Modul ini membahas dua topik utama: 1) Prinsip persamaan derajat manusia, yang mencakup arti dan makna dalam UUD 1945 serta perundang-undangan terkait. 2) Warga negara, yang menjelaskan tentang definisi, hak, kewajiban, dan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.

1. 1
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : I (Satu)
Nomor Modul : PPKn.I.03
Judul
PERSAMAAN DERAJAT
Penulis: Drs. Akhmad Masykur
Penyunting Materi: Drs. Sarkadi, M.Si
Penyunting Media: Dra. Asih Priati

2. 2
DAFTAR ISI
IDENTITAS ..................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI ................................................................................................................... 2
PENDAHULUAN ............................................................................................................ 3
Kegiatan Belajar 1: PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT MANUSIA
Tujuan ......................................................................................... 5
Uraian Materi .............................................................................. 5
1. Arti Prinsip Persamaan derajat ............................................. 5
2. Makna Pembukuan dan Batang Tubuh UUD 1945 ............... 6
3. Ketetapan MPR dan Perundang-undangan ......................... 7
4. Pelaksanaan Hak Azasi Manusia ......................................... 8
5. Macam-macam Hak Azasi manusia ..................................... 9
Latihan ........................................................................................ 10
Tugas Kegiatan 1 ........................................................................ 11
Kegiatan Belajar 2: WARGA NEGARA
Tujuan ......................................................................................... 13
Uraian Materi .............................................................................. 13
1. Pengertian Warga Negara .................................................... 13
2. Tugas, Kewajiban dan Kewenangan WNI, WNA dan
Pemerintah Negara ............................................................. 14
3. Masalah Kewarganegaraan .................................................. 14
4. Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia ................. 16
5. Sikap WNI, WNA dan Pemimpin dalam Menjalankan
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan ..................................... 17
6. Contoh Sikap Moral Warga Negara yang Baik ..................... 18
Tugas Kegiatan 2 ........................................................................ 19
PENUTUP ...................................................................................................................... 21
- Kunci Tugas .............................................................................................................. 23
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 24

3. 3
PENDAHULUAN
Selamat berjumpa lagi apa kabar ....
Pada hari ini Anda mempelajari modul yang ke 3. Sebelumnya coba ingatlah pokok bahasan
modul 2 tentang Cinta Tanah Air, lalu berapa besarkah cinta Anda pada tanah air? Mungkin
Anda sulit untuk menjawabnya. Saat ini marilah kita menyadari bahwa untuk mencapai
kebahagiaan hidup kita harus selalu mematuhi segala peraturan atau perundangan yang
berlaku.
Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan
perundangan serta Piagan Internasional mengenai hak azasi manusia, bangsa Indonesia
mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama
manusia.
Harkat dan martabat manusia merupakan hal yang paling asasi bagi manusia. Dalam arti
pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sama dengan pengakuan terhadap hak
azasinya. Hak itu merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, sehingga tidak dapat
dipisahkan dari pribadi manusia.
Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh bangsa asing, serta banyaknya kerajaan masa
lampau, masyarakat Indonesia pernah terbagi-bagi dalam beberapa kelompok yang dikatakan
memiliki derajat dan martabat yang berbeda. Apalagi di zaman Orde Lama atau Orde Baru
banyak sekali terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak azasi manusia.
Kini, seiring dengan perkembangan zaman, serta meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap hak azasi manusia, maka tidak ada lagi perbedaan atas derajat dan martabat
manusia di Indonesia. Mungkin Anda akan memberi komentar dengan itu, semua ‘kan teori!
Jika memang belum ada kesesuaian dan kenyataan di masyarakat janganlah Anda pesimis,
harus sabar dan bersikaplah optimis.
Untuk lebih memahami dan jelasnya Anda harus mempelajari modul berikut ini yang terdiri
dari 2 kegiatan.
Kegiatan 1 : Prinsip persamaan derajat manusia
Kegiatan 2 : Warga negara
Setiap kegiatan disusun berurutan, oleh karena itu sebaiknya Anda mengikuti petunjuk berikut
ini antara lain:
1. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari modul ini adalah 12 jam.
2. Bacalah setiap penjelasan dengan benar dan tidak tergesa-gesa.
3. Pelajari kembali kegiatan demi kegiatan yang belum dipahami.
4. Praktekkan/terapkan kegiatan-kegiatan yang Anda pelajari dengan menggunakan alat/
bahan; buku-buku yang relevan.

