Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak warga negara antara lain mendapatkan pekerjaan layak, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kesejahteraan. Kewajiban warga negara adalah taat hukum, bela negara. Makalah ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga neg

1. MAKALAH
“Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan”
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Filsafat Moral”
Dosen Pembimbing :
Drs. Syamsul hadi, MM
Disusun Oleh :
Muhammad Saifur Rohman (11.441.0041)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PANCA MARGA
PROBOLINGGO
2013
1

2. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan izinnya penulis dapat
menyelesaikan makalah dengan judul “Bukti Bahwa Hak dan Kewajiban Dapat Menimbulan
keadilan” sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Dalam penyelesaian makalah ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak.
Untuk itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan motivasi terhadap penulis selama
pembuatan makalah ini.
2. Bapak dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam
pembuatan makalah ini.
Penulis masih menerima dengan tangan terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak
yang peduli terhadap makalah ini agar menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Akhir
kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penulis
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak yang tampak adalah unsur-unsur
negara yang berupa rakyat. Wilayah dan pemerintah, syarat-syarat utama berdirinya
suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu. Ada rakyat yang tetap dan
ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak
dapat di pisahkan. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan
rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di
setiap wilayah negara selalu ada warga dan orang asing yang semuanya di sebut
penduduk. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa
peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari
berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian
hari. Untuk itu perlunya setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai
warga negara serta di harapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan
sebaik-baiknya, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan struktur
yang ditentukan dan dapat diikuti oleh semua golongan.
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro
mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu
dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya.
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.
Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di Kampus,
membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan Dosen dengan sebaik-
baiknya dan sebagainya
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga
negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak,
tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan
dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat
tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang
pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban
untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi
kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
4

5. 1. Hak Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai 34
UUD 1945.
Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2) Hak membela Negara
3) Hak berpendapat
4) Hak kemerdekaan memeluk agama
5) Hak mendapatkan pengajaran
6) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
Read
7) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan social
8) Hak mendapatkan jaminan sosial
2. Hak mendapatkan jaminan sosial
1) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2) Kewajiban membela Negara
3) Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
B. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak
dan kewajiban warga negara terhadap negara. Antara lain sebagai berikut :
5

6. 1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
2) Hak negara untuk di bela
3) Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan
rakyat
4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga Negara
6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan
7) Kewajiban negara untuk memberi jaminan social
C. Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat
jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang
belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi
karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada
kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya
seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika
keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
6

7. kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera.
Akan tetapi, hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang.
Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Para
pejabat dan pemerintah hanya mengobar janji manis kepada rakyat untuk
mendapatkan haknya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum
mendapatkan haknya
Olek karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari
mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan
dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan
penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.
Pasal ini mebcerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.
Mari kita katakan pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup
setara dengan kita. Mari kita menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang
lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan
seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang
mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Isi pasal Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30.
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undangsebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
7

8. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), taip-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam
pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur
dengan undang-undang.
8

9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Meskipun hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia terutama
dalam 6 aspek, yaitu pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya,
akan tetapi kita harus tetap ingat bahwa ada batasan atau aturan hukum yang harus
kita patuhi serta wajib saling menghormati dan menghargai hak antar individu.
B. Saran
Dengan dituliskan makalah ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami
tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara sehingga jika ada
hak-hak yanga belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Jika hak-hak
sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban
kita sebagai warga Negara, lebih memahami konsep dan prinsip kewarganegaraan
yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dunia, dan mampu mengaplikasikan
konsep dan prinsipkewarganegaraan yang demokrasi dalam konteks kewarganegaraan
dunia.
9

10. BAB IV
DARTAR PUSTAKA
 Drs. H.M. Arifin Noor. ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua
Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Pustaka Setia: Bandung 2007.
 Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
 http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html
10