Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Secara singkat, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memproduksi pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dan proses kebijakan itu sendiri."
MATERI_Webinar_Implementasi Rekam Medis Berbasis Elektronikzulfahmiaziz3
Implementasi rekam medis elektronik mengacu pada regulasi PMK No. 24/2022 tentang rekam medis dan persyaratan ISO/IEC 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi. Implementasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO/IEC 27001:2013 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem rekam medis, mengintegrasikan dengan sistem Kementerian Kesehatan, serta memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas dan ketersed
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Secara singkat, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memproduksi pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dan proses kebijakan itu sendiri."
MATERI_Webinar_Implementasi Rekam Medis Berbasis Elektronikzulfahmiaziz3
Implementasi rekam medis elektronik mengacu pada regulasi PMK No. 24/2022 tentang rekam medis dan persyaratan ISO/IEC 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi. Implementasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO/IEC 27001:2013 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem rekam medis, mengintegrasikan dengan sistem Kementerian Kesehatan, serta memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas dan ketersed
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Terdapat dua pendekatan utama analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan dari perspektif akademik yang berfokus pada proses kebijakan, dan analisis kebijakan dari perspektif terapan yang berfokus pada dampak kebijakan. Dokumen tersebut juga membahas metodologi dan tujuan dari analisis kebijakan.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tiga kategori bentuk saran kebijakan yaitu policy paper, policy brief, dan policy memo. Policy paper adalah dokumen hasil penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan. Policy brief berisi latar belakang masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan secara ringkas. Policy memo memberikan saran kebijakan dalam waktu singkat untuk masalah yang membutuhkan tindakan segera.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Terdapat lima komponen informasi kebijakan yang terkait yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan lima prosedur yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Terdapat dua pendekatan utama analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan dari perspektif akademik yang berfokus pada proses kebijakan, dan analisis kebijakan dari perspektif terapan yang berfokus pada dampak kebijakan. Dokumen tersebut juga membahas metodologi dan tujuan dari analisis kebijakan.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tiga kategori bentuk saran kebijakan yaitu policy paper, policy brief, dan policy memo. Policy paper adalah dokumen hasil penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan. Policy brief berisi latar belakang masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan secara ringkas. Policy memo memberikan saran kebijakan dalam waktu singkat untuk masalah yang membutuhkan tindakan segera.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Terdapat lima komponen informasi kebijakan yang terkait yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan lima prosedur yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Buku ini membahas proses analisis kebijakan publik dalam 9 bab yang mencakup proses analisis kebijakan, peran analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, meramal masa depan kebijakan, merekomendasikan tindakan kebijakan, memantau hasil kebijakan, mengevaluasi kinerja kebijakan, mengembangkan argumentasi kebijakan, dan mengkomunikasikan hasil
Teks tersebut membahas langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan, mencakup monitoring hasil, penilaian terhadap tujuan dan nilai kebijakan, serta penggunaan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan kecocokan. Ada beberapa pendekatan evaluasi seperti evaluasi faktual yang menilai hasil secara objektif dan evaluasi formal yang memp
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tentang teknik dan kriteria yang diperlukan dalam melakukan analisis kebijakan. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah alasan diperlukannya kriteria evaluasi, pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan beserta tekniknya, serta cara penetapan dan kategori kriteria evaluasi yang sering digunakan.
Dokumen tersebut membahas konsep evaluasi kebijakan, fungsi, kriteria, pendekatan dan metode evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Terdapat berbagai pendekatan dan metode evaluasi seperti evaluasi pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, pasca-pelaksanaan, serta metode seperti riset dampak
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan publik, termasuk konsep dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi, pendekatan dan teknik evaluasi, kriteria evaluasi, dan berbagai isu terkait sistem monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
Evaluasi kebijakan pendidikan bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan mengukur tingkat pencapaian kriteria yang ditetapkan. Evaluasi penting untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan dampak pelaksanaan kebijakan, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Terdapat berbagai pendekatan evaluasi, seperti evaluasi proses, dampak, formatif, sumatif, serta aktor yang terlibat seperti
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...RiskaAmanda21
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya metodologi dalam pembuatan keputusan kebijakan yang rasional dan beberapa teknik analisis keputusan alternatif untuk mendukung proses pembuatan keputusan yang lebih baik.