4. 4
Jika Anda telah selesai mempelajari modul ini serta memahaminya, maka Anda akan lebih
memahami menghargai serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat
dan bernegara.
Materi yang Anda pelajari ini akan berkaitan dengan materi/modul berikutnya. Oleh sebab
itu Anda harus bersungguh-sungguh belajarnya.
Selamat belajar semoga berhasil!

5. 5
Kegiatan Belajar 1
PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT MANUSIA
Kegiatan Belajar 1 ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai prinsip
persamaan derajat manusia.
Setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri
mengenai hal-hal berikut ini:
1. Arti prinsip persamaan derajat.
2. Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
3. Ketetapan MPR dan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan hak azasi manusia.
- Sejarah HAM.
- HAM dalam UUD 1945.
5. Macam-macam hak azasi manusia.
1. Arti Prinsip Persamaan Derajat
Persamaan harkat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan
makhluk yang satu dengan makhluk yang lain.
Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali
cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia.
Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.
Sedangkan derajat kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi.
Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang harus
mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan martabat manusia. Sikap
ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam
lingkungan keluarga, lembaga pendidikan maupun di lingkungan pergaulan masyarakat.
Manusia dikarunian potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk
pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial).
Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam
masyarakat.
Cobalah Anda renungkan? dan cobalah lakukan contoh perbuatan yang baik, misalnya
Anda menolong tetangga yang sedang sakit walaupun tetanggaAnda itu berbeda agama
dengan Anda.
Gb. 1. Orang menjenguk orang sakit

6. 6
Negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki landasan moral atau hukum tentang
persamaan derajat.
1. Landaasan Ideal: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945 yakni:
a. Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-1, 2, 3, dan 4
b. Batang Tubuh (pasal) UUD 1945 yaitu pasal 27, ps. 28, ps. 29, ps. 30, ps. 31, ps.
32, ps.33, dan ps. 34 lihat amandemennya.
3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.
2. Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak azasinya yang meliputi hak azasi
pribadi, hak azasi ekonomi, hak azasi politik, hak azasi sosial dan kebudayaan, hak
azasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan serta hak azasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
hukum.
Keseluruhan hak azasi manusia di negara kita tercantum di dalam UUD 1945.
Pada materi ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang makna yang terkandung
pada alinea pembukaan UUD 1945.
Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azasi kebebasan atau kemerdekaan semua
bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.
Contoh jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda berilah kesempatan kebebasan
mereka untuk mengeluarkan pendapat jangan Anda memaksa kehendak.
Alinea kedua adalah pengakuan hak azasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan
azasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan.
Contoh lihatlah di lingkungan sekitar Anda tentang hubungan antara majikan/tuan tanah
atau pemilik kapal dengan nelayan/pekerja.
Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada
semua bangsa.
Contoh hak untuk memeluk agama, berbicara dan lain sebagainya.
Alinea keempat adalah memuat tujuan negara.
Contoh pak polisi tidak boleh menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas, pemerintah
harus memajukan kesejahteraan umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan
ketertiban dunia dan lain sebagainya.
Pola Batang Tubuh UUD 1945
Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur
persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara,
antara lain:
1. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal
27 ayat 1).
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal
27 ayat 2).
3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik (pasal 28).
4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1).
5. Hak dan kewajiban membela negara (pasal 30).

7. 7
6. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 31).
7. Dan amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28a - 28 j.
3. Ketetapan MPR dan Perundang-undangan
Bertolak dari UUD 1945 sebagai upaya mewujudkan hak azasi manusia yang didasari
aspirasi rakyat maka MPR telah membuat Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang HAM.
Dalam ketetapan MPR tersebut membuat dua hal penting:
1. Tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak azasi manusia.
2. Tentang Piagam hak azasi manusia.
Dalam piagam hak azasi manusia tersebut dicantumkan antara hak-hak warga negara
antara lain:
a. Hak untuk hidup.
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
c. Hak mengembangkan diri.
d. Hak keadilan.
e. Hak kemerdekaan.
f. Hak atas kebebasan informasi.
g. Hak keamanan.
h. Hak kesejahteraan.
i. Perlindungan dan pemajuan.
Sedangkan hak azasi manusia berdasarkan UU No. 39/1999 antara lain mengatur:
1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan.
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
9. Hak wanita.
10. Hak anak.
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 selain mengatur hak juga mengatur kewajiban azasi
manusia sebagai berikut:
1. Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

