Bab v-pers-warga-negara

13,761 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
237
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab v-pers-warga-negara

  1. 1. Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan kedudukanStandar warga negara danKompetensi pewargane-garaan di :5. Menghargai Indonesia. persamaan 5.2. Menganalisis persamaan kedudukan kedu-dukan warga negara warga nega- dalam kehidupan ra dalam berbagai bermasyarakat, berbangsa, aspek kehi- dan bernegara. dupan. 5.3. Menghargai persamaan kedu-dukan wn tanpa membedakan ras, agama,
  2. 2. Waktu : 4 x 45 MenitStandarKompetensi : Kompetensi5. Menghargai Dasar : persamaan 5.1. M endeskripsi- kedudukan kan kedudukan warga negara warga negara dalam berba- dan pewarga- gai aspek negaraan di kehidupan. Indonesia.
  3. 3. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan pengertian rakyat di dalam suatu negara dan asas kewarganegaraan. Mendeskripsikan penduduk dan warga negara Indonesia. Menganalisis undang-undang kewargane- garaan Indonesia Menganalisis kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.
  4. 4.  Penduduk  Bukan Penduduk Rakyat Dalam Suatu Negara  Warga Negara  Bukan WN KEDUDUKAN Asas Kewarganegaraan WARGA NEGARA &PERWAGA- Penduduk dan Warga Negara NEGARAAN DI Indonesia INDONESIA Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Kedudukan Warga negara dan Pewarganegaraan di Indonesia
  5. 5. 1. Kewarganegaraan R.I.a. Rakyat Dalam Suatu NegaraYaitu meliputi semua orang ygbertempat tinggal di dlm wilayahkekuasaan negara & tunduk padakekusaan negara ituSecara sosiologis , rakyat adalah sekumpulanmanusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan,dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayahtertentu.Secara hukum, rakyat merupakan warga negaradalam suatu negara yang memiliki ikatan hukumdengan pemerintah.
  6. 6. Lanjutan .......... .Rakyat, berdasarkan hubungannya dengandaerah tertentu dapat dibedakan penduduk &bukan penduduk.1. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.2. Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.
  7. 7. Lanjutan ........... Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warga negara.1. Warga Negara , adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi .2. Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
  8. 8. b. Asas KewarganegaraanPenentuan status kewarganegaraan lazim digunakan : Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memilikihak-hak : Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)
  9. 9. Lanjutan .......... .Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanmenurut Asas : Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar- kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A , walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll). Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber- dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).
  10. 10. c. Penduduk dan Warga Negara IndonesiaPasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negaradan Penduduk :• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang­undang .
  11. 11. Lanjutan .........Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregelingtahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu : Golongan Eropa , yang terdiri atas : 1. Bangsa Belanda, 2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa 3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) 4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya. Golongan Timur Asing, yang terdir atas : 1. Golongan Cina (Tionghoa), dan 2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain). Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi: 1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang
  12. 12. Lanjutan ......... 1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. 2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarga­negaraan Peraturan antara Indo-nesia dan RRC, perundangan 3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagaitentang warga penyempurnaan Undang-Undang No. negara Indo- 3/Tahun 1946, nesia yang 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang pernah Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, berlaku : 5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958, 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  13. 13. Lanjutan ......... ..  Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,  Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Peraturan Keimigrasian.perundangan  Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun pendukung 2005 Tentang Perubahan Ataspelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 UU tentang Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Kewarga- Keimigrasian. negaraan  Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun Republik 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Indonesia Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.
  14. 14. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1Setelah mempelajari materi-materi tentang : KewarganegaraanRepublik Indonesia (Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UUKwn , dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing harus jelas ! a. Warga Negara Indonesia : .............................................................. b. Warga Negara2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas Asing : ...................................................................... kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! ……………………………………………………………. Asas Kewarganegaraan Kewarganegaraan Ganda TunggalAsas Terbatas ……………………………………………. …………………………………………
  15. 15. 2. Kedudukan WN & Pewarganegaran di Indonesiaa. Kedudukan WargaNegaraKedudukan warga negara didalam suatu negara, sangatpenting statusnya terkait dengan a.hak dan kewajiban yang dimiliki. KEDUDUKAPerbedaan status/kedudukan N WARGAsebagai wn sangat berpengaruh NEGARAterhadap hak dan kewajibannyabaik yang mencakup bidangpolitik, ekonomi, sosial – budayamaupun hankam.
  16. 16. Lanjutan ...........Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulatserta bebas dari segala macam bentuk penjajahan(Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagaiwarga negara :• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),• Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),• Mendapat pendidikan (Pasal 31),• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).
  17. 17. Lanjutan ...........b. Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),• Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),• Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV),• Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),• Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),• Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),• Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),• Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
  18. 18. Lanjutan ........... c. Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesiaa. Hak dibidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik.b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha.d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.
  19. 19. Lanjutan ...........d. Tanggungjawab Warga NegaraDalam Pelaksanaan Demokrasi PancasilaBertanggungjawab Terhadap :• Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adilc. Hukum dan pemerintahan RI.d. Usaha pembelaan negara.e. Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta- hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
