SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
+
SEMINAR
PENDAHULUAN
PEKERJAAN : PENYUSUNAN PROFILE DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAMAN MODAL
+
LATAR BELAKANG
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka
mewujudkan demokrasi
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 391 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib
menyediakan informasi tentang pembangunan daerah dan
keuangan daerah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa data
dan informasi dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek
geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah
+
 gambaran wilayah yang tersusun dengan baik, pemerintah
daerah dapat menentukan arah perkembangan dan
inventarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya
 kebutuhan adanya gambaran data yang akurat mengenai
pelaksanaan pembangunan daerah
 sebagai pengembangan manajemen pengelolaan data dan
informasi di daerah
+
TUJUAN
 menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten
Jembrana dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah,
 tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk
media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel
 sebagai dasar penyusunan program pembangunan di
Kabupaten Jembrana.
 mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten
Jembrana.
+
MANFAAT
 Sebagai media untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber
informasi dalam membuat perencanaan dan prospek pengembangan
Kabupaten Jembrana kedepan.
 Tersedianya data-data yang valid yang dapat diakses oleh semua pihak.
 Memudahkan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat
bagi masyarakat.
+BUKU PROFIL DAERAH
TAHUN 2012
 ISI
 BAB I PENDAHULUAN
 BAB II KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN
 BAB III GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMERINTAHAN
 BAB IV KONDISI SOSIAL BUDAYA
 BAB V KONDISI SUMBER DAYA ALAM
 BAB VI KONDISI PELAYANAN PUBLIK
 BAB VII KONDISI INFRASTRUKTUR
 BAB VIII KONDISI PEREKONOMIAN
 BAB IX POTENSI INVESTASI
 ANALISIS
 Analisis LQ Sektor Jembrana Terhadap Sektor Provinsi Bali
 Analisis Growth
 Analisis Share
 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan
 Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB
+ PROFIL KABUPATEN JEMBRANA
2014
BAB I PENDAHULUAN
BAB II POTENSI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBRANA
BAB III GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBRANA
BAB IV KONDISI SOSIAL BUDAYA
BAB V KONDISI SUMBER DAYA ALAM
BAB VI KONDISI PELAYANAN PUBLIK
BAB VII KONDISI INFRASTRUKTUR
BAB VIII KONDISI EKONOMI
BAB IX KONDISI INVESTASI
+RUANG LINGKUP
Gambaran kondisi eksisting
segi fisik dan lingkungan
ekonomi
sosial budaya
+
Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
 Data Indeks Pembangunan Manusia,
 Data Pertumbuhan Ekonomi,
 Data Kependudukan,
 Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,
 Data Pendidikan dan Kesehatan,
 Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga,
 Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan,
 Data infrastruktur Penunjang
RUANG LINGKUP
+RUANG LINGKUP
Penjabaran parameter
 Pengembangan Ekonomi
 Pertumbuhan ekonomi
 Pemerataan ekonomi
 Pemberdayaan ekonomi
 Pelayanan Publik
 Pendidikan,
 Kesehatan,
 Dasar,
 Infrastruktur
 Kinerja Pemerintahan
 Partisipasi Publik,
 Akuntabilitas Publik
 Kesinambungan Politik
+
KONSEP BUKU PROFIL
KABUPATEN JEMBRANA 2015
 Sambutan
 Gambaran Kabupaten Jembrana
 Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya
saing daerah
 Indeks Pembangunan Manusia,
 Pertumbuhan Ekonomi,
 Kependudukan,
 Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,
 Pendidikan dan Kesehatan,
 Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya
dan Olahraga,
 Wilayah, Pemerintahan Umum dan
Lingkungan,
 infrastruktur Penunjang
 Pengembangan Ekonomi
 Pertumbuhan ekonomi
 Pemerataan ekonomi
 Pemberdayaan ekonomi
 Pelayanan Publik
 Pendidikan,
 Kesehatan,
 Dasar,
 Infrastruktur
 Kinerja Pemerintahan
 Partisipasi Publik,
 Akuntabilitas Publik
 Kesinambungan Politik
+ TARGET SURVEY INSTANSIONAL
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
 Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana
 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
 Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
 Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana
 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana
+• Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
• Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana
• Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
• Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana
• Badan Pusat Statistik
• Badan Pertanahan
• Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana
• Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana
• Kantor Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana
• Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
• Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana
• Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana
• Rumah Sakit Umum Negara
• Kepolisian Resort Jembrana
• Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo,
Kecamatan Pekutatan.
+
JADWAL PENUGASAN
Jabatan personil
Bulan ke-
Ket
1 2 3
Ahli Ekonomi Pembangunan
Ahli Statistik
Ahli Sosial Budaya
Tenaga Surveyor
Tenaga Entry Data
Tenaga Administrasi
+ JADWAL KEGIATAN
+
TENAGA AHLI
+
TENAGA PENDUKUNG
+
INOVASI data index pada bagian akhir dari buku profil
+
PELAPORAN
1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Antara
3. Laporan Akhir
4. Ringkasan Eksekutif
5. Buku Profil Daerah
Kabupaten Jembrana 2015
6. CD Soft Copy
7. Laporan Keuangan
+
Daerah dituntut untuk semakin mampu
memahami karakter wilayahnya
arah perencanaan dan pengembangan
daerah
Daerah akan semakin mampu mengelola
wilayahnya
+TERIMA KASIH…
+
INOVASI Penyajian data dalam format CD
 Gambaran kondisi eksisting
 segi fisik dan lingkungan
 ekonomi
 sosial budaya
 Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya saing
daerah
 Data Indeks Pembangunan Manusia,
 Data Pertumbuhan Ekonomi,
 Data Kependudukan,
 Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,
 Data Pendidikan dan Kesehatan,
 Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni
Budaya dan Olahraga,
 Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan
Lingkungan,
 Data infrastruktur Penunjang
Penjabaran parameter
Pengembangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
Pemerataan ekonomi
Pemberdayaan ekonomi
Pelayanan Publik
Pendidikan,
Kesehatan,
Dasar,
Infrastruktur
Kinerja Pemerintahan
Partisipasi Publik,
Akuntabilitas Publik
Kesinambungan Politik
+ KONDISI EKSISTING
 Aspek fisik dan lingkungan, antara lain:
 Geografi, topogrgafi, geologi, hidrologi, klimatologi, bencana alam, dll.
 Sumber daya alam (pola ruang) yaitu kawasan lindung dan budidaya
 Aspek ekonomi, antara lain:
 Potensi sumber daya lokasi, sumber daya alam dan sumber daya buatan/ infrastruktur wilayah.
 Kondisi perekonomian umum
 Aspek sosial budaya, antara lain:
 Pemerintahan umum
 Kependudukan.
 Pendidikan.
 Ketenagakerjaan.
 Kesehatan.
 Perumahan dan lingkungan.
 Sosial politik, keamanan, hukum dan sosial ekonomi.
 Kelembagaan masyarakat, adat istiadat, warisan budaya, pranata sosial, k
gender, dll.
 Sosial budaya lainnya.
+
KONDISI EKSISTING
 Data Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) :
 Angka partisipasi sekolah.
 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah.
 Rasio guru terhadap murid.
 Indeks Pembangunan Manusia
 Daya beli masyarakat
 Angka melek huruf
 Rata-rata lama sekolah
 Angka harapan hidup saat melahirkan
+
KONDISI EKSISTING
 Data Pertumbuhan Ekonomi :
 Pertumbuhan PDRB
 PDRB per kapita
 Laju inflasi
 Indeks Gini
 Pemerataan pendapatan
 Indeks ketimpangan regional.
+ KONDISI EKSISTING
 Data Kependudukan :
 Jumlah penduduk
 Jumlah penduduk >17 tahun atau telah menikah
 Jumlah penduduk usia >17 ber KTP
 Jumlah penduduk miskin
 Jumlah penduduk yang memiliki lahan
 Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun
 Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun
 Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun
Jumlah keseluruhan pasangan nikah
Jumlah pasangan nikah ber Akte
Jumlah keseluruhan bayi lahir
Jumlah bayi lahir yang ber Akte
Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun
Jumlah rumah tangga
Jumlah keluarga (mengacu KK)
Jumlah anak
Jumlah pasangan usia subur
Jumlah akseptor KB.
+ KONDISI EKSISTING
 Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja :
 PDRB (atas harga konstan)
 PDRB (atas harga berlaku)
 Nilai tambah 9 sektor dalam PDRB
 Jumlah investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)
 Nilai total investasi PMA dan PMDN skala nasional
 Jumlah perusahaan (PMA dan PMDN)
 Jumlah Desa/ kelurahan berswasembada
 Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN
 Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga per bulan
 Rata-rata jumlah anggota rumah tangga
 Indeks harga yang diterima petani
 Indeks harga yang dibayar petani
 Total pengeluaran rumah tangga non pangan
 Jumlah angkatan kerja
 Jumlah penduduk yang bekerja
 Jumlah pengangguran
 Angkatan kerja 15 tahun ke atas
 Jumlah sengketa pengusaha pekerja
 Jumlah pekerja perempuan
 Pegawai perempuan di instansi pemerintah dan lembaga swasta
 Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas
+ KONDISI EKSISTING
 Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja :
 Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun
 Jumlah Bedah Rumah
 Jumlah bantuan Beras Untuk KK Miskin
 Jumlah Penyandang Cacat Tuna Netra/Buta
 Jumlah Penyandang Cacat Tuna Wicara/Bisu Tuli
 Jumlah Anggota Cacat Anggota Badan
 Jumlah Anggota Penderita Cacat mental
 Jumlah Anggota Jompo Lanjut Usia
 Jumlah Anggota Balita Keluarga Miskin
 Jumlah Anak Keluarga Miskin usia 5-18 tahun
 Julah lanjut Usia Miskin usia 60 tahun ke atas
 Jumlah Lembaga Kesejahteraaan Sosial Anal/Panti Asuhan
 Jumlah Anak Terlantar Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan
 Jumlah Anak Terlantar Dalam lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan
masyaralat/Swasta
 Jumlah Bekas Warga Binaan pemasyarakatan
 Jumlah Anggota Palang Merah Indonesia (PMI)
 Jumlah Anggota Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
 Jumlah koperasi
 Jumlah koperasi aktif
 Jumlah BPR/ LKM aktif
 Jumlah UKM aktif non BPR/ LKM
 Rata-rata lama proses perijinan
 Jumlah macam pajak dan retribusi daerah
 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.
+ KONDISI EKSISTING
 Data Ekonomi :
 PDRB (atas harga konstan)
 PDRB (atas harga berlaku)
 Nilai tambah 9 sektor dalam PDRB
 Jumlah investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)
 Nilai total investasi PMA dan PMDN skala nasional
 Jumlah perusahaan (PMA dan PMDN)
 Jumlah Desa/ kelurahan berswasembada
 Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN
 Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga per bulan
 Rata-rata jumlah anggota rumah tangga
 Indeks harga yang diterima petani
 Indeks harga yang dibayar petani
 Total pengeluaran rumah tangga non pangan
 Jumlah angkatan kerja
 Jumlah penduduk yang bekerja
 Jumlah pengangguran
 Angkatan kerja 15 tahun ke atas
 Jumlah sengketa pengusaha pekerja
 Jumlah pekerja perempuan
 Pegawai perempuan di instansi pemerintah dan lembaga swasta
 Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas
 Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun
 Jumlah Bedah Rumah
 Jumlah bantuan Beras Untuk KK Miskin
 Jumlah Penyandang Cacat Tuna Netra/Buta
+
KONDISI EKSISTING
 Data Ekonomi
 Jumlah Penyandang Cacat Tuna Wicara/Bisu Tuli
 Jumlah Anggota Cacat Anggota Badan
 Jumlah Anggota Penderita Cacat mental
 Jumlah Anggota Jompo Lanjut Usia
 Jumlah Anggota Balita Keluarga Miskin
 Jumlah Anak Keluarga Miskin usia 5-18 tahun
 Julah lanjut Usia Miskin usia 60 tahun ke atas
 Jumlah Lembaga Kesejahteraaan Sosial Anal/Panti Asuhan
 Jumlah Anak Terlantar Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan
 Jumlah Anak Terlantar Dalam lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan
masyaralat/Swasta
 Jumlah Bekas Warga Binaan pemasyarakatan
 Jumlah Anggota Palang Merah Indonesia (PMI)
 Jumlah Anggota Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
 Jumlah koperasi
 Jumlah koperasi aktif
 Jumlah BPR/ LKM aktif
 Jumlah UKM aktif non BPR/ LKM
 Rata-rata lama proses perijinan
 Jumlah macam pajak dan retribusi daerah
 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.
+ KONDISI EKSISTING
 Data Pendidikan dan Kesehatan :
 Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang bersekolah
 Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang bersekolah
 Jumlah penduduk >=15 tahun
 Banyaknya murid SD usia 7 – 12 tahun
 Banyaknya murid SLTP usia 13 – 15 tahun
 Banyaknya murid SLTA usia 16 – 18 tahun
 Jumlah murid SD
 Jumlah murid SLTP
 Jumlah murid SLTA
 Jumlah sekolah SD
 Jumlah guru SD
 Jumlah guru SD per kelas
 Rata-rata murid SD per kelas
 Jumlah sekolah SLTP
 Jumlah guru SLTP
 Jumlah guru SLTP per kelas/mata pelajaran
 Jumlah sekolah SLTA
+
KONDISI EKSISTING
 Data Pendidikan dan Kesehatan :
 Jumlah guru SLTA
 Jumlah guru SLTA per kelas/mata pelajaran
 Jumlah penduduk ijazah terakhir SD
 Jumlah penduduk ijazah terakhir SLTP
 Jumlah penduduk ijazah terakhir SLTA
 Jumlah penduduk ijazah terakhir Universitas
 Jumlah lulusan pendidikan tinggi
 Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV
 Jumlah Angka Kelulusaan SD
 Jumlah Angka Kelulusan SMP
 Jumlah Kelulusan SMA
 Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA
 Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA
 Jumlah Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP, SMA
 Ratio Siswa SD, SMP, SMA per kelas
 Ratio Kelas Per Guru SD, SMP, SMA
 Ratio Guru Per Murid SD, SMP, SMA
 Jumlah kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun
 Jumlah bayi lahir hidup yang meninggal sebelum usia 1 tahun (per 1000)
 Angka usia harapan hidup
+ KONDISI EKSISTING
