PPT PPKN KURMER KELAS XI MATERI uud 1945

1. Oleh : Suwito, S.Pd
SMKN 12 MALANG
Sejarah Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945”
”

2. Kesejarahan Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945

3. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik Menggambarkan, memposisikan dan menata
jalannya sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peserta didik menguraikan, mengumpulkan dan membuktikan
latar belakang dilaksanakannya amandemen UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

4. Peta Konsep Pembelajaran
Pengertian Konstitusi
Sejarah Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945
Arti Penting UUD 1945 Dalam
Kehidupan Bangsa Indonesia
Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa

5. Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan-peraturan yang mengikat, baik
tertulis maupun tidak tertulis tentang
cara penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara.
Konstitusi Tertulis
(Undang-Undang
Dasar)
Konstitusi Tidak
Tertulis (Konvensi)
Jenis Konstitusi
Pengertian Konstitusi
Luwes (flexible)
Memungkinan
Perubahan
Kaku (rigid)
Sulit Diadakan
Perubahan
Sifat Konstitusi
Konstitusi = Hukum dasar
Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi
dasar pembentukan bagi peraturan
perundang-undangan dibawahnya serta dasar
untuk setiap tindakan hukum

6. Pengertian Konstitusi Menurut Ahli
Menurut Sri Soemantri : Konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu
bangunan negara dan
sendi-sendi dari sistem pemerintahan.
Menurut Miriam Budiarjo : Konstitusi adalah piagam yang menyatakan
tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa.
Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan
dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-
undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Menurut K. C. Wheare : Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan
yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun
memerintah dalam suatu negara.

7. Tujuan Dan Fungsi Konstitusi
Tujuan Konstitusi
Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelengaraan negara, dan mengatur
jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya
kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
Fungsi Konstitusi
1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak
sewenang – wenang agar hak-hak bagi warga negara
terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of
new state).
3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara
4. sebagai sumber hukum tertinggi.
5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan
6. sebagai pelindung hak asasi manusia
7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).

8. UUD 1945
• Tujuan negara
• Lembaga negara
• Pembagian kekuasaan
• Hak asasi manusia
• Sistem pemerintahan
• Hubungan pusat dan daerah
• Prosedur penyelesaian pertikaian
• Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi
Substansi didalam UUD 1945
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, selain memberikan penegasan
tentang pembatasan, pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan
negara. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia
Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa Indonesia

9. Makna di dalam Pembukaan UUD
1945
Pernyataan Keteguhan bangsa Indonesia dalam
membela kemerdekaan
Makna Alinea Pertama
Tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh
bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan
Makna Alinea Kedua
Pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat
Tuhan
Makna Alinea Ketiga
Adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
landasan dasar negara yaitu Pancasila
Makna Alinea Keempat

10. Batang Tubuh UUD 1945

11. Konstitusi Di Indonesia
Undang-Undang
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan pemerintah pen
UU
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Perda Kabupaten/Kota
Perda Provinsi
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”.
Hirarki tata urutan perundang-undangan
berdasarkan UU No.12 Tahun 2011
Konstitusi Indonesia
= UUD 1945
(Menjadi Hukum Tertinggi dan
Pedoman Pembentukan hukum
dibawahnya)

12. Candi Borobudur – Jawa
“SEJARAH PERUMUSAN UUD NRI
1945

13. SIDANG BPUPKI PRIODE I
Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945”
AGENDA UTAMA :
Menampung Berbagai Gagasan Mengenai Dasar Negara yang Akan Dipergunakan
Bagi Negara Merdeka Kelak.
PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARA
Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945).
Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945).
Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

14. SIDANG PANITIA DELAPAN
22 JUNI 1945.
Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang
Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta
Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan
ANGGOTA PANITIA SEMBILAN
Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo,
Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir,
Abikusno Tjokrosujoso

15. HASIL PANITIA SEMBILAN
Kompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan.
PIAGAM JAKARTA ( JAKARTA CHARTER)
( DITETAPKAN 22 JUNI 1945 )
1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya.
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

16. BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
DIBENTUK TIGA PANITIA
1. PANITIA PERANCANG UUD  KETUA IR. SOEKARNO
2. PANITIA PEMBELA TANAH AIR  KETUA ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
3. PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN  KETUA DRS. MOH. HATTA
.
SIDANG 11 JULI 1945
SIDANG 10 JULI 1945
PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM)
ANGGOTA BARU BPUPKI
Pada tanggal 10 Juli 1945
Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada
masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas
hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.

17. BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
1. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
2. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya.
3. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada
5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal
mengenai aturan tambahan.
Pada tanggal 14 Juli 1945
Panitia kecil perancang undang-undang dasar, berhasil menyepakati
1. Ketentuan tentang lambang negara
2. Negara kesatuan,
3. Penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan
membentuk panitia penghalus bahasa.
Pada tanggal 13 Juli 1945

18. Ketua perancang undang-undang dasar, yaitu Soekarno memberikan
penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan
dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo menjelaskan betapa pentingnya
memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar
Pada tanggal 15 Juli 1945
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada
sidang BPUPKI. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan
panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia
BPUPKI.
Pada tanggal 16 Juli 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, panitia
persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang menggantikan
BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus
1945. dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pengangkatan Ir. Soekarno & M. Hatta Sebagai
Presiden & Wakil Presiden
3. Dibentuknya Komite Nasional

19. Kamis 25 – September 2023
LKPD UUD NRI 1945
Jawablah pertanyaan berikut dengan Benar
1. Apa yang anda ketahui tentang konstitusi ?
2. Jelaskan fungsi Konstitusi ?
3. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ?
4. Lakukan identifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945
yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari.
5. Sebutkan Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ?

20. Wae Rebo – Nusa Tenggara Timur
Selesai