2. Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN
Bab 6 Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Selamat Belajar
3. Kompetensi Dasar
3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen
kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam
konteks kehidupan siswa.
4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang
mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan
untuk memperkuat NKRI.
4. Apa sajakah yang dipelajari dalam Bab 6 ?
Amati Peta Konsep berikut ini.
Komitmen Kebangsaan Kolektif
untuk Memperkuat Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
Komitmen Kebangsaan Kolektif dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
Pemahaman mengenai Konsep
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
meliputi
membahas terwujud
• Pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
• Unsur Negara Kesatuan
Republik Indonesia
• Makna Negara Kesatuan
Republik Indonesia
• Pancasila sebagai Dasar Negara
• Bendera Negara
• Bahasa Negara
• Lambang Negara
• Lagu Kebangsaan
Implementasi Komitmen Kebangsaan
Kolektif di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia
• Pengertian Komitmen Kebangsaan
Kolektif di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
• Dinamika Komitmen Kebangsaan
Kolektif Indonesia.
membahas
7. Pengertian NKRI
NKRI adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat
kebangsaan, yaitu tekad bangsa Indonesia untuk
membangun dan memajukan masa depan bangsa
walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, adat istiadat,
agama, dan lainnya.
Perbedaan dan keberagaman yang ada dalam negara
Indonesia diikat dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal
Ika.
8. Fungsi NKRI
1. Sebagai stabilisator, yaitu melaksanakan ketertiban
agar tercapainya tujuan bersama serta mencegah
terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat
Indonesia.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia.
3. Menjaga kedaulatan dari serangan luar.
4. Menegakkan keadilan.
9. Tujuan NKRI
Tujuan NKRI terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
IV yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
11. Proses Pembentukan NKRI
a. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekadar
dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai
peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
b. Proklamasi sekadar “mengantarkan bangsa Indonesia” sampai ke
depan pintu gerbang kemerdekaan. Dengan demikian, adanya
proklamasi bukan berarti telah selesai bernegara.
c. Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai hanya dengan
adanya unsur negara (rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan
negara lain), melainkan harus diisi untuk menuju keadaan merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan kehendak
sebagian orang saja.
e. Religiustis yang tampak dalam pembentukan NKRI menunjukkan
kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Hal inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok
pikiran keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
13. Unsur Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
Ada empat unsur NKRI yaitu:
a. Wilayah
b. Rakyat
c. Pemerintah yang berdaulat
d. Pengakuan dari negara lain
14. Wilayah
Dalam Pasal 25 A UUD 1945 dinyatakan bahwa NKRI
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undnag-undang.
Indonesia terletak antara dua benua (Asia dan Australia)
dan dua samudra (Pasifik dan Indonesia).
Kepulauan Indonesia terletak di sepanjang garis
khatulistiwa di belahan bumi bagian timur, antara 95°
sampai 141° Bujur Timur dan dari 6° Lintang Utara sampai
11° Lintang Selatan.
15. Batas Wilayah Indonesia
Adapun batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut.
1) Perbatasan Darat, Indonesia berbatasan dengan wilayah negara
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste
2) Perbatasan Laut, Indonesia berbatasan dengan wilayah negara
Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.
3) Perbatasan Udara, Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara
di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar
ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
4) Batas Wilayah Yurisdiksi, Indonesia berbatas dengan wilayah
yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini,
Palau, Thiland, Timor Leste, dan Vietnam.
16. Rakyat
Rakyat yang memegang peranan utama agar organisasi suatu
negara dapat berjalan dengan lancar dan baik serta dapat
mewujudkan tujuannya.
Rakyat dibagi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dan
menetap di wilayah NKRI, sedangkan bukan penduduk adalah
orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah negara tetapi
hanya untuk sementara saja, misalnya wisatawan yang sedang
berlibur di Indonesia.
Ketentuan mengenai warga negara dan penduduk ditegaskan
dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut
lagi, halhal mengenai warga negara dan penduduk diatur
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
17. Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan
yang memiliki kekuasaan ke dalam dan juga ke luar.
