Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Beberapa poin penting yang disoroti antara lain: 1. Kasus kejahatan seksual merupakan kasus dominan yang dihadapi anak. 2. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum, seperti perlakuan manusiawi dan pemisahan dari orang dewasa. 3. Untuk pelaku dewasa,

1. LOGOwww.themegallery.com
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
BERHADAPAN HUKUM
AI MARYATI SOLIHAH M.SI
KOMISIONER KPAI
BOGOR, 19 OKTOBER 2018

2. LOGO
Siapakah anak?
Anak adalah
seseorang yang
belum berusia
18 (delapan
belas) tahun,
termasuk anak
yang masih
dalam
kandungan (UU
PA 35/2014
Pasal 1 ayat 1)
SIAPAKAH
ABH?
Orang yang
belum berusia
18 tahun, yang
menjadi Pelaku
, Korban dan
atau Saksi
tindak pidana.
www.themegallery.com

3. LOGO
Potret suram ABH
Bunga 14 tahun diperkosa hingga
meninggal oleh 14 orang, 7 orang
pelaku usia ANAK di Bengkulu
Guru olah raga cabuli 42 murid SD di
Lampung
Penganiayaan berujung maut
dilakukan seorang murid SMA kepada
gurunya di Sampang, Jawa Timur
Seorang ibu membunuh anak
kandungnya dengan menyemprotkan
racun nyamuk
www.themegallery.com

4. LOGO
Data Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tahun 2011-2017
8 Anak Berhadapan Hukum (ABH) 695 1413 1428 2208 1221 1314 987 9266
ABH Sebagai Pelaku
801
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian,
dsb)
46 53 76 105 81 108 78
802
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis
(Ancaman, Intimidasi, dsb)
15 11 21 27 22 39
21
803
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual
(Pemerkosaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia,
dsb)
123 324 247 561 157 146 116
804 Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan 32 46 53 66 36 48
38
805 Anak Sebagai Pelaku Pencurian 14 92 51 47 81 43
42
806 Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas 9 86 48 58 52 71
60
807
Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata
Tajam
21 18 28 46 48 28
32
808 Anak Sebagai Pelaku Penculikan 6 27 21 17 6 8
5
809 Anak Sebagai Pelaku Aborsi 6 5 14 21 19 48
39

5. LOGO
ABH Sebagai Korban
810
Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian,
dsb)
94 57 215 273 197 146 124
811
Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis
(Ancaman, Intimidasi, dsb)
35 16 74 41 58 64 36
812
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
(Pemerkosaan, Pencabulan,
Sodomi/Pedofilia, dsb)
216 412 343 656 218 192 134
813 Anak Sebagai Korban Pembunuhan 18 86 62 94 59 72 55
814 Anak Sebagai Korban Pencurian 5 26 36 43 34 56 40
815
Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu
Lintas
7 58 49 51 74 94 68
816
Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata
Tajam
5 7 13 28 23 23 17
817 Anak Sebagai Korban Penculikan 26 45 47 34 16 36 27
818 Anak Sebagai Korban Aborsi 2 4 5 11 16 64 41
819 Anak Sebagai Korban Bunuh Diri 12 35 17 19 15 16 8
Data Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tahun 2011-2017

6. LOGO
Anak Sebagai Saksi
820
Perlindungan Saksi oleh
LPSK
1 1 3 4 2 3
2
821
Perlindungan Saksi oleh
Kepolisian
2 4 5 6 7 9
4
Data Anak Berhadapan Dengan
Hukum
Tahun 2011-2017

7. LOGO
Anak berhadapan hukum
www.themegallery.com
kejahatan
seksual
Kasus paling
dominan
kekerasan
fisik
Pemerkosaan, Pencabulan,
Sodomi/Pedofilia,
Penganiayaan,
Pengeroyokan, Perkelahian,

8. LOGO
Apakah penyebabnya :
1. Rendahnya upaya pencegahan tindak kekerasan seksual atau
kejahatan seksual
2. Mudahnya anak-anak mengonsumsi tayangan pornografi melalui
perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi
3. Tingginya tindak kejahatan atau kriminal diperkotaan bahkan di
perkampungan atau pedesaan, anak rentan meniru
4. Lemahnya pengawasan dari pihak guru atau lembaga pendidikan
serta pengawasan orang tua
5. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual
yang dilakukan orang dewasa
6. Regulasi terkait perlindungan anak masih dinilai belum memadai
7. Minimnya pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan
daerah untuk mencanangkan program lingkungan ramah anak
www.themegallery.com

9. LOGO
PERLINDUNGAN KHUSUS
UU no 35/2014 tentang PA
Pasal 59
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
lembaga
negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus
kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban
pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan,
penjualan,
dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik
dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial
menyimpang;
dan
o. Anak yang menjadi korban
stigmatisasi dari
pelabelan terkait dengan kondisi
Orang
Tuanya.

