Konsep demokrasi di Indonesia didasarkan pada tiga hal: nilai-nilai pancasila seperti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; transformasi nilai-nilai pancasila ke bentuk dan sistem pemerintahan; serta komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dijelaskan memiliki peran sebagai pedoman normatif bagi pengembangan ilmu agar sejalan dengan nilai-nilai bangsa dan tidak merusak lingkungan. Dokumen juga menyoroti tantangan dalam pengembangan ilmu di Indonesia agar lebih melibatkan masyarakat dan berakar pada budaya lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dijelaskan memiliki peran sebagai pedoman normatif bagi pengembangan ilmu agar sejalan dengan nilai-nilai bangsa dan tidak merusak lingkungan. Dokumen juga menyoroti tantangan dalam pengembangan ilmu di Indonesia agar lebih melibatkan masyarakat dan berakar pada budaya lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan. Dokumen ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya, prinsip-prinsipnya, dan jenis-jenis demokrasi serta proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip pancasila dan berupa demokrasi perwakilan.
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, dengan prinsip dasar pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat sesuai dengan UUD 1945 meski tidak secara eksplisit menyebutkan kata demokrasi. Namun, dinamika demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan seperti pen
Makalah ini membahas pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan pengertian demokrasi, landasan-landasan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Makalah ini juga menganalisis masalah yang muncul akibat penyimpangan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Makalah ini membahas pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan pengertian demokrasi, landasan-landasan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dan perkembangan sejarah demokrasi. Makalah ini juga menganalisis contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia pasca reformasi.
Similar to Konsep dan prinsip demokrasi Indonesia (20)
2. Konsep & Prinsip Demokrasi Indonesia
Apri Dwi Prasetyo A510120245
Fajar Kurniawati A510120247
Wahyu Nurul M. A510120253
3. • Konsep Demokrasi di Indonesia
• Secara etimologi Demokrasi berasal dari sebuah kata dari
Negara yunani kuno yaitu Athena. Kata demokrasi memiliki
definisi dari istilah kata (demos) yaitu rakyat dan( kratos)
yang berarti pemerintahan.Dengan dapat di artikan atau
definisikan sebuah arti dari Demokrasi adalah sebuah sebuah
pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan akan untuk rakyat
dengan kekuasaan menyiratkan arti politik dan
pemerintahan, atau sebuah sistem pemerintahan yang
mengakui hak segenap anggota masyarakat
untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung
maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup
bernegara mengandung makna bahwa pada tingkat terakhir
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan
negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan
rakyat.
4. • Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep
demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan
di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut:
• Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari,
oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
• Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan
sistem pemerintahan.
• Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap
nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
6. konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang
diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal
berikut:
• Nilai-nilai falsafah pancasila atau
pemerintahan dari, oleh dan untuk
rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
• Transformasi nilai-nilai pancasila pada
bentuk dan sistem pemerintahan.
• Merupakan konsekuensi dan komitmen
terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD
1945
7. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
• Seorang ilmuan politik terkenal yang secara
mendalam mengkaji demokrasi, Robert A.
Dahl, mengemukakan bahwa budaya
demokrasi terdapat tiga prinsip utama.
a. Kompetisi
• b. Partisipasi
• c. Kebebasan
8. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional
Ciri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh
adanya pemerintah yang demokratis, yang terbatas kekuasaanya,
dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum
dalam konstitusi (pemerintah bedasarkan konstitusi). Gagasan
bahwa kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton
(ahli sejarah Inggris) dengan menyatakan bahwa pemerintahan
yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya,
yang kemudian menjadi terkenal, adalah Power tends to corrupt,
but absolute power corrupts absolutely. Artinya, manusia yang
mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan
kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak
terbatas, pasti akan menyalahgunakannya.
9. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Klasik (abad19)
Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah
merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat dan tunduk pada
pembatasan konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang
kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang
mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan
(legislative, eksekutif, dan yudikatif), tetapi dipandang sebagai suatu lembaga
yang memiliki fungsi khusus, yaitu menetukan dan membatasi kekuasaan
pemerintahan di satu pihak dan dipihak lain menjamin hak-hak asasi dari
warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi
yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai
dengan dalil government by laws, not by men yang artinya pemerintahan
berdasarkan hukum, bukan bedasarkan kemauan penguasa.
10. – Sehubungan dengan perlindungan konstitusional, selain
menjamin hak-hak individu, pemerintah harus menetukan
pola prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin
– Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
– Pemilihan umum yang bebas
– Kebebasan untuk menyatakan pendapat
– Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi
– Pendidikan Kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61)
Sesuai perkembangan zaman, konsep rule of law (Negara hukum)
dirumuskan kembali, terutama setelah perang dunia II, sehingga
muncul konsep versi abad 20. International Commision of Jurists,
sebagai komisi hukum internasional, dalam konferensinya di
Bangkok tahun 1965 merumuskan pemerintahan yang demokratis
sebagai pemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut :
11. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Pada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Konsep dalam hal tersebut pancasila mengandung empat dasar
demokrasi pancasila (lihat Ismaun 1981) yaitu:
• Prinsip Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan
rakyat.
• Prinsip Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio
yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
• Prinsip Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia
dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak
rakyat sehingga mencapai mufakat.
• Prinsip Perwakilan adalah kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya
diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil –wakil rakyat.
12. Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila
mengandung enam aspek berikut :
1. Aspek formal
2. Aspek material
3. Aspek normatif
4. Aspek operatif
5. Aspek organisasi
6. Aspek kejiwaan
13. Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk
memahami perkembangan demokrasi, antara lain
sebagai berikut :
• a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
b. Pemilu yang demokratis
c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)
d. Pembuatan UU
e. Sistem peradilan yang independen
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan
g. Media yang bebas
h. Kelompok-kelompok kepentingan
i. Hak masyarakat untuk tahu
j. Melindungi hak-hak minoritas
k. Kontrol sipil atas militer