Kekuasaan ke dalam artinya kekuasaan pemerintah
itu dihormati dan ditaati oleh semua rakyat di dalam
suatu negara.
Adapun kekuasaan keluar artinya kekuasaan
pemerintahan itu selalu dihormati dan
diakui oleh negara-negara yang lain.
18. Pengakuan dari Negara Lain
Pengakuan dari negara lain akan mempermudah negara
tersebut dalam melakukan kerja sama dan persahabatan
dengan negara lain.
Pengakuan dari negara lain ada dua macam, yaitu
pengakuan de facto dan de jure.
Pengakuan de facto adalah pengakuan secara kenyataan
bahwa secara fisik telah berdiri suatu negara dengan
memilih wilayah tertentu.
Adapun pengakuan de jure yaitu pernyataan secara resmi
menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara.
19. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan
final dan sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Pemantapan negara Indonesia sebagai negara kesatuan menjadi
semakin kuat ketika di dalam proses perubahan (amandemen)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan
beberapa kesepakatan dasar. Salah satu kesepakatan dasar
tersebut adalah kesepakatan untuk tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ditetapkannya susunan negara Kesatuan Republik Indonesia
mengandung makna yang luas di berbagai bidang kehidupan.
21. Sudut Pandang Wilayah (Kewilayahan)
a. Sudut Pandang Penduduk atau Rakyat
b. Sudut Pandang Ekonomi
c. Sudut Pandang Politik
d. Sudut Pandang Hukum
e. Sudut Pandang Sosial
f. Sudut Pandang Budaya
g. Sudut Pandang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
22. a. Sudut Pandang Penduduk atau Rakyat
Masyarakat Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku,
ras, agama, budaya, dan golongan yang mendiami seluruh wilayah
Indonesia merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai satu rakyat
Indonesia dan satu bangsa Indonesia.
b. Sudut Pandang Ekonomi
Kehidupan dan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah
Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang merupakan
usaha bersama atas asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya
bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam
Indonesia baik yang di darat ( hutan tropis, bahan tambang,
minyak bumi yang besar, dan lain-lain), maupun yang di laut
(kekayaan laut) merupakan milik bersama bangsa dan harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan
prinsip keadilan dan pemerataan.
23. c. Sudut Pandang Politik
Seluruh kegiatan kehidupan politik di seluruh wilayah Indonesia merupakan
satu kesatuan sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dengan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan.
Jadi, adanya perbedaan-perbedaan dalam hal berpendapat, partai politik,
organisasi, pandangan politik, dukungan politik dan sebagainya merupakan
hal yang wajar untuk disikapi sebagai proses menuju kebersamaan menuju
kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan bangsa dan negara. Setiap
warga negara memiliki kesamaan politik (political equality), yaitu kesamaan
hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam
pembuatan kebijakan politik.
Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yaitu prinsip yang
menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat kebijakan-kebijakan
publik (kepentingan umum atau rakyat) berada di tangan rakyat. Oleh karena
itu, apapun organisasi dan partai politiknya, pada akhirnya semua bertujuan
untuk kepentingan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam suasana dan iklim politik yang demokratis.
24. d. Sudut Pandang Hukum
Di dalam negara Indonesia hanya ada satu tertib hukum nasional yang
merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia banyak produk hukum yang
dapat dibuat, baik di tingkat pusat, maupun daerah (provinsi dan
kabupaten atau kota). Akan tetapi, semua produk hukum yang ada tidak
boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945
yang berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.
e. Sudut Pandang Sosial
Kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
majemuk (beragam). Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas
bermacam-macam latar belakang suku, agama, ras, dan golongan
merupakan kehidupan sosial yang serasi atas dasar kerukunan,
kebersamaan, persaudaran, dan solidaritas yang besar sebagai bangsa
Indonesia.
