SlideShare a Scribd company logo

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI

•
•
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

Majalah Aktual edisi 9 memuat berbagai artikel mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, wawancara dengan politisi wanita Khofifah Indar Parawansa, serta berita dalam dan luar negeri seputar energi, ekonomi, politik, dan internasional.

Law
1 of 112
Download to read offline
1AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
2 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
3AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TATAP REDAKSI Proklamasi KebenaranKomisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk. AKTUAL S etelah Idul Fitri ini ada beberapa tontonan menarik bagi publik; akrobatik partai penguasa, polemik hakim agung, hingga operasi tangkap tangan kepala SKK Migas oleh KPK. Tiba- tiba kami teringat memoar sewaktu mengaji puluhan tahun kepada Kyai kami, ketika beliau membacakan Hadist Kanjeng Nabi Muhammad SAW, soal pentingnya ‘independensi ulama’ termasuk di dalam nya para scholars tentunya, sebagaimana disampaikan Rasulullah saw : Barang siapa seseorang selalu membuat senang penguasa dengan sesuatu yang di murkai Rabb Nya, maka seseorang tersebut telah keluar dari Jalan Allah taala (HR Hakim). Kami pun tersentak kaget seolah ‘isyarat’ langit mengingatkan jejak penting sikap-posisi kaum terpelajar terhadap penguasa. Hiruk pikuk tahun politik, yang penuh intrik bahkan fitnah, operasi politik hingga intelejen begitu nggegirisi benak kami di redaksi. Begitu banyak peta lapangan tersajikan dengan dinamika dan skenario masing-masing yang saling crashing, tapi value yang kami tangkap dan baca hanya self interest-self oriented belaka, jauh sekali dari kepentingan kaum jelata, apalagi ‘keinginan luhur dan atas rahmat Allah SWT yang termaktub dalam lembar Mukadimah pondasi bernegara kita. Memang politik itu ‘kepentingan’ namun sajian kepentingan pribadi dan kelompok, terasa begitu memuakkan, namun apa nyana itulah realitas dan fakta kekinian yang tengah berlangsung. Edisi Khusus soal Hari Kemerdekaan Proklamasi hadir di pembaca budiman, sebagai balancing atas segala karut marut yang terjadi di republik kita tercinta ini. Apapun itu semua mesti kembali ke cita-cita Proklamasi dalam prinsip dasar tatakelola negara. Sungguh akan malu jikalau kita hari ini, membandingkan para pejuang kemerdekaan, tanpa pamrih melawan penindasan dan imprialisme, kita sebagai anak bangsa yang mestinya melestarikan, malah melakukan pembusukan massal atas cita-cita kemerdekaan. Edisi kali ini juga mengangkat wawancara dengan Khofifah, perempuan politisi tangguh yang tetap tegar dalam jatuh bangunnya karier politik yang dialami nya. Semoga pembaca cerdas Aktual mampu ‘berkontemplasi’ karena hanya orang-orang yang bertadabur- bermuhasabah, akan mampu mengarungi ombak badai kehidupan. Salam Sinergi M. Danial Nafis
4 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EDISI KHUSUS 30 HUKUM 18ENERGI 98 HUKUM 14 NASIONAL 26 TAMU KITA 88 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA PROKLAMASI KEMERDEKAAN GEGER SKK MIGASTAMBANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI KURSI PANAS PATRIALIS AKBAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAFTAR ISI EDISI 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL
5AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EKONOMI 78 POLITIK 84 INTERNASIONAL 104 GITA-HATTA RESAH SOAL KARTEL SAPI KONVENSI PENCITRAAN ALA DEMOKRAT MESIR BANJIR DARAH TATAP REDAKSI DAFTAR ISI SURAT PEMBACA KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE 3 4 6 7 8 10 106 108 110
6 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kecewa Lion Air BNI Kenakan Biaya Transfer Uang Pegawai SPBU Pulang Kampung berita berimbang ulasan tambang di kalimantan langganan aktual Surat Pembaca Beberapa saat lalu saya membaca edisi Majalah Aktual tentang Papua. Saya mendapatkan majalah tersebut dari rekan saya yang kebetulan baru pulang dari Jakarta. Saya ingin mendapat beberapa edisi lainnya. Saya saat ini tinggal di Timika, Papua. Di mana saya bisa mendapatkan edisi itu di kota saya. Terimakasih atas perhatiannya. Yohannes Timika Mohon maaf apabila Majalah Aktual belum bisa Anda dapatkan di kota Anda karena keterbatasan cakupan distribusi kami. Namun, Anda bisa mendapatkan versi on line Majalah Aktual di scoop.com Terima kasih —Redaksi Aku merasa surprise dengan kehadiran Majalah Aktual. Saya mendapat ulasan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang saya dapat dari berita lain. Tapi saya melihat, wartawan Majalah Aktual masih kurang cover both side nya. Tetap maju dan tolong diperbaiki. Selamat. Rudi A Noorsyamsuar Terima kasih atas kritik Anda— Redaksi Saya sudah membaca beberapa edisi terbitan majalah Anda. Beberapa kali Anda mengulas soal industri tambang tapi soal industri tambang di Kalimantan kelihatannya ulasannya sangat minim sekali. Saya seorang pekerja di salah satu industri tambang di Kalimantan. Mohon diulas soal industri tambang di Kalimantan yang menurut saya sudah sangat parah keberadaannya. Hormat kami, Bambang R Nangkus Rungkut, Surabaya Terima kasih atas kritik dan usulan Anda —Redaksi Saat lebaran kemarin, pelayanan di SPBU Kota Pontianak banyak antrian yang panjang, hal ini disebabkan terlalu banyaknya karyawan SPBU yang pulang kampung, sedangkan yang hendak mengisi BBM jumlah kendaraannya banyak. Semestinya teknologi alat pengisian BBM di SPBU sudah harus canggih, sehingga tidak lagi menyebabkan antrian panjang. Andi Hanggoro Pontianak, Kalimantan Barat Saya kecewa dengan pelayanan maskapai Lion Air, karena saat hendak balik ke Jakarta setelah mudik dari Pontianak. Pesawat delay sampai membuat saya terlambat sampai ke rumah di Bekasi. Saya harus mengganti rugi angkutan jemputan karena semestinya sampai pukul 22.00 WIB, baru tiba di rumah pukul 24.00 WIB. Sinta Kusuma Putri Bekasi Barat, Jawa Barat Saya ingin menanyakan kepada pihak BNI kenapa jika ingin mengirim uang ke rekening bank lain langsung lewat teller BNI dikenakan biaya administrasi Rp 5.000. Padahal di bank lain jika mau mengirim ke rekening bank lain tidak dikenakan biaya administrasi sepeser pun. Saya kecewa dengan kebijakan BNI seperti ini. Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TINOOKTAVIANO/AKTUAL KAKI HARIKAKI HARI S etiap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Sukarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Sukarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan. Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal ‘kehidupan baru’ selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.” (Sukarno, 1961). Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” (Hatta, 1998). Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Sukarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.” Sementara itu, Bung Hatta menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.” Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. ”Bahwa keadaan bangsa,” ujar Bung Hatta, ”tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu.” Ditambahkan oleh Bung Karno, “Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.” Dalam suasana peringatan kemerdekaan sekarang, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik. Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan. Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah. Saat kemarau keteladan, peringatan kemerdekaan semoga membawa siraman daya moralitas yang memberi kesuburan baru bagi kehidupan negeri! YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network Kemerdekaan dan Kepemimpinan
8 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KILAS NASIONAL TINOOKTAVIANO/AKTUAL KPK: Putusan MK Langkah Awal Jerat Alex Noerdin Bom Vihara Jadi Bukti Intelijen Kepolisian Lemah Kalapas Salemba Bantah Ada Kerusuhan W akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menyatakan tidak akan menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2013. Bambang memastikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi KPK guna mencari alat bukti penyelewengan yang dilakuakan Alex Noerdin. “Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan MK) akan dipakai untuk pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujar Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (12/8). Seperti diketahui, MK menunda kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemenangan pilgub Sumatera Selatan 2013. Padahal, KPUD Provinsi Sumsel sebelumnya telah menetapkan pasangan tersebut. Penetapan KPUD Provinsi Sumsel itu tertunda lantaran MK menemukan fakta Alex Noerdin yang merupakan calon petahana telah menggunakan anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan. / Nebby Mahbubirrahman A nggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kepolisian harus lebih meningkatkan kinerjanya, terlebih khusus terhadap penggunaan intelijen dalam mengendus adanya gangguan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini menuyusul terjadinya aksi teror di Vihara Ekayana dan penembakan dibeberapa daerah ibu kota. “Polisi harus terus bekerja lebih keras. Selama ini saya lihat intelijen kepolisian ini cukup lemah dan kurang optimal, intelijen kepolisian K epala Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat Taufikurahman menegaskan, meskipun ada gesekan di dalam lembaga pemasyarakatan Salemba, namun tidak masuk kategori bentrokan. Peristiwa ini bermula akibat kesalahpahaman saat hendak dilakukan pemeriksaan. “Saat itu kami adakan pemeriksaan. Namun ada salah paham dari beberapa napi yang mencoba memprovokasi,” ujarnya kepada Aktual saat dihubungi, Senin (12/9). Menurut dia, ketika diadakan pemeriksaan para napi tak terima kalau Blok A yang dihuni diperiksa oleh petugasnya. Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan acara rutin dan adanya laporan. Taufik sangat menyayangkan adanya informasi yang beredar diluar kalau informasi tersebar bahwa Lapas ricuh. “Kami sayangkan adanya informaasi yang tersebar di luar (rusuh),” ujarnya. Seperti diketahui, tahanan penghuni Lapas Klas II A Salemba, Jakarta Pusat, Senin (12/8) sore terlibat keributan antar sesama narapidana. / Rafkha ini harus mengevaluasi diri,” kata dia di Jakarta, belum lama ini. Didi menjelaskan, pihak kepolisian harus mencari metode untuk mencegah tindakan yang teror dinilai lebih canggih. Karena sering terjadi kebobolan intelijen. “Sehingga intelijen kepolisian kita harus berkerjasama dengan intelejen dari TNI, karena ini dalam fungsi menjaga republik ini,” ujar dia. / Novrizal Sikumbang
9AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Tinooktaviano/aktual-antara(Remisinapianak) Webometrics Rilis 10 Universitas Terbaik di Indonesia Djoko Susilo Terima Rp 60 Juta Per Bulan dari Jasa Raharja Komisi Yudisial Masih Bungkam soal Identitas Hakim Suap Jelang Pergantian Kapolri Jenderal Polisi Jadi Kelinci Percobaan M enjelang pergantian Kapolri, situasi di internal Polri kian tidak solid dan terbelah menjadi fraksi-fraksi. Disinyalir, terdapat pihak yang dengan sengaja berhasil menjadikan para jenderal sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming bakal menempati posisi yang kini masih dipegang Jendral Pol Timur Pradopo. Demikian, diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, melalui siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (11/8). “Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan. Padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri,” ujar Neta. / Ismed Eka Kusuma W ebometrics, lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi di dunia, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Lembaga itu merilis 10 universitas terbaik di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk periode 2013. Berikut ini nama-nama 10 universitas terbaik di Indonesia untuk 2013 secara berurutan, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gunadarma. Kemudian, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Kristen Petra, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro. / Nurlail M antan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo mendapatkan insentif Rp 60 juta tiap bulan dari PT Jasa Raharja. “Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja sebulan Rp 50 juta. Dan juga ada tambahan Rp 10 juta, sehingga total Rp 60 juta,” ujar Djoko saat pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (13/8). Djoko menjelaskan, sepanjang 2009, dirinya mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai September sebanyak Rp 450 juta. Jika diakumulatifkan, penerimaan Djoko dari Jasa Raharja sekitar Rp 1,05 miliar. Menuru Djoko, uang itu ia terima sebagai komisi dari kerja sama pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan uang santunan kecelakaan. / Arbie Marwan K etua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengindikasikan terdapat dua hakim yang terlibat dalam kasus suap. “Ada dua hakim dari pengadilan yang berbeda,” ujar Suparman, di Gedung KY, Jakarta, Selasa (13/8). Namun, Suparman enggan menyebutkan identitas kedua hakim yang terindikasi kasus suap tersebut, serta dari pengadilan mana mereka berasal. “Soal nama dan dari mana, nanti dulu lah,” kata dia. Mantan komisioner bidang pengawasan hakim dan investigasi ini juga masih menutup rapat informasi selanjutnya, terkait suap yang terjadi dalam rangka penanganan kasus apa. “Pelanggaran kode etik, berkaitan dengan persoalan suap,” ujarnya. / Novrizal Sikumbang
