Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Pengertian anak dalam hukum, agama, negara, dan psikologi 2. Hak-hak anak yang perlu dilindungi 3. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki
orang dewasa. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar
sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak
perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan
dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi
hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan
orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa
depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa
depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai
tempat di neger ini , anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak
semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat
pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban
perang/konflik bersenjata. Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu
Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini
terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti
dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh
negara dengan Undang-Undang. Perlindungan anak adalah segala daya upaya
bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat,
badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan
pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak

2. 2
dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar
dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Upaya perlindungan hukum
bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai
kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of children )
serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi
masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas
Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan
peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang
perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa saja yang menjadi
bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di
bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah
eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia ?
2. Apa yang di maksud dengan Anak ?
3. Bagaimana identifikasi kasus tentang kekerasan terhadap anak ?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :
1. Menjelaskan tentang Anak.
2. Menjelaskan Hukum.
3. Mengetahui pandangan hukum dalam Islam mengenai kekerasan terhadap
anak.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Anak dalam aspek Hukum
Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana
dalamberbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda
pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud
kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya
status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat
bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang
dilakukannya. Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah : 1. Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata : Pasal 330 KUHPerdata : “Belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka
mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.” 2. Menurut Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : Pasal 1 angka 2 :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah
kawin.” 3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak : Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.” 4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia : Pasal 1 angka 5 : “Anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

4. 4
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.” 5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 6.
Menurut Hukum Adat : “Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya,
tetapi dari ukuran yang dipakai adalah : dapat bekerja sendiri; cakap melakukan
yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan
sendiri.” Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya
dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan
budaya masyarakat.
2.2 Anak Dalam Pandangan Agama, Negara, dan Psikologis
2.2.1 Definisi
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “anak adalah keturunan yang
kedua atau manusia yang masih kecil”. Pengertian anak ini bersifat secara umum.
Untuk lebih mengkhususkan definisi anak, maka definisi anak dapat di tinjau dari
beberapa segi, yaitu segi agama, negara, dan psikologis.
2.2.2 Pandangan Agama
Anak adalah amanah dari Tuhan yang harus kita jaga dan lindungi
mereka.Anak itu suci dalam keadaan fitrah yang dimana amal baik dan
amal buruknya merupakan cobaan atau ujian dari Tuhan.

5. 5
Dari segi sifat, anak terbagi atas 2 macam yaitu:
 Anak saleh
Anak saleh adalah anak yang tumbuh, bahkan setelah menjadi manusia dewasa,
mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT,
orang tuanya, dan masyarakat di lingkungan hidupnya.
 Anak durhaka
Anak durhaka adalah anak yang salah asuh dalam
pertumbuhannya, setelah dewasa, dia mengabaikan
kewajiban-kewajibannya terhadap orang tuanya dan masyarakat, bahkan
melakukan perbuatan kebalikan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT.
Di dalam Al-qur’an, anak itu di sebutkan bahwa, mereka merupakan kabar
gembira. Firman Allah SWT :
”Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan
(beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum
pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.” ( Q.S , 19 : 7)
Anak telah menjadi perhatian ajaran islam sejak dia belum dilahirkan,
bahkan sejakdia belum berbentuk. Dalam ilmu fikih, anak belum termasuk ke
dalam kategori mukalaf, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban-
kewajiban agama seperti shalat dan puasa. Hanya saja, agar kelak anak bisa
menjadi anak yang saleh, orang tua dan masyarakat berkewajiban mendidiknya
untuk mengenal dan mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut sebelum dia
dewasa.

6. 6
2.2.3 Pandangan Negara
“Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan anak sebagai manusia yang
umurnya belum mencapai 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak, mendefinisikan “anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dari segi pandang negara anak terbagi atas 5 macam yaitu:
 Anak terlantar
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, naik
fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
 Anak yang menyandang cacat
Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik
dan/atau mental sehingga menganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara
wajar.
 Anak yang memiliki keunggulan
Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar
biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
 Anak angkat
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Menurut Hadi Supeno dalam bukunya menerangkan:
“Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam

7. 7
rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu
memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak memberikan
perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak. Negara,
masyarakat,orang tua, serta aparat hukum tidak boleh merendahkan anak.
Bantuan,bimbingan, pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan sejenisnya harus
diberikan dalam konteks sebagai hak, bukan sekadar dalam kaitan relasi kuasa
subjek dan objek. Anak-anak memang memiliki hak untuk itu semua. Maka apa
pun yang diberikan orang dewasa terhadapnya harus dengan cara-cara yang
menunjang tinggi harkat dan matabat.
2.2.4 Pandangan Psikologis
Definisi anak dalam psikologis adalah “seseorang yang belum mencapai
tingkat kedewasaannya. Bisa berarti seorang individu diantara kelahiran dan masa
pubertas, atau seorang individu diantara masa kanak-kanak dan masa
pubertas. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak
membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan
kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang
lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.
MenurutJohn Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih
bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar

8. 8
permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang
dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan
ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian
terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh
yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.
Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran,
perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala
keterbatasan. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak
merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat
bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan
keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting
untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.
Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada. Hal ini untuk
menghindari kesalahan mengenai pengertian anak dalam hubugannya dengan
orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Kasiram
(1994), mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan
yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang semuanya itu
merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-
tiap fase perkembangannya. Di dalam perkembangan anak, tahapan atau fase
harus saling berkesinambungan, jadi “antara fase yang satu dengan fase yang lain
selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama
pada setiap anak. Disamping itu juga perkembangan manusia tersebut tidak
terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila
pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka kemampuan

9. 9
intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya
terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa “anak merupakan mahkluk sosial, yang
membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya,
anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu
merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-
tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada suatu fase
merupakan dasar bagi fase selanjutnya.
Adapun fase-fase perkermbangan anak menurut beberapa ahli dalam abin
Syamsuddin dibukunya.
 Aristoteles
dia membagi masa perkembangan individu sampai menginjak dewasa dalam
tiga septima berdasarkan perubahan ciri fisik tertentu:
No Nama Tahapan Waktu
1 Masa Kanak-kanak 0-7 tahun
2 Masa anak sekolah 7-14 tahun
 Hurlock
dia membagi fase-fase perkembangan individu secara lengkap sebagai berikut:
No Nama Tahapan Waktu
1 Prenatal Conception-280 days
2 Infancy 0-10 to 14 days
3 Baby Hood 2 weeks-2 years
4 Child Hood 2 years-adobcence
5 Adolescense (13(girls)-21 years)
(14(boys)-21 years)
6 Adult Hood 21-25 years
7 Midle Age 25-30 years
8 Old Age 30 years-death

10. 10
 Erikson
dia mengamati beberapa segi perkembangan kepribadian dan mengembangkan
model pertahapan perkembangan tanpa menunjukan batas umur yang jelas atau
tegas, namun menunjukan komponen yang menonjol pada setiap fase
perkembangan
No Developmental Satges Basic Components
1 Infancy Trust us Mistrust
2 Early Childhood Autonomy us Shame, doubt
3 Preschool age Iniative us Guilt
4 School age Industry us Inferiority
5 Adolescence Indentity us Confusion
6 Young adulthood Intimacy us Isolation
7 Adulthood Generativity us Stagnation
8 Senescence Egointegrity us despair
 Witherington
Mengobservasi penonjolan aspek perkembangan psikofisik yang selaras dengan
jenjang praktik pendidikan, dia membagi tahap yang lamanya masing-masing tiga
tahun perkembangan individu sampai menjelang dewasa
No Stage Indikator
1 0-3 th Perkembangan fisik ynag pesat
2 3-6 th Perkembangan mental yang pesat
3 6-9 th Perkembangan sosial yang pesat
4 9-12 th Perkembangan sikap yang individualis
5 12-15 th Awal penyesuaian social
6 15-18 th Awal pilihan kecenderungan pola hidup yang akan
diikuti smpai dewasa
Anak adalah individu unik yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa,
baik segi fisik,emosi,pola pikir maupun perlakuan terhadap anak membutuhkan
spesialisasi perlakuan khusus dan emosi yang stabil.
Allah SWT telah menitipkan anak dalam jiwa manusia,rasa cinta yang
dalam kepada anak dan tak tertandingi dengan cinta lain.Sebab anak merupakan