25. f. Sudut Pandang Budaya
Indonesia sebagai bangsa yang multikultural (memiliki banyak
kebudayaan) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Beragam
corak budaya yang beraneka ragam mencerminkan kekayaan budaya
bangsa milik bersama.
g. Sudut Pandang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
Ketertiban, ketenteraman, pertahanan, dan keamanan negara
Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat
Indonesia. Apabila terdapat ancaman terhadap satu pulau atau
satu daerah pada dasarnya merupakan ancaman terhadap
seluruh bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita
wajib mengembangkan sikap solidaritas dan hubungan erat
antarwarga negara. Untuk menjaga keutuhan dan
keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
segala bentuk upaya memecah belah bangsa, merusak
persatuan dan kesatuan bangsa, merongrong keutuhan negara,
harus diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama.
27. Sikap Perilaku yang Bertentangan
dengan Paham Negara Kesatuan
1) Egoisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri.
2) Primordialisme, yaitu sikap mementingkan daerah, suku,
agama, ras, dan golongannya sendiri.
3) Provinsionalisme, yaitu sikap mengagung-agungkan dan
menonjolkan provinsinya sendiri dan cenderung
merendahkan provinsi lain.
4) Sukuisme, yaitu sikap mengagung-agungkan,
menonjolkan sukunya sendiri, dan cenderung
merendahkan suku lain.
5) Separatisme, yaitu sikap yang ingin memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
28. Lanjutan...
6) Terorisme, yaitu tindakan sistematis yang bertujuan
menciptakan kepanikan, keresahan, dan suasana tidak
aman dalam masyarakat dengan aksi teror fisik dan
nonfisik.
7) Ekstrimisme, yaitu sikap keras mempertahankan
pendirian dengan menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuan pribadi.
8) Chauvinisme, yaitu semangat cinta tanah air yang
berlebihan sehingga cenderung merendahkan bangsa
lain.
30. Pengertian Komitmen Kebangsaan
Kolektif di Dalam NKRI
a. Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk
melakukan sesuatu. Komitmen juga berarti tanggung
jawab.
b. Kebangsaan berarti kesadaran diri dari warga suatu
negara atau ciri-ciri yang menandai suatu bangsa.
c. Kolektif berarti secara bersama-sama.
d. Jadi, komitmen kebangsaan kolektif di dalam NKRI
merupakan tanggung jawab bersama dan kesadaran
seluruh rakyat NKRI untuk mengenal, memahami, dan
menjaga ciri-ciri yang melekat pada NKRI.
31. Dinamika Komitmen Kebangsaan
Kolektif Indonesia
a. Masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (Abad ke 7-16)
b. Masa Penjajahan Bangsa Barat (Abad ke 17-20)
c. Masa Kebangkitan Nasional
d. Sumpah Pemuda
e. Masa Penjajahan Jepang
f. Penyusunan Dasar Negara dan UUD
g. Proklamasi Kemerdekaan
h. Pengesahan UUD 1945
i. Pasca Kemerdekaan
j. Komitmen Kebangsaan Kolektif dalam Amandemen UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
32. Masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
(Abad ke 7-16)
Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, nilai-nilai yang
terdapat dalam Pancasila telah menjiwai kehidupan rakyat kerajaan.
Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai dokumen tertulis yang
berupa prasasati, seperti Prasasti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Talang
Tuo, Karang Berahi, dan Kota Kapur.
Selain itu, di dalam Kitab Nagarakertagama karangan Mpu Prapanca
juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit yang mencerminkan
unsur musyawarah serta tata aturan tentang hubungan Majapahit
dengan negara-negara tetangga.
Dalam bidang toleransi, dua agama besar pada waktu itu, yaitu Hindu
dan Buddha, hidup berdampingan secara rukun dan damai.
33. Masa Penjajahan Bangsa Barat
(Abad ke 17-20)
Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ternyata telah menarik bangsa
Barat untuk datang ke Indonesia. Pada awalnya mereka hanya berdagang rempah-
rempah, namun kemudian timbullah hasrat untuk menguasai negara Indonesia.
