a

1. PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

2. GUBERNUR
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
SEKDA
PENGELOLA BARANG
BPKAD
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
SKPD
PENGGUNA BARANG
PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
PENGURUS BARANG PENGGUNA
PENGURUS BARANG PEMBANTU
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (ASET)
Dasar hukum :
1. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara
2. PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP
No.28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
3. Permendagri No. 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4. Perda No.3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
UNIT SKPD
KUASA PENGGUNA BARANG

3. BARANG MILIK DAERAH
Dana APBD
Perolehan Lain
Yang Sah
Contoh: Hibah, Sumbangan, Divestasi
1. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN
2. PENGADAAN
3. PENGGUNAAN
4. PEMANFAATAN
5. PENGAMANAN &
PEMELIHRAAAN
6. PENILAIAN
9. PENGHAPUSAN
7. PEMINDAH-
TANGANAN
10. PENATAUSAHAAN
11. BINWASDAL
8. PEMUSNAHAN
SIKLUS
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

4. PerencanaanKebutuhan
sesuai PermendagriNo.19
Tahun 2016 menyusun
• Standar Barang
• Standar Kebutuhan
• Standar Harga
Rencana Kebutuhan BMD yang
selanjutnyadisingkat RKBMD
adalah dokumen perencanaan
kebutuhan BMD untuk 1 (satu)
Tahun
Perencanaan Kebutuhan
Pengadaan
Pemeliharaan
Pemanfaatan
Penghapusan

5. Kegiatan yang
dilakukan oleh
Pengguna Barang
dalam mengelola dan
menatausahakan BMD
yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD
yang bersangkutan
Penggunaan
Penetapan Status
Pengalihan
Status
Penggunaan
Sementara
Penggunaan untuk
dioperasionalkan
pihak lain

6. Pendayagunaan BMD
yang tidak digunakan
untuk
penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD
dan/atau optimalisasi
BMD dengan tidak
mengubah status
kepemilikan.
Pemanfaatan
Pinjam Pakai
Sewa
Bangun Guna
Serah/ Bangun
Serah Guna
Kerja Sama
Penyediaan
Infrastruktur
Kerja Sama
Pemanfaatan

7. Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan Fisik
Pengamanan Administrasi
Pengamanan Hukum

8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk
memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa barang milik
daerah pada saat tertentu.
Penilai Pemerintah adalah Penilai
Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah.
Penilaian dilakukan untuk penyusunan
neraca, pemindahtanganan dan
pemanfaatan, kecuali untuk pinjam
pakai dan hibah.
Penilaian

9. Penilai untuk selain Tanah
dan/atau Bangunanoleh Tim yang
dibentuk oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan
melibatkan penilai yang ditetapkan
oleh Gubernur/Bupati/Walikota
Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan :
Option 1
Option 2
Penilaian untuk Tanah dan/atau
Bangunandilakukan oleh Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota

10. Pemindahtanganan adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah. BMD
yang tidak diperlukan bagi
penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah dapat dipindahtangankan.
Pemindahtanganan
Penjualan
Tukar-
menukar
Hibah
Penyertaan
modal
Bentuk pemindahtanganan:

11. Pemusnahan
Pemusnahan adalah tindakan
memusnahkan fisik dan atau kegunaan
BMD.Pemusnahan BMD dilakukan apabila :
• tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; dan/atau
• terdapat alasan lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
01
02
03
STEP
04
05
Dibakar
Dihancurkan
Ditimbun
Ditenggelamkan
Cara lain
sesuai
ketentuan

12. Penghapusan adalah
tindakan menghapus BMD
dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang
untuk membebaskan
Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam
penguasaannya.
Penghapusan
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PENGGUNA/ KUASA
PENGGUNA/ PENGELOLA BARANG
• Pengalihan status penggunaan
• pemindahtanganan atas BMD;
• putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
• menjalankan ketentuan undang-undang;
• pemusnahan; atau
• sebab lain
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
• pemindahtanganan atas BMD;
• putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
• menjalankan ketentuan undang-undang;
• pemusnahan; atau
• sebab lain

13. Penatausahaan
adalah rangkaian
kegiatan yang
meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan
pelaporan BMD
sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
Penatausahaan
Pembukuan
Inventarisasi
Pelaporan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

14. INOVASI
bernilai tambah,
memiliki unsur kebaharuan,
bisa direplikasi,
diterapkan berkelanjutan, dan
sesuai visi, misi dan IKU BPKAD
KODE LOKASI
KODE BARANG
1.BMD Provinsi  11
2.Intra 01, Ekstra 02
3.Prov Jabar  32
4.Kab Bogor  01
5.Kode PB
6.Kode KPB
7.Kode Sub KPB
8.Tahun perolehan
Kode provinsi dan
kab/kota diambil dari
Permendagri 137/2017
ttg Kode dan Data
Wilayah Administrasi
Pemerintahan
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO.108/2016

15. INOVASI
bernilai tambah,
memiliki unsur kebaharuan,
bisa direplikasi,
diterapkan berkelanjutan, dan
sesuai visi, misi dan IKU BPKAD
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO.108/2016
KODE BARANG
KODE LOKASI 1.Akun Aset 1
2.Aset Lancar  1,
Aset Tetap  3,
Aset Lainnya 5
3.Jenis
4.Objek
5.Rincian Objek
6.Sub Rincian Objek
7.Sub-sub rincian
Objek
8.Nomor Urut
Pendaftaran 
No.Register
N
E
R
A
C
A
B
A
R
A
N
G

16. OVERVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI –
PERSEDIAAN VS ASET TETAP VS ASET LAIN-LAIN
• Manfaat di masa depan
• Transaksi masa lampau
• Dikuasai/dipergunakan
Masa Manfaat > 1 periode
Aset Tetap
Berwujud
Persediaan
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Kapan??
Saat barang sudah diterima
Berapa?
Senilai semua biaya yang dikeluarkan
dan terkait langsung sampai barang
siap
Dokumen?
BAST, Faktur Pembelian, Kuitansi dll

17. INOVASI
bernilai tambah,
memiliki unsur kebaharuan,
bisa direplikasi,
diterapkan berkelanjutan, dan
sesuai visi, misi dan IKU BPKAD
OVERVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI –
INTRAKOMPTABEL VS EKSTRAKOMPTABEL
MATERIALITAS
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
Batas Kapitalisasi (contoh untuk Provinsi Jawa Barat)
- Per satuan barang? Rp.1 Juta
- Per group barang? Rp.10 Juta
Nilai bisa berubah tergantung tingkat inflasi dll dan
ditetapkan di Kebijakan Akuntansi

18. INOVASI
bernilai tambah,
memiliki unsur kebaharuan,
bisa direplikasi,
diterapkan berkelanjutan, dan
sesuai visi, misi dan IKU BPKAD
HUBUNGAN ANTARA MANFAAT DAN BIAYA
PENYUSUTAN ???
Ada manfaat yang
dihasilkan oleh Aset Tetap,
maka ada biaya yang
harus dikorbankan
KAPITALISASI ???
Ada manfaat yang akan
diambil di masa depan,
maka akan ada biaya yang
dikorbankan di masa depan
UMUR EKONOMIS
Biaya setelah perolehan
• Menambah luas/ volume
• Menambah kualitas
• Menambah umur
Eg: Renovasi, Restorasi,
Peningkatan, etc
OVERVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI –
PENYUSUTAN VS KAPITALISASI

19. TERIMA
KASIH
bpkad_jabar bpkad_jabar BpkadJaba
r
Bpkad.jabarprov.go.id