Analisis kebijakan melibatkan pengetahuan tentang proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta strategi optimasi alternatif kebijakan. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan nilai-nilai yang ingin dicapai, fakta yang mempengaruhi, dan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah. Metode analisis kebijakan mencakup kualitatif, kuantitatif, studi kasus, survei, analisis statistik, dan pemodel
2. PROSES PENGKAJIAN KEBIJAKAN
Metodologi Analisis Kebijakan
• Bersifat Deskriptif
Mencari Pengetahuan tentang sebab dan
akibat dari kebijakan-kebijakan publik
• Bersifat Normatif
Menciptakan dan melakukan kritik terhadap
klaim pengetahuan, nilai kebijakan publik
untuk generasi masa lalu, masa kini dan
masa mendatang
• Bersifat Valuatif
Pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling
bersaing (Teknis, Moral dan Etika)
4. Penyusunan Kebijakan ->
Kompleks
Tidak cukup pendekatan rasional;
dibutuhkan pendekatan
TRIANGULASI (Multiplisme)
berbegai perspektif, metode,
ukuran, sumber data dan media
komunikasi
5. INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN
KEBIJAKAN
1. Apa hakekat permasalahan ?K
2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk
mengatasi masalah dan apa hasilnya ?
3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan
masalah ?
4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab
masalah ?
5. Hasil apa yang diharapkan ?
Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang
berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan :
Kelima pertanyaan ingin menjawab masalah
kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan,
hasil kebijakan dan kinerja kebijakan
6. Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan
Kinerja
Kebijakan
Masalah
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Hasil-Hasil
Kebijakan
Masa
Depan
Kebijakan
7. Lima prosedur analisis kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
8. PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
1. Defenisi (Perumusan Masalah)
Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan
masalah kebijakan
2. Prediksi (Peramalan)
Informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari
penerapan alternatif kebijakan
3. Preskripsi (Rekomendasi)
Informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari
konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah
4. Deskripsi (Pemantauan)
Informasi konsekuensi dimasa sekarang dan masa lalu dari
terapan alternatif kebijakan
5. Evaluasi
Informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi
pemecahan masalah
9. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah
Masalah
Kebijakan
Aksi
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Hasil
Kebijakan
Masa
depan
kebijakan
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Kinerja
Kebijakan
10. KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
DENGAN TIPE-TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN
(William Dunn)
Peramalan
Perumusan
Masalah
Rekomendasi
Monitoring
Penilaian
Penyusunan
Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Penilai Kebijakan
Proses Pembuatan Kebijakan
11. TAHAP-TAHAP DALAM PROSES
PEMBUATAN KEBIJAKAN
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilaian Kebijakan
14. ADOPSI KEBIJAKAN
Alternatif kebijakan yang
diadopsi dengan dukungan
dari mayoritas legislatif
atau eksekutif
Alternatif kebijakan yang
diadopsi dengan dukungan
dari mayoritas legislatif
atau eksekutif
16. PENILAIAN KEBIJAKAN
Unit-unit pemeriksaan dan
akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah implementasi
memenuhi persayaratan peraturan
dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan
Unit-unit pemeriksaan dan
akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah implementasi
memenuhi persayaratan peraturan
dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan
17. PERUMUSAN MASALAH
Mempersoalkan asumsi-asumsi yang
mendasari proses pembuatan
kebijakan melalui agenda setting.
Menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-
penyebabnya, memetakan tujuan-
tujuan yang memungkinkan,
memadukan pandangan-pandangan
yang bertentangan, dan merancang
peluang-peluang kebijakan baru.
Mempersoalkan asumsi-asumsi yang
mendasari proses pembuatan
kebijakan melalui agenda setting.
Menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-
penyebabnya, memetakan tujuan-
tujuan yang memungkinkan,
memadukan pandangan-pandangan
yang bertentangan, dan merancang
peluang-peluang kebijakan baru.
