KPAI
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•568 views
This slide shows the situation of child abduction in Indonesia. Indonesia has assessed the need of the Hague Convention 1980. Locally, we also need this kind of regulation
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to KPAI
Similar to KPAI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
KPAI
- 1. Oleh : Rita Pranawati, MA Komisioner KPAI Kementrian Hukum dan HAM Tanjung Pinang, 15 April 2016 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) KAJIAN RENCANA INDONESIA UNTUK AKSESI IHCCH dan IPCA: STUDI KASUS DI INDONESIA
- 2. LANDASAN FILOSOFIS & SOSIOLOGIS Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Anak adalah generasi penerus keluarga, bangsa dan peradaban. Jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta anak. 2
- 3. LANDASAN HUKUM UUD Negara RI pasal 28 B ayat 2 : ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 3
- 4. ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak HAK-HAK ANAK Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 4
- 5. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Lembaga Negara Independen yang dibentuk oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mandat : Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak (pasal 74) Di daerah, KPAD 5 MENGUM PULKAN DATA & INFO LAYANAN PENGADU AN MASYARA KAT MEDIASI SENGKE TA TELAAH MELAPO RKAN PELANG GARAN KERJA SAMA PENGAWASA N MASUKAN & USULAN KEBIJAKA N PA TUGAS (PASAL 76) PEMENUHA N HAK ANAK, PERLINDUN GAN KHUSUS
- 6. Page 6 Etos Kerja Martabat Jatidiri Saling percaya Harmonis Rukun Akhlak Mulia Orientasi Iptek Akta lahir Sehat Berpendidikan Kompetitif Tangguh Kreatif KreatifKualitas hidup Berpendidikan Terdaftar Harmonis Toleran Saling percaya BIDANG-BIDANG PERLINDUNGAN ANAK KESEHATAN & NAPZA Dr. Titik Maryanti SOSIAL & DARURAT Dr. Maria Ulfah Anshor TRAFFICKING Dr. Budiharjo.,B.Si ABH & KEKERASAN Putu Elvina.,S.Psi.,MM HAK SIPIL & PARTISIPASI Erlinda.,M.Pd KELUARGA & PENGASUHAN Rita Pranawati.,MA PENDIDIKAN Susanto.,MA Maju Mandiri Adil Makmur INDONESIA RamahANak Jatidiri Kasih sayang Akhlak Mulia Harmonis PORNOGRAFI & CYBER CRIME Maria Advianti.,SP AGAMA & BUDAYA Dr. Asrorun Niam Sholeh MA
- 7. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG NON DISKRIMINASI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK MENDENGARKAN PENDAPAT ANAK SUDAH TERAKOMODIR DALAM KONSTITUSI ?? PERATURAN TURUNAN TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK
- 8. DATA KPAI 8
- 9. 9
- 10. 10
- 11. 11
- 13. Usia anak dalam konflik 7 15 1 0-5 th 5 - 10 th 10 - < 18 th
- 15. NORMA HUKUM TERKAIT PENGASUHAN PASAL 14 UU Perlindugan Anak Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 15
- 16. PASAL 14 AYAT 2 UU PERLINDUNGAN ANAK Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 16
- 17. KONDISI PERCERAIAN Perceraian lebih banyak menjadi solusi untuk orang tua, bukan untuk anak Ego dan dendam tidak selesai walau perkawinan sudah selesai Kuasa asuh dianggap sebagai penguasaan mutlak atas anak dan meniadakan orang tua lain Tidak ada mantan anak dan mantan orang tua Secara psikologis sangat berat bagi anak hingga sulit mengekspresikan keinginannya 17
- 18. KONDISI PERCERAIAN Menanamkan kebencian kepada anak sesuai dengan persoalan perceraian Anak mengalami intimidasi luar biasa Anak kurang didengar pendapatnya Anak merasa takut Anak sulit memilih Komunikasi antar anak dan orang tua dan anak dan saudara lainnya terhambat Pada situasi KDRT, dampak pada anak semakin berat 18