8. 8
4. Pelaksanaan Hak Azasi Manusia
Sejarah Perkembangan HAM
Berdasarkan sejarah kehidupan umat manusia, kita mengetahui bahwa perjuangan hak-
hak azasi manusia terus berlangsung dari abad ke abad, sesuai dengan kemajuan
pemikian manusia. Mulai dari zaman perbudakan, kekuasaan pemerintah absolut, sampai
sistem pemerintahan demokratis. Hasil-hasil perjuangan umat manusia itu dapat kita
catat sebagai berikut:
1. Piagam Magna Charter (1215) di Inggris.
Piagam ini berisi tentang pembatasan pemungutan pajak oleh raja dan jaminan
perlindungan hukum bagi rakyat.
2. Habeas CorpusAct (1679) berisi tentang aturan pelaksanaan atau prosedur peradilan
dan pembatasan kekuasaan hakim.
3. Piagam Bill of Right (1689) berisi tentang kebebasan parlemen.
4. La Declaration des droit de L’home ducitoyen (1789) di perancis berisi pernyataan
hak-hak manusia dan penduduk untuk memperoleh hak kebebasan, hak milik,
keamanan dan persamaan.
5. Pernyataan dari mendiang Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt (1941) yang
berisi 4 kebebasan (The Four Freedom of Roosevelt).
a) Kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat (Freedom of Speech and
Expression).
b) Kemerdekaan beragama (Freedom of Religion).
c) Kebebasan dari kekurangan (Freedom from want).
d) Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
6. Piagam hak azasi manusia dari Perserikatan Bangsa Bangsa.
Sidang Umum PBB di Paris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menetapkan
piagam dengan nama The Universal Declaration of Human Right, berisi 30 pasal inti
dari isi mukadimah dari pernyataan sedunia antara lain:
“Bahwa sesungguhnya hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian
Tuhan seru sekalian alam, tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, dan karena itu
setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan
kebahagiaan pribadinya”.
HAM dalam UUD 1945
Di negara kita, hak azasi itu terkristalkan di dalam hak bangsa Indonesia, seperti yang
terumus dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara kita adalah negara
kesatuan dengan kemerdekaannya menjamin seluruh hak dan kewajiban kita sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Di dalam UUD 1945 masalah hak azasi manusia bukanlah masalah yang mandiri, tetapi
dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu cobalah Anda pelajari terus tentang isi dan makna Batang Tubuh UUD
1945.
Hak azasi manusia berdasarkan Batang Tubuh UUD 1945 antara lain dapat diuraikan
secara ringkas sebagai berikut:
1. Pasal 27 ayat 1 tentang pengakuan atau kesamaan hak semua warga negara dalam
hukum dan pemerintahan. Ini berarti, semua warga negara baik berpangkat maupun
tidak, kaya atau miskin akan mendapat pengakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan. Dengan kata lain siapa yang bersalah harus dihukum.

9. 9
2. Pasal 27 ayat 2 mengandung pengakuan atas martabat manusia. Semangat isi pasal
27 ini merupakan pengamalan Sila kedua, keempat dan kelima, berarti mengakui
hak manusia mendapat kehidupan yang layak, adil dan sejahtera.
3. Pasal 28 mengandung pengakuan atas hak kemerdekaan menyatakan pendapat
atau pikiran.
4. Pasal 29 ayat 2, mengandung hak azasi manusia pribadi dalam memilih dan memeluk
suatu agama.
5. Pasal 30 ayat 1 mengandung pengakuan atas hak dan sekaligus kewajiban membela
negara.
6. Pasal 31 ayat 1 mengandung pengakuan atas hak untuk memperoleh pengajaran.
Pasal 31 ayat 2 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
7. Pasal 34, nilai yang terkandung di dalam pasal ini bahwa fakir miskin dan anak-anak
terlantar itu dilindungi oleh negara dan dijamin dalam penghidupannya. Hal ini dapat
kita lihat dengan adanya panti asuhan, panti jompo dan yayasan-yayasan serta
orangtua asuh.
5. Macam-macam Hak Azasi Manusia
Hak azasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi secara kodrat sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak azasi itu meliputi antara lain hak hidup, hak
kemerdekaan (kebebasan), hak persamaan serta hak memiliki sesuatu.
Hak azasi itu kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan sebagai
berikut.
1. Hak azasi pribadi, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama
dan kebebasan bergerak.
2. Hak azasi ekonomi yaitu hak memiliki sesuatu, membeli, dan menjualnya serta
memanfaatkannya.
3. Hak azasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Hak azasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih
dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik.
5. Hak azasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan,
mengembangkan kebudayaan.
6. Hak azasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya
peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan peradilan.
Setiap manusia sesuai dengan kodratnya menghargai dan menghormati, serta
mengindahkan hak azasi orang lain, karena hak azasi merupakan anugerah Tuhan. Oleh
karena itu, hak azasi tidak dapat dipisahkan dari pribadi masing-masing dan negara
berkewajiban melindunginya.
Gb. 2. Suasana orang sedang berdiskusi.

