Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa suai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dengan BPD Wlahar Wetan telah disusun APBDesa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten BanyumasTahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa suai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dengan BPD Wlahar Wetan telah disusun APBDesa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten BanyumasTahun 2014
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. PERATURAN DESA KARANGMALANG
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
#3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. LAMPIRAN III
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KARANGMALANG
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDPAATAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDPAATAN
DAN BELANJA DESA
DAN BELANJA DESA
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDPAATAN
DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
#3
20.
21.
22. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMALANG
KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA
Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang
Kode POS 53353
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMALANG
NOMOR : 05 / Kep.BPD. krm/ XI / 2020
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGMALANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
( P-APBDesa ) DESA KARANGMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : a. bahwa dalam penggalian pendapatan Desa yang diperuntukan
untuk mendukung, meningkatkan dan memperlancar
terselenggaranya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Karangmalang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Sumber-sumber Pendapatan Desa;
c. bahwa untuk penyesuaian Anggaran maka perlu ditetapkan
Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa Perubahan
(APBDesa P) Desa Karangmalang Tahun anggaran 2020.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor
8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang–Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
23. 4. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun
2007);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2000 seri D Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ( APBDesa P ) Desa
Karangmalang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa P)
Desa Karangmalang selanjutnya untuk dituangkan dalam
Peraturan Desa Karangmalang;