Tiga kalimat: Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan hak-hak anak sesuai dengan konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sayangnya, banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi akibat ketidakpedulian berbagai pihak. Diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada anak.

1. Sayang Anak, Berikan Hak Mereka
By ; Reza Lubis
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi,sebagaimana yang dimiliki orang dewasa,hak asasi
manusia (HAM).Jadi selayaknya Hak anak mendapat perhatian dan dukungan yang sama dengan
penerapan hak azazi manusia sebagaimana dengan yang diterapkan pada manusia dewasa.
Perlindungan hak anak, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-
langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang
dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh
perhatian akan kepentingan masa depan anak.
Banyak pihak yang telah mengangap bahwa hak anak itu penting demi kelanjutan bangsa dan
negara ini,tetapi pada prakteknya hal tersebut masih merupakan sekedar wacana penghias
bibir,banyak kalangan dalam masyarakat,baik dunia pendidikan,birokrasi yang menyadari betapa
pentingnya perlindungan anak dari pengabaian hak hak mereka,tetapi dalam prakteknya
kenyataan tersebut hanya isapan jempol belaka kalaupun ada masih sebatas wacana atau basa
basi yang menyatakan anak perlu mendapat dukungan,perlindungan,anak perlu kesempatan
untuk mengekspresikan diri dan lain sebagainya,banyak anak yang dibiarkan sendiri berjuang
dalam persoalan kehidupannya,padahal dalam konstitusi kita (UUD 1945) jelas diamanatkan
pada pasal 28b ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pasal 34
ayat (1) Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara,sangat jelas dan
transparan dikatakan dalam pasal 28b ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) tersebut bahwa negara dalam
hal ini pemerintah (pusat dan daerah ) dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk
memperhatikan dan memelihara anak anak tersebut dan hal ini harus dilakukan tanpa bisa di
tawar.Walaupun konstitusi kita telah memerintahkan hal tersebut,masih banyak kita jumpai anak
yang luput dari perhatian negara/pemerintah mereka berjuang sendiri, kadang keberadaaan
mereka dianggap sebagai sesuatu yang menggangu kenyamanan dan keindahan kota kerap
mereka diperlakukan layaknya kriminal diburu dan di tangkapi dengan berbagai
alasan,sementara kita ketahui bahwa mereka mempunyai hak konstitusional sebagaimana yang
diperintahkan UUD 1945 pasal 28 b ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) .Belum lagi banyak dijumpai
anak anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang dibiarkan sendiri menghadapi
persoalannya hukumnya,sementara orang tua,masyarakat, lingkungan serta pemerintah secara
tidak langsung turut berperan dalam menciptakan tindakan mereka tersebut,orang tua kadang
memiliki ketidak peduliannya terhadap perkembangan anak hal ini diakibatkan kesibukan orang
tua bekerja mencari penghidupan guna memenuhi kebutuhan keluarga sehingga secara sengaja
maupun tidak sengaja telah luput mengontrol dan mengabaikan perkembangan anak,lingkungan
kadang juga turut mendorong anak melakukan tindakan yang merugikan tersebut,hal ini dapat
kita ketahui setelah saya mewawancari anak anak yang terlibat permasalahan (contoh :
pencabulan) yang dilakukan anak,rata rata anak yang melakukan pencabulan tersebut

2. sebelumnya mereka diperlihatkan tontonan film yang tidak senonoh oleh orang yang lebih tua
darinya melalui berbagai media termasuk hand phone dan sebagainya,apa yang dipertontonkan
kepada mereka telah memacu mereka untuk melakukan perbuatan cabul.Pemerintah juga secara
tidak langsung ikut berperan dalam hal ini karena kebanyakan anak yang melakukan tindak
pidana berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu,mereka berasal dari keluarga yang
berada di garis kemiskinan,sementara kita ketahui pemerintah banyak menelurkan program
program pemberdayaan keluarga tidak mampu,tetapi anehnya keberadan masyarakat miskin
tidak berkurang malah semakin bertambah hal ini dapat dilihat dari indikasi semakin banyaknya
anak yang “diberdayakan” oleh orang dewasa untuk bekerja baik dijalan maupun karena faktor
ekonomi keluarga membuat anak bekerja disektor informal hal ini menandai apa yang telah
dilakukan pemerintah tidak sampai atau tidak tepat sasaran atau hanya sekedar retorika pemerah
bibir semata.
Pada tahun 2004 pemerintah sebenarnya telah mencanangkan Program Nasional Bagi Anak
Indonesia 2015, suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak yang
mencakup bidang kesehatan anak,pendidikan anak,perlindungan anak dan penanggulangan
HIV/AIDS.Dengan dicanangkannya program tersebut kita sama berharap, anak anak Indonesia
tidak lagi diabaikan ataupun terabaikan,anak Indonesia akan diantarkan dan dilindungi dalam
pemenuhan hak mereka.Tetapi pada tataran pelaksanaan program tersebut terasa kurang
membumi banyak pihak pihak terkait yang tidak mengetahui program tersebut dan jika
mengetahui hanya bagai ‘angin,datang dan pergi begitu saja’.Masih banyak anak yang
terabaikan dan tidak terpenuhi haknya,banyak anak yang mendapat perlakuan yang merugikan
anak diantaranya anak mendapat tindakan kekerasan serta eksploitasi seksual oleh orang
tua,masyarakat dan yang lebih menyakitkan didalam lingkungan sekolah anak mendapat
perlakuan kekerasan dan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru,guru yang seharusnya
menjadi tauladan bagi anak didiknya dan masyarakat pada umumnya,padahal didalam UU RI No
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 54 “Anak di dalam dan di lingkungan
sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola
sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan
lainnya”, hal ini tentu memprihatinkan dan memerlukan kerja keras dari berbagai komponen
masyarakat serta pemerintah untuk dapat memberikan hak mereka (anak) yang telah dijamin oleh
peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama
sama kita cintai ini.
Anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa
dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami
perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan
alat pemuas seks, pekerja
Di banyak negara,ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi
yang dilakukan, seperti pekerja anak (child labor), anak jalanan (street children), pekerja seks
anak (child prostitution), penculikan dan perdagangan anak (child trafficking), kekerasan anak
(violation) dan penyiksaan (turtore) terhadap anak.
Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata,
menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan
anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak
Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang diketegorikan sebagai anak nakal atau
melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya
dalam proses hukum.
Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakukan yang tidak manusiawi oleh
pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri
sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak
Beberapa pengabaian dalam pememenuhan hak anak yang kerap dijumpai
• Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
• Hak untuk BERMAIN
• Hak untuk mendapatkan REKREASI
• Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN

3. • Hak untuk mendapatkan MAKANAN
• Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
• Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
• Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN
• Hak untuk mendapatkan NAMA dan identitas
• Hak untuk MENYATAKAN dan DIDENGAR PENDAPAT ANAK
• Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
Instrumen Hukum
Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB
tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) th 1989 , telah diratifikasi oleh
lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 th
1990
Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh
warga negara Indonesia.Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan
prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak
Konvensi Hak Anak dapat dikelompokan menjadi :
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights)
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)
Beberapa materi yang diatur dalam UU No.23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak
a) masalah pemenuhan hak anak dan kewajibannya
b) tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap anak
c) perwalian anak
d) kuasa asuh
e) pengangkatan anak
f) perlindungan anak dalam bidang kesehatan, agama, pendidikan,dan sosial, dan
g)Ketentuan pidana anak. Dalam UU Perlindungan anak tersebut, juga diatur persoalan
anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari
korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban
kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata,
perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan bagi
anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan
perkembangan
Meskipun undang-undang ini telah dibuat dan di undangkan pada masa Presiden Megawati
Soekarno Putri tanggal 22 Oktober 2002 dan telah berusia lebih 8 tahun, akan tetapi harus
diakui bahwa masih sangat banyak pihak yang belum mengetahuinya. Jangankan masyarakata
luas, para birokrat yang berada di dalam pemerintahan belum semuanya pernah membaca
undang-undang ini.
Penyadaran tentang kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dunia usaha,masyarakat,
keluarga dan orang tua dalam pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.Meningkatkan
jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi
kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, media massa dan semua pihak
untuk mendukung pelayanan kesejahteraan dan perlindungan bagi Anak Indonesia di seluruh
tanah air. Tumbuhnya sikap kreatifitas dan inovatif dalam diri Anak Indonesia sejak dini.
Permasalahan

4. Permasalahan klasik anak yangsulit ditangani secara tuntas adalah :
a.anak jalanan,
b. perdagangan anak,
c.penelantaran atau kekerasan terhadap anak,
d. perdagangan anak,
e.korban eksploatasi seksual dan masalah gizi buruk.
f. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,
kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan
dan perlakuan salah lainnya adalah sesuatu yang harus dijauhkan dalam kehidupan anak yang
tanpa daya.
Masalah tersebut tidak boleh dilupakan dan harus diupayakan terus dilawan. Namun, seyogjanya
masyarakat tidak boleh terjebak dan hanya berkutat tentang permasalahan tersebut. Hal lain yang
lebih umum dan mendasar kadang menjadi terlupakan saat masyarakat selalu mempertentangkan
masalah klasik yang sulit dibasmi tersebut
Perlindungan anak
Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup,
tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Orang tua,keluarga dan masyarakat dan Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan
memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum
Upaya perlindugan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin,yakni Sejak dari janin dalam
kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas ) tahun berdasarakan asas asas :
a.Nondiskriminasi
b. Kepentingan terbaik bagi anak
c.Hak untuk hidup,kelangsungan hidup dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Agar setiap anak Indonesia menjadi anak yang berkualitas, maka perlu diberikan kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, moral, mental
maupun sosial berakhlak mulia dan perlu dilakukan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan
akan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.Iktiar/usaha,doa dan kepedulian
manusia dewasa akan mendorong anak menjadi menjadikan manusia yang tangguh dan
berkualitas di masa depan.