 Data Pendidikan dan Kesehatan :
 Jumlah balita gizi buruk
 Jumlah balita
 Jumlah posdayandu
 Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu
 Jumlah rumah sakit
 Jumlah dokter
 Jumlah tenaga medis
 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.
 Frekuensi/ jumlah kejadian/ peristiwa KDRT.
+
KONDISI EKSISTING
 Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :
 Jumlah desa/ kelurahan
 Jumlah kecamatan
 Jumlah PNS berdasarkan golongan (I, II, III, IV)
 Jumlah PNS berdasarkan eselon (I, II, III, IV)
 Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin.
 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan
 Jumlah PNS Pejabat Fungsional
 Jumlah Pejabat Fungsional
 Jumlah Sumberdaya Aparatur Mernurut Jenis Pegawai
 Jumlah Simberdaya Aparatur Menurut Agama
 Jumlah Sumberdaya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan
 Jumlah Pegawai Honor Daerah Menurut Tingkat Pendidikan
 Jumlah LPM aktif
 Jumlah kelompok binaan LPM
 Jumlah kelompok PKK aktif
+
KONDISI EKSISTING
 Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :
 Jumlah kelompok binaan PKK
 Jumlah LSM aktif
 Jumlah partai politik dan peta politik.
 Jumlah perpustakaan
 Jumlah pengunjung perpustakaan
 Jumlah Linmas
 Jumlah Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)
 Jumlah anggota Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM)
 Jumlah Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia(LVKI)
 Jumlah Anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonessia
(PEPABRI)
 Jumlah Anggota Kantor Administrasi Veteran Cabang Negara (PEPABRI)
 Jumlah Anggota Persatuan Werdatama Republik Indonesia (PWRI)
 Jumlah Anggota Persatuan Istri Purnawirawan (PERIB)
 Jumlah Anggota Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT)
 Jumlah Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)
 Jumlah Anggota Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)
+
KONDISI EKSISTING
 Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :
 Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 Jumlah Anggota Transmigrasi Yang diberangkatkan
 Jumlah polisi pamong praja
 Jumlah pos siskamling
 Jumlah tempat ibadah
 Jumlah grup kesenian
 Jumlah gedung kesenian
 Jumlah klub olahraga
 Jumlah gedung olahraga
 Jumlah organisasi pemuda
 Jumlah organisasi olahraga
 Jumlah kegiatan kepemudaan dalam 1 tahun
 Jumlah kegiatan olahraga dalam 1 tahun
 Jumlah tindakan Kriminal dalam 1 tahun (yang terdaftar di kepolisian)
 Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun
 Jumlah obyek wisata
 Jumlah pengunjung/wisatawan lokal/ domestik dan luar negeri/ asing.
+
KONDISI EKSISTING
 Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan :
 Jumlah volume sampah yang ditangani pemda dalam sehari
 Volume total produksi sampah sehari
 Jumlah penduduk berakses air bersih (berdasarkan sumber)
 Luas area permukiman sesuai peruntukan dalam RTRW daerah
 Luas total area permukiman dalam RTRW daerah
 Luas lahan budidaya pertanian
 Luas wilayah administrasi kabupaten
 Luas wilayah administrasi masing-masing kecamatan
 Jumlah luas lahan bersertifikat
 Jumlah rumah tangga berakses sanitasi
 Jumlah rumah tinggal
 Jumlah rumah tinggal layak huni
 Luas permukiman layak huni
 Total luas wilayah permukiman
 Luas ruang terbuka hijau
 Luas ruang jalur hijau
 Luas wilayah ber HPL/HGB
 Jumlah bangunan ber IMB
 Jumlah bangunan
 Realisasi peruntukan ruang
 Rencana peruntukan ruang
 Luas wilayah budidaya
 Luas wilayah produktif
 Luas wilayah industry
 Luas wilayah kebanjiran
 Luas wilayah kekeringan
 Luas wilayah perkotaan
+
KONDISI EKSISTING
 Data infrastruktur Penunjang :
 Panjang jalan dalam kondisi baik
 Panjang jalan berdasarkan jenis
 Total panjang jalan
 Panjang saluran irigasi
 Jumlah daya tampung TPU (per 1000 penduduk)
 Jumlah daya tampung TPS
 Jumlah daya tamping TPA.
 Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun
 Jumlah ijin trayek
 Jumlah uji kir angkutan umum dalam setahun
 Jumlah pelabuhan laut (penumpang dan perikanan) dan terminal (bis dan
angkot)
 Jumlah jaringan telepon genggam/ seluler
 Jumlah wartel/ warnet
 Banyaknya macam/ jenis surat kabar
+
KONDISI EKSISTING
 Data infrastruktur Penunjang :
 Banyaknya jenis stasiun TV dan radio yang mampu ditangkap
 Jumlah kendaraan
 Jumlah barang atau penumpang yang terangkut angkutan umum
 Jumlah barang atau penumpang melalui dermaga, terminal pertahun
 Jumlah bank
 Jumlah perusahaan asuransi
 Jumlah kantor notaris/ PPATK
 Jumlah rumah tangga menggunakan air bersih/ PDAM
 Daya listrik terpasang
 Jumlah kebutuhan listrik
 Jumlah rumah tangga teraliri listrik
 Jumlah penduduk ber HP/ telpon
 Jumlah restoran, rumah makan, café.
 Jumlah hotel dan penginapan.

