a n g P e m b a n g u n a n , terdiri d a r i :
1. Seksi Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pekerjaan U m u m ;
3. Seksi Perencanaan, Pembangunan, dan Perumahan.
g. Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat,
terdiri d a r i :
1. Seksi Kesehatan Masyarakat;
2. S e k s i Pendidikan dan O l a h r a g a ; *
3. Seksi Mental Spiritual d a n Sosial.
29. (2) D i s e t i a p Kota A d m i n i s t r a s i d a n K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i d i b e n t u k
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi dan Inspektorat
Pembantu Kabupaten Administrasi.
(3) Susunan organisasi Inspektorat Pembantu Kota Administrasi,
terdiri d a r i :
a. Inspektur P e m b a n t u K o t a A d m i n i s t r a s i ;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemerintahan dan Khusus;
d. Seksi Perekonomian;
e. Seksi Keuangan dan Aset;
f. Seksi P e m b a n g u n a n ;
g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(4) Susunan organisasi Inspektorat Pembantu Kabupaten
A d m i n i s t r a s i , terdiri d a r i :
a. Inspektur P e m b a n t u K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i ;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemerintahan, K e u a n g a n , dan Khusus;
d. Seksi Perekonomian d a n P e m b a n g u n a n ;
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(5) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum
d a l a m l a m p i r a n I V P e r a t u r a n D a e r a h ini.
Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 42
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
perencanaan pembangunan pemerintahan daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah d a n bertanggung
j a w a b kepada Gubernur melalui Sekretaris D a e r a h .
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dibantu seorang Wakil Kepala B a d a n .
Pasal 43
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan
p e n g e m b a n g a n , d a n p e n g e l o l a statistik daerah.
i
i
30. (2) U n t u k m e l a k s a n a k a n t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n anggaran
badan perencanaan pembangunan daerah;
b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian
d a n p e n g e m b a n g a n serta statistik d a e r a h ;
c. p e n g o o r d i n a s i a n p e n y u s u n a n r e n c a n a tata r u a n g w i l a y a h
(RTRW), rencana p e m b a n g u n a n jangka panjang daerah
(RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah
( R P J M D ) , d a n r e n c a n a kerja p e m e r i n t a h d a e r a h ( R K P D ) ;
d. p e n y u s u n a n kebijakan u m u m anggaran (KUA) berkoordinasi
d e n g a n badan pengelola k e u a n g a n daerah;
e. p e n y u s u n a n prioritas d a n p l a f o n a n g g a r a n ( P P A ) b e r k o o r d i n a s i
d e n g a n badan pengelola k e u a n g a n daerah;
f. p e n g e n d a l i a n k e s e s u a i a n a n t a r a indikator, k i n e r j a RKPD
d e n g a n kebijakan kebijakan u m u m anggaran ( K U A ) d a n
prioritas dan plafon a n g g a r a n ( P P A ) , output/hasil k e g i a t a n di
r e n c a n a kerja s a t u a n kerja p e r a n g k a t d a e r a h ( R e n j a S K P D )
d a n r e n c a n a kerja d a n a n g g a r a n s a t u a n kerja p e r a n g k a t
daerah (RKA SKPD);
g. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang
pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan
sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat,
pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan
keuangan;
h. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu
lintas n e g a r a , lintas d a e r a h , l i n t a s u r u s a n p e m e r i n t a h , a n t a r
p e m e r i n t a h d a e r a h d e n g a n p u s a t d a n antar l i n t a s p e l a k u
lainnya;
i. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
j. penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan
p e n g e m b a n g a n daerah;
k. p e n y e l e n g g a r a a n p e n g o o r d i n a s i a n statistik d a e r a h ;
I. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan
p e r a w a t a n p r a s a r a n a d a n s a r a n a kerja b a d a n p e r e n c a n a a n
pembangunan daerah;
m. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan
kepada perangkat daerah;
n. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah;
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
ketatausahaan badan perencanaan pembangunan d a e r a h ; d a n
p. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
31. Pasal 44
(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan P e m b a n g u n a n D a e r a h ,
sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala B a d a n ;
c. S e k r e t a r i a t , terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Program dan Anggaran;
4. Subbagian Keuangan.
d. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda,
Kebudayaan, Perpustakaan, dan Pemberdayaan;
2. Subbidang Kesehatan, Keluarga Berencana, Sosial, d a n
Mental Spritual.
e. Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri
dari :
1. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Energi, d a n
Sumber Daya Alam;
2. Subbidang Pekerjaan U m u m , Perumahan, dan Pertanahan.
f. Bidang P e r e k o n o m i a n , terdiri d a r i :
1. Subbidang Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, d a n
Komunikasi dan Informatika;
2. Subbidang Ketahanan Pangan dan Perdagangan.
g. B i d a n g P e m e r i n t a h a n , terdiri dari :
1. Subbidang Tata Praja;
2. Subbidang Aparatur.
h . B i d a n g P r o g r a m d a n P e m b i a y a a n P e m b a n g u n a n , terdiri d a r i :
1. Subbidang Program;
2. Subbidang Pembiayaan.
i. B i d a n g P e n e l i t i a n d a n Statistik, terdiri d a r i ;
1. Subbidang Penelitian d a n P e n g e m b a n g a n Kebijakan;
2 . S u b b i d a n g Statistik D a e r a h .
j. B i d a n g P e m b i n a a n P e r e n c a n a a n , terdiri dari :
1. Subbidang Standar dan Pembinaan Perencanaan;
2. Subbidang Pengetahuan dan Keahlian.
(2) D i s e t i a p Kota A d m i n i s t r a s i d a n K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i d i b e n t u k
Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.
(3) Susunan organisasi Kantor Perencanaan Pembangunan Kota
A d m i n i s t r a s i , terdiri d a r i :
a. K e p a l a Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha d a n Informasi D o k u m e n t a s i ;
c. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;
d. Subbidang Perekonomian;
e. Subbidang Prasarana Sarana Kota d a n L i n g k u n g a n Hidup;
f. Subbidang Pemerintahan. t
32. (4) Susunan organisasi Kantor Perencanaan Pembangunan
K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i , terdiri d a r i :
a. K e p a l a K a n t o r ;
b. S u b b a g i a n T a t a U s a h a d a n I n f o r m a s i D o k u m e n t a s i ;
c. S u b b i d a n g K e s e j a h t e r a a n M a s y a r a k a t ;
d. S u b b i d a n g P e r e k o n o m i a n ;
e. S u b b i d a n g P r a s a r a n a S a r a n a K o t a d a n L i n g k u n g a n H i d u p ;
f. Subbidang Pemerintahan.
(5) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan
D a e r a h ini.
Bagian Kelima
Dinas
Paragraf 1
D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil
Pasal 45
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil.
(2) D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil d i p i m p i n o l e h s e o r a n g
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab k e p a d a Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil d a l a m m e l a k s a n a k a n
tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.
Pasal 46
(1) D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil m e m p u n y a i tugas
m e l a k s a n a k a n u r u s a n k e p e n d u d u k a n d a n p e n c a t a t a n sipil.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
a y a t (1), D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil m e m p u n y a i
fungsi:
a . p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja dan anggaran
dinas k e p e n d u d u k a n d a n pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
kependudukan d a n pencatatan s i p i l ; *
33. c. penyelenggaraan koordinasi administrasi k e p e n d u d u k a n ;
d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data k e p e n d u d u k a n ;
e. pengawasan dan pengendalian mobilitas p e n d u d u k ;
f. pelayanan administrasi k e p e n d u d u k a n t e r m a s u k p e l a y a n a n
y a n g bersifat k h u s u s d a n p e n d u d u k r e n t a n a d m i n i s t r a s i
kependudukan;
g . pemungutan, penatausahaan, penyetoran, p e l a p o r a n , d a n
pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan
k e p e n d u d u k a n d a n p e n c a t a t a n sipil;
h. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi
kependudukan;
i. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
k e p e n d u d u k a n d a n p e n c a t a t a n sipil;
j. penyelesaian permasalahan administrasi k e p e n d u d u k a n ;
k. pembinaan dan p e n g e m b a n g a n peran serta masyarakat d a l a m
administrasi k e p e n d u d u k a n ;
I. p e m b i n a a n dan p e n g e m b a n g a n t e n a g a f u n g s i o n a l d a n t e n a g a
t e k n i s k e p e n d u d u k a n d a n p e n c a t a t a n sipil;
m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan d a n
perawatan prasarana dan sarana kependudukan dan
p e n c a t a t a n sipil;
n. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat d a n perangkat
daerah;
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
ketatausahaan dinas k e p e n d u d u k a n dan p e n c a t a t a n sipil; d a n
p. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas d a n
fungsi.
Pasal 47
(1) S u s u n a n organisasi Dinas K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil,
sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b . S e k r e t a r i a t , terdiri d a r i :
1. Subbagian U m u m ;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Program dan Anggaran;
4. Subbagian Keuangan.
c . B i d a n g P e n d a f t a r a n P e n d u d u k , terdiri d a r i ;
1. S e k s i Identitas P e n d u d u k ;
2. Seksi Mutasi Penduduk;
3. Seksi Penduduk Rentan Administrasi K e p e n d u d u k a n .
d . B i d a n g P e n c a t a t a n S i p i l , terdiri d a r i :
1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi, dan
Pembatalan Akta.
e . B i d a n g D a t a d a n I n f o r m a s i , terdiri d a r i :
1. Seksi Pengembangan Administrasi Kependudukan"
2 . S e k s i Statistik V i t a l ;
3. Seksi Pemanfaatan Data dan Informatj.
i
i
34. f. Bidang Penertiban d a n Kerjasama K e p e n d u d u k a n , terdiri dari :
1. Seksi Penertiban;
2. Seksi Kerjasama Mobilitas K e p e n d u d u k a n ; .
3. Seksi P e n y u l u h a n .
(2) Di setiap Kota Administrasi d a n K a b u p a t e n Administrasi dibentuk
S u k u Dirias K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n S i p i l .