10 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Sebuah kendaraan alat berat saat merobohkan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (11/8). Penertiban lapak PKL ini melibatkan 705 orang, terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, dan TNI. Foto: Aktual/Tino Oktaviano PKL Tanah Abang Dibongkar
11AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
12 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Seorang pria tampak menangis saat melihat salah satu di antara beberapa jenazah yang diletakan di kamar jenazah usai penyerbuan pasukan keamanan Mesir di dua kamp tempat pengunjuk rasa pendukung mantan presiden Mohamed Morsi berkemah di Rabaa Al-Adawiya dan Al-Nahda di Kairo, Mesir, Rabu (14/8). Aksi penumpasan berdarah terhadap pendukung Morsi ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional dan dapat memicu krisis yang mendalam. Aksi ini mengakibatkan lebih dari ribuan orang tewas. Foto: AFP PHOTO / MOSAAB EL-SHAMY TRAGEDI PEMBANTAIAN ABAD 21
13AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
14 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Yudi Setiawan, bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), dalam persidangan kasus korupsi, berkicau soal nama-nama petinggi partai, mulai dari Lutfi Hasan Ishaaq (PKS) hingga Setya Novanto dan Aburizal Bakrie (Partai Golkar). Jejak Yudi Setiawan di Lintas Partai HUKUM Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian tinooktaviano/aktual-aKTUAL/ISTIMEWA(yUDISETIAWAN) P engungkapan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menemukan setumpuk kasus baru yang melibatkan anggota DPR RI. Selasa pagi, 16 April 2013, pengusaha Yudi Setiawan terbang dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Jakarta. Dikawal oleh sejumlah polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, Yudi hari itu ‘dipinjam’ KPK. Dia diminta menjadi saksi untuk pengembangan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq. Ini bukan kali pertama pengusaha asal Surabaya itu dipanggil KPK sebagai saksi. Sebelumnya pada 2 Februari dia juga sempat dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun keterangan kali ini berbeda. Yudi kepada penyidik KPK, menyeret nama sejumlah politisi senior Senayan dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat dalam kasus korupsi. Bendahara Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto pertama kali disebut. Yudi menyebut pernah mengirimkan uang sebesar Rp 1,035 miliar kepada Setya untuk memuluskan anggaran proyek Blok Grand Pendidikan. Uang itu dikirimkan oleh Yudi melalui stafnya Dedey Yamin pada 29 Agustus 2012, seperti dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yudi. Bukan hanya Setya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga disebut dalam BAP Yudi. “Saya menyampaikan bahwa Elda pada 29 Juni 2012, saat saya ulang tahun, dan kala itu Lutfhi Hasan Ishaaq juga datang, Elda meminta uang sebesar USD 20 ribu. Uang itu katanya untuk Happy Bone Zulkarnaen yang merupakan orang dekat Aburizal Bakrie. Uang itu untuk menggolkan dana proyek Blok Grand Pendidikan senilai Rp 120 miliar. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa Barat,” ujar Yudi. Yudi menambahkan, namun hingga kini proyek Blok Grand Pendidikan yang disebut tidak pernah ada. “Kewajiban Deddy dan Elda yang seharusnya uang sebesar Rp 8 miliar di bayarkan kepada saya namun tidak dibayarkan kepada saya malah diberikan kepada Lutfhi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah,” jelas Yudi. Nama lain yang disebutkan oleh Yudi adalah Elvis, staf ahli Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutarjo. Elvis disebut menerima uang sebesar Rp 995.750.000 dan Rp 1,063 miliar pada 2 Agustus dan 29 Agustus. Uang itu diberikan oleh Yudi melalui Dedy. Cicip merupakan wakil ketua umum Partai Golkar saat ini. Serempak elite partai beringin membantah tudingan Yudi. Setya mengkui tidak mengenal Yudi. Ditemui di Gedung DPR beberapa waktu lalu Setya menyawab dengan singkat. “Saya tidak tahu dan tidak kenal Yudi
15AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual Setiawan,” tegasnya. Sementara Ical sapaan Aburizal Bakrie melalui jurubicaranya Lalu Mara Satriawangsa menyampaikan bantahan serupa. “Saya ini yang orang dekat Aburizal Bakrie. Selama 20 tahun lebih mendampingi beliau. Saya tahu teman dekat beliau. Tiada ada yang namanya Yudi Setiawan,” ujarnya saat dihubungi. Namun benarkah tidak ada hubungan Yudi dan Partai Golkar? Penelusuran Aktual menemukan fakta bahwa Yudi merupakan bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR). Ormas ini merupakan sayap organisasi Partai Golkar. Yudi dilantik pada Mei 2011. Pada pelantikan yang digelar di Hotel Grand Kemang tersebut, Yudi dilantik langsung oleh Ketua Umum Gema MKGR Fahd A Rafiq dan Sekjen Dendi Prasetya. Pelantikan dihadiri oleh Ical dan Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso. Saat ini, baik Fahd dan Dendi telah menjadi terpidana kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK. Dendi terlibat dalam kasus pengadaan Al Quran sementara Fahd terpidana kasus korupsi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID). *** Fidel Angwarmasse, pengacara Yudi Setiawan, mengakui memiliki bukti kuat terkait dengan aliran dana klienya kepada elite Partai Golkar. Ketika dikonfirmasi terkait dengan BAP kliennya, Fidel membenarkan seluruh keterangan kliennya. “Apapun yang disampaikan klien kami, Yudi Setiawan, dalam BAP apabila sudah ditandangani berarti lengkap adanya,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga membenarkan adanya aliran dana untuk sejumlah elite Partai Golkar oleh Yudi Setiawan yang juga menjabat sebagai direktur PT Cipta Inti Parmindo seperti diberitakan sebelumnya. “Kalau terkait aliran dana kepada beberapa oknum, memang ada mas, termasuk ke Partai Golkar, betul,” ujarnya. Saat ini tim pengacara Yudi tengah menyusun bukti untuk memperkuat kesaksiannya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu. “Kami lagi hubungkan keterangan dengan bukti dulu,” ungkapnya. Keterangan Yudi Setiawan yang menyebut keterlibatan sejumlah elite partai politik dalam skandal korupsi bukan isapan jempol belaka. Yudi merekam semua percakapannya dengan politisi yang menerima uang hasil korupsi. Dalam BAP bahkan disebutkan KPK telah menyita bukti rekaman dari Blackberry dan flashdisk milik Yudi. Fidel Angwarmasse mengakui kliennya merekam sejumlah transaksi dan pembicaraan dengan detail. “Yudi pengusaha, dia tidak sembrono. Administrasinya tersusun rapi. Makanya sejak awal pendirian perusahaan, cara-cara seperti itu sudah dilakukanya. Modelnya dokumentasi,” ujarnya. Fidel juga mengaku kliennya memiliki foto sejumlah rapat dengan pejabat negara dan politisi. “Bukti transfer dan tanda terima disimpan rapi, hasil rapat dicatat dan difoto untuk kemudian dipelajari,” ungkapnya. Salah satu rekaman yang dimiliki Yudi adalah rekaman pembicaraan antara Yudi dan Fathanah yang membicarakan tentang proyek Blok Grand Pendidikan. Dalam rekaman tersebut Yudi dan Fathanah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dalam BAP yang diteken Yudi Setiawan pada 27 Februari lalu di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Yudi mengenal Elda Diningrat sejak awal 2009. Elda dahulu merupakan sekjen Organisasi Nelayan Tradisional Indonesia ketika dipimpin Tamsil Linrung. Sementara Yudi menjabat sebagai wakil bendahara umum. “Elda adalah direktur di PT Radina. Sementara di PT Cipta Inti Parmindo, Elda bekerja kepada saya. Elda saya gaji dengan tugas menciptakan peluang proyek di Kementerian Pertanian dan melancarkan proyek dengan lobi ke Senayan melalui Tamsil Linrung,” tulis Yudi dalam BAP-nya. Dikonfirmasi terpisah, politisi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain membantah telah menerima uang sebesar USD 20 ribu dari Elda Diningrat. “Saya tidak pernah menerima uang dari Elda. Tidak benar itu,” kata Happy Bone kepada Aktual. Mantan anggota Komisi I DPR RI itu juga menyebutkan, adapun nama dia disebut-sebut oleh Yudi Setiawan hanya karena dicatut. “Nama saya dicatut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya Elda,” ujar dia. Meski demikian, dia mengaku kuatir karena dirinya saat ini akan maju sebagai caleg dari Golkar. “Bahaya juga ini, kan mau pemilu,” ungkapnya.
16 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL/istimewa(fAHRI)-tinooktaviano/aktual HUKUM W akil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memiliki data siapa sesungguhnya Yudi Setiawan, saksi memberatkan dalam kasus suap impor sapi eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI). Menurut Fahri, Yudi Setiawan kerap menggunakan mobil dinas pejabat dengan nomor polisi B 94 RFS dan selalu mengaku memiliki relasi pejabat setingkat menteri di Istana Presiden. “Yudi ini agen yang bertugas mengatur pertemuan ada transksi riil antara LHI dan YS. Kecuali sama AF (Ahmad Fathonah). YS sebetulnya, nama yang sering dibawa dia nama SS (Sudi Silalahi) dan Dipo Alam. Tudingan sebagai Agen Istana Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian Politisi PKS Fahri Hamzah menuding sosok Yudi Setiawan dijadikan agen oleh istana untuk menghantam PKS. Setiap ketemu LHI, salam dari SS. Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah juga,” kata Fahri. Fahri mengungkapkan, jika didalami betul, maka akan ada satu nama yang terungkap di persidangan. “Yudi sebetulnya sering bawa nama-nama Sudi Silalahi (Mensesneg) dan Dipo Alam (Seskab),” kata Fahri, awal Juli lalu. Dia menambahkan, setiap Yudi Setiawan bertemu LHI kerap mengatakan salam dari Sudi Silalahi. “Masalah mencatut nama dia (Yudi) ini makelar. Dari sini bisa masukan bagi kawan-kawan (jurnalis) bahwa ini ada gengnya (Yudi Setiawan),” kata Fahri. Fahri menilai, Yudi Setiawan selama ini sudah terbelit dalam banyak kasus sebelum dikait-kaitkan dengan LHI. “Kasusnya di Bank Jabar, Jatim, Kalsel dan sebagainya. Intinya dia (Yudi) nyari perlindungan hukum dan tidak mungkin ke PKS. Hipotesa kami dia akan lari ke kekuasaan (mencari perlindungan) dan dia dijadikan agen menghantam orang lain (PKS),” ujarnya. Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi memiliki kedekatan dengan Yudi Setiawan. “Terlalu teknis. Tak pernah dengar. Tapi kami bantah secara institusi, tidak ada kaitan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden juga hormati KPK dengan segala kewenangannya sesuai undang-undang, untuk lakukan apapun proses hukum seseorang, bila mana pantas sah secara hukum,” kata Julian. Mendapat tuduhan, sontak Dipo
17AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual(SUDISILALAHI)-AKTUAL/ISTIMEWA Alam menyebut Fahri Hamzah sedang kalap. Bukan cuma itu, Dipo juga mengganggap Luthfi Hasan Ishaaq bodoh. Dipo menyebut Fahri Hamzah kalap lantaran menudingnya mengotaki skenario penghancuran PKS lewat kasus suap kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi sebagai tersangka. Sementara Luthfi dianggap bodoh bila percaya Yudi Setiawan adalah agen Dipo. Dikutip dari laman setkab.go.id, Dipo menilai Fahri sedang kalang kabut menyusul kemungkinan bertambahnya tersangka dari kalangan petinggi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Pasalnya, dalam dakwaan Luthfi, Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, disebut-sebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi. “Saya lihat dia memang lagi kalap,” kata Dipo. Dipo menyatakan, kasus korupsi kuota impor daging sapi berdasarkan pengaduan dari pegawai Kementerian Pertanian. Dia pun membantah tudingan Fahri disebut-sebut sebagai otak dari proses hukum kasus Luthfi di KPK. “Jadi kalau Fahri mengatakan saya otaknya kasus LHI sampai diadili oleh KPK itu keliru,” tegasnya. Soal pernyataan Fahri bahwa Yudi Setiawan merupakan aktor yang dilibatkan dirinya dan pihak istana, termasuk Sudi Silalahi, dalam skenario penghancuran PKS, Dipo menganggap Luthfi bodoh bila mempercayainya. Siapakah Yudi Setiawan? Yudi adalah saksi yang memberatkan Luthfi. Yudi saat ini berstatus terpidana kasus pembobolan kredit fiktif Bank Jawa Timur (Jatim) dan kasus narkoba. Nama Yudi muncul dalam surat dakwaan Luthfi yang dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6). Keduanya saling mengenal dan pernah membicarakan proyek Kementerian Pertanian. Menurut Fahri, Yudi saat ini dilindungi lingkar istana lantaran sejumlah kasus hukum yang menjeratnya. Sebagai kompensasinya, Yudi harus mau memainkan peran dalam skenario penghancuran PKS. Senada dengan Dipo, Sudi Silalahi pun membantah soal tudingan tersebut. “Nauduzubillahimindzalik, dia (Fahri Hamzah) tahu agama, fitnah itu luar biasa dosanya. Dia tahu dosanya,” terang Sudi. Sudi mengaku, dirinya sama sekali tak akan memaafkan Fahri sebelum yang bersangkutan meminta maaf. “Dan saya belum berniat memaafkannya kalau dia belum meminta maaf kepada saya. Biar Allah yang membalas,” jelas Sudi. Menurut Sudi, Fahri melakukan fitnah dan kemudian didengar oleh seluruh orang, karenanya dia meminta agar Fahri meralat ucapannya. “Dia harus meralat kalau itu tidak benar dan memang tidak benar. Saya tidak pernah merekayasa itu, naudzubillah,” tegasnya. Sudi menegaskan, dirinya tak akan menggugat Fahri atas ucapannya. Hanya saja, lanjut Sudi, dirinya menyesalkan sikap Fahri padahal dia merupakan kader partai Islam. “Biar dia tanggung yang jelas saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah dan saya tidak berbohong. Biar Allah yang menghitungnya. Dan ingat, ingat ya! Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnahnya itu memaafkannya. Dan dia harus meminta maaf didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu,” tuturnya. Terkait tuduhan bahwa Yudi Setiawan merupakan agen istana, lewat pengacaranya, Fidel Angwarmasse, Yudi mengaku tidak mengenal Sudi Silalahi dan Dipo Alam. “Tidak benar Yudi dekat dengan Sudi dan Dipo,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga menegaskan kliennya tidak dalam kendali siapapun dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan sejumlah elite partai politik. “Di belakang Yudi tidak ada siapapun atau partai apapun,” ujarnya. Lebih lanjut Fidel juga mengatakan agar upaya Yudi mengungkap kongkalikong kasus korupsi ini tidak digiring keranah politis. “Saya tegaskan, yang dilakukan oleh klien saya murni penegakan hukum. Jangan mengarahkan opini masyarakat bahwa Yudi ingin menghancurkan PKS atau partai apapun,” jelasnya.
18 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Geger Penangkapan Kepala SKK Migas HUKUM Oleh: Novrizal Sikumbang, Vicky Anggriawan, Arbie Marwan, Arnold Sirait Rudi Rubiandini mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya melalui perantara Deviardi (Ardi). “Saya terima dua kali.” S elasa (13/8) malam pukul 22.30 WIB menjadi hari yang cukup ‘menyesakkan’ bagi Rudi Rubiandini, kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di di Jalan Brawijaya VIII No 30, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap sebesar USD 700 ribu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte. KPK juga menangkap sosok pria berinisial ‘A’ di rumah dinas Rudi. Informasi yang dihimpun Aktual, pria berinisial ‘A’ tersebut ternyata biasa disapa Ardi dengan nama lengkap Deviardi. Dia diduga merupakan sosok penghubung Kernel Oil tinooktaviano/aktual
19AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dengan Rudi. Ardi yang juga pelatih golf ini diduga memiliki hubungan dengan Rudi. Versi KPK, penerimaan suap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar USD 300 ribu pada saat Ramadhan lalu, dan tahap kedua sebesar USD 400 ribu diterima Rudi usai Lebaran. Pada saat penangkapan, sebanyak 10 penyidik KPK langsung masuk ke rumah dinas Rudi. KPK keluar dari rumah Rudi dengan membawa barang bukti berupa tas warna hitam, motor gede bermerk BMW, dan sejumlah kardus. Saat penangkapan, KPK tak hanya menangkap Rudi. Lembaga anti rasuah itu juga menangkap pejabat dari Kernel Oil. “Turut diamankan barang bukti sebesar USD 400 ribu dan sejumlah lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Rabu (14/8). Menurut Bambang, pasca- pemeriksaan secara intensif, KPK akhirnya memutuskan untuk menjadikan Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan tersangka dilakukan usai jajaran pimpinan KPK menggelar gelar perkara Rabu (14/8) siang. “Forum ekspose menyetujui untuk meningkatkan tahapan proses pemeriksaan menjadi proses penyidikan, dan menaikan tiga orang sebagai tersangka,” katanya. Selain Rudi, KPK juga menjadikan dua orang swasta, masing Ardi dan Simon Gunawan Tanjaya sebagai tesangka. Simon dan Ardi dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaiman diubah UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. “R (Rudi), kami kenakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 jo, pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, KPK memutuskan langsung menahan Rudi Rubiandini, pasca-dijadikan tersangka Rabu (14/8). Rudi bersama dua tersangka lain, Ardi dan Simon, ditahan di Rutan KPK. “Kami putuskan untuk langsung melakukan penahanan,” jelas Bambang. Bambang mengatakan, ketiga tersangka itu, akan ditempatkan di rutan KPK, dan rutan KPK cabang POM DAM, Guntur. “Mereka ditahan di rutan KPK, C1 (gedung KPK) sebagian di Guntur,” ujarnya. Bambang juga menyatakan fokus pendalaman akan mengarah kepada kemana aliran suap itu bermuara. “Nanti dalam proses pemeriksaan dibutuhkan, siapapun yang kami butuhkan akan kami panggil,” jelasnya. Soal adanya dugaan keterlibatan pihak lain muncul lantaran uang suap yang diberikan untuk Rudi terbilang besar. KPK menemukan uang senilai USD 690 ribu dan 127 ribu dolar Singapura di rumah Rudi dan Ardi. Uang itu diberikan Simon kepada Rudi melalui perantara Ardi. KPK pun menaruh curiga motor besar merk BMW dengan nomor polisi B 3946 FT merupakan bagian suap Kernel oil kepada Rudi Rubiandini. “Motor itu diduga untuk diberikan kepada R dari,” ujar Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan, kecurigaan itu, lantaran motor yang diantarkan Ardi ke Rudi itu, didapatkan surat- surat lengkap. “Satu paket dengan BPKB-nya,” kata dia. Bambang pun membenarkan kalau Ardi merupakan pihak swasta yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih golf. “Dalam kasus ini, A juga diduga ikut menerima suap dari S,” ujarnya. Peryataan Bambang sekaligus menepis anggapan bahwa sebelumnya moge yang disita KPK merupakan milik Rudi yang pernah dilaporkan dalam LHKPN tahun 2008. Bambang membenarkan kalau Ardi yang ikut ditangkap dalam OTT merupakan penghubung uang suap dari pemilik Kernel Oil, Simon, ke Rudi Rubiandini. “Uang suap senilai USD 400 untuk Rudi, telah diiberikan Simon di City Plaza, Jakarta. Saudara S memberikan dana kepada saudara A sekitar jam 16.00 WIB, Selasa (13/8). Dan dana itu akan diberikan kepada saudara R yang dijanjikan akan bertemu jam 21.00 WIB malam,” kata dia. Selain memberikan uang kepada mantan Wakil Menteri ESDM tersebut, sambung Bambang, A datang ke kediaman Rudi dengan menggunakan motor gede. Dia mensinyalir, motor itu bagian dari suap Kernel Oil. “A ke sana menggunakan moge itu, dan di dalam moge itu juga sudah ada dengan BPKB-nya (paket lengkap),” urainya. Lebih lanjut, kata Bambang, dari kediaman Rudi, si A ini cukup lama. Yang kemudian diantarkan pulang oleh supir pribadi R dengan menggunakan mobil pribadi R. “A setelah itu diantar pulang oleh supir R dengan mobil R, dan saat itu
20 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM depan, BPK pun akan mengaudit kinerja SKK Migas di seluruh rantai proses bisnisnya. “Audit akan dilakukan dari perencanaan kontrak kerjasama, cost recovery dan indikasi kecurangan-kecurangan diperhitungan lifting,” ujarnya. Sementara, perusahaan Kernel Oil diduga milik anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Wisnu Wardhana. Sumber Aktual, Kamis (15/8), membenarkan perihal tersebut. “Ya, benar. Kernel Oil itu milik Wisnu Wardhana. Dia mantan anggota HIPMI,” ungkap sumber tersebut. Bahkan, sumber itu mengaku sangat dekat dengan Wisnu. “Saya kenal baik Wisnu, pemilik Kernell Oil,” kata sumber itu. “Kernel Oil adalah anak usaha dari PT Tripatra yang menginduk kepada PT Indika Energy Tbk.” Dikonfirmasi, Presiden Direktur Indika Energy Wisnu Wardhana membantah bahwa Kernel Oil ada kaitannya dengan Indika Energy maupun Tripatra. “Tidak ada hubungannya antara PT Indika Energy dengan PT Tripatra dan Kernel Oil Pte Ltd,” tegas Wisnu, ketika dikonfirmasi Aktual melalui telepon selularnya, Kamis (15/8) malam. Dia juga memastikan tidak tinooktaviano/aktual-AKTUAL/istimewa(JUNIMART) Simon Gunawan Tanjaya memiliki perusahaan yang diduga telah melakukan suap kepada Rudi. Anehnya, pemilik Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya, ternyata tidak pernah menjalin komunikasi dengan Rudi Rubiandini. Pengacara Simon, Junimart Girsang, menyatakan bahwa perusahaan kliennya tersebut pun tidak memiliki kepentingan dengan SKK Migas. “Pak Simon sama sekali mengatakan tidak pernah mengenal dan tidak penah komunikasi dengan Pak Rudi,” jelasnya. Justru, menurut Junimart, perusahaan milik kliennya tersebut berhubungan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Kementerian ESDM, bukan kepada SKK Migas. “SKK Migas itu tidak ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan Pak Simon, karena urusan Pak Simon adalah solar, jadi solar itu hubunganya ke Ditjen Migas, bukan SKK Migas,” kata dia. Usai diperiksa KPK, Rudi sempat melontarkan pernyataan. Dia membantah dirinya melakukan korupsi. Dia hanya menerima gratifikasi saja. “Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatan masuk dalam masalah gratifikasi,” kata Rudi. Gratifikasi itu didapat dari seorang temannya yang berprofesi sebagai trainer golf yakni Ardi. Gratifikasi itu berupa uang dollar AS. Namun demikian, Rudi meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. “Biarkan proses hukum yang membuktikan,” katanya. Rudi pun mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon melalui perantara Ardi. “Saya terima dua kali.”. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah bahwa pihaknya pada Rabu (14/8) siang melakukan penggeledahan terkait dengan penangkapan Rudi Rubiandini. KPK hanya memasang dilakukan penyergapan, A langsung dibawa kembali kerumah R, dan uang itu diambil dari R (USD 400 ribu, red),” tandasnya. Simon, salah satu pihak yang ditangkap KPK, ternyata pemilik Kernel Oil Pte Ltd asal Singapura. Kepastian ini, seperti disampaikan Bambang Widjojanto. “Pihak swasta bernama S posisinya sangat tinggi atau owner dari sebuah perusahaan berinisial PKOL,” ujar Bambang. Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga itu sejatinya sedang mengaudit Kernel Oil. Kernel adalah perusahaan yang ada partisipasi di era kepemimpinan R Priyono sebagai kepala BP Migas. Kernel diduga melakukan markup penjualan LNG ke Thailand. Dikonfirmasi Aktual, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar mengungkapkan, pihaknya terus mengaudit penutupan BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, BPK sudah mengendus indikasi adanya permainan lelang migas atas bagian pemerintah yang dilakukan para trader dalam penutupan BP Migas. “Penyebabnya akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi perusahaan trader oleh BP Migas dan mekanisme lelang yang kurang transparan,” kata dia. Bahrullah menambahkan, ke
21AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KPK line di lokasi penangkapan. Johan menjelaskan, pihaknya memasang KPK line di dua tempat, yakni di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Apartemen Mediterania Garden Residences Tower H. “Diberikan KPK line di Apartemen Mediterenia, terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang berinisial S dari pihak swasta pada pukul 24.00 WIB, Selasa (13/8),” jelas dia. Menurut Johan, pasca- Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Usai penggeledahan, KPK juga menyita uang uang ribuan dollar AS. “Benar memang ada uang sekitar USD 200 ribu kami sita,” ujar Johan Budi, ketika dikonfirmasi Aktual. Pada penggeledahan lanjutan, KPK juga berhasil menyita uang senilai USD 320.100 dari kotak deposit Bank mandiri milik Rudi. *** Deputi Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmadja mengatakan, Kernel Oil yang diduga menyuap Rudi Rubiandini merupakan perusahaan yang saat ini tengah melakukan tender penjualan minyak mentah Indonesia. “Mereka sedang ikut tender penjualan minyak mentah bagian Indonesia yang tidak diambil oleh PT Pertamina (Persero),” ungkap Widyawan. Widyawan menjelaskan, Kernel Oil bersama 40 perusahaan lainnya telah teregistrasi sebagai perusahaan yang mengikuti tender penjualan minyak bagian negara. “Kernel bukan tahun ini saja ikut, tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ikut tender,” katanya. Lelang tender yang digelar SKK Migas saat ini sebesar satu kargo penjualan minyak atau sebanyak 200 ribu sampai 400 ribu barel minyak mentah. Jika harga satu barel minyak mentah adalah USD 100 maka total nilai minyak yang akan ditenderkan sebesar USD 20 juta hingga USD 40 juta atau setara Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar. “Minyak itu dilelang karena biasanya tidak cocok dengan kilang milik Pertamina,” ujar Widyawan. Selain karena minyak tersebut tidak cocok dengan kilang Pertamina, kilang-kilang di Indonesia juga tengah dilakukan perbaikan, sehingga Pertamina tidak mampu untuk menampung minyak hasil produksi. “Biasanya persentasenya kecil, tidak banyak,” katanya. Dia menambahkan, Kernel Oil adalah registered trader atau trader terdaftar yang sudah beberapa kali mengikuti tender di SKK Migas. “Tapi seingat saya, Kernel Oil belum menang tender tahun ini,” ujarnya. Meski tahun ini belum menang, Kernel Oil pernah beberapa kali memenangkan tender di SKK Migas. Perusahaan itu tersebut menang karena memberikan bid tertinggi. Harga bidding bergantung pada harga minyak mentah domestik Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP), ditambah harga premium yang dapat diberikan peserta tender. Rencananya, Senin (19/8), SKK Migas akan menggelar tender crude untuk minyak yang tidak terserap Pertamina. Sementara, pihak SKK Migas memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan pascapenangkapan Rudi Rubiandini. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa pihaknya terkejut mendengar berita penangkapan tersebut. “Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami terkejut mendengar berita yang baru kami ketahui itu,” katanya. Kendati demikian, lanjut dia, industri migas yang memberikan kontribusi penerimaan bagi negara tinooktaviano/aktual-AKTUAL/ISTIMEWA(INSERT) Deviardi (Ardi) melakukan pemeriksaan awal, tim satgas KPK lainnya langsung meluncur ke Apartemen Mediterania. Di sana KPK juga mengamankan Simon dari pihak swasta. “Kami tangkap tangan S, swasta, di sebuah Apartemen Mediterania, tower H, sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Johan. Selain tiga orang yang diamankan tersebut, imbuh Johan, pihaknya juga mengikut sertakan tiga orang lainnya yang berasal dari kediaman Rudi, sehingga total ada ada enam orang, yakni dua orang petugas keamanan rumah dan satu orang supir pribadi Rudi. KPK juga menggeledah kantor
22 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 hingga Rp 300 triliun per tahun tidak boleh berhenti. “Operasi migas tetap berjalan dan tidak boleh berhenti,” tambahnya. Untuk sementara, menurut Gde, tugas kepala SKK Migas ditangani wakil kepala SKK Migas dan pejabat lainnya. “Masih ada Pak Waka SKK Migas dan pejabat lainnya yang akan menjalankan operasi kegiatan migas,” ujarnya. Hal senada dikemukakan Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro. Elan Biantoro menjelaskan, Kernel Oil tidak memiliki blok migas Elan Biantoro di Indonesia. “Kernel tidak memiliki blok Migas di Indonesia karena dia hanya trader,” ujar Elan. Namun, Elan tidak mau menjawab substansi persoalan hukum yang membelit Rudi Rubiandini. Di satu sisi, Kementerian ESDM berharap kinerja SKK Migas tidak turun pasca-penangkapan Rudi Rubiandini. “Program SKK Migas harus tetap berjalan,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Susilo menambahkan, selama ini kinerja SKK Migas sudah menunjukan prestasi yang membanggakan. Dia berharap SKK Migas tidak mengalami dampak dengan tertangkapnya Rudi. Susilo yang merupakan pengganti Rudi saat menjabat sebagai wakil menteri ESDM tetap mendukung program tahun 2013 sebagai tahun pemboran. Hal tersebut guna mencapai target lifting minyak bumi nasional sebesar 840 ribu barel per hari. *** Menyusul tertangkapnya Rudi Rubiandini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut berkomentar. Dia menduga Kernel Oil adalah perusahaan kecil yang mencoba mendapatkan kuota dengan menyuap kepala SKK Migas. Bahkan, lanjut dia, perusahaan Kernel Oil adalah perusahaan yang bermarkas di Indonesia, Singapura dan Thailand. “Perusahaan (yang menyuap) sebetulnya bukan perusahaan besar yang home base-nya ada di tiga negara, Indonesia, Singapura dan Thailand. Makanya saya menduga jangan-jangan ada persaingan antara para pemain besar yang menjadi ancaman kemudian ada pemain kecil yang tiba-tiba nyelonong mendapatkan kuota untuk itu. Dan itu harus menjadi perhatian KPK dan publik,” kata Pramono Anung. Pramono pun mendorong KPK untuk memeriksa pihak lain selain Rudi Rubiandini. “Makanya saya termasuk yang menaruh harapan dan mendorong KPK agar jangan hanya berhenti sampai di kepala SKK Migas, karena yang seperti ini bisa melibatkan banyak pihak, karena izin berkaitan kuota trading bukan semata-mata keputusan SKK Migas,” katanya. Ditambahkannya, ditangkapnya Rudi karena pemberian izin trading karena Kernel Oil adalah makelar. ”Ini pasti berkaitan dengan pemberian policy terhadap trading, karena perusahaan itu bukan perusahaan yang memiliki konsesi atau operator, melainkan trader di bidang crude oil,” ujarnya. Sementara, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai sosok Rudi Rubiandini benar-benar sederhana sewaktu masih di kampus. Jadi sangat mengagetkan jika guru besar ITB itu terlibat suap Migas. HUKUM tinooktaviano/aktual
23AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Sebagai sesama alumnus ITB, Rudi adalah guru besar ITB dan tentu kami sangat terpukul atas kejadian ini. Banyak teman dan senior kami yang bercerita bahwa Prof Rudi adalah sosok bersahaja di kampus,” kata alumni ITB Gede Sandra kepada Aktual. Gede sangat mengutuk pihak manapun yang telah meracuni Rudi dengan budaya korup. Aktivis Rumah Perubahan ini pun tidak menampik kemungkinan bahwa Rudi menerima suap karena didesak atau diperas oleh kalangan politik. “Semisal, Prof Rudi didesak untuk membiayai even- even politik seperti Konvensi Partai Demokrat,” tegasnya. Informasi yang dihimpun Aktual, posisi Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas memang ‘rawan’. Pasalnya, banyak yang ‘mengincar’ posisi tersebut. Bahkan, sumber Aktual mengungkapkan, sejak dua bulan yang Rudi memang telah menjadi target untuk dilengserkan. Gede menambahkan, kejadian tangkap tangan Rubiandini oleh KPK menunjukkan kegagalan Presiden SBY mengelola anak buahnya. Seperti diketahui, surat pengangkatan Rudi sebagai kepala SKK Migas ditandangani langsung oleh presiden. “Sekali lagi SBY gagal sebagai pemimpin. Karena sebenarnya panggil,” tandasnya. KPK bahkan telah mencekal Kepala Divisi Operasi SKK Migas, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersial Minyak Bumi dan Kondensat, Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersial Gas, Popi Ahmad Nafis dan Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT. Parna Raya Group. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan mengenal Rudi Rubiandini sebagai sosok yang bersih. “Tadinya ia (Rudi Rubiandini) dikenal bersih, yang tukang nerabas yang kotor- kotor. Jadi sebagian masih tidak percaya ini bisa terjadi,” katanya. Sesama alumni ITB, Purbaya mengaku sedih dengan penangkapan tersebut. “Dilihat dari alumni agak sedih juga. Harusnya mahasiswa ITB yang dulunya terkenal suka protes lalu masuk ke pemerintah menjadi pendukung utama dari pemerintahan yang bersih,” ucapnya. Dia juga berharap dugaan suap yang melibatkan Rudi tidak benar. Kalaupun benar pihak yang berwajib dalam memproses secara profesional. “Kalau salah dibilang salah, kalau tidak ya dibebaskan,” tambahnya. Menteri BUMN Dahlan Iskan terkejut mendengar berita penangkapan Rudi Rubiandini. “Saya kaget dan tidak menyangka. Saya tahu musuhnya banyak sekali,” kata Dahlan. Dia menambahkan, sosok Rudi merupakan orang yang sederhana dan memiliki tekad untuk memperbaiki beragam permasalahan yang menjerat sektor migas seperti persoalan keruwetan di dalam perizinan. Kesederhanaan tersebut, ujar dia, ditunjukkan Rudi Rubiandini yang dikenal kerap pulang mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan menggunakan kereta ekonomi. Dahlan juga berpendapat bahwa kepala SKK Migas memiliki banyak lawan di dalam dunia migas antara lain karena tekadnya untuk tinooktaviano/aktual apa yang dilakukan Rudi sebagai bawahan hanya mencontoh atasannya. Jika atasannya hanya sibuk melakukan pencitraan, seolah bersahaja dan berintegritas, tapi sembari menerima suap, ya pastilah bawahannya akan mencontoh sifat yang demikian,” kata Gede Sandra. Contohnya, sambung Gede, adalah celotehan Nazar yang menyatakan bahwa Cikeas, dalam hal ini Ani Yudhoyono rutin menerima suap USD 5 juta dari mafia migas. Jika keluarga SBY saja menjadi bagian dari mafia migas, maka wajar jika Rudi sebagai bawahan juga terbawa-bawa ke dalam jaringan tersebut. Sementara, KPK akan terus menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga kuat bermain dalam perkara suap kepada Rudi Rubiandini. Bahkan, penelusuran tersebut akan dilakukan kepada lembaga, korporasi maupun partai. Menurut Bambang Widjojanto, semuanya akan ditelusuri. Untuk itu, pihaknya meminta publik untuk memberikan kesempatan bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan. KPK pun mengaku bakal memeriksa Jero Wacik terkait adanya perkembangan baru nantinya. “Ya kalau dibutuhkan, akan kami
24 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM melakukan pembersihan di sektor tersebut. *** Tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK membuat Ketua Komisi Pengawas SKK Migas yang juga Menteri ESDM Jero Wacik kaget. “Saya kaget ketika mendengar bahwa kepala SKK Migas ditangkap KPK,” ujar Jero Wacik. Wacik menambahkan, dirinya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas juga mengaku kebobolan atas tertangkapnya Rudi Rubiandini dengan barang bukti uang sebesar USD 700 ribu. “Untuk kejadian ini tentu kami akan adakan evaluasi segera. Kami evaluasi, apa yang perlu kami awasi lebih cermat dalam penyelenggaraan SKK Migas,” tambahnya. Seperti diketahui, tim pengawas SKK Migas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Tim pengawas dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik. Wakil Menteri Keuangangan Anny Ratnawati sebagai wakil ketua komisi. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM Chatib Basri sebagai anggotanya. Namun, Wacik mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di dalam sektor industri migas. “Kami mendukung penuh upaya KPK untuk mengusut tuntas permasalahan hukum tersebut,” ujarnya. Wacik juga mengatakan, dengan membongkar kasus korupsi di tubuh SKK Migas, akan semakin membuat masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. “Karena kami pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung industri migas demi kepentingan nasional,” lanjutnya. Dia menambahkan, dirinya meminta perusahaan-perusahaan migas di Indonesia untuk tetap melakukan investasi di Indonesia karena persoalan penangkapan Rudi Rubiandini tidak mempengaruhi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Tanah Air *** Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko sementara mengambil alih tugas dari Rudi Rubiandini yang dinonaktifkan sebagai kepala SKK Migas. “Saat ini yang memegang kendali itu wakil kepala,” ujar Elan Biantoro. Elan menambahkan, Johanes Widjonarko akan mengambil alih tugas-tugas kepala SKK Migas sampai Presiden memilih kepala SKK Migas baru yang secara definitif. “Posisinya sementara sambil menunggu keputusan- keputusan dari lembaga tertinggi negara yang lain, seperti komisi pengawas. Rudi kan diangkat oleh Presiden,” tambahnya. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 93/2013 untuk menonaktifkan sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan menggantikannya dengan Johanes Widjonarko yang sebelumnya merupakan wakil kepala SKK Migas. “Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Keppres No 93 /2013, sudah ditandatangani oleh bapak Presiden,” ujar Jero Wacik. Wacik menjelaskan, isi dari Kepres tersebut adalah, pertama, memberhentikan sementara Rudi Rubiandini dari jabatanya sebagai Kepala SKK Migas. Kedua sesuai dengan peraturan yang ada, menugaskan Johanes Widjonarko yang merupakan wakil kepala SKK Migas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala SKK Migas. “Itu keputusan presiden, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus,” jelasnya. Wacik mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mulai Rabu (14/8) berwenang untuk memutuskan dan menandatangani kebijakan SKK Migas pasca-Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. “Karena Pak Widjonarko sudah diangkat sebagai Kepala SKK Migas, ia berwenang menandatangani semua yang berkepentingan dengan SKK Migas,” ujar Jero Wacik. Keputusan presiden tersebut diambil karena pemerintah harus melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan industri migas nasional. “Industri migas ini adalah industri yang sangat strategis, sekitar Rp 1 triliun revenue-nya per hari, karena itu maka pengelolaan SKK Migas tidak boleh berhenti seharipun,” imbuh Wacik. Wacik menerangkan, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini tetap saja industri migas harus berjalan seperti biasa, untuk itu pemerintah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan peraturan bahwa wakil kepala SKK Migas harus menggantikan kepala SKK Migas. “Semua sistem berjalan seperti biasa, di atas ada kepala SKK migas untuk urusan yang strategis, ada juga komisi pengawas yang diketuai menteri ESDM,” terangnya. Di satu sisi, Wacik mengaku tidak pernah mendengar Kernel Oil. “Saya tidak pernah dengar Kernel Oil,” katanya. Dia menegaskan, biasanya mengenal perusahaan yang sudah familiar saja. “Seperti Conoco, Medco, Total, Supreme Energy. Yang sudah biasa-biasa,” sambung politisi Partai Demokrat, ini. humasesdm
25AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan Rudi Rubiand ini per 11 Maret lalu, dia memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. P rof Dr Ing Ir Rudi Rubiandini RS lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 9 Februari 1962. Dia semula adalah seorang akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia. Dia mendapatkan gelar S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Dia lulus tingkat doktoral dengan gelar Dr Ing dari Technische Universität Clausthal, Jerman pada 1991. Rudi pernah menjabat sebagai wakil menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kurun 2010 hingga 2012 dia pernah menjabat sebagai corporate secretary dan deputi Pengendalian Operasi BP Migas— lembaga yang dibubarkan dan berganti nama menjadi SKK Migas. Rudi juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM pada 2010. Sebelumnya, dia pernah menjadi penasihat ahli kepala BP Migas. Dalam kurun 1995 hingga 2010 sebenarnya aktivitas Rudi lebih banyak dihabiskan mengabdi di almameternya, ITB. Dia pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Perminyakan ITB, general manager Sasana Olahraga Ganesha ITB, direktur penerbit ITB, serta direktur Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB, dan direktur utama PT LAPI ITB. Data yang dihimpun Aktual, kekayaan Rudi Rubiandini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Siapa Rudi ? Oleh: Vicky Anggriawan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan dirinya pada 11 Maret lalu, memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. Jumlah harta itu meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 28 September 2012, Rudi memiliki harta sebesar Rp 7,2 miliar dan USD 21.047. pada 2013, harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi sebesar Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Selain itu, Rudi juga memiliki beberapa alat transportasi senilai Rp 433 juta. Kendaraan yang dimiliki antara lain motor BMW senilai Rp 30 juta buatan 1955 yang diperoleh pada 2008, motor Yamaha Rp 3,5 juta, motor Honda Supra Rp 5 juta, motor Mio Rp 3 juta, motor Supra Rp 2 juta, motor Suzuki Satria Rp 10 juta, mobil Livina Rp 100 juta, mobil Suzuki SX4 Rp 100juta, dan mobil Nissan Rp 180 juta. Harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi terdiri atas logam mulia senilai Rp 690 juta, dan lainnya senilai Rp 230 juta. Sementara giro/ kas yang dimiliki Rudi berjumlah Rp 1,8 miliar dan USD 21.060. Sementara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan memecat Rubi Rudiandini dari kursi komisaris PT Bank Mandiri Tbk. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN segera mengambil tindakan setelah ada kejelasan status Rubi. “Kami perlu segera mengambil sikap, begitu keluar keputusan tersangka, langsung dipecat,” kata Imam. Rubi menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri dengan masa jabatan mulai 2 April 2013 hingga lima tahun ke depan. Sayang, karier tersebut hancur seketika akibat skandal suap. tinooktaviano/aktual
26 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kursi Panas Patrialis di Mahkamah Konstitusi Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang S elasa (13/8), Patrialis Akbar, Akil Muchtar, dan Maria Farida Indrati resmi diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan langsung pengambilan sumpah tersebut. Pengangkatan ketiga hakim konstitusi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 P 2013 dan Keppres No 87 P 2013. Pengambilan sumpah ketiga hakim konstitusi itu juga dihadiri oWakil Presiden Boediono, para kepala lembaga negara antara lain Ketua DPD Irman Gusman, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya serta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono. Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden SBY mengajukan Patrialis Akbar dan Maria Indrati sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2018. Patrialis Akbar merupakan mantan menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 2011. Sontak pengangkatan ketiga hakim konstitusi itu menimbulkan protes berbagai kalangan, terutama dari LSM dan akademisi. Protes keras terutama ditujukan bagi Patrialis Akbar. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) bahkan meminta SBY mencabut keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Selain itu, SBY juga diminta mengulang proses pemilihan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang (UU) No 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Iluni FHUI Melli Darsa di Jakarta, Senin (12/8), mengatakan, permintaan ini diajukan, mengingat pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam UU No 24/2003, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20. NASIONAL rumgapres-abrorrizki
27AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Pasal 19 UU MK memerintahkan agar pencalonan hakim konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan,” katanya. Iluni FHUI menilai, proses yang diatur UU MK ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya, keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU MK. “Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diperintahkan UU MK,” katanya. Melli menegaskan, pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Kelalaian untuk menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Presiden pada calon-calon sebelumnya. MA dalam pengusulan hakim konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, Iluni FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan. Dikatakan Melli, Pasal 20 Ayat (1) UU MK memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden). Karena itu, Iluni FHUI mendesak MA, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut. “Peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sangat penting untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar,” katanya. *** Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berniat melakukan judicial review (uji materi) atau uji tafsir Pasal 19 UU MK. Pasalnya, pengangkatan hakim MK seperti diatur UU itu dianggap multi-tafsir. Direktur Advokasi YLBHI Bahrain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (11/8), mengatakan, gugatan akan didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, yang terdiri atas para aktivis YLBHI, ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahrain mengungkapkan, pencalonan hakim konstitusi merupakan wewenang MA, Presiden dan DPR. Tetapi pada praktiknya, kata dia, ketiga lembaga itu memiliki tafsir yang berbeda soal klausul ‘transparan dan partisipatif’. “Tiga-tiganya tafsir masing- masing. Partisipatif itu seharusnya melibatkan publik. Mengumumkan prosesnya sejak awal. Tapi dalam pengangkatan Patrialis tidak ada langkah itu,” kata Bahrain. Alvon Kurnia Palma sebagai salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli MK mengatakan, ditunjuknya Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi diduga sebagai kompensasi politik. Maksudnya, jabatan ini adalah kompensasi yang diberikan oleh SBY atas pencopotan Patrialis dari jabatan politik sebagai menteri Hukum dan HAM. “Muncul kecurigaan publik bahwa penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusi AKTUAL/ISTIMEWA
28 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Denpasar, Bali atas kasus narkoba. Bob Hasan dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), menilai, penunjukkan secara langsung oleh Presiden SBY kepada Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah menyalahi aturan yang ada. “Menyoal kedudukan selaku hakim konstitusi bukan dari pada bagian hak prerogratif Presiden Mengingat MK adalah badan yang sejajar dengan Lembaga Kepresidenan,” kata dia. Menurut Bob, tidak menjadi permasalahan jika presiden hanya melakukan rekomendasi terhadap calon hakim konstitusi. “Kalau hanya merekomendasi mungkin itu sah- sah saja. Ini (penunjukannya) inkonstitusional,” ujarnya. Selain itu, sambung Bob, dengan latar belakang Patrialis Akbar sebagai mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi kekhawatiran tersendiri, salah satunya terhadap citra MK yang selama ini telah terbangun dengan baik, karena diisi oleh orang partai politik. “Ini juga yang jadi masalah, karena Patrialis dari pengurus partai politik besannya SBY. Dan jelas kepercayaan kepada lembaga tersebut akan merosot,” jelasnya. Bahkan secara tegas Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, menggantikan hakim konstitusi Achmad Sodiki yang berakhir Agustus 2013, tersirat adanya kepentingan pengamanan Pemilu 2014 nanti. “Pasti karena nanti Pemilu tidak ada partai atau calon presiden yang akan menang mutlak, jadi penguasa berkepentingan menempatkan orangnya untuk bela kepentingan penguasa jika hasil pemilu dan pilpres masuk sengketa di MK,” kata Boyamin. Sementara, pembelaan soal pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Dia mengatakan, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK sah-sah saja. “Saya kira, kalau presiden mengangkat hakim konstitusi itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya Patrialis punya kekurangan, dapat dijadikan bahan kajian bagi presiden untuk dapat dijadikan ukuran ke depannya,” kata Martin di Jakarta, Senin (12/8). Karena itu, dia berharap, Patrialis sebagai hakim konstitusi, dapat mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak terlalu banyak berbicara yang bukan menjadi kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Saat ditanya soal soal kinerja Patrialis yang banyak memberikan remisi kepada koruptor, Martin mengatakan bahwa hal itu perlu dikaji bersama-sama. Yang jelas, katanya, penunjukkan Patrialis sebagai hakim konstitusi, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden BY yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. “Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Kami akan layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang NASIONAL sebagai bentuk kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas pencopotannya pada waktu menjadi menteri beberapa waktu lalu,” kata dia. Menurut ketua Badan Pekerja YLBHI ini, jika proses pemilihan didasarkan pada kompensasi politik dengan mengabaikan syarat-syarat sebagai hakim konstitusi yang ditentukan oleh UU MK maka sama halnya Presiden menjadikan MK sebagai ‘tempat pembuangan terakhir’ dan mendorong MK menjadi lembaga yang tidak kredibel. “Pada sisi lain bukan tidak mungkin penunjukan Patrialis karena adanya posisi tawar politik untuk kepentingan atau pengamanan partai politik terutama dalam pemilu 2014 mendatang,” ucapnya. Selain itu, sambung Alvon, saat menjabat sebagai menteri, Patrialis Akbar dianggap kontroversial dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, karena dimasa kepemimpinannya terjadi ‘obral’ remisi dan pembahasan bersyarat terhadap koruptor. “Karena itu, meminta kepada presiden membatalkan penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusional dari unsur pemerintah karena prosesnya yang cacat hukum dan berpotensi melemahkan institusi MK,” tandasnya. Di masa menjabat sebagai menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pernah memberikan remisi kepada narapidana yang terbilang kontroversial. Sebut saja pemberian remisi kepada mantan Deputi Gubernur Senior BI Aulia Pohan dan ratu lobi Arthalita Suryani (Ayin) pada 17 Agustus 2010. Begitu juga Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Remisi juga diberikan kepada tahanan WN Asing seperti Schapelle Corby yang ditahan di LP Krobokan tinooktaviano/aktual-rumgapres/abrorrizki(sby)
29AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 U sai mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8), Patrialis Akbar berkomentar soal pengangkatan dirinya. Menurut dia, kontroversi pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi merupakan dinamika demokrasi negara hukum. “Tidak apa-apa. Yang menggugat adik-adik saya, kawan-kawan saya. Saya juga alumni LBH Talabahu. Masak saya mau marah-marah? Justru saya hormati saja. Biasalah, dunia tidak mulus,” kata Patrialis. Patrialis menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Menurutnya, sebelum Presiden SBY menunjuk dirinya menggantikan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi, ada uji kepatutan dan kelayakan yang dia jalani. “Saya diusulkan jadi hakim oleh Menkumham Pak Amir. Setelah itu saya dipanggil Presiden dan beberapa menteri. Di situ, kira-kira Juli 2013, ditanya pikiran-pikiran saya, dan saya sampaikan jawabannya. Saya sendiri tidak tahu apakah ada calon lain ada atau tidak,” ujar Patrialis. Ketika disinggung soal dirinya yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), dia berjanji meski dirinya politikus, dia akan membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan politik selama di MK. “Jangan mendikotomikan antara orang parpol dan tidak. Apa ada jaminan orang bukan parpol melakukan hal dengan bagus atau konsisten? Itu subjektif. Makanya saya punya komitmen, dan itu tidak boleh ditawar- tawar. Hakim itu bukan tanggung jawab dunia, tapi akhirat,” kata Patrialis. Sekedar merunut ke belakang, Patrialis pernah menjabat menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga di-reshuffle pada 18 Oktober 2011. Patrialis juga seorang advokat. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 2004- 2009 dari PAN. Saat di Senayan, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Uniknya, meskipun kini menjabat sebagai hakim konstitusi, namun Patrialis Akbar juga masih menjabat sebagai komisaris utama di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, BUMN sektor pertambangan. Dia diangkat sebagai komisaris utama Bukit Asam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 22 Desember 2011. Patrialis: Nama Saya Diusulkan Amir Syamsuddin Patrialis Akbar menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8). Menurut Djoko, proses pengajuan Patrialis Akbar telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai sebagai usul dari pemerintah. Sesuai dengan konstitusi, hakim MK yang terdiri atas sembilan orang diajukan oleh tiga lembaga, Presiden, MA dan DPR. Masing-masing lembaga berhak mengajukan tiga nama. Djoko berpendapat, keberatan sejumlah LSM yang menilai tidak adanya transparansi dan pengumuman calon hakim MK ke masyarakat luas karena memang tidak ada keharusan. “Tidak ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain. Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” katanya. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8), mengatakan, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan. “Setelah mempelajari, melihat dan memperhatikan masukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan dibawah Menkopolhukam, juga mendegar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi,” ujar Julian. Julian mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi mewakili pemerintah adalah karena memilki kapasitas dan kredibilitas yang memadai. aktual/istimewa(martinhutabarat)-rumgapres/abrorrizki(sby)
30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia selama ini banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha M emasuki 68 tahun usia Republik Indonesia ternyata menghenyakan benak khalayak, karena banyak masalah yang tersisa. Bukan sekedar akibat terkaburkannya berbagai tujuan mulia dalam bernegara berbangsa, seperti upaya membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi terutama karena perancuan pemahaman akibat sisa-sisa benih penyakit kolonialisme yang meracuni rasa persatuan kesatuan dan keadilan sosial. Padahal, sisa warisan kolonialisme, feodalisme, yang kini makin mewujud nyata dalam bentuk penyuburan neoliberalisme yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tanpa sadar selama puluhan tahun lebih, generasi muda bangsa ini tercekoki oleh pencitraan bahwa yang paling berjasa di dalam heroisme patriot nasionalis Indonesia adalah elemen bersenjata, khususnya militer. Sehingga peran utama dari para tokoh agama, politisi, jurnalis, guru, dan dokter yang sejak awal abad 20 membangkitkan kesadaran rakyat atas kejahatan kolonialisme dan menggelorakan semangat kemerdekaan, malah meredup sirna oleh kemilau gerakan bersenjata yang justru baru mulai muncul setelah kemerdekaan negara bangsa Indonesia diproklamasikan oleh EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Rekonstruksi Sejarah Kemerdekaan 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Tengok di berbagai gapura peringatan ulang tahun kemerdekaan, yang tergambar nyaris hanya citra militer, pejuang bambu runcing berselempang merah putih. Apalagi sejak Indonesia selama 30 tahun lebih dikuasai oleh Orde Baru yang mengandalkan diri pada dukungan Dwifungsi ABRI. Padahal sejarah membuktikan bahwa proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia justru penuh dialektika yang menggambarkan unsur laskar rakyat, maupun para patriot gemblengan Jepang lewat Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dsb, akhirnya takluk oleh unsur eks serdadu Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) yang kemudian mendominasi kepemimpinan TNI. Sedikit banyak unsur profesionalisme yang berangkat dari doktrin dan perspektif keserdaduan kolonial, niscaya membawa muatan nilai kolonialisme imperialisme. Nilai yang kini berwujud dalam bentuk neokolim (Neo Kolonialisme Imperialisme) berupa neoliberalisme. Tidak heran jika pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia, banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Tahukah kita suku apa saja yang digunakan Belanda dalam menumpas berbagai perlawanan di Tanah Air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, dengan persentase yang berbeda- beda. Apalagi pasukan Belanda yang sebelumnya ditugasi menggempur perlawanan di daerah banyak yang tewas akibat terbunuh atau terkena kolera. Padahal, prajurit pribumi terbukti lebih tahan terhadap penyakit tropis. Sehingga Belanda juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak, dan memboroskan anggaran. Capt RP Suyono dalam buku Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, menuturkan sejak terbentuk pada 1830, KNIL sangat kekurangan prajurit. Rata-rata kebutuhan KNIL sekitar 2.000 prajurit per tahun. Sementara prajurit Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1.500 hingga 1.600 per tahun. Selisih 500 orang hal sangat penting mengingat sebagian pasukan yang dikirim banyak yang tewas. Tentu ini jadi kendala bagi Batavia dalam menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai. Pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil, Nusa Tenggara dan Aceh belum dikuasai penuh. Belum lagi dalam upaya menumpas pemberontakan di daerah yang bergejolak. Karena itulah dilakukan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 perekrutan prajurit pribumi sebagai solusi. Perekrutan ini memberi kemenangan bagi kompeni terhadap berbagai perlawanan di seantero Nusantara. Terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali pada 1860. Seiring makin masif perekrutan pribumi dan bergabungnya anak- anak KNIL yang lahir di tangsi, jumlah prajurit pribumi dalam pasukan KNIL pun meningkat dari tahun ke tahun. Suyono mencatat pada 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri atas 17.854 Jawa, 1.792 Sunda, 151 Madura, 36 Bugis (menurut Maulwi Saelan mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang Bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL, karena tingkat kesetiaan yang rendah) dan 1.066 Melayu. Adapun Ambon berjumlah 3.519 orang, Manado 5.925 dan 59 Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa. Sehingga pasukan KNIL jadi kuat terutama pada awal abad ke 20 menjelang Perang Dunia II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun, namun rata-rata orang Jawa tetap terbanyak karena mencapai 50%. Sunda 5%, Manado 15% justru Ambon hanya 12%. Sisanya Timor 4% dan suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1%. Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda ini ternyata berpengaruh pada organisasi berperang KNIL. Ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua terdiri atas Ambon dan Timor merupakan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya tumpas. Setelah ditarik maka kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari Sunda dan Jawa melakukan pendudukan dan mecipta perdamaian. Tugas ini diberikan karena bawaan prajurit Jawa dan Sunda bersifat tenang dan mampu menahan diri. Di samping selalu menciptakan segregasi antar-satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antar suku dalam KNIL, kolonialisme Belanda juga melakukan diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang mayoritas ternyata tidak dihargai Belanda, justru mereka yang acap didiskriminasi. Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapat tambahan gaji f10,9 (gulden), sedang yang Sunda dan Jawa hanya f6,39. Ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum 1905, prajurit Jawa tak mendapat fasilitas sepatu karena dianggap tidak sebaik keunggulan berperang prajurit Ambon dan Manado. Prajurit Jawa cenderung nrimo dengan perlakuan ini.. Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes J van der Weiden—mantu Jendral van Heutsz komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh— yang menyatakan prajurit Jawa juga gagah berani—selain prajurit Aceh—terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Justru orang Belanda yang berpikiran prajurit Jawa lebih lemah sehingga didiskriminasi. Sekelumit kisah politik divide et impera, dan diskriminasi tentang KNIL itu tentu bisa menggambarkan corak kolonialisme. Sementara masih ada masalah lain yang perlu dikaji dan direnungkan lagi dalam menata ulang bangunan negara bangsa ini. Yaitu sejauh mana peran nilai ideologis dari nasionalisme, maupun agama, terutama Islam, serta aspirasi sosialisme untuk menata sumbangsih masing-masing dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kisah tentang HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya, maupun pengaruh media massa dan peran jurnalis dalam menggalang pendapat umum, selalu layak untuk dipetik himahnya. Terutama manakala hak setiap elemen kekuatan sosial dalam masyarakat untuk menerbitkan media sendiri tetap dihormati dan dijamin kebebasannya, Seusia 68 tahun ini, ternyata negara bangsa Indonesia masih harus belajar banyak. Terutama dalam mengkritisi kecenderungan para kutu loncat yang mampu menjadi bunglon, beradaptasi dari tempo dulu ke zaman sekarang, dari rezim lama ke rezim kini, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Padahal muatan sisa warisan kolonial dan feodalisme yang dibawanya, sangat mampu membelokan arah perjuangan memenuhi amanat penderitaan rakyat. Berbagai Sumber 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Potret Nasionalisme Islam Indonesia Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha HOS TJOKROAMINOTO P erdebatan kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agama dalam kontruksi sejarah Indonesia, seakan tak pernah usai. Keduanya terus bertarung berebut hegemoni kekuasaan. Sejarahwan cenderung menelusuri pertarungan itu sejak perdebatan piagam Jakarta. Tapi ada juga yang mengambil klaim lebih jauh lagi hingga pertarungan di tubuh Sarekat Islam pada 1910-an. Beberapa studi sejarah memunculkan anggapan bahwa kelompok nasionalis sekuler senantiasa jadi pemenang. Klaim ini mungkin benar. Tapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok sekuler bukannya tanpa syarat. Karena pergumulan politik itu ternyata menghasilkan kultur politik hibrida yang mencampur baurkan ide-ide yang secara prinsip malah mungkin berbeda. Dengan kata lain, berarti kepentingan ‘kelompok Islam’ juga sudah terserap membaur di dalamnya. Kultur hibrida itu menyiratkan bahwa kontruksi religiusitas/ keberagamaan di Indonesia mengalami proses modifikasi. Agama yang datang tak pernah taken for granted, tapi diadaptasi dalam bentuk akulturasi (percampuran dengan budaya setempat). Hal ini tampak juga saat ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial melanda seantero dunia, dalam konteks politik pergerakan nasional di Hindia Belanda, ketiga ide itu ternyata juga mulai ditimang oleh para pemikir Islam Indonesia. Sehingga lahirlah pemikiran bahwa nasionalisme dan Islam itu tidak bertentangan, bahkan memiliki kepentingan yang sama. Untuk itu Humaidi pengamat sejarah mencoba menelusuri faktisitas cara berfikir tokoh Sarekat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto sebagai kunci pembuka tabir pemikiran bagaimana tokoh Islam menempatkan nasionalisme dalam konteks ke-Indonesiaan melewati batas sektarian dan primordial. Dengan mempelajari cara HOS berfikir pada zamannya, kita dapat melukiskan suatu struktur jiwa jaman yang sedang membentuk –bukan terbentuk-.diri. Apalagi belum ada sejarahwan yang mencoba menganalisi pemikiran Tjokro secara tematis. Lihat pemikiran teman seangkatan HOS seperti Haji Misbach, Mas Marco, Dr Sutomo, Wahidin, Tjipto Mangunkusumo sudah banyak dikaji pakar. Bahkan Sukarno, Kartosuwiryo dan Musso, yang notabene murid-murid Tjokro juga