More Related Content

What's hot

Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batukomunikasiosp
 
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" "Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" fasilitatorsid
 
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019nugroho30
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Pajeg Lempung
 
PETA SOSIAL PROVINSI BANTEN
PETA SOSIAL PROVINSI BANTENPETA SOSIAL PROVINSI BANTEN
PETA SOSIAL PROVINSI BANTENSi Abang
 
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggaraBahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Dewi Kartika
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaathursaja
 
Kotamobagu dalam angka 2013
Kotamobagu dalam angka 2013Kotamobagu dalam angka 2013
Kotamobagu dalam angka 2013yarlishatam
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Akademi Desa 4.0
 
Materi Bu Asri II
Materi Bu Asri IIMateri Bu Asri II
Materi Bu Asri IIyulestian
 
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Dadang Solihin
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARridhofitrah
 
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
 

What's hot (19)

Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batu
 
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" "Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
 
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019
Renstra ditjen penyediaan perumahan 2015 2019
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
 
PETA SOSIAL PROVINSI BANTEN
PETA SOSIAL PROVINSI BANTENPETA SOSIAL PROVINSI BANTEN
PETA SOSIAL PROVINSI BANTEN
 
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggaraBahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
 
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
 
Musrenbang rkpd 2016
Musrenbang rkpd 2016Musrenbang rkpd 2016
Musrenbang rkpd 2016
 
Kotamobagu dalam angka 2013
Kotamobagu dalam angka 2013Kotamobagu dalam angka 2013
Kotamobagu dalam angka 2013
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
 
Materi Bu Asri II
Materi Bu Asri IIMateri Bu Asri II
Materi Bu Asri II
 
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
 

Similar to Lapdal profil jembrana

Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan NasionalSosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasionalasholahuddin
 
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Joel Perangin-Angin
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docIKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docYanaSukmawan2
 
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptx
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptxLangkah Penilaian Risiko (workshop).pptx
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptxssuserc3d759
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesililikwbs
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiErwin Rinaldy
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_23327PEMALANG
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016Titis Setya Wulandari
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARRidho Fitrah Hyzkia
 

Similar to Lapdal profil jembrana (20)

Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
 
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan NasionalSosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
 
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docIKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
 
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptx
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptxLangkah Penilaian Risiko (workshop).pptx
Langkah Penilaian Risiko (workshop).pptx
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
 
Paparan APN 2016
Paparan APN 2016Paparan APN 2016
Paparan APN 2016
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Rancang Perencanaan Pembangunan
Rancang Perencanaan PembangunanRancang Perencanaan Pembangunan
Rancang Perencanaan Pembangunan
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016
Produk domestik regional bruto kabupaten jayapura ( pdrb ) tahun 2016
 
Indeks daya saing wilayah
Indeks daya saing wilayahIndeks daya saing wilayah
Indeks daya saing wilayah
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 

Recently uploaded

rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfssuser40d8e3
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 

Recently uploaded (9)

rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 

Lapdal profil jembrana

  • 1. + SEMINAR PENDAHULUAN PEKERJAAN : PENYUSUNAN PROFILE DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
  • 2. + LATAR BELAKANG  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi tentang pembangunan daerah dan keuangan daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa data dan informasi dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
  • 3. +  gambaran wilayah yang tersusun dengan baik, pemerintah daerah dapat menentukan arah perkembangan dan inventarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya  kebutuhan adanya gambaran data yang akurat mengenai pelaksanaan pembangunan daerah  sebagai pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi di daerah
  • 4. + TUJUAN  menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jembrana dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah,  tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel  sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jembrana.  mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana.
  • 5. + MANFAAT  Sebagai media untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Jembrana kedepan.  Tersedianya data-data yang valid yang dapat diakses oleh semua pihak.  Memudahkan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.
  • 6. +BUKU PROFIL DAERAH TAHUN 2012  ISI  BAB I PENDAHULUAN  BAB II KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN  BAB III GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMERINTAHAN  BAB IV KONDISI SOSIAL BUDAYA  BAB V KONDISI SUMBER DAYA ALAM  BAB VI KONDISI PELAYANAN PUBLIK  BAB VII KONDISI INFRASTRUKTUR  BAB VIII KONDISI PEREKONOMIAN  BAB IX POTENSI INVESTASI  ANALISIS  Analisis LQ Sektor Jembrana Terhadap Sektor Provinsi Bali  Analisis Growth  Analisis Share  Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan  Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB
  • 7. + PROFIL KABUPATEN JEMBRANA 2014 BAB I PENDAHULUAN BAB II POTENSI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBRANA BAB III GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBRANA BAB IV KONDISI SOSIAL BUDAYA BAB V KONDISI SUMBER DAYA ALAM BAB VI KONDISI PELAYANAN PUBLIK BAB VII KONDISI INFRASTRUKTUR BAB VIII KONDISI EKONOMI BAB IX KONDISI INVESTASI
  • 8. +RUANG LINGKUP Gambaran kondisi eksisting segi fisik dan lingkungan ekonomi sosial budaya
  • 9. + Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah  Data Indeks Pembangunan Manusia,  Data Pertumbuhan Ekonomi,  Data Kependudukan,  Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,  Data Pendidikan dan Kesehatan,  Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga,  Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan,  Data infrastruktur Penunjang RUANG LINGKUP
  • 10. +RUANG LINGKUP Penjabaran parameter  Pengembangan Ekonomi  Pertumbuhan ekonomi  Pemerataan ekonomi  Pemberdayaan ekonomi  Pelayanan Publik  Pendidikan,  Kesehatan,  Dasar,  Infrastruktur  Kinerja Pemerintahan  Partisipasi Publik,  Akuntabilitas Publik  Kesinambungan Politik
  • 11. + KONSEP BUKU PROFIL KABUPATEN JEMBRANA 2015  Sambutan  Gambaran Kabupaten Jembrana  Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah  Indeks Pembangunan Manusia,  Pertumbuhan Ekonomi,  Kependudukan,  Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,  Pendidikan dan Kesehatan,  Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga,  Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan,  infrastruktur Penunjang  Pengembangan Ekonomi  Pertumbuhan ekonomi  Pemerataan ekonomi  Pemberdayaan ekonomi  Pelayanan Publik  Pendidikan,  Kesehatan,  Dasar,  Infrastruktur  Kinerja Pemerintahan  Partisipasi Publik,  Akuntabilitas Publik  Kesinambungan Politik
  • 12. + TARGET SURVEY INSTANSIONAL  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana  Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana  Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana  Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana
  • 13. +• Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana • Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana • Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana • Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana • Badan Pusat Statistik • Badan Pertanahan • Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana • Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana • Kantor Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana • Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana • Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana • Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana • Rumah Sakit Umum Negara • Kepolisian Resort Jembrana • Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan.
  • 14. + JADWAL PENUGASAN Jabatan personil Bulan ke- Ket 1 2 3 Ahli Ekonomi Pembangunan Ahli Statistik Ahli Sosial Budaya Tenaga Surveyor Tenaga Entry Data Tenaga Administrasi
  • 18. + INOVASI data index pada bagian akhir dari buku profil
  • 19. + PELAPORAN 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara 3. Laporan Akhir 4. Ringkasan Eksekutif 5. Buku Profil Daerah Kabupaten Jembrana 2015 6. CD Soft Copy 7. Laporan Keuangan
  • 20. + Daerah dituntut untuk semakin mampu memahami karakter wilayahnya arah perencanaan dan pengembangan daerah Daerah akan semakin mampu mengelola wilayahnya
  • 22. + INOVASI Penyajian data dalam format CD  Gambaran kondisi eksisting  segi fisik dan lingkungan  ekonomi  sosial budaya  Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah  Data Indeks Pembangunan Manusia,  Data Pertumbuhan Ekonomi,  Data Kependudukan,  Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja,  Data Pendidikan dan Kesehatan,  Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga,  Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan,  Data infrastruktur Penunjang Penjabaran parameter Pengembangan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Pemerataan ekonomi Pemberdayaan ekonomi Pelayanan Publik Pendidikan, Kesehatan, Dasar, Infrastruktur Kinerja Pemerintahan Partisipasi Publik, Akuntabilitas Publik Kesinambungan Politik