10. 10
Untuk lebih memahami uraian di atas, kiranya Anda dapat mengerjakan
latihan di bawah ini:
Coba Anda Renungkan!
Bila Anda simak makna Hak azasi manusia yang dinyatakan dalam Pembukaan
dan Batang Tubuh UUD 1945 serta UU No. 39/1999 adalah begitu mulia.
Coba Anda simpulkan hubungan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945, dan
UU No. 39/1999!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ApakahAnda termasuk orang yang melaksanakan makna yang terkandung dalam
Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945, dan UU No. 39/1999?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Bagaimana cara melaksanakan HAM yang baik dan benar?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Bagaimana dengan pertanyaan pertanyaan di atas? Apakah Anda dapat menjawabnya?
Kalau belum dapat menjawabnya Anda dapat menyimak uraian jawaban di bawah ini.
1. Hubungan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945 dan UU No. 39/1999 adalah sangat
relevan, karena pembukaan memuat pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia
secara global (pokok) sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran
dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam UUD 1945 tentang HAM sedang UU
No. 39/1999 merupakan penjabaran lebih rinci tentang pelaksanaan HAM di
Indonesia.
2. Saya percaya kepada Anda tentunya sebagai warga negara yang baik pasti akan
melaksanakan/mengamalkan makna yang terkandung dalam pembukaan dan Batang
Tubuh UUD 1945 serta UU No. 39/1999 baik dalam kehidupan sehari-hari,
bermasyarakat ataupun bernegara (lihat contoh).
3. Cara melaksanakan HAM yang baik dan benar adalah:
a. Perilaku sehari, bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan norma-norma
yang berlaku.
b. Mengakui persamaan derajat.
c. Konsekwen dalam tindakan dan perbuatan.
d. Tidak saling mengganggu
e. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan

11. 11
Nah bagaimana Anda semakin paham ‘kan!
Untuk mengetahui lebih lanjut pemahaman Anda tentang uraian di atas, kerjakanlah
tugas mandiri seperti diuraikan di bawah ini!
KEGIATAN 1
Kerjakanlah tes mandiri kegiatan 1 di bawah untuk memantapkan pemahaman Anda!
Soal:
1. Tuliskanlah pengertian persamaan derajat harkat dan martabat manusia!
2. Tuliskan beberapa contoh perbuatan orang yang bersifat menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia!
a. ....
b. ....
3. Tuliskan 3 contoh sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral hak azasi manusia!
4. Tuliskan pasal-pasal UUD 1945, mengenai hak sekaligus kewajiban warga negara!
5. Mengapa bangsa Indonesia melindungi atau membuat jaminan kebebasan hak azasi
manusia?
Cocokkan jawaban Anda pada kunci jawaban tes mandiri kegiatan 1.
Selamat belajar semoga sukses!

12. 12

13. 13
WARGA NEGARA
Kegiatan belajar ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai warga negara,
tugas, kewajiban dan kewenangan WNI, WNA dan pemerintahan negara.
Setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengenai
hal-hal berikut ini:
1. Pengertian warga negara.
2. Tugas, kewajiban dan kewenangan WNI, WNA dan pemerintahan negara.
3. Masalah kewarganegaraan
- Apatride
- Bipatride
4. Undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.
5. Sikap WNI, WNA dan pemimpin dalam menjelaskan tugas, kewajiban dan kewenangan.
- taat kepada pemerintah.
- perbuatan dan tanggung jawab.
6. Contoh sikap moral warga negara yang baik.
1. Pengertian Warga Negara
Marilah kita kembali membahas tentang materi pengertian warga negara.
Warga negara ialah setiap orang yang menurut undang-undang
kewarganegaraan termasuk warga negara.
Pada pasal 26 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:
a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b. Syarat-syarat menjadi kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang.
Penduduk adalah orang yang menetap di wilayah negara, warga negara adalah orang-
orang yang mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahannya. Bukan warga
negara (orang asing) adalah orang-orang yang tidak mengakui pemerintahan negara
sebagai pemerintahannya.
Pemerintahan ada dua pengertian.
Pemerintahan negara dalam arti sempit adalah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan
Kabinet (Dewan Menteri).
Pemerintahan negara dalam arti luas adalah gabungan alat-alat kelengkapan negara
baik legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) maupun yudikatif (MA).
Apakah Anda mengerti? Nah perhatikan dan coba Anda tulis. Siapakah presiden kita ....
Sebutkan perangkat pemerintah di daerah Anda!
Seandainya Anda tidak dapat menjawab, cobalah Anda tanyakan kepada Guru Bina
Anda atau diskusikan dengan teman-teman di sekolah Anda.
Kegiatan Belajar 2