(3) Susunan organisasi Suku Dinas Kependudukan d a n Pencatatan
Sipil K o t a A d m i n i s t r a s i terdiri dari :
a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pendaftaran Penduduk;
d. Seksi Pencatatan Sipil;
e. Seksi Data dan Informasi;
f. Seksi Penertiban dan Kerjasama Kependudukan.
(4) Susunan organisasi Suku Dinas K e p e n d u d u k a n d a n Pencatatan
Sipil K a b u p a t e n A d m i n i s t r a s i terdiri d a r i :
a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. S e k s i P e n d a f t a r a n P e n d u d u k d a n Pencatatan S i p i l ;
d. Seksi Penertiban.
(5) Di setiap K e c a m a t a n dibentuk Seksi Dinas K e p e n d u d u k a n d a n
Pencatatan Sipil.
(6) D i s e t i a p K e l u r a h a n , D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n Sipil
mempunyai Satuan Pelayanan Registrasi K e p e n d u d u k a n dipimpin
oleh Kepala Satuan Pelayanan y a n g bukan m e r u p a k a n j a b a t a n
eselon.
(7) Bagan susunan organisasi Dinas K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n
Sipil s e b a g a i m a n a t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n V I P e r a t u r a n D a e r a h
ini.
Paragraf 2
Dinas P e m a d a m Kebakaran dan Penanggulangan B e n c a n a
Pasal 48
(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
35. (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang b e r k e d u d u k a n di b a w a h
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
(3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam
melaksanakan tugas d a n fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten
Pemerintahan.
Pasal 49
(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman
kebakaran dan penanggulangan bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas P e m a d a m Kebakaran d a n Penanggulangan Bencana
mempunyai fungsi:
a. p e n y u s u n a n , d a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a kerja d a n a n g g a r a n
dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan,
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan
penanggulangan bencana;
d. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran dan
kejadian bencana termasuk pelaksanaan pelayanan ambulans
darurat dan/atau evakuasi;
e. pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan
yang mudah terbakar;
f. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan
s u m b e r air d a n / a t a u b a h a n - b a h a n l a i n , p r a s a r a n a d a n s a r a n a
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
g. pemberdayaan masyarakat di bidang usaha p e n c e g a h a n ,
pemadaman kebakaran, dan penanggulangan bencana;
h. pemegang komando dan koordinasi dalam operasi
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
i. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
j. penyelidikan sebab-sebab kebakaran atau bencana lain
b e k e r j a s a m a d e n g a n i n s t a n s i terkait;
k. pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan,
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana pada
instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
I. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau
tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penanggulangan
bencana;
m. monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sistem
proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung/kantor
pemerintah/swasta/masyarakat-
36. n. standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat
maupun swasta;
o. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kebakaran dan penanggulangan bencana;
p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan d a n
perawatan prasarana dan sarana p e m a d a m kebakaran d a n
penanggulangan bencana;
q. pemberian d u k u n g a n teknis kepada masyarakat d a n perangkat
daerah;
r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
ketatausahaan dinas pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana; dan
s. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas d a n
fungsi.
Pasal 50
(1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana, sebagai b e r i k u t :
a. Kepala Dinas;
b . Sekretariat, terdiri d a r i :
1. Subbagian U m u m ;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Program dan Anggaran;
4 . S u b b a g i a n Keuangan.
c. Bidang P e n c e g a h a n Kebakaran, terdiri d a r i ;
1. Seksi Bina T e k n i s P e n c e g a h a n ;
2. Seksi Inspeksi;
3. Seksi Penindakan.
d. B i d a n g O p e r a s i , terdiri d a r i :
1. Seksi Rencana Operasi;
2. Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan;
3. Seksi Pengendalian Operasi.
e . B i d a n g Sarana, terdiri dari:
1. Seksi P e n g a d a a n ;
2. Seksi Pergudangan dan Distribusi;
3. Seksi Pengendalian Sarana.
f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
1. Seksi Pra B e n c a n a ;
2. Seksi Tanggap Darurat;
3. Seksi Pasca Bencana.
g. Bidang Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Informasi d a n Publikasi;
2. Seksi Ketahanan;
3. Seksi Kerjasama d a n Korps Musik.
(2) Di setiap Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibentuk
Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.