Peran Analis Kebijakan dalam Optimalisasi Kualitas Naskah Urgensi Kebijakan Publik

1. Dr. Suwatin, MA.
Kabid. Bangkom dan Sertifikasi
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara
Peran Analis Kebijakan dalam
Optimalisasi Kualitas Naskah Urgensi
Kebijakan Publik

2. Agenda
Naskah Urgensi
01
Peran dan Kompetensi Analis Kebijakan
02
Faktor Penentu Kualitas Kebijakan
03
Beberapa Pertimbangan
04

3. Naskah Urgensi

4. Kompetensi JFAK
Peraturan Kepala LAN No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan JFAK
Kompetensi Inti
Pengetahuan tentang substansi
kebijakan
Metode Riset
Teknik dan Analisis Kebijakan
Kemampuan menulis dan publikasi
Pengetahuan tentang bidang pekerjaan
Konteks Politik (Dinamika Politik dan
Budaya Birokrasi)
Regulasi dan Legislasi
Komunikasi
Membangun jejaring (Networking)
Presentasi
Kompetensi Dasar
Manajemen diri
Membangun tim
Kompetensi
Keahlian
Penyusunan saran
kebijakan
Konsultasi public
Partnership

5. 5
POLICY INFORMATION
- Masalah kebijakan
- Masa depan kebijakan
- Aksi kebijakan
- Hasil kebijakan
- Kinerja kebijakan
Communication
Documentation
POLICY
COMMUNICATIONS
- Briefing
- Dengar pendapat
- Konferensi
- Percakapan
POLICY DOCUMENTS
- Policy Memo
- Policy Brief
- Policy Paper
Analysis
Utilization
Policy
Analyst
POLICY MAKING PROCESS
- Penyusunan agenda kebij
- Formulasi kebijakan
- Adopsi kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Penilaian kebijakan
Peran AK dalam
Proses Kebijakan
(Dunn, 2004)

6. Aktivitas Analisis
Kebijakan
Design and
Recommend
Clarify
values and
Arguments
menggali
perdebatan dalam
rancangan
alternatif
kebijakan yang
disediakan
Advise
Strategically
Research
and Analyze
Democratize Mediate
Mengkaji
bagaimana
melakukan
resoulsi dan
mitigasi konflik
kepentingan
memastikan
pemangku kebijakan
dan masyarakat
mendapatkan
informasi yang
lengkap dan valid
atas agenda
kebijakan
Aktivitas riset
kebijakan yang
bertujuan untuk
menghasilkan
rekomendasi
kebijakan
analisis lingkungan
untuk memastikan
rekomendasi dan
desain kebijakan
memperoleh
dukungan politik
Menerjemahkan
hasil riset menjadi
rekomendasi dan
desain kebijakan
Sumber: UI CSGAR, 2019

7. JF Analis Kebijakan
• Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau
menyelesaikan masalah-masalah publik
• Berkedudukan sebagai fungsional keahlian
dan merupakan jabatan karier
• Prinsip, integritas, profesionalisme,
akuntabilitas, efektif dan efisien
PermenPAN dan RB No.
45 Tahun 2013 yang
mengatur tentang
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan dan
Angka Kreditnya

8. 8
Tugas
Analis
Kebijakan
 Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan ;
 Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan;
 Menyusun naskah akademis;
 Menyediakan rekomendasi kebijakan;
 Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan
terkait dengan isu, masalah atau rekomendasi kebijakan;
 Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;
 Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku
kepentingan ;
 Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku
kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan
dan rekomendasi kebijakan;
 Melakukan advokasi kebijakan;
 Melakukan diseminasi kebijakan;
 Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
 Membuat tulisan dalam bentuk monograf, buku referensi, artikel dalam jurnal
dipublikasikan, dipresentasikan.
Butir Kegiatan dalam
PermenPAN dan RB
No. 45 Tahun 2013