14. 14
2. Tugas, Kewajiban dan Kewenangan WNI, WNA dan Pemerintah
Negara
Setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama seperti
yang terdapat pada UUD 1945.
1) Tugas, kewajiban dan kewenangan WNI dan WNA.
a) Setiap warga negara memiliki kebebasan, tetapi dalam setiap kebebasan itu
melekat juga kewajiban.
b) Di dalam hubungan dengan sesama manusia, kita wajib menghormati orang
lain, sedangkan dalam hubungannya dengan negara kita wajib taat menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan.
c) Setelah menjalankan kewajibannya atau hak-haknya kepada negara. Negara
menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
2) Tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintahan RI.
Secara umum tugas, kewajiban dan kewenangan negara dapat digolongkan menjadi
dua golongan yaitu tugas esensial dan tugas fakultatif.
a) Tugas Esensial adalah tugas untuk mempertahankan negara sebagai organisasi
politik yang memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negeri
serta melindungi hak milik setiap orang.
Tugas keluar adalah mempertahankan kemerdekaan.
b) Tugas Fakultatif adalah tugas yang diselenggarakan oleh negara untuk menunjang
kesejahteraan umum, baik modal, intelektual, sosial maupun ekonomis.
Adapun yang merupakan wewenang pemerintah itu antara lain:
1. Membuat dan mencabut undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya guna
melaksanakan tugas negara. Contoh UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas
angkutan jalan.
2. Menindak dan mengadili pelanggar undang-undang.
3. Menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan RAPBN dan
wewenang lainnya.
3. Masalah Kewarganegaraan
- Apatride
- Bipatride
Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu
juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus.
Mengapa demikian?
Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan
apatride dan bipatride.
Pengertian
1) Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah
atau negara tempat ia dilahirkan.
Contohnya : Anda dilahirkan di negaraA maka Anda akan menjadi warga negara
Awalaupun orangtuaAnda adalah warga negara B (dianut di negara
Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).

15. 15
2) Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi.
Contohnya: Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B,
maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RRC).
Dari uraian di atas apakah Anda mengerti?
Jika sudah memahami cobalah sekarang Anda tulis jawaban pertanyaan ini.
a) Apakah Anda merasa rugi bila negara Anda menganut Ius Soli? Ya atau Tidak ...
alasannya ....
b) Apakah Anda merasa beruntung bila negara Anda menganut asas Ius
Sanguinus? Ya atau Tidak .... Alasannya ....
Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat mendiskusikannya dengan
teman Anda.
3) Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan.
Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus)
maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak
dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak
mempunyai warga negara sama sekali.
4) Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan
sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
Contoh Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda
dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negaraAjuga menganggap
warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda.
Contoh di atas apakah Anda merasa rugi atau tidak jika Anda menjadi contoh di atas
(tidak mempunyai warga negara) ya atau tidak beri alasannya ....
Jawaban Anda dapat didiskusikan dengan teman Anda atau mintalah penjelasan
dari Guru Bina Anda.
Gb. 3. Kantor Imingasi.

