HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)epson5103
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan penatausahaan aset desa secara sistematis dengan memberikan kodefikasi untuk memudahkan inventarisasi dan pengelolaan aset desa.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Presented by Mr. Yudhie, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jepara, at SVLK training for furniture and handicraft producers in Jepara and Kota Pasuruan, 16-17 September 2020.
In this session, the speaker presented the issues related to Principle 1 of the SVLK, which is business legality. In addition, the presenter discussed the regulatory framework, the latest development in the licensing process, including the Online Single Submission (OSS), and challenges for the micro, small and medium enterprises in the furniture and handicraft sectors.
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)epson5103
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan penatausahaan aset desa secara sistematis dengan memberikan kodefikasi untuk memudahkan inventarisasi dan pengelolaan aset desa.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Presented by Mr. Yudhie, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jepara, at SVLK training for furniture and handicraft producers in Jepara and Kota Pasuruan, 16-17 September 2020.
In this session, the speaker presented the issues related to Principle 1 of the SVLK, which is business legality. In addition, the presenter discussed the regulatory framework, the latest development in the licensing process, including the Online Single Submission (OSS), and challenges for the micro, small and medium enterprises in the furniture and handicraft sectors.
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
Peraturan Bupati Ciamis ini mengatur tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan desa, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul, kriteria kewenangan lokal berskaka desa, dan contoh-contoh kewenangan lokal berskala desa.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan PNS Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, kriteria PNS yang dialihkan, tata cara pengalihan, dan contoh format daftar nominatif PNS yang akan dialihkan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan melakukan penanganan kumuh seluas 20,63 Ha di 3 kelurahan sasaran.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Dokumen tersebut membahas tentang rapat koordinasi nasional kelembagaan perangkat daerah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat ini membahas implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan.
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang benturan kewenangan antara UU Pemda dan UU Minerba khususnya di bidang ESDM. UU Pemda memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara UU Minerba memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa alternat
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 201401112015
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalihan pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menjadi PNS provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum, pengertian, tujuan, dan permasalahan pengelolaan aset desa serta kebijakan Kemendagri untuk meningkatkan pengelolaan aset desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang disusun untuk periode kepala desa selama 6 tahun. Penyusunannya melibatkan tim desa, pengkajian kondisi desa, musdesa, dan penetapan akhir oleh kepala desa untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriSugono Aprianto
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian pembangunan desa di Kabupaten Pesawaran melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS). Beberapa poin pentingnya adalah peningkatan status desa, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih menggunakan dana desa.
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset di Kabupaten Pandeglang. Terdapat beberapa objek wisata utama seperti Pantai Carita dan Cikoromoy yang memberikan kontribusi keuangan besar, namun potensi tempat wisata seperti Cisolong belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya strategi pemeliharaan aset yang baik dan intensif untuk meningkatkan pemanfaatan dan mengurangi biaya di masa depan.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
Peraturan Bupati Ciamis ini mengatur tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan desa, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul, kriteria kewenangan lokal berskaka desa, dan contoh-contoh kewenangan lokal berskala desa.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan PNS Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, kriteria PNS yang dialihkan, tata cara pengalihan, dan contoh format daftar nominatif PNS yang akan dialihkan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan melakukan penanganan kumuh seluas 20,63 Ha di 3 kelurahan sasaran.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Dokumen tersebut membahas tentang rapat koordinasi nasional kelembagaan perangkat daerah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat ini membahas implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan.
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang benturan kewenangan antara UU Pemda dan UU Minerba khususnya di bidang ESDM. UU Pemda memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara UU Minerba memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa alternat
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 201401112015
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalihan pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menjadi PNS provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum, pengertian, tujuan, dan permasalahan pengelolaan aset desa serta kebijakan Kemendagri untuk meningkatkan pengelolaan aset desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang disusun untuk periode kepala desa selama 6 tahun. Penyusunannya melibatkan tim desa, pengkajian kondisi desa, musdesa, dan penetapan akhir oleh kepala desa untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriSugono Aprianto
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian pembangunan desa di Kabupaten Pesawaran melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS). Beberapa poin pentingnya adalah peningkatan status desa, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih menggunakan dana desa.