- 19. Norma Hukum Keluarga Perceraian di Indonesia 15% dari perkawinan (2015) Hanya 25% kasus perceraian yang masuk MA mencantumkan urusan kuasa asuh Jika tidak diajukan, kuasa asuh tidak diputuskan. Eksekusi putusan kuasa asuh masih seperti serah terima barang, belum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak Mediasi perceraian jarang menyentuh soal urusan anak paska perceraian Aspek humanisasi anak dalam kasus perceraian masih sangat kurang. Memberikan “kesempatan bertemu” sangat sulit dilakukan 19
- 20. Jika terjadi konflik antar orang tua Sebagian anak mengalami keterpaksaan menjadi korban tarik menarik orang tua Sebagian terputus aksesnya sama sekali dengan sibling dan salah satu orang tua Sebagian terkatung-katung sekolahnya karena salah satu orang tua tidak melepas dokumen kepindahan sekolah Sebelum putusan kuasa asuh kondisi anak sangat sulit Eksekusi kuasa asuh juga belum optimal 20
- 21. CONTOH KASUS Fransisca dan Peter diputus cerai PN Jakarta Utara pada 2005 lalu. Kuasa asuh jatuh ke ayahnya walau anak di bawah umur. Putusan PK hak asuh ke orang tua laki-laki. Akan tetapi, anaknya secara naluriah ikut dengan ibunya. Fransisca Jo dituduh dengan pasal KUHP 330 tentang penculikan anak. N dan T telah bercerai, dengan 3 anak A (17 th), V (9 th) dan Z (6 th). Belum ada putusan kuasa asuh. Sudah terjadi saling mengambil anak sehingga sekolah anak terbengkalai. Terakhir V diambil ibu dan menyatakan ingin bersama ibu karena ada persaingan dengan saudara tiri yang seusia. Pada mediasi informal antara kedua orang tua, anak dibawa kabur ayahnya. 21
- 22. MEKANISME YANG DILAKUKAN Mediasi oleh KPAI (Mandat UU PA) Mediasi KPAI belum diakui Mahkamah Agung sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa anak Home visit oleh pekerja sosial atau P2TP2A Jumlah pekerja sosial masih sangat terbatas di seluruh Indonesia Kadang home visit didampingi oleh polisi Sebagian kecil kasus masuk ke ranah pidana, dugaan pasal perlakuan salah Namun prosentase penyelesaian kasus dengan lintas sektor masih sangat rendah 22
- 23. CATATAN UNTUK IPCA Status perkawinan di Indonesia dan luar negeri berbeda, hanya perkawinan yang tercatat yang dianggap sah Tanpa perkawinan tercatat, anak menjadi anak biologis ibu saja Perkawinan yang sah adalah yang seagama Beberapa kasus yang masuk KPAI, belum terfollow up dengan baik utamanya untuk anak Indonesia yang di bawa ke luar negeri Data kependudukan di Indonesia bisa menjadi acuan mencari penduduk (?) 23
- 24. CATATAN UNTUK IPCA Usia untuk anak hingga 16 tahun Amicable process = directly return? The best interest for children Mendengarkan pendapat anak? Kematangan itu indikatornya apa? Bagi keluarga yang tidak mampu? Indonesia perlu menyiapkan aturan hukum terlebih dahulu dan menyelesaikan child abduction di Indonesia sebelum aksesi. Terkait adopsi, Indonesia membedakan intercountry adoption dengan orangtua tunggal dan lokal, Pada konteks perpindahan oleh orang tua lokal ke luar negeri, IPCA belum menjadi pertimbangan 24
- 25. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp. 021-31901446, 31901556. Fax. 021-3900833 Website : www.kpai.go.id Email Pengaduan : pengaduan@kpai.go.id Email Humas: humas@kpai.go.id 25
Editor's Notes
- 6