18. PERAMALAN
Pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan tentang masalah yang akan
terjadi di masa mendatang sebagai akibat
dari diambilnya alternatif, termasuk tidak
melakukan sesuatu. Mengestimasi akibat
dari kebijakan yang diusulkan, mengenali
kendala-kendala yang mungkin akan
terjadi dalam pencapaian tujuan, dan
mengestimasi kelayakan politik
(dukungan dan oposisi) dari berbagai
pilihan
19. REKOMENDASI
Membantu Mengestimasi tingkat resiko
(cost and benefit) dan ketidakpastian,
mengenali eksternalitas, menentukan
kriteria dalam menentukan pilihan dan
menentukan pertanggungjawaban
administratif bagi inplementasi
kebijakan
20. MONITORING
Pemantauan membantu menilai tingkat
kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang
tidak diinginkan dari kebijakan dan
program, mengidentifikasi hambatan dan
rintangan implementasi, dan menemukan
letak pihak-pihak yang bertanggungjawab
pada setiap tahap kebijakan.
21. EVALUASI
Evaluasi membuahkan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan tentang
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan
yang diharapkan dengan yang benar-
benar dihasilkan.
Evaluasi tidak hanya menghasilkan
kesimpulan mengenai seberapa jauh
masalah telah terselesaikan, tetapi juga
menyumbang pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu dalam
penyesuaian dan perumusan kembali
masalah
22. PROSES KOMUNIKASI
KEBIJAKAN
Analisis
Kebijakan
Analisis
Kebijakan
PENGETAHUAN
Masalah Kebijakan
Masa depan
kebijakan
Aksi kebijakan
Hasil Kebijakan
Kinerja kebijakan
PRESENTASI
Percakapan
Konferensi
Pertemuan
Briefing
Dengar pendapat
DOKUMEN
Memoranda kebijakan
Paper isu kebijakan
Ringkasan Eksekutif
Appendix
Pengumuman berita
PELAKU KEBIJAKAN
Penyusunan agenda
Formulasi kebijakan
Adopsi kebijakan
Implementasi kebijakan
Penilaian Kebijakan
Utilisasi
Pengetahuan Komunikasi
Interaktif
Pengembangan
Materi
23. Paper Issu Kebijakan
Alternatif-alternatif kebijakan apa yang
tersedia untuk mencapai tujuan atau
sasaran tersebut ?
Kriteria apa yang harus digunakan untuk
mengevaluasi kinerja alternatif tersebut ?
Alternatif apa yang harus diambil dan
diimplementasikan ?
Badan mana yang harus bertanggung
jawab dalam implementasi kebijakan ?
24. Paper Issu Kebijakan
Bagaimana kebijakan dimonitor dan
dievaluasi ?
Dengan cara apa masalah kebijakan dapat
dirumuskan ?
Seberapa besar lingkup dan kerumitan
masalah ?
Seberapa jauh masalah tersebut
memerlukan aksi publik ?
25. Paper Issu Kebijakan
Jika tak ada aksi yang dilakukan
bagaimana masalah tersebut berubah
dalam beberapa bulan atau tahun
mendatang ?
Apakah unit-unit pemerintah lain telah
menangani masalah tersebut ?
Jika begitu, apa hasilnya ?
Tujuan dan sasaran apa yang perlu
diupayakan untuk memecahkan masalah ?
26. Elemen-elemen paper isu kebijakan
Surat Pengiriman
Ringkasan Eksekutif
I. Latar Belakang Masalah
Elemen Paper Isu
Komponen
Informasi
Kebijakan
Metode
Analisis
Kebijakan
A. Deskripsi situasi masalah
B. Hasil sebelum usaha
pemecahan masalah
Hasil
Kebijakan
Pemantaua
n
II. Lingkup dan ragam
masalah
A. Penilaian kinerja
kebijakan masa lalu
B. Pentingnya situasi
masalah
C. Kebutuhan untuk analisis
Kinerja
Kebijakan
Evaluasi
27. III. Pernyataan Masalah
A. Definisi masalah
B. Pelaku utama
C. Tujuan dan Sasaran
D. Ukuran efektivitas
E. Solusi yang tersedia
Masalah
Kebijakan
Perumusan
Masalah
IV. Alternatif kebijakan
A. Deskripsi alternatif
B. Perbandingan
konsekuensi kebijakan
C. Dampak ganda dan
eksternalitas
D. Hambatan dan fisibilitas
politik
Masa
Depan
Kebijakan
Peramalan
28. V. Rekomendasi kebijakan
A. Kriteria alternatif
rekomendasi
B. Deskripsi alternatif yang
dipilih
C. Kerangka strategi
implementasi
D. Penyediaan pemantauan
dan evaluasi
E. Keterbatasan dan
konsekuensi yang tak
terantisipasi
Aksi
Kebijakan
Rekomendasi
Referensi
Lampiran
30. PENGERTIAN ANALISIS
KEBIJAKAN
Suatu bentuk analisis yang
menghasilkan dan menyajikan
informasi sedemikian rupa
sehingga dapat memberi landasan
bagi pembuat kebijakan dan
pembuat keputusan. (E.S. Quade)
31. Definisi Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan
mengkombinasikan dan
menstransformasikan substansi dan
metode beberapa disiplin, dan lebih
jauh lagi menghasilkan informasi
yang relevan dengan kebijakan yang
digunakan untuk mengatasi masalah-
masalah publik tertentu.