16. 16
4. Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia
Sebelum diuraikan tentang UU no 62 tahun 1958, perhatikan bagan di bawah ini:
UU No. 62 tahun 1958 menetapkan tentang warga negara RI sebagai berikut:
1. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau
peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara RI.
2. Orang yang pada waktu lahir mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan
ayahnya seorang warga negara Indonesia hubungan hukum orang itu belum berusia
18 tahun atau sebelum ia kawin.
3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia warga negara RI.
4. Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara RI apabila ia pada waktu
mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
5. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya warga negara RI jika ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan
ayahnya.
6. Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orangtuanya tidak diketahui.
7. Seorang anak yang ditemukan di wilayah RI selama tidak diketahui orangtuanya.
8. Orang yang lahir di wilayah RI jika kedua orangtuanya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orangtuanya tidak diketahui.
9. Orang yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat
kewarganegaraan ayah dan ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan
ayah dan ibunya itu.
10. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan UU ini.
Selanjutnya menurut UU No. 62 tahun 1958 orang dapat memperoleh kewarganegaraan
Indonesia karena hal berikut:
1. Karena kelahiran → orang itu mempunyai kewarganegaraan sama seperti orang
tuanya yang warga negara Indonesia.
2. Pengangkatan → anak balita dari orang asing diangkat oleh orang Indonesia yang
disahkan oleh pengadilan setempat.
Warga Negara
Indonesia
Bukan Warga Negara
(Orang Asing) Pewarganegaraan
(Naturalisasi)
Keturunan Asing
A S L I
Keturunan
Eropa
Keturunan
Timur Asing
Naturalisasi
Pengangkatan
Perkawinan
Permohonan
Penduduk

17. 17
3. Permohonan → anak yang lahir di luar perkawinan atau tinggal bersama ibunya
karena bapaknya (orang asing) menceraikan ibunya maka setelah usia 18 tahun
dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan
Negeri setempat.
4. Naturalisasi (Pewarganegaraan)
Orang asing yang menjadi warga negara Indonesia.
5. Perkawinan → seorang wanita asing yang kawin dengan laki-laki Indonesia dan
menetap di Indonesia ia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
5. Sikap WNI, WNA dan Pemimpin dalam Menjalankan Tugas,
Kewajiban dan Kewenangan
Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak
pilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu.
Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa:
Tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara
hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan
kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah
atau penguasa.
Ini berarti di negara kita tidak dibenarkan ada istilah “Orang yang kebal terhadap hukum”.
Contoh: Anda membawa kendaraan bermotor di jalan yang terlarang, maka Anda diadili
karena melakukan pelanggaran. Kalau yang melanggar itu seorang TNI misalnya, ia pun
harus diadili.
UUD 1945 tidak mengenal perbedaan antara warga negara biasa, anggota pegawai
negeri, pejabat dan lain-lain, semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan.
Di bawah ini diuraikan tentang tugas, kewenangan dan kewajiban warga negara, dan
pemerintah RI.
Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Warga Negara Indonesia:
a) menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;
b) membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya;
c) membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun
dari luar negeri;
d) menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara;
e) mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada kepentingan pribadi;
f) melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara;
g) kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional;
h) hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda;
i) hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara;
j) hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan;
k) hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu;
l) hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu
kepentingan umum dan sebagainya.

18. 18
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Negara RI:
a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b) memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c) mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
dan keadilan sosial;
d) mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara;
e) memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan negara;
f) menghormati dan melindungi hak asasi warga negara;
g) menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional;
h) membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan negara.
Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan:
a) melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku;
b) berani membela kebenaran dan keadilan;
c) memperlakukan bawahan secara adil dan beradab;
d) menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani;
e) tidak semena-mena terhadap bawahan;
f) menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara;
g) mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan;
h) memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum;
i) menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan
kewenangan;
j) mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya
sebagai pemimpin;
k) tidak membeda-bedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.
6 Contoh Sikap Moral Warga Negara Yang Baik
Mengamalkan sikap moral marilah kita perhatikan contoh berikut ini:
1) Dalam Lingkungan Keluarga
Pelaksanaan hak asasi dalam keluarga dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti
berikut:
a) Berbicara dengan kata-kata yang baik untuk menghormati Ibu, Bapak dan
Saudara yang lebih tua.
b) Menjaga nama baik keluarga.
c) Mengakui dan menghormati pendapat orang tua atau kakak, sebaliknya orangtua
juga harus berlapang dada mendengarkan pendapat anaknya.
d) Memperlakukan pembantu rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya.
2) Dalam Lingkungan Sekolah.
a) Mematuhi tata tertib yang berlaku.
b) Setiap warga sekolah harus saling menghormati dan menghargai serta
bertanggung jawab terhadap sekolah.
3) Di Lingkungan Masyarakat, Bangsa dan Negara
a) Rela berkorban demi kepentingan umum.
b) Pemerintah mau mengganti rugi sesuai dengan ketentuan.
c) Mengakui dan menghargai pendapat bersama yang dirumuskan dan disejujui
dalam musyawarah.
d) Mengakui dan menghargai keberhasilan yang dicapai orang lain.