  • 23. + KONDISI EKSISTING  Aspek fisik dan lingkungan, antara lain:  Geografi, topogrgafi, geologi, hidrologi, klimatologi, bencana alam, dll.  Sumber daya alam (pola ruang) yaitu kawasan lindung dan budidaya  Aspek ekonomi, antara lain:  Potensi sumber daya lokasi, sumber daya alam dan sumber daya buatan/ infrastruktur wilayah.  Kondisi perekonomian umum  Aspek sosial budaya, antara lain:  Pemerintahan umum  Kependudukan.  Pendidikan.  Ketenagakerjaan.  Kesehatan.  Perumahan dan lingkungan.  Sosial politik, keamanan, hukum dan sosial ekonomi.  Kelembagaan masyarakat, adat istiadat, warisan budaya, pranata sosial, k gender, dll.  Sosial budaya lainnya.
  • 24. + KONDISI EKSISTING  Data Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) :  Angka partisipasi sekolah.  Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah.  Rasio guru terhadap murid.  Indeks Pembangunan Manusia  Daya beli masyarakat  Angka melek huruf  Rata-rata lama sekolah  Angka harapan hidup saat melahirkan
  • 25. + KONDISI EKSISTING  Data Pertumbuhan Ekonomi :  Pertumbuhan PDRB  PDRB per kapita  Laju inflasi  Indeks Gini  Pemerataan pendapatan  Indeks ketimpangan regional.
  • 26. + KONDISI EKSISTING  Data Kependudukan :  Jumlah penduduk  Jumlah penduduk >17 tahun atau telah menikah  Jumlah penduduk usia >17 ber KTP  Jumlah penduduk miskin  Jumlah penduduk yang memiliki lahan  Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun  Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun  Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun Jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah pasangan nikah ber Akte Jumlah keseluruhan bayi lahir Jumlah bayi lahir yang ber Akte Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun Jumlah rumah tangga Jumlah keluarga (mengacu KK) Jumlah anak Jumlah pasangan usia subur Jumlah akseptor KB.
  • 27. + KONDISI EKSISTING  Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja :  PDRB (atas harga konstan)  PDRB (atas harga berlaku)  Nilai tambah 9 sektor dalam PDRB  Jumlah investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)  Nilai total investasi PMA dan PMDN skala nasional  Jumlah perusahaan (PMA dan PMDN)  Jumlah Desa/ kelurahan berswasembada  Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN  Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga per bulan  Rata-rata jumlah anggota rumah tangga  Indeks harga yang diterima petani  Indeks harga yang dibayar petani  Total pengeluaran rumah tangga non pangan  Jumlah angkatan kerja  Jumlah penduduk yang bekerja  Jumlah pengangguran  Angkatan kerja 15 tahun ke atas  Jumlah sengketa pengusaha pekerja  Jumlah pekerja perempuan  Pegawai perempuan di instansi pemerintah dan lembaga swasta  Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas
  • 28. + KONDISI EKSISTING  Data Ekonomi, Investasi dan Tenaga kerja :  Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun  Jumlah Bedah Rumah  Jumlah bantuan Beras Untuk KK Miskin  Jumlah Penyandang Cacat Tuna Netra/Buta  Jumlah Penyandang Cacat Tuna Wicara/Bisu Tuli  Jumlah Anggota Cacat Anggota Badan  Jumlah Anggota Penderita Cacat mental  Jumlah Anggota Jompo Lanjut Usia  Jumlah Anggota Balita Keluarga Miskin  Jumlah Anak Keluarga Miskin usia 5-18 tahun  Julah lanjut Usia Miskin usia 60 tahun ke atas  Jumlah Lembaga Kesejahteraaan Sosial Anal/Panti Asuhan  Jumlah Anak Terlantar Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan  Jumlah Anak Terlantar Dalam lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan masyaralat/Swasta  Jumlah Bekas Warga Binaan pemasyarakatan  Jumlah Anggota Palang Merah Indonesia (PMI)  Jumlah Anggota Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)  Jumlah koperasi  Jumlah koperasi aktif  Jumlah BPR/ LKM aktif  Jumlah UKM aktif non BPR/ LKM  Rata-rata lama proses perijinan  Jumlah macam pajak dan retribusi daerah  Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.
  • 29. + KONDISI EKSISTING  Data Ekonomi :  PDRB (atas harga konstan)  PDRB (atas harga berlaku)  Nilai tambah 9 sektor dalam PDRB  Jumlah investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)  Nilai total investasi PMA dan PMDN skala nasional  Jumlah perusahaan (PMA dan PMDN)  Jumlah Desa/ kelurahan berswasembada  Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN  Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga per bulan  Rata-rata jumlah anggota rumah tangga  Indeks harga yang diterima petani  Indeks harga yang dibayar petani  Total pengeluaran rumah tangga non pangan  Jumlah angkatan kerja  Jumlah penduduk yang bekerja  Jumlah pengangguran  Angkatan kerja 15 tahun ke atas  Jumlah sengketa pengusaha pekerja  Jumlah pekerja perempuan  Pegawai perempuan di instansi pemerintah dan lembaga swasta  Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas  Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun  Jumlah Bedah Rumah  Jumlah bantuan Beras Untuk KK Miskin  Jumlah Penyandang Cacat Tuna Netra/Buta
  • 30. + KONDISI EKSISTING  Data Ekonomi  Jumlah Penyandang Cacat Tuna Wicara/Bisu Tuli  Jumlah Anggota Cacat Anggota Badan  Jumlah Anggota Penderita Cacat mental  Jumlah Anggota Jompo Lanjut Usia  Jumlah Anggota Balita Keluarga Miskin  Jumlah Anak Keluarga Miskin usia 5-18 tahun  Julah lanjut Usia Miskin usia 60 tahun ke atas  Jumlah Lembaga Kesejahteraaan Sosial Anal/Panti Asuhan  Jumlah Anak Terlantar Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan  Jumlah Anak Terlantar Dalam lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan masyaralat/Swasta  Jumlah Bekas Warga Binaan pemasyarakatan  Jumlah Anggota Palang Merah Indonesia (PMI)  Jumlah Anggota Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)  Jumlah koperasi  Jumlah koperasi aktif  Jumlah BPR/ LKM aktif  Jumlah UKM aktif non BPR/ LKM  Rata-rata lama proses perijinan  Jumlah macam pajak dan retribusi daerah  Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.
