Konsep demokrasi di Indonesia didasarkan pada tiga hal: nilai-nilai pancasila seperti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; transformasi nilai-nilai pancasila ke bentuk dan sistem pemerintahan; serta komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

2. Konsep & Prinsip Demokrasi Indonesia
Apri Dwi Prasetyo A510120245
Fajar Kurniawati A510120247
Wahyu Nurul M. A510120253

3. • Konsep Demokrasi di Indonesia
• Secara etimologi Demokrasi berasal dari sebuah kata dari
Negara yunani kuno yaitu Athena. Kata demokrasi memiliki
definisi dari istilah kata (demos) yaitu rakyat dan( kratos)
yang berarti pemerintahan.Dengan dapat di artikan atau
definisikan sebuah arti dari Demokrasi adalah sebuah sebuah
pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan akan untuk rakyat
dengan kekuasaan menyiratkan arti politik dan
pemerintahan, atau sebuah sistem pemerintahan yang
mengakui hak segenap anggota masyarakat
untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung
maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup
bernegara mengandung makna bahwa pada tingkat terakhir
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan
negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan
rakyat.

4. • Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep
demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan
di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut:
• Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari,
oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
• Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan
sistem pemerintahan.
• Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap
nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

5. Tuntutan dan
dukungan dari
rakyat
Tuntutan
dipertimbangkan
oleh rakyat
Peraturan-
peraturan untuk
rakyat
Diagram Sistem Demokrasi
MASUKAN PROSES KONVERSI KELUARAN
UMPAN BALIK

6. konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang
diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal
berikut:
• Nilai-nilai falsafah pancasila atau
pemerintahan dari, oleh dan untuk
rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
• Transformasi nilai-nilai pancasila pada
bentuk dan sistem pemerintahan.
• Merupakan konsekuensi dan komitmen
terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD
1945

7. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
• Seorang ilmuan politik terkenal yang secara
mendalam mengkaji demokrasi, Robert A.
Dahl, mengemukakan bahwa budaya
demokrasi terdapat tiga prinsip utama.
a. Kompetisi
• b. Partisipasi
• c. Kebebasan

8. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional
Ciri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh
adanya pemerintah yang demokratis, yang terbatas kekuasaanya,
dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum
dalam konstitusi (pemerintah bedasarkan konstitusi). Gagasan
bahwa kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton
(ahli sejarah Inggris) dengan menyatakan bahwa pemerintahan
yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya,
yang kemudian menjadi terkenal, adalah Power tends to corrupt,
but absolute power corrupts absolutely. Artinya, manusia yang
mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan
kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak
terbatas, pasti akan menyalahgunakannya.

9. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Klasik (abad19)
Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah
merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat dan tunduk pada
pembatasan konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang
kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang
mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan
(legislative, eksekutif, dan yudikatif), tetapi dipandang sebagai suatu lembaga
yang memiliki fungsi khusus, yaitu menetukan dan membatasi kekuasaan
pemerintahan di satu pihak dan dipihak lain menjamin hak-hak asasi dari
warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi
yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai
dengan dalil government by laws, not by men yang artinya pemerintahan
berdasarkan hukum, bukan bedasarkan kemauan penguasa.

10. – Sehubungan dengan perlindungan konstitusional, selain
menjamin hak-hak individu, pemerintah harus menetukan
pola prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin
– Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
– Pemilihan umum yang bebas
– Kebebasan untuk menyatakan pendapat
– Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi
– Pendidikan Kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61)
Sesuai perkembangan zaman, konsep rule of law (Negara hukum)
dirumuskan kembali, terutama setelah perang dunia II, sehingga
muncul konsep versi abad 20. International Commision of Jurists,
sebagai komisi hukum internasional, dalam konferensinya di
Bangkok tahun 1965 merumuskan pemerintahan yang demokratis
sebagai pemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut :

11. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Pada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Konsep dalam hal tersebut pancasila mengandung empat dasar
demokrasi pancasila (lihat Ismaun 1981) yaitu:
• Prinsip Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan
rakyat.
• Prinsip Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio
yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
• Prinsip Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia
dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak
rakyat sehingga mencapai mufakat.
• Prinsip Perwakilan adalah kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya
diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil –wakil rakyat.

12. Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila
mengandung enam aspek berikut :
1. Aspek formal
2. Aspek material
3. Aspek normatif
4. Aspek operatif
5. Aspek organisasi
6. Aspek kejiwaan

13. Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk
memahami perkembangan demokrasi, antara lain
sebagai berikut :
• a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
b. Pemilu yang demokratis
c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)
d. Pembuatan UU
e. Sistem peradilan yang independen
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan
g. Media yang bebas
h. Kelompok-kelompok kepentingan
i. Hak masyarakat untuk tahu
j. Melindungi hak-hak minoritas
k. Kontrol sipil atas militer

14. TERIMA KASIH

15. Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
- - - -