19. 19
4) Di dalam Lingkungan Internasional
Dalam rangka menegakkan hak asasi kerjasama dengan bangsa bangsa lain harus
dilandasi sikap saling menghormati dan tidak mencampuri urusan negara.
Suatu negara tidak dapat memaksakan kehendaknya pada negara lain dan menuntut
pelaksanaannya di negara lain tersebut, karena sikap negara mempunyai pedoman
sendiri sesuai dengan dasar palsafah negaranya.
Untuk lebih memahami uraian di atas coba Anda kerjakan latihan di bawah ini.
Sebutkan 2 nilai moral yang dianggap baik dalam lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, berbangsa dan bernegara (internasional).
Bagaimana dengan pertanyaan tersebut? Apakah Anda memahaminya.
Jika belum ikuti uraian jawaban di bawah ini.
Dalam Lingkungan:
Keluarga : 1. Orangtua bersikap demokratis.
2. Apabila salah satu anggota keluarga sakit, maka seluruh keluarga
berusaha membantu.
Sekolah : 1. Sekolah memberikan kesempatan hak dan kewajiban yang sama.
2. Jika ada murid terkena musibah, maka guru dan teman-temanya
menjenguk.
Masyarakat : 1. Memperlakukan tamu dengan sopan dan ramah.
2. Aktif dalam Pemilu, Memilih Ketua RT/RW.
Berbangsa dan Bernegara:
1. Dibentuknya lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan
keadilan.
2. Adanya kebebasan dan pengakuan dalam memperoleh pendidikan
pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Dengan membaca uraian jawaban di atas, Anda semakin paham bukan? Nah untuk
lebih memahami uraian pada kegiatan belajar 2 ini kerjakanlah tugas mandiri seperti
diuraikan di bawah ini. Jika Anda dapat mengerjakannya, maka Anda dapat melanjutkan
pada modul berikutnya. Jika Anda belum dapat mengerjakan, maka pelajari kembali
uraian pada modul ini.
KEGIATAN 2
Kerjakan tes mandiri Kegiatan 2 di bawah ini.
Soal:
1. Apa yang dimaksud dengan warga negara?
2. Bagaimana akibatnya apabila masyarakat terlebih dahulu menuntut hak baru kemudian
melaksanakan kewajibannya?

20. 20
3. Faktor apa yang membedakan manusia mengingkari pengakuan persamaan hak asasi
manusia?
4. Orang asing jika memenuhi syarat-syarat keimigrasian berhak berkunjung ke Indonesia.
Bagaimana sebaiknya kita memperlakukan mereka?
5. Menurut Anda bagaimana cara yang baik jika berbicara dengan orang yang lebih tua
dari Anda?
Cocokkan jawaban Anda pada kunci jawaban tes mandiri kegiatan 2.
Selamat belajar semoga sukses!

21. 21
PENUTUP
Setelah beberapa kegiatan yang Anda pelajari dan pahami nampaknya Anda mampu
mengikuti perkembangan kejadian. Kenyataan bahwa harapan dan cita cita menuju Indonesia
baru yang kita dambakan bersama akan terwujud, yaitu suasana kehidupan masyarakat
yang saling menghargai menghormati persamaan derajat, harkat dan martabat manusia
serta cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang tentram adil makmur baik jasmani maupun
rohani.
Sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara
hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur
bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat
yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan.
Kita hendaknya patuh dan taat terhadap agama dan keyakinan kita, karena bangsa kita
sebagai bangsa yang berke-Tuhanan. Nilai Ketuhanan inilah yang menjiwai keragaman budaya
bangsa Indonesia. Perilaku seperti ini selalu kita bina dan diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari terutama keluarga, karena keluarga merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.
Dengan selesainya pokok bahasan mengenai Persamaan Derajat kita dapat menyimpulkan
materi tersebut yaitu:
1. Berdasarkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bangsa Indonesia menyadari
bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan, hak serta
kewajiban yang sama.
2. Bangsa Indonesia mengakui dan menghormati harkat, derajat dan martabat manusia
atau menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) hal ini dapat dilihat pada:
a. Pembukaan UUD 1945.
b. Batang Tubuh UUD 1945 al.: pasal 27 ayat 1, ayat 2, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat 1, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
c. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.
3. Dalam rentangan sejarah berdirinya negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi
deklarasi bangsa Indonesia telah lebih dahulu dirumuskan dari pada Deklarasi Universal
hak-hak asasi manusia PBB, karena pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya telah
lebih dahulu mengangkat hak-hak asasi manusia. UUD 1945 diundangkan tahun 1945,
Deklarasi PBB tahun 1948.
4. Sebagai warga negara Indonesia di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban-
kewajiban sebagai berikut:
a. Menjunjung hukum dan pemerintahan.
b. Membela negara.
c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, bangsa dan tanah air.
d. Berdisiplin tinggi, rela bekerja dalam membangun negara.
e. Setia membayar pajak.
5. Menurut pasal 26 UUD 1945 “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang
sebagai warga negara”.