32. Tiga pendekatan dalam Analisis
Kebijakan
PENDEKATA
N
PERTANYAAN
UTAMA
TIPE
INFORMASI
Empiris
Valuatif
Normatif
Adakah dan akankah
ada (fakta)
Apa manfaatnya (nilai)
Apakah yang harus
diperbuat (aksi)
Deskripsi dan
prediktif
Valuatif
Preskriptif
33. Prediksi secara khusus digunakan sebelum
suatu tindakan diadopsi (exante), sementara
diskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan
setelah sesuatu tindakan berlangsung (ex
post). Prediksi dan preskripsi berhubungan
dengan masa depan, sementara diskripsi dan
evaluasi berhubungan dengan masa lalu.
Metode Pengkajian
34. TIPE INFORMASI YANG
RELEVAN DENGAN
KEBIJAKAN
1. Masalah kebijakan (policy
problem) adalah nilai,
kebutuhan, atau kesempatan
yang belum terpenuhi, yang
dapat diidentifikasi, untuk
kemudian diperbaiki atau
dicapai melalui tindakan publik.
35. 2. Masa Depan Kebijakan (Policy
future) Konsekuensi dari
serangkaian tindakan untuk
pencapaian nilai-nilai dan karena
itu merupakan penyelesaian
terhadap suatu masalah kebijakan.
36. 3. Aksi Kebijakan (Policy action)
Suatu gerakan atau
serangkaian kegiatan yang
dituntun oleh alternatif
kebijakan yang dirancang
untuk mencapai hasil dimasa
depan.
37. 4. Hasil kebijakan (policy
outcome) Merupakan
konsekuensi yang teramati
dari aksi kebijakan.
38. 5. Kinerja Kebijakan (Policy
Performance) Merupakan derajat di
mana hasil kebijakan yang ada,
memberi kontribusi terhadap
pencapaian nilai-nilai. Dalam
realitas, masalah-masalah kebijakan
jarang “terpecahkan”, segaima
masalah perlu dipecahkan ulang;
dirumuskan kembali, atau bahkan
“tak terpecahkan”.
39. Three Elements of a Policy System
Policy
Stakeholders
Policy
Environment
Public Policies
40. Analisis kebijakan dapat dipandang
sebagai suatu proses pengkajian yang
meliputi lima komponen informasi
kebijakan (policy informational
components) yang ditransformasikan dari
satu ke lainnya dengan menggunakan lima
prosedur analisis kebijakan (policy-
analiytic prosedures).
ANALISIS KEBIJAKAN :
KERANGKA YANG
TERINTEGRASI
41. Analisis kebijakan yang berorientas pada masalah
Kinerja
Kebijakan
Masalah
Kebijakan
Aksi
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Hasil-Hasil
Kebijakan
Masa
Depan
Kebijakan
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
42. 3 BENTUK UTAMA ANALISIS
KEBIJAKAN
1. Analisis Kebijakan Prospektif
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
3. Analisis Kebijakan yang
Terintegrasi
43. BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN
PENEMUAN
MASALAH : Masalah
apa yang harus diatasi ?
PEMECAHAN
MASALAH : Apa solusi
masalahnya ?
RETROSPEKTIF (Ex Post)
: Apa yang terjadi dan
perbedaan apa yang
dibuat
PROSPEKTIF (EX Ante) :
Apa yang akan terjadi dan
apa yang harus dilakukan