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset di Kabupaten Pandeglang. Terdapat beberapa objek wisata utama seperti Pantai Carita dan Cikoromoy yang memberikan kontribusi keuangan besar, namun potensi tempat wisata seperti Cisolong belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya strategi pemeliharaan aset yang baik dan intensif untuk meningkatkan pemanfaatan dan mengurangi biaya di masa depan.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»SKORPA MEDIA
Как насчет нового тренд-репорта? А в новом оформлении? М? Очень хорошая и добрая подборка из кейсов компаний к 8-му марта. А еще аналитика, карты отчетности и немного треша. Enjoy! =)
Michael Evan Greenstein applied to IE Business School's MBA program and chose to answer the application question about places he has traveled to. In 3 sentences or less:
Greenstein has traveled extensively for both work and leisure to over 50 countries on 6 continents. His travels have included time in Sierra Leone working with the UN and US Embassy, and a combat deployment to Afghanistan. Greenstein believes that traveling has greatly contributed to his personal and professional development by cultivating an open worldview and improving his interpersonal and leadership skills.
The document provides instructions for adding the New Learning Times (NLT) icon to an iPhone home screen for easy access. It involves opening a browser on the iPhone, navigating to the NLT website, selecting the icon, naming it, and clicking add to place it on the home screen.
The document discusses potential options for distributing a micro-budget film produced in London. It considers several film studios and schemes, ultimately identifying the Film London Microwave scheme as the best option. The Microwave scheme supports micro-budget films developed in London through funding from the BFI. It also discusses the benefits of a simultaneous release strategy for the film across cinema, DVD, video on demand to reduce marketing costs and maximize revenue from various sales channels. The marketing campaign would focus on releasing the film to 30 independent cinemas across the UK, each with 50 prints, to target a smaller, local audience.
The document discusses implementing quality on Java projects. It provides five tips for ensuring quality: (1) maintaining API stability by avoiding deprecations and changes to public interfaces, (2) preventing "JAR hell" by avoiding duplicate dependencies and version conflicts, (3) enforcing high test coverage using tools like Jacoco, (4) improving stability of functional tests by filtering false positives in CI builds, and (5) dedicating time regularly for fixing bugs through a "Bug Fixing Day".
This document discusses migrant care workers in Europe from a gender perspective. It outlines that care and domestic work is often considered unqualified and low-paid work outsourced to migrant women. This has led to a global market for low-paid migrant care workers. It also discusses the different types of care work performed by migrants, including domestic work, childcare, and elderly care. Additionally, it addresses the concept of "global care chains" and the unequal impacts on sending and receiving countries. The document debates issues like precarious employment conditions for migrant care workers and the challenge of implementing international standards on labor rights.
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTSFredy Kurniawan
The evaluation of the financial viability for seaport projects is a critical activity for bidders and governments under traditional procurement or through private finance initiative (PFI). The aim of this research is to assist government agencies in
evaluating bids and making decision efficiently for seaport development projects through the use of an integrated project evaluation tool. The proposed tool is expected to integrate the results of the financial model and the risk sharing strategy. The
integrated project evaluation tool can be mutually used by the government agency and the sponsor(s). This paper discusses the proposed tool to be tested in future study. The research strategy uses literature review, questionnaire surveys, interviews, and document analyses in order to develop the proposed tool. The tool will be tested through case studies and experts’ opinion to validate its applicability and effectiveness. The main conclusion of this paper is that the knowledge gap between the sponsor(s) and the government agency can be improved if the government agency is provided with efficient tools that consider both the financial and the risk factors
affecting a new project.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, bentuk usaha, persyaratan perizinan, dan tata cara memperoleh izin termasuk proses verifikasi lapangan dan rekomendasi dari dinas terkait sebelum penerbitan izin.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengaturan tata ruang dan rencana detail tata ruang dalam mendukung ekosistem investasi dan kemudahan berusaha serta meningkatkan kinerja pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Peraturan Daerah ini mencabut 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebelumnya karena dibatalkan berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Peraturan-peraturan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyartan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable"
Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.
Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).
Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan endorsement.
Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang
Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas Badan Usaha Milik Desa Kridabo untuk periode 2018-2021. Ditetapkan juga tugas masing-masing yakni penasehat memberi nasihat, pelaksana operasional mengelola usaha, dan pengawas mengawasi kinerja pelaksana operasional.