9. Hasil Kerja Analis Kebijakan
1. Naskah Akademik RUU, RPP,
RPPres, RPMen, Raperda
2. Rancangan Kebijakan
3. Buku Referensi Kebijakan
Nasional dan Internasional
4. Monograf Kebijakan
5. Laporan Hasil Pemantauan
Kebijakan
6. Laporan Hasil Evaluasi
Kebijakan
7. Telaahan Staf
8. Bahan Pidato/
Ceramah/Presentasi
1. Policy Paper
2. Policy Brief
3. Artikel Kebijakan
4. Makalah
KARYA TULIS ILMIAH
9. Memo Kebijakan
10. Modul Diklat Kebijakan
11. Model Kebijakan sbg bahan
Diklat Kebijakan
12. Alat Bantu Gambar/ Audio
Visual Diklat Kebijakan
13. Buku Pedoman
14. Juklak / Juknis
15. Laporan diseminasi
kebijakan
16. Laporan advokasi kebijakan
17. Daftar konsultasi dan hasil
konsultasi
PerLAN No. 28/2017
Pedoman Penulisan KTI
bagi AK
KARYA TULIS KEDINASAN

10. Peran analisis kebijakan dalam tahapan kebijakan
Dinamika
Lingkungan
Kebijakan
Perkembangan
Ilmu
Pengetahuan
EVIDENCES
Analisis Kebijakan
Hasil analisis untuk
mendukung
pembuatan kebijakan
institusi yang
berkualitas
Berdampak
/Bermanfaat
kepada Publik
Utilisasi
Advokasi
Formulasi
Implementasi
Pelibatan
Stakeholders
Kontribusi
Stakeholders
Prakarsa
Stakeholders
UU 30 tahun 2014=>AUPB

11. Dua dimensi analisis kebijakan
Metodologi Analisis Kebijakan
William Dunn (2018)

12. Framework IKK
Formulasi
Kebijakan
Agenda
Setting
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Pengukuran
implementasi
kebijakan dengan
berfokus pada
dimensi
pengorganisasian,
komunikasi
kebijakan dan
monitoring
kebijakan.
Pengukuran
formulasi kebijakan
dengan melihat pada
proses pengambilan
keputusan kebijakan
berdasarkan
beberapa kriteria
yang terukur.
Pengukuran agenda
setting kebijakan
terhadap proses
identifikasi masalah
kebijakan, analisis
masalah kebijakan,
dan partisipasi
publik dalam
perumusan
kebijakan.
Pengukuran evaluasi
kebijakan dengan
melihat pada
efektivitas, efisiensi,
dampak dan
kemanfaatan,
penerimaan dan
responsivitas
kebijakan.
IKK adalah instrumen
untuk menilai kualitas
kebijakan pemerintah
dilihat dari proses
pembuatan kebijakan
dan bagaimana
melakukan pengaturan
agenda,
formulasi dan
implementasi, serta
melakukan evaluasi
kemanfaatan kebijakan
yang telah disusun
IKK PERENCANAAN KEBIJAKAN
Lembaga Administrasi Negara, 2021

13. 13
1. Pengukuran IKK dilakukan terhadap seluruh kebijakan K/L/D yang telah berusia ≥ 2
tahun
2. Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali yang dimulai tahun 2021, dengan
pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi
K/L/D dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran
3. Pengukuran dilakukan dengan bantuan menggunakan Sistem Informasi
4. Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan seluruh instansi
pemerintah
5. Berdasarkan hasil pengukuran akan disampaikan rekomendasi peningkatan kualitas
kebijakan kepada setiap K/L/D
6. Hasil pengukuran secara nasional dapat digunakan sebagai strategi pembinaan JFAK
7. Pengukuran IKK juga untuk memberikan penghargaan kepada K/L/D berdasarkan
ketegori yang telah ditetapkan
Konsep Pengukuran IKK
Lembaga Administrasi Negara, 2021

14. Brainstorming dgn Stakeholder
- Akademisi
- Birokrat
- Tokoh masyarakat adat
- Pemuka agama
- Pengusaha
- Politisi
• Fishbone analysis
• 5 whys
• USG
• Problem Tree
• Logical Framework Analysis
• Delphi
• AHP
• Moderation technique

15. Dapat berupa beberapa dokumen yang dapat dikelompokkan
dalam tahapan kebijakan dalam scope atau ruang lingkup tugas
analis kebijakan

16. Indikator, Kuesioner serta bukti-
bukti yang diperlukan

17. TERIMA KASIH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.