10. LOGO
Perlindungan Negara Dan
Pemerintah Untuk ABH
Pasal 64
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
A. Perlakuan Secara Manusiawi Dengan Memperhatikan Kebutuhan
Sesuai Dengan Umurnya;
B. Pemisahan Dari Orang Dewasa;
C. Pemberian Bantuan Hukum Dan Bantuan Lain
Secara Efektif;
D. Pemberlakuan Kegiatan Rekreasional;
E. Pembebasan Dari Penyiksaan, Penghukuman, Atau Perlakuan Lain
Yang Kejam, Tidak Manusiawi Serta Merendahkan Martabat Dan
Derajatnya;
F. Penghindaran Dari Penjatuhan Pidana Mati Dan/Atau Pidana
Seumur Hidup;
www.themegallery.com

11. LOGO
Lanjutan
G. Penghindaran Dari Penangkapan, Penahanan Atau Penjara,
Kecuali Sebagai Upaya Terakhir Dan Dalam Waktu Yang Paling
Singkat;
H. Pemberian Keadilan Di Muka Pengadilan Anak Yang Objektif, Tidak
Memihak, Dan Dalam Sidang Yang Tertutup Untuk Umum;
I. Penghindaran Dari Publikasi Atas Identitasnya.
J. Pemberian Pendampingan Orang Tua/Wali Dan Orang Yang
Dipercaya Oleh Anak;
K. Pemberian Advokasi Sosial;
L. Pemberian Kehidupan Pribadi;
M. Pemberian Aksesibilitas, Terutama Bagi Anak Penyandang
Disabilitas;
N. Pemberian Pendidikan;
O. Pemberian Pelayanan Kesehatan; Dan
P. Pemberian Hak Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan. www.themegallery.com

12. LOGO
UNTUK PELAKU
DEWASA
 Perbuatan cabul, pemerkosaan
dan eksploitasi seksual dengan
beragam bentuknya merupakan
tindak kejahatan, maka ancaman
hukuman bagi kejahatan tersebut
wajib PEMBERATAN HUKUMAN
 Indikator :
 1. ancaman hukumannya dapat
membuat orang merasa takut
untuk melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap anak
 2. jika merasakan beratnya
hukuman maka ia kan merasakan
efek jera dan tidak berani
melakukannya lagi juga
merasakan penyesalan
Hukuman tambahan
BERUPA
 TAMBAHAN 1/3 DARI
ANCAMAN MAKSIMAL
 PIDANA TAMBAHAN
PENGUMUMAN
IDENTITAS PELAKU
 TINDAKAN KEBIRI
KIMIAWI DAN
PEMASANGAN ALAT
PENDETEKSI
ELEKTRONIK
 UU NO 16/2017 REVISI
UU NO 35/2014www.themegallery.com

13. LOGO
UNTUK PELAKU ANAK
Karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan
perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan sesudah
kelahirannya (KHA 1989/alinea 9)
 Dalam Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pasal 1 ayat 1 disebut tentang Perlindungan terhadap anak
korban dan anak saksi
 Pasal 69 ayat 2
sanksi bagi anak diatur dalam dua bagian. Yakni, anak yang berusia
dibawah 14 tahun dan diatas 15 tahun.
 Pasal 32 ayat 2
Jika dilakukan penahanan, hal tersebut hanya berlaku bagi anak yang
telah berusia 14 tahun dengan ancaman kurungan paling lama selama
tujuh tahun.
 Pasal 86 ayat 1
Namun, jika anak yang telah berusia 18 tahun, anak binaan harus
dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda

www.themegallery.com

14. LOGO
Restorative Justice
 Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan
di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan
melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat
serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana
yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.
 Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice
adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan
pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan
sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversi dapat diterapkan
apabila anak nakal mau mengakui kesalahannya, sekaligus
memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya.
 Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah
perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan keluarga,
komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas
tindakannya yang telah dilakukan.

15. LOGO
Strategi KPAI Dalam Upaya
Perlindungan Anak Indonesia
BERFUNGSI :
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan
dan pemenuhan hak anak
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan
kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan
anak
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan
masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk
masyarakat di bidang perlindungan anak
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadap UU ini
Pasal 76 UUPA No 35
tahun 2014

16. LOGO
Aspek Penegak Hukum
 Belum sepenuhnya menggunakan diversi dan RJ.
 Pihak kepolisian harus meningkatkan melakukan
sosialisasi.
 Pihak kejaksaan, kejaksaan tinggi kurang
mengefektifkan bimbing dan pengawasan,
penuntutan terhdap ABH.
 Kejaksaan belum mengefektifkan kelompok kerja.
Penanganan ABH, kurang sosialisasi di internal.
 Kanwilkumham harus lebih meningkatkan
pelayanan dan SOP penanganan ABH dengan
penanganan restoratif

17. LOGO
Aspek Masyarakat
 Mendorong persepsi masyarakat untuk bisa
membedakan pelaku kejahatan dengan
kenakalan anak/remaja.
 Mendorong masyarakat untuk proaktif pada
reintegrasi reunifikasi keluarga dan rehabilitasi
sosial.
 Mendorong untuk menghilangkan stigmatisasi
atau lebelisasi pelaku kejahatan terhadap ABH,
apalagi jika sudah menjalani hukuman atau
bimbingan lebih lanjut.

18. LOGOwww.themegallery.com