  20. 20. e. Pewarganegaraan di IndonesiaMenurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yangdapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia :a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),b. Kelahiran (asas ius soli),c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun),d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,e. Pewarganegaraan (naturalisasi),f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis),h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
  21. 21. Lanjutan ........... Bagan Prosedur Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia (UU No. 62/1958) PRESIDEN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA xx) xxx) 4 xxx) 5 5 3 7 PENGADILAN NEGERI/ MENTERI KEHAKIMAN PERWAKILAN R I x) MENELITI SYARAT-SYARAT PEMOHO DI LUAR NEGERI JURIDIS & MENERUSKAN N 6 SUMPAH PERMOHONAN PERLENGKAPAN PEWARGANEGARAAN 1 Lihat tanda x) 2 KEPADA PRESIDENKeterangan :x) : Syarat-syarat permohonan pewarganegaraanxx) : Surat pemberitahuan bhw pemohon dikabulkanpermohonannyaxxx) : Salinan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
  22. 22. Lanjutan ........... Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12/2006a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut- turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih;f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; danh. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  23. 23. f. Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri,d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing,g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan
  24. 24. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2Setelah mempelajari materi-materi tentang :Pewarganegaraan di Indonesia dan Hilangnyakewarganegaraan di Indonesia, lakukan StrategiPembelajaran dengan Penugasan Cooperative IntegratedReading and Composition (CIRC) atau Kooperatif TerpaduMembaca dan Menulis.Langkah-langkah :• Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang.• Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.• Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.• Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.• Buatlah kesimpulan bersama.• Penutup.
  25. 25. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi :5. Menghargai persamaan kedudukanwarga negara dalam berbagai aspek kehidupan.Kompetensi Dasar :5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
  26. 26. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan makna persamaan. Mendeskripsikan jaminan persamaan hidup berdasarkan pendekatan kultural dan konstitusi negara. Menganalisis jaminan persamaan hidup dalam Pembukaan UUD 1945, Sila-sila Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundangan lainnya. Menampilkan sikap menghargai persamaan kedudukan warga negara.
  27. 27. Makna Persamaan Pendekatan Kultural Jaminan PERSAMAAN Persamaan Hidup Dalam Konstitusi KEDUDUKAN NegaraWARGA NEGARA Tidak Diskriminatif
  28. 28. 3. Persamaan Kedudukan WN Dlm Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegaraa. Makna Persamaan ”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mrp perekat yang melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.
  29. 29. b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural) Nilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup : • Nilai Religius . • Nilai Gotong Royong . • Nilai Ramah Tamah. • Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air.
  30. 30. c. Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara 1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa ....... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ........... 2) Sila-Sila Pancasila, Pancasila 3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan Peraturan 1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisanPerundanga melalui “Pers”.n Lainnya, al 2. UU No. 3 Tahun 2002, membela : negara melalui “Pertahanan Negara”. 3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik ”, 4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.
  31. 31. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,maja-lah, internet, buletin dan sebagainya, kemudianlakukan hal-hal berikut :1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong terkandung makna ttg jaminan persaman hidup !3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia !4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup !5. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang jaminan persaman hidup sebagai wn !
  32. 32. 4. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan SukuPerlu dilakukan langkah-langkah :• Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,• Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan profesional.• Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,• Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi- potensi konflik yang mengarah pada SARA.
  33. 33. SOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat danjelas !1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia !2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 !3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda !4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat !5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia !
  34. 34. STUDI KASUS Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”? Oleh : Benny G. SetionoSetelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-UndangKewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62Tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RIini disebut-sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasilmenyingkarkan dikotomi ”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negaraketurunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya.Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforiadari kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi,terutama dalam masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusandengan instansi-instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yangberbelit-belit dan mahal untuk memperolehnya.Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoatimbul berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnisTionghoa akan benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amukmassa, dan objek pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UUKewarganegaraan yang baru ini ? (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)
  35. 35. Tagihan Tugas :1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yg ada dibenak anda !2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap “revolusioner” !3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa wn keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi !4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat birokrasi !5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !
  36. 36. INQUIRI UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga. Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia . ( Sumber : Disarikan dari
  37. 37. Lanjutan ...........Tagihan Tugas :1. Menurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) !2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya “ diskriminasi dan bias gender “ terhadap warga yang melakukan perkawinan campuran !3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun 2006) jika sekarang ini : a. Menjadi salah satu warga keturunan b. Menjadi aparat birokrasi c. Menjadi salah satu warga negara yang melakukan perkawinan campur

×