  • 31. + KONDISI EKSISTING  Data Pendidikan dan Kesehatan :  Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang bersekolah  Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang bersekolah  Jumlah penduduk >=15 tahun  Banyaknya murid SD usia 7 – 12 tahun  Banyaknya murid SLTP usia 13 – 15 tahun  Banyaknya murid SLTA usia 16 – 18 tahun  Jumlah murid SD  Jumlah murid SLTP  Jumlah murid SLTA  Jumlah sekolah SD  Jumlah guru SD  Jumlah guru SD per kelas  Rata-rata murid SD per kelas  Jumlah sekolah SLTP  Jumlah guru SLTP  Jumlah guru SLTP per kelas/mata pelajaran  Jumlah sekolah SLTA
  • 32. + KONDISI EKSISTING  Data Pendidikan dan Kesehatan :  Jumlah guru SLTA  Jumlah guru SLTA per kelas/mata pelajaran  Jumlah penduduk ijazah terakhir SD  Jumlah penduduk ijazah terakhir SLTP  Jumlah penduduk ijazah terakhir SLTA  Jumlah penduduk ijazah terakhir Universitas  Jumlah lulusan pendidikan tinggi  Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV  Jumlah Angka Kelulusaan SD  Jumlah Angka Kelulusan SMP  Jumlah Kelulusan SMA  Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA  Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA  Jumlah Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP, SMA  Ratio Siswa SD, SMP, SMA per kelas  Ratio Kelas Per Guru SD, SMP, SMA  Ratio Guru Per Murid SD, SMP, SMA  Jumlah kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun  Jumlah bayi lahir hidup yang meninggal sebelum usia 1 tahun (per 1000)  Angka usia harapan hidup
  • 33. + KONDISI EKSISTING  Data Pendidikan dan Kesehatan :  Jumlah balita gizi buruk  Jumlah balita  Jumlah posdayandu  Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu  Jumlah rumah sakit  Jumlah dokter  Jumlah tenaga medis  Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.  Frekuensi/ jumlah kejadian/ peristiwa KDRT.
  • 34. + KONDISI EKSISTING  Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :  Jumlah desa/ kelurahan  Jumlah kecamatan  Jumlah PNS berdasarkan golongan (I, II, III, IV)  Jumlah PNS berdasarkan eselon (I, II, III, IV)  Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin.  Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan  Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan  Jumlah PNS Pejabat Fungsional  Jumlah Pejabat Fungsional  Jumlah Sumberdaya Aparatur Mernurut Jenis Pegawai  Jumlah Simberdaya Aparatur Menurut Agama  Jumlah Sumberdaya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan  Jumlah Pegawai Honor Daerah Menurut Tingkat Pendidikan  Jumlah LPM aktif  Jumlah kelompok binaan LPM  Jumlah kelompok PKK aktif
  • 35. + KONDISI EKSISTING  Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :  Jumlah kelompok binaan PKK  Jumlah LSM aktif  Jumlah partai politik dan peta politik.  Jumlah perpustakaan  Jumlah pengunjung perpustakaan  Jumlah Linmas  Jumlah Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)  Jumlah anggota Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM)  Jumlah Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia(LVKI)  Jumlah Anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonessia (PEPABRI)  Jumlah Anggota Kantor Administrasi Veteran Cabang Negara (PEPABRI)  Jumlah Anggota Persatuan Werdatama Republik Indonesia (PWRI)  Jumlah Anggota Persatuan Istri Purnawirawan (PERIB)  Jumlah Anggota Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT)  Jumlah Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)  Jumlah Anggota Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)
  • 36. + KONDISI EKSISTING  Data Pemerintahan Umum, Sosial, Seni Budaya dan Olahraga :  Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)  Jumlah Anggota Transmigrasi Yang diberangkatkan  Jumlah polisi pamong praja  Jumlah pos siskamling  Jumlah tempat ibadah  Jumlah grup kesenian  Jumlah gedung kesenian  Jumlah klub olahraga  Jumlah gedung olahraga  Jumlah organisasi pemuda  Jumlah organisasi olahraga  Jumlah kegiatan kepemudaan dalam 1 tahun  Jumlah kegiatan olahraga dalam 1 tahun  Jumlah tindakan Kriminal dalam 1 tahun (yang terdaftar di kepolisian)  Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun  Jumlah obyek wisata  Jumlah pengunjung/wisatawan lokal/ domestik dan luar negeri/ asing.
  • 37. + KONDISI EKSISTING  Data Wilayah, Pemerintahan Umum dan Lingkungan :  Jumlah volume sampah yang ditangani pemda dalam sehari  Volume total produksi sampah sehari  Jumlah penduduk berakses air bersih (berdasarkan sumber)  Luas area permukiman sesuai peruntukan dalam RTRW daerah  Luas total area permukiman dalam RTRW daerah  Luas lahan budidaya pertanian  Luas wilayah administrasi kabupaten  Luas wilayah administrasi masing-masing kecamatan  Jumlah luas lahan bersertifikat  Jumlah rumah tangga berakses sanitasi  Jumlah rumah tinggal  Jumlah rumah tinggal layak huni  Luas permukiman layak huni  Total luas wilayah permukiman  Luas ruang terbuka hijau  Luas ruang jalur hijau  Luas wilayah ber HPL/HGB  Jumlah bangunan ber IMB  Jumlah bangunan  Realisasi peruntukan ruang  Rencana peruntukan ruang  Luas wilayah budidaya  Luas wilayah produktif  Luas wilayah industry  Luas wilayah kebanjiran  Luas wilayah kekeringan  Luas wilayah perkotaan
  • 38. + KONDISI EKSISTING  Data infrastruktur Penunjang :  Panjang jalan dalam kondisi baik  Panjang jalan berdasarkan jenis  Total panjang jalan  Panjang saluran irigasi  Jumlah daya tampung TPU (per 1000 penduduk)  Jumlah daya tampung TPS  Jumlah daya tamping TPA.  Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun  Jumlah ijin trayek  Jumlah uji kir angkutan umum dalam setahun  Jumlah pelabuhan laut (penumpang dan perikanan) dan terminal (bis dan angkot)  Jumlah jaringan telepon genggam/ seluler  Jumlah wartel/ warnet  Banyaknya macam/ jenis surat kabar
  • 39. + KONDISI EKSISTING  Data infrastruktur Penunjang :  Banyaknya jenis stasiun TV dan radio yang mampu ditangkap  Jumlah kendaraan  Jumlah barang atau penumpang yang terangkut angkutan umum  Jumlah barang atau penumpang melalui dermaga, terminal pertahun  Jumlah bank  Jumlah perusahaan asuransi  Jumlah kantor notaris/ PPATK  Jumlah rumah tangga menggunakan air bersih/ PDAM  Daya listrik terpasang  Jumlah kebutuhan listrik  Jumlah rumah tangga teraliri listrik  Jumlah penduduk ber HP/ telpon  Jumlah restoran, rumah makan, café.  Jumlah hotel dan penginapan.