Bangsa Eropa yang mula-mula datang ke Indonesia adalah Bangsa Portugis,
Spanyol, Inggris, dan kemudian Belanda. Sejak saat itulah, negara Indonesia
mengalami masa penjajahan.
Masa penjajahan di Indonesia mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal
yang telah ada sejak jaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedaulatan tidak ada
lagi. Kemakmuran pun berganti menjadi penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini
kemudian memicu timbulnya berbagai perlawanan dari para tokoh di berbagai
daerah di Indonesia.
Pada abad ke-17 dan ke-18 perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Agung di
Mataram (1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten (1650), Sultan
Hasanuddin di Makasar (1660), dan sebagainya.
Pada abad ke-19 juga terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura di Maluku
(1817), Imam Bonjol di Minangkabau (1822–1837), Pangeran Diponegoro di Jawa
(1825–1830), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), dan sebagainya. Namun,
sangat disayangkan bahwa perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan. Tidak
adanya persatuan antarwilayah mengakibatkan kegagalan dalam perjuangan
mengusir penjajah.
34. Masa Kebangkitan Nasional
Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo. Saat itulah
Indonesia memasuki masa kebangkitan nasional, di mana kesadaran akan
persatuan dan kesatuan mulai dirintis. Benih-benih komitmen kebangsaan
mulai tumbuh pada masa ini.
Selain itu, Kebangkitan Nasional 1908 ternyata telah mengubah pola
perjuangan, dari perlawanan fisik menjadi perlawanan menggunakan
organisasi modern.
Perjuangan melalui jalur organisasi dipilih karena perjuangan menggunakan
senjata kurang efektif, selain karena bersifat kedaerahan juga karena kita
kalah dalam persenjataan.
Sejak berdirinya Budi Utomo kemudian berdiri pula beberapa organisasi
kebangsaan modern, seperti Sarikat Islam (10 September 1912), Indische
Partij (25 Desember 1912), PKI (23 Mei 1920), Partai Nasional Indonesia
(4 Juli 1927), Partai Indonesia (30 April 1931), Partai Indonesia Raya (25
Desember 1935), Gerakan Rakyat Indonesia (1937), Gabungan Politik
Indonesia (GAPI 1939), dan sebagainya.
Coba kamu cermati nama-nama organisasi tersebut! Ternyata organisasi-
organisasi tersebut mencantumkan “Indonesia” sebagai nama organisasi.
Hal itu menjadi penanda bahwa komitmen kebangsaan sudah mulai
terwujud.
35. Sumpah Pemuda
Komitmen kebangsaan yang ada pada masa
kebangkitan nasional 1908 kemudian ditegaskan lagi
di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1908.
Dengan Sumpah Pemuda ini tegaslah apa yang
diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan.
Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia maka
diperlukan persatuan dan kesatuan sebagai syarat
mutlak.
Tali pengikat sebagai satu bangsa dan satu tanah air
itu adalah bahasa Indonesia.
36. Masa Penjajahan Jepang
Setelah kekalahan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, dan
Belanda) di Pasifik oleh Jepang ternyata tidak serta merta
mengakhiri masa penjajahan di Indonesia.
Pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Sejak
saat itulah Indonesia berada dalam kekuasaan penjajah Jepang.
Pada masa penjajahan Jepang selama lebih kurang 3,5 tahun
bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang tak kalah
hebatnya dibandingkan dengan penjajah Belanda.
Pada awal tahun 1945 Perang Pasifik menunjukkan tanda-tanda
akan berakhir dengan kekalahan Jepang.
Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang
kemudian memberikan janji manis kemerdekaan kepada
Indonesia kelak di kemudian hari ketika perang telah selesai.
37. Penyusunan Dasar Negara dan UUD
1) Pembentukan BPUPKI
Sebagai realisasi janji kemerdekaan dari Jepang, kemudian dibentuklah Dokuritsu
Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk
kemerdekaan Indonesia. Hasil terpenting dari badan ini adalah telah berhasil
merumuskan rancangan dasar negara dan rancangan hukum dasar (UUD).
2) Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang tokoh nasional anggota BPUPKI
(dikenal dengan Panitia Sembilan), mengadakan pertemuan untuk membahas pidato
dan berbagai usulan tentang dasar negara yang kemukakan dalam Sidang BPUPKI.
Hasil pertemuan Panitia Sembilan adalah sebuah piagam hukum dasar negara yang
kemudian dikenal
dengan Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara,
yaitu sebagai berikut.
a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
38. Lanjutan...
3) Pembentukan PPKI
Dikarenakan tugas BPUPKI telah dianggap selesai, maka pada tanggal 9
Agustus 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI dijabat oleh Ir. Soekarno, dan
Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI.
Pada awalnya PPKI memang badan buatan Jepang. Namun, setelah dilakukan
penyempurnaan dan penambahan anggota secara sepihak oleh bangsa
Indonesia, maka PPKI kemudian menjadi badan nasional Indonesia, bukan
lagi murni badan buatan Jepang. Kedudukan PPKI sangat penting dalam
sejarah Indonesia.
Kedudukan penting PPKI dapat terlihat dari hal-hal berikut.
a.PPKI merupakan lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia
pada masa itu.
b.PPKI berkedudukan sebagai pembentuk negara (yang menyusun
negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan).
c.Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai kewenangan
untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental)
39. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Kekalahan Jepang pada perang Pasifik menyebabkan terjadinya
kekosongan kekuasaan (vacuum of power) di Indonesia.
Situasi dan kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh bangsa
Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan.
Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkanlah
proklamasi kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia
bukanlah hadiah dari Jepang.
Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa
Indonesia yang dapat diraih karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa
Indonesia untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman penjajah.
40. Pengesahan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan
negara Republik Indonesia.
Untuk melengkapi alat perlengkapan negara, kemudian PPKI mengadakan
sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.
Salah satu hasil keputusan penting sidang I PPKI adalah pengesahan
UUD 1945. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI terdiri atas Pembukaan
dan Batang Tubuh.
Pembukaan UUD 1945 diambil dari teks Pembukaan Piagam Jakarta
dengan perubahan pada rumusan dasar negara. Perubahan tersebut adalah
menghilangkan tujuh kata di belakang Ketuhanan.
Pada teks Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata setelah
Ketuhanan dihilangkan dan diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal
ini juga mencerminkan komitmen kebangsaan kolektif bangsa Indonesia. Di
satu sisi, golongan Islam merelakan teks tersebut diubah. Di sisi lain,
perubahan tersebut adalah untuk mewadahi keberagaman yang ada di dalam
bangsa Indonesia.
41. Pasca Kemerdekaan
Walaupun sudah merdeka, namun komitmen kebangsaan Indonesia masih terus
diuji. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai cita cita nasional masih
panjang.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berjuang
melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Belanda masuk ke Indonesia melalui Agresi Militer I (20 Juli 1947) dan Agresi
Militer II (19 Desember 1948).
Selain itu, Indonesia juga masih harus menghadapi tantangan internal, yaitu
adanya berbagai pemberontakan di dalam negeri, seperti pemberontakan PKI
Madiun 1948, pemberontakan DI/TII,pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan
Kahar Muzakar, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI / Permesta,
pemberontakan G 30 S/PKI, dan sebagainya.
42. Komitmen Kebangsaan Kolektif dalam Amandemen UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Tetap mempertahankan NKRI.
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan
presidensial.
4. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang membuat hal-hal normatif dimasukan ke dalam
pasal-pasal.
5. Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni
naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tetap dibiarkan utuh, sementara naskah perubahan
diletakkan setelah naskah asli.
45. Identitas Nasional Bangsa Indonesia
1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Bendera Negara
3. Bahasa Negara
4. Lambang Negara
5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika
6. Lagu Kebangsaan
46. Pancasila sebagai Dasar Negara
Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersurat rumusan dasar negara Pancasila. Rumusan
tersebut terlihat pada kalimat : ..... dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
rumusan Pancasila yang benar dan sah yang ditetapkan dalam Inpres Nomor
12 Tahun 1968, serta yang dimuat dalam Ketetapan MPR RI Nomor
XVIII/MPR/1998.
Dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut juga ditegaskan bahwa
Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai dasar negara dari
Negara Kesatuan RI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara.
47. Bendera Negara
Bendera Negara Indonesia
ialah Sang Merah Putih
(Pasal 35 UUD 1945).
Tata cara penggunaan
Bendera Kebangsaan
Indonesia diatur di dalam
UU Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan.
48. Bahasa Negara
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Pasal 36
UUD 1945).
Bahasa persatuan amat penting peranannya
dalam pembinaan kesatuan bangsa,karena
dengan mempergunakan bahasa yang sama
dapat memperlancar komunikasi warga negara.
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia
telah menjadi bahasa pengantar, bahasa kuliah,
bahasa kebudayaan, dan bahasa negara.
Peraturan penggunaan bahasa Indonesia
terdapat di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan.
49. Lambang Negara
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A UUD
1945).
Setiap negara mempunyai lambang negara, yang
menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan
kemegahan negara itu.
Lambang negara dibentuk oleh panitia khusus untuk
menciptakan lambang negara pada tahun 1950.
Lambang Negara Garuda Pancasila disyahkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1952, tanggal 17
Oktober 1951. Pengaturan lebih rinci mengenai
lambang negara Garuda Pancasila terdapat di dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan.
Lambang negara Garuda Pancasila mencengkeram pita
tercantum dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam
bahasa Jawa Kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal
Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga
50. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam pita yang dicengkeram oleh
lambang negara Garuda Pancasila menjadi bingkai pemersatu keberagaman bangsa
Indonesia.
Perlu kamu ketahui bahwa Seloka Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kakawin
Sutasoma karya Mpu Tantular pada zaman Majapahit di bawah kepemimpinan
Prabu Hayam Wuruk, pada halaman 120 bait kakawin Wasantilaka.
Teks asli Bhinneka Tunggal Ika selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
a. Rwaneka dhatu winuwus wara budda wicwa, yang berarti dua adanya
(satu dzat Tuhan) itu dikatakan orang disebut Budda dan Ciwa.
b. Bhinneki Rakwa ring apan kena parwa nossen, yang berarti berbeda ini
konon tetapi manakah dapat dibagi dua.
c. Mangkang jinatwa kalawan Ciwa tatwa tunggal, yang berarti demikian
kesejatian Budda dengan kesejatian Ciwa itu satu.
d. Bhinneka tunggal ika tan hanna dharma mangrwa, yang berarti berbeda
tetapi satu (kesatuan) itu tidak ada kebenaran sejati (Tuhan) itu mendua.
Apabila kita cermati teks asli Bhinneka Tunggal Ika tersebut, ternyata terdapat
pergeseran makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pergeseran dari konteks religius
menjadi konteks persatuan bangsa (sila III Pancasila).
Makna Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya adalah lambang kesatuan Buddha dan
Çina, dua agama besar waktu itu. Makna ini kemudian bergeser menjadi makna
persatuan dan kesatuan dari berbagai keberagaman yang ada.
51. Lagu Kebangsaan
Semua negara mempunyai lagu kebangsaan,
seperti Amerika Serikat
dengan The Star Spangled Banner, India dengan
Jana Gana Mana, Prancis
dengan La Marsellaise, Jepang dengan Kimigayo.
Berdasarkan Pasal 36B UUD 1945, Lagu
Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Peraturan lebih detail mengenai penggunaan lagu
Indonesia Raya diatur di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan.
Adapun lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu
Indonesia Raya.
Penggubah lagu Indonesia Raya adalah komponis
muda Wage Rudolf Supratman.
Lagu Indonesia Raya pertama kali
diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia
tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische
Club, Jalan Kramat 106 Jakarta.
W.R. Supratman meninggal dunia tanggal 16
Agustus 1938.