1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai pengguna rumah susun seluas 12.120 meter persegi di Kelurahan Cengkareng Barat
2. Rumah susun tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
3. Pengguna rumah susun berkewajiban memelihara dan menj
Mal Pelayanan Publik Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan daya saing Kota Batam melalui pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dari 34 instansi pemerintah dan non-pemerintah yang menyediakan 428 layanan perizinan dan non-perizinan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan hingga pemindahtanganan barang milik daerah. Pedoman ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam mengelola barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di desa di Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Similar to Paparan bidang aset 2013 slide share (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. 2
1. PP Nomor 6 Tahun 2006 dengan Perubahannya PP Nomor 38
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara
4. Perbup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
4. • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/215/2013
tentang DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD)
DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(DKPBMD) (BUKU)
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/27/2013
tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER I TAHUN 2013 (BUKU)
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/562/2013
tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER II TAHUN 2013
• DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 2012 (BUKU)
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGADAAN
5. • Penetapan status penggunaan pengadaan barang semua
SKPD tahun 2012 telah ditetapkan status penggunaanya
di tahun 2013
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor
188.45/719/2013 tentang PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA (ASET: Balai antang, Rumah betang,
Stadion Mini Tiara Batara, Lapangan Swakarya, Lapangan
Hijau, Air Terjun Jantur Doyan, Bumi Pekemahan Panglima
Batur, Aula Gedung Pemuda
PENGGUNAAN 2013
6. • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/479-486/2013
tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD PENGGUNA KENDARAAN
BERMOTOR EKS PENARIKAN ANGGOTA DPRD 2004-2009
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/XXXXXX/2013
tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD MESIN GENZET PENARIKAN
ANGGOTA DPRD 2004-2009
PENGGUNAAN 2013
7. • Sewa Gedung Olah Raga sebesar Rp. xxxxxxx,-
• Sewa Kolam Renang sebesar Rp. xxxxxx,-
• Tanah jalan bangau Rp. xxxxxxx
• Tanah jalan meranti xxxxxx,-
• Tanah jalan Yetro Sinseng Rp. xxxxxx
• Tanah Rp. xxxxx,-(hutbun)
• Tanah Sekretaris Daerah ATM BRI
Rp.xxxxxx(kompensasi pembangunan) Rp.
xxxxx/bulan
PEMANFAATAN
8. • Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai penyertaan
sebesar Rp.23.745.597.758,76
• Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai
penyertaan sebesar Rp.5.000.000.000,-
INVESTASI DAERAH
9. • Pembuatan Pagar Lapangan Hijau Kontrak Rp.xxxxxxx,-
• Pembersihan Lahan Grass Track, Tanah Bapertarum, dan
Tanah WiraPraja Swakelola sebesar Rp. xxxxxxx,-
• Pembongkaran Gedung Badminton Rp. xxxxxxx,-
• Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah Daerah
sebanyak 17 roda dua dan 8 Kendaraan roda empat, dan
16 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda empat telah
kembali ditetapkan status penggunaanya.
• Rumah Daerah yang berhasil dikembalikan kepada
pemerintah daerah sebanyak 3 rumah
• Pembuatan Sertifikat Rp. xxxxxxx,-
PENGAMANAN
10. • Rumah Dinas yang kembali kepada Pemerintah
Daerah sebanyak 4 bh.
• Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah
Daerah sebanyak 17 bh roda dua dan 9 bh
Kendaraan roda empat, dan 16 kendaraan roda
dua dan 1 kendaraan roda empat telah kembali
ditetapkan status penggunaannya.
• Mesin genset sebanyak 16 buah.
• Komputer laptop + printer msg2 sebanyak 10 bh.
PENGAMANAN BEKERJASAMA DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH
11. • PENILAIAN TANAH YANG DIATASNYA KONSTRUKSI
JALAN, GORONG-GORONG DAN JEMBATAN
bekerjasama dengan DJKN dan NILAI YANG
DIDAPATKAN ADALAH SEBESAR RP.
215.164.411.000,-
PENILAIAN
12. • Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Daerah berdasarkan SK
Bupati Barito Utara Nomor 188.45/475/2013 Tentang Penghapusan
Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar
Rp. xxxxxxxx,-
• SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Penghapusan Eks Gedung Kantor Dinas Perikanan Kab. Barito
Utara) Rpxxxxxxx
• SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Penghapusan Bangunan WC Kantor DPPKA Kab. Barito Utara)
sebesar Rp. xxxxxxx,-
PENGHAPUSAN
13. • Seluruh SKPD Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan untuk implementasi SIMDA BMD dimana telah
dilakukan input data BMD dari tahun 2007-2013.
• Output SIMDA yang diharapkan :
1. KIB A sampai KIB F
2. Daftar Mutasi Barang
3. Neraca Barang Daerah
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SIMDA BMD