11. 11
jantung hati, cahaya kalbu di dalam rumah tangga. Ini bisa dilihat dari perhatian
besar yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka, disertai dengan rasa
kasih sayang yang abadi.
Al-Our’an telah menerangkan sejumlah faktor yang menerangkan orang
tua mencintai anak.Seperti fiman Allah berikut:
“Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami
jadikan kelompok yang lebih besar”.
Pada anak terdapat tanggung jawab yang besar karena anak merupakan
masa depan suatu bangsa dan agama yang disandarkan. Anak merupakan bapak
masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan.
Banyak cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Diantaranya
menggunakan komunikasi yang baik bahkan ada yang menggunakan kekerasan
sebagai bentuk mendidik anak yang diharapkan anak menjadi baik dan
disiplin. Baik melalui kekerasan fisik atau psikis.
Sering juga terjadi kekerasan terhadap anak yang tidak kita sadari.Sebagai
contoh seorang guru melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa. Tentu
kita berpikir hal tersebut termasuk wajar dalam sekolah. tetapi hal itu telah
merampas hak seorang anak.Karena seorang anak harus mendapatkan kasih
sayang tanpa ada unsur kekerasan.
2.3 Perlindungan anak
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental,

12. 12
maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam
suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan
harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu
sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat
negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab
dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap
perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak
boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang
menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali.
Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut didukung
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan
anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara
langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang

13. 13
menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat
berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari
dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara,
mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta
dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang
dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang
tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau
melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah
setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam
usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak menyangkut berbagai
aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan
wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk
aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan
Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban
anak yang berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara
perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan
permasalahan anak. Dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hak-Hak Anak,
mantan hakim agung, Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan
hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi

14. 14
anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara
yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial
dan budaya. Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi
darurat, misalnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi diatur secara terperinci dalam Bab VIII Bagian
Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal
64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa
perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang berkonflik dengan
hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan
tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan anak
berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi :
a. non diskriminasi
b. kepentingan yang terbaik bagi anak
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak
telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

15. 15
Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah
timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak
akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena
dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-
anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Perhatian akan
perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang
Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human
Right tahun 1958. bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958
Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of The Rights of The Child
(Deklarasi Hak-hak anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam
konggres-konggres PBB mengenai The Prevention of Crime and The Treatment
of Offenders. Pada konggres ke I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topic
Prevention of Juvenile Delinquency. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB
kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi
internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak
Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu
dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak
anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.
Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga
naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB
tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa
kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. C. Instrumen Hukum Instrumen
hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB
tentang Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child ) tahun 1989

16. 16
(Convention on The Right of The Child, UNICEF, 1990 ), telah di ratifikasi oleh
lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan
Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak
Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga
Negara Indonesia. Lahirnya Konvensi Hak Anak Gagasan mengenai hak anak
pertama kali muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas
penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh
kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes
dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster
yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.
Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian
mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923
diadopsi oleh Save the Children Fund International Union. Untuk pertama
kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh
Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan
Deklarasi Jenewa Konvensi Hak-hak anak merupakan instrument hukum yang
berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai
anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai
hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil, hak politik, hak
ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat
dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua
perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah,
masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.
Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat

17. 17
dikelompokan menjadi: 1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) Hak
kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan
mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi
dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak
Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan anak (Pasal 6).
2.4 Contoh kasus kekerasan terhadap anak
Mengenai kekerasan terhadap anak disini kami membahas tentang
kekerasan yang sangat amat tragis.Yaitu seorang anak yang bernama Bastien
(AFP) anak asal Paris.Untuk lebih jelasnya mari kita pahami
kronologisnya.Seorang ayah di Prancis tega menghabisi nyawa anak kandungnya
yang masih berumur 3 tahun. Sang ayah dengan kejam memasukkan sang balita
ke dalam mesin cuci dan kemudian menyalakannya.
Atas perbuatannya tersebut, sang ayah yang bernama Christophe
Champenois (33) dikenai tuduhan pembunuhan terhadap anak kecil oleh
pengadilan setempat di Meaux, Paris. Demikian seperti diberitakan kantor
berita AFP dan dilansir Sydney Morning Herald, Selasa (29/11/2011).

18. 18
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan
nasional. Melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara,
pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur
tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut,
pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan
terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya.
3.2 Saran
Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak
langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan
kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Admin Blog.2008. Psikologi Anak,
tersedia.http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/penger
tian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-
psikologis/, [25 Februari 2017]
Chaplin JP.1999.Kamus Lengkap Psikologis Penerjemah Dr Kartini
Karotono.Edisi 1.Cetakan 5.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
CatatanFilsufGila: http://umam74.blogspot.com/2012/05/perlindungan-anak-di-
indonesia.html?m=1
Azharruddin Hasbi: http://escampur-sari.blogspot.co.id/2012/05/makalah-uud-
perlindungan-anak.html?m=1