22. 22
6. Setiap Warga Negara Asing (WNA) mempunyai:
a. Hak, seperti berhak dilindungi keamanannya.
b. Kewajibannya:
- ikut menjaga ketertiban dan keamanan.
- mengikuti aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal.
7. Setiap Warga Negara Asing (WNA), tidak mempunyai hak untuk:
a. menjadi pegawai negeri.
b. menjadi anggota TNI/POLRI.
c. menjadi anggota partai politik atau ormas.
d. pemilikan atas tanah.
e. hak memilih dan dipilih dalam PEMILU.
Apabila Anda belum mengerti atau memahami materi modul ini, cobalah Anda tanyakan
atau diskusikan kepada Guru Bina, orang tua atau temanAnda. Untuk mengukur keberhasilan
Anda dalam belajar. Mintalah tes akhir modul kepada Guru Bina.

23. 23
TES MANDIRI
KEGIATAN 1
1. Pengertian persamaan derajat harkat dan martabat adalah persamaan tingkat, martabat
dan kedudukan manusia sebagai mahluk Tuhan yang berbekal kemampuan kodrati serta
hak dan kewajiban asasi.
2. Contoh perbuatan adalah:
a. Tidak sewenang-wenang kepada orang lain.
b. Tidak memaksakan kehendak dll.
3. Contoh sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral HAM adalah:
a. Merampas hak orang lain.
b. Melakukan pengeroyokan/main hakim sendiri.
c. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mengenai hak yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28, 29, 30, 31, 33.
Kewajiban yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 30.
5. Tujuan untuk
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia.
b. Supaya adanya kepastian hukum.
c. Untuk menjamin dan melindungi HAM.
d. Ketentraman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e. Adanya keadilan dll.
KEGIATAN 2
1. Warga Negara adalah setiap orang yang menurut Undang-undang kewarganegaraan
termasuk warga negara.
2. Akibatnya akan terjadi kesewenang-wenangan di masyarakat, ketidakadilan, tidak adanya
ketentraman di masyarakat maupun negara dsb.
3. Faktor
1. Politik contoh kesewenang-wenangan
2. Ekonomi contoh pemerataan pembangunan yang kurang
3. Sosial contoh kesenjangan sosial
4. Budaya contoh sukuisme, egoisme dll.
4. Bersikap:
a. menerima kedatangan mereka dengan ramah.
b. lapang dada.
c. membantu bila di minta tolong.
d. menyediakan fasilitas yang baik.
e. tidak berbuat sewenang-wenang.

24. 24
5. Harus:
1. Bertutur kata yang sopan dan santun.
2. hormat dengan wajar.
3. tidak mendahului pembicaraan.
4. berbicara yang lembut dll.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yunani, S. Drs., LKS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ia,
Bandung: Penerbit Angkasa, 1994.
Aim Abdul Karim, Drs, M.Pd., Memahami PPKn untuk Kelas I, Bandung: Penerbit
Ganesa Exact, 2000.
Budiyanto, Drs., PPKn Kelas I SMU, Jakarta: Penerbit PT. Empiris, 1998.
Dasim Budimansyah, Drs. M.Si., Lembaran Kegiatan Siswa PPKn Untuk SMU
Kelas I Bandung: Penerbit Epsilon Grup.
Encang Iskandar Dkk, Drs., Kegiatan Siswa PPKn I, Bandung: Penerbit PT. Remaja
Rosda Karya, 1998.
Reny Ratnaningsih, Dra., PPKn Untuk SMU Kelas I, Penerbit Grafindo Media
Pratama, 1994.
Suardi Abu Bakar Dkk, PPKn Edisi 2 untuk Kelas I, Jakarta: Penerbit Yudistira,
2000.
Sri Puspita Murni, Dra Dkk., PPKn Untuk SMU Kelas I, Jakarta: Penerbit Bumi