banyak ditulis. Lantas mengapa HOS Sang Guru ditelantarkan? Padahal—jika boleh mengklaim— HOS adalah guru bagi nasionalisme dan aktivis pergerakan di Indonesia. Sadar atau tidak, HOS Tjokroaminoto adalah ruh yang sesungguhnya bagi aktivis pergerakan hingga sekarang. *** Raden Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto lahir di Desa Bakur, Madiun Jawa Timur 16 Agustus 1882. Anak kedua dari dua belas bersaudara, putra Raden Mas Cokro Amiseno, Wedana Kleco, dan cucu Bupati Ponorogo RT Adipati Negoro. Setamat sekolah pegawai pemerintahan pribumi Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA) di Magelang, HOS sempat mengikuti jejak kepriayian ayahnya sebagai pangreh praja di Ngawi 1902-1905. Meski keluarga bangsawan, HOS tak pernah bersikap angkuh, justru malah menjadi motor penggerak kemerdekaan Indonesia saat semua ningrat Nusantara tertidur dibelai kolonialisme Belanda. Sehingga akibat muak atas tradisi ‘sembah 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 jongkok’ yang dinilai sangat melecehkan, HOS lalu meninggalkan pekerjaan priyayi itu. Pada 1905, HOS pindah ke Surabaya bekerja pada perusahaan dagang sambil melanjut sekolah malam di Hogere Burgerlijke School. Setamat sekolah dagang, HOS bekerja di pabrik gula Rogojampi 1907-1912 seraya mulai menulis dan menjadi asisten redaksi di harian Bintang Soerabaja kemudian redaktur Soeara Hindia. Bersama istrinya, RA Suharsikin, HOS juga membuka rumah kos di rumahnya. Dari perusahaan Setia Oesaha dan dunia pergerakan itu HOS mampu mencukupi kehidupannya. Setelah Sarekat Islam (SI) berdiri, HOS pun ke luar dari pekerjaan untuk berkonsentrasi penuh sebagai pemimpin pergerakan di Surabaya sehingga mencapai posisi sentral di tingkat pusat. HOS sukses terutama karena dalam  vargadering- vargadering SI tidak orator yang sanggup mengalahkan ‘suara bariton HOS yang berat dan dapat didengar ribuan orang tanpa mikrofon’. Di bawah kepemimpinan HOS, SI jadi organisasi besar, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Ini berkat hasil pendekatan kooperatif yang ditempuh HOS. Sebagai pemimpin SI, HOS dipuja bak ksatria pemenang perang. Dia dinilai piawai memikat massa. HOS merupakan guru yang baik, pemandu bakat, dan penggembleng tokoh tokoh pergerakan. Dari rumah kos itu HOS menyalurkan ilmu agama, politik, teknik orasi, yang kemudian jadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh utama Indonesia. Yang luar biasa; spektrum ideologis semua anak didik HOS begitu meluas bagai pelangi. Contoh, Sukarno, SM Kartosuwirjo, maupun Muso dan Alimin. Sebagai murid di pondokan, Sukarno dikenal juga sebagai mantu HOS. Sukarno menyerap kecerdasan Tjokro, terutama gaya berpidato. Kartosuwiryo juga pernah tinggal beberapa tahun bersama HOS. Setelah kemerdekaan, Kartosuwiro mendirikan Darul Islam sebagai perlawanan terhadap Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), juga merupakan murid HOS. Keduanya, pada 1948 di Madiun, juga ‘bertarung’ dengan Sukarno. Pertarungan Nasionalisme Sukarno-Islamisme Kartosuwiryo- Komunisme Musso/Alimin, adalah pertarungan antar murid HOS. Ini mengisyaratkan bahwa gagasan HOS ditafsirkan berbeda oleh para muridnya. Dalam beberapa hal, Sukarno lebih mengerti gagasan HOS tentang front persatuan nasional Boedi Oetomo, SI, dan PKI guna menghadapi musuh bersama kolonialisme. Gagasan yang kelak diolah Sukarno sebagai Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis) sebagai lambang persatuan nasional. Ketika terjadi polemik keanggotaan ganda dalam tubuh SI, HOS adalah tokoh yang menginginkan persatuan SI dapat dipertahankan. Ia lebih mengidentifikasikan diri sebagai perekat antar pihak yang bertikai, walau dalam beberapa hal dia lebih dekat kepada kelompok SI Putih dari pada SI Merah (Sarekat Rakyat yang Marxis) . Menjelang perpecahan SI, personalitas HOS mulai banyak dipersoalkan. Pada 6, 7 dan 9 Oktober 1920, Darsono membuat artikel panjang mengkritisi HOS yang dianggap menyengsarakan SI akibat pengeluaran kepentingan pribadi berjumlah besar (3000 gulden). Darsono menuduh secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Tjokro terlibat penggelapan, “Mengapa CSI tidak punya uang… sedangkan Tjokro kelimpahan,” tulis Darsono. *** Agustus 1921, HOS diciduk penguasa Belanda. Ini merupakan momentum membersihkan nama baiknya, karena dipenjara berarti jadi martir yang bisa melegitimasi citra kejuangannya pada masa yang akan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 datang. April 1922, HOS dibebaskan. Dia tak kembali ke Jogjakarta, tapi malah mendirikan markas baru di Kedung Jati (kota kecil strategis di titik temu jalur kereta api Semarang- Jogjakarta). Di kota ini, HOS memofuskan diri pada persatuan Islam, yang independen lepas dari Muhammadiyah. Tahun itu juga, HOS membentuk Pembangunan Persatuan bersama Raja Mogok, Soerjopranoto guna menarik dukungan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) kepada CSI. Setelah propagandanya gagal, HOS kembali ke Markas CSI di Jogja. Dari kegagalan ini, HOS merubah persepsi persatuan nasionalismenya menuju persepsi nasionalisme atas dasar Islam. Semula HOS memandang Islam berfungsi sebatas pemaknaan simbolik, Kini HOS mulai merapatkan barisan nasionalisme dengan mendahulukan penyatuan kelompok Islam. Tepat ketika berumur 40 tahun, HOS mulai lebih mengkaji Islam secara serius. September 1922, HOS menerbitkan artikel berseri “Islam dan Sosialisme” di Soeara Boemipoetera dengan coba mendasarkan pandangan sosialismenya kepada Islam. Pada Kongres Al-Islam di Cirebon, 31 Oktober - 2 November 1922, HOS diangkat menjadi ketua kongres. Arti penting kongres ini, seperti kata Agus Salim, yaitu untuk ‘mendorong persatuan segala golongan orang Islam di Hindia atau Orang Islam di seluruh dunia dan Bantu-membantu’ dengan melihat Kemal Attaturk sebagai pemimpin teladan yang bekerja demi persatuan Islam (baca, Pan Islamisme). Sesudah kongres Central SI di Madiun, 17-23 Februari 1923, HOS makin mengecam kaum komunis. Bahkan HOS juga akan membentuk SI dan PSI tandingan di tempat- tempat kaum komunis mengkontrol ketat SI. Dengan demikian, dimulailah suatu upaya disiplin partai untuk membersihkan SI dari unsur komunis (SI Merah). Sebagai tokoh SI, HOS lalu sibuk tur propaganda ke pertemuan SI-SI lokal. Pidato HOS mulai mendikotomikan antara Islam dengan komunis. Bagi HOS, SI itu berdasarkan Islam. Karena kaum komunis itu Atheis (tak bertuhan) maka komunisme tak sesuai dengan SI. Akibatnya kelompok SI Merah mengadakan kongres tandingan di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Dalam forum itu, HM Misbach mengecam HOS sebagai racun yang melakukan pembohongan lewat dikotomi Islam-komunis. Dikotomi itu bagi Misbach nonsense, Karena secara substansial, Islam dan komunis justru sama, yaitu memperjuangkan sama rata-sama rasa. Seraya mengungkit kembali skandal HOS yang pernah diungkap Darsono, Misbach menuding HOS berambisi jadi raja. Tapi kecaman Misbach itu, dikecam balik Sukarno. Sehingga Misbach akhirnya meminta maaf atas pidatonya yang lancang itu. Sambil merapatkan barisan Islam dalam SI, sejak 1924 HOS mulai aktif dalam komite-komite pembahasan kekhalifahan yang dicetuskan pemimpin politik Wahabiah di Arabia, Ibnu Saud. Tentu sikap HOS ini ditentang kelompok Islam- tradisional yang menolak penerapan asas tunggal mazhab wahabi yang hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang banyak diziarahi karena dianggap bi’dah. Mengingat gagasan wahabi itu disambut hangat kaum modernis Indonesia, baik Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII pimpinan HOS, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sebagai langkah nyata setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, para ulama pesantren sepakat membentuk organisasi Nahdlatoel Oelama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dipimpin KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar. November 1926, PKI yang merupakanpartai hasil fusi SI Merah dan Indische Sociaal- Democratische Vereeniging (ISDV) melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini ditumpas brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan 13 ribu orang ditahan. Sebanyak 1.308 kader PKI dikirim ke Boven Digul, kamp tahanan di Papua. Banyak aktivis non-komunis juga jadi sasaran pemerintahan kolonial. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang sehingga kemudian bergerak di bawah tanah. Pemberontakan yang dirancang sejak lama dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan, sesungguhnya ditolak tegas Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI. Juga PKUS di Kremlin mengecam aksi advoturir Muso dan Alimin tersebut, karena Kremlin lebih menginginkan PKI mendukung gagasan HOS guna membentuk front Nasakom bersama PSI dan BO. Akibat ulah pemberontakan PKI itu gelombang pasang pergerakan nasional pun terpukul, Dampak ini menimpa pula kegiatan HOS dan PSI-nya. Sementara, Muso sempat buron ke Soviet untuk kembali lagi EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 pada 1935. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti menyusup ke Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI bergerak di kalangan organisasi nasionalis para mahasiswa, seperti Perhimpoenan Indonesia yang kemudian berada di dalam kontrol PKI. Pada 1928, kegiatan kaum pergerakan mulai mengarah kepada suatu persekutuan organisasi. Dalam hal ini, PSI masuk ke dalam Permufakatan Perhimpunan— Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), bersama PNI dan organisasi- kedaerahan. Untuk mempertahankan PSI dari ancaman nasionalisme sekuler PNI, lalu HOS mengingatkan anggotanya agar tidak masuk organisasi yang tidak berdasar agama. Sentimen PSI yang memancing serangan balik nasionalis-sekuler serta kecurigaan akan ada hegemoni atas PPKI oleh PNI atau PSI, menciptakan disharmonis dalam PPPKI. Dalam situasi ini, HOS bertindak sebagai tokoh kompromis guna menyelamatkan PSI. Namun pada 1930, PSI yang berganti nama jadi PSII akhirnya keluar dari PPPKI. Dalam kondisi pergerakan politik yang penuh curiga ditambah pembatasan ruang gerak oleh pemerintahan kolonial, karir politik HOS pun mulai meredup. Kemudian, Desember 1934, Tjokroaminoto meninggal dunia pada usia 52 tahun.  *** Dari paparan kegiatan di atas tersirat sejauh mana pokok pikiran HOS tentang nasionalisme dan Islam.Yang menarik terlihat betapa nyata ada dua perbedaan dalam diri HOS saat menafsir dan memahami nasionalisme dan Islam. Perubahan ini terjadi ketika HOS berusia 40 tahun, yaitu pada 1922. Ada dikotomi pemikiran HOS muda sebelum berumur 40 tahun dengan HOS tua setelah 40 tahun, HOS muda bersemangat, melihat Islam sebagai alat memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan persatuan nasional. HOS tua mulai berfikir dikotomis membedakan Islam dan komunisme sebagai entitas terpilah dalam menafsirkan nasionalisme. Dalam paruh HOS muda, klaim kecenderungan Islam sebagai alat bisa ditilik dari pidato HOS di vargedering di Semarang, tentang maksud pendirian SI sebagai perkumpulan yang dipertalikan agama:  “Dengan alasan agama itu, kita akan berdaya upaya menjunjung martabat kita kaum bumi putera dengan jalan yang syah. Menurut dalil dari kitab (kita lupa dalilnya dan namanya kitab tadi, red), orang pun mesti menurut pada pemerintahan rajanya. Siapakah sekarang yang memerintahkan pada kita, bumi putra? Ya, itulah kerajaan Belanda, oleh sebab itu menurut  syara agama islam juga, kita harus menurut kerajaan Belanda. Kita mesti menepi dengan baik-baik dan setia wet wet dan pengaturan belanda yang diadakan buat kerajaan belanda. “ Lalu dengan lantang dia lanjutkan: “ lantaran di antara bangsa kita banyaklah kaum yang memperhatikan kepentingannya sendiri dengan menindas pada kaum yang bodoh. Maka kesatriaan kaum yang begitu sudah jadi hilang dan kesatriaannya sudah berbalik jadi penjilat pantat.” Untuk mengejar ketertinggalan kaum bumiputra, HOS menuturkan analogi cerita wayang Subali dan Sugriwa yang siap mati untuk mendapatkan Cupu Manik Astragino. Tentu, analogi ini suatu ajakan simbolik, dengan pendekatan world view suku Jawa. Cupu diartikan sebagai lambang kemajuan, Subali dan Sugriwa merujuk kepada kaum bumi putera yang rela berkorban demi cita-cita.  Arti penting dari pemaparan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, kadar pemahaman Tjokro mengenai Islam tidaklah mendalam, cenderung biasa-biasa saja. Ia menjadikan Islam hanya sebatas klaim legitimasi, tetapi ia lupa mendasarkan klaimnya dari kitab apa, ayat apa.  Kedua, terlihat watak sinkretis dalam pemahaman ke-Islaman Tjokro. Pada satu sisi ia mengambil pembenaran secara agama, tetapi pada sisi lain ia juga menyandarkan pada cerita wayang yang notabenenya bekas peninggalan budaya Hinduisme-Jawa yang membekas pada pemahaman 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI

Recommended

Proposal islami festifal
Proposal islami festifalProposal islami festifal
Proposal islami festifal
Taufick Max Ir
 
Proposal FSBI for tenan dan sponsor
Proposal FSBI for tenan dan sponsorProposal FSBI for tenan dan sponsor
Proposal FSBI for tenan dan sponsor
Chairil Kaka
 
Proposal mtq-reimusna
Proposal mtq-reimusnaProposal mtq-reimusna
Proposal mtq-reimusnaPoetra Chebhungsu
 
Surya epaper 10 november 2013
Surya epaper 10 november 2013Surya epaper 10 november 2013
Surya epaper 10 november 2013
Portal Surya
 
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
isyagori
 
Makalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset BisnisMakalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset Bisnis
Rizki Malinda
 
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Shaiful Anuar Nor Aili
 
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
Oswar Mungkasa
 

Recommended

Proposal islami festifal
Proposal islami festifalProposal islami festifal
Proposal islami festifal
Taufick Max Ir
 
Proposal FSBI for tenan dan sponsor
Proposal FSBI for tenan dan sponsorProposal FSBI for tenan dan sponsor
Proposal FSBI for tenan dan sponsor
Chairil Kaka
 
Proposal mtq-reimusna
Proposal mtq-reimusnaProposal mtq-reimusna
Proposal mtq-reimusnaPoetra Chebhungsu
 
Surya epaper 10 november 2013
Surya epaper 10 november 2013Surya epaper 10 november 2013
Surya epaper 10 november 2013
Portal Surya
 
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
Batubara Aceh Terhadap PAD dan Devisa Negara
isyagori
 
Makalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset BisnisMakalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset Bisnis
Rizki Malinda
 
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Ucapan tahun baharu 2018 pps5 kp 2018
Shaiful Anuar Nor Aili
 
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
HUD Magz. Majalah Permukiman, Perkotaan, Infrastruktur, Tata Ruang. Edisi 4 ...
Oswar Mungkasa
 
3.3 exp
3.3 exp3.3 exp
3.3 exp
Kiran M
 
Hello
HelloHello
HelloBhoomil
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIASOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
Josep Segarra
 
Juan pablo duarte
Juan pablo duarteJuan pablo duarte
Juan pablo duarte
Mily0502
 
Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]
Md. Shabab Mehebub
 
Delta amacuro
Delta amacuroDelta amacuro
Delta amacuro
michaeln1997
 
Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
AkmaliaVitri
 
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam DitegakkanPemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
hera wijaya
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Ananta Bangun
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
LuqmanSuyanto
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Dadang Solihin
 
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Reformata.com
 
Kesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaraKesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negara
dhiratamahatta
 
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdfBiografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
arrasepoetrie
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Rooy John
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
iyuliarthawan87
 
Membaca ombak
Membaca ombakMembaca ombak
Membaca ombak
Drh Chaidir
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Kajian RUU Desa
Kajian RUU DesaKajian RUU Desa
Kajian RUU Desa
Yossy Suparyo
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
rahmatbuludawa1
 
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia
 

More Related Content

Viewers also liked

3.3 exp
3.3 exp3.3 exp
3.3 exp
Kiran M
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIASOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
Josep Segarra
 
Juan pablo duarte
Juan pablo duarteJuan pablo duarte
Juan pablo duarte
Mily0502
 
Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]
Md. Shabab Mehebub
 
Delta amacuro
Delta amacuroDelta amacuro
Delta amacuro
michaeln1997
 

Viewers also liked (7)

3.3 exp
3.3 exp3.3 exp
3.3 exp
 
Hello
HelloHello
Hello
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIASOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
 
Juan pablo duarte
Juan pablo duarteJuan pablo duarte
Juan pablo duarte
 
Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]
 
Delta amacuro
Delta amacuroDelta amacuro
Delta amacuro
 

Similar to FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI

Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
AkmaliaVitri
 
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam DitegakkanPemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
hera wijaya
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Ananta Bangun
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
LuqmanSuyanto
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Dadang Solihin
 
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Reformata.com
 
Kesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaraKesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negara
dhiratamahatta
 
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdfBiografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
arrasepoetrie
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Rooy John
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
iyuliarthawan87
 
Membaca ombak
Membaca ombakMembaca ombak
Membaca ombak
Drh Chaidir
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Kajian RUU Desa
Kajian RUU DesaKajian RUU Desa
Kajian RUU Desa
Yossy Suparyo
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
rahmatbuludawa1
 
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
Muslihin Hilim
 
Inovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang JawaraInovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang Jawara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
hadiarnowo
 
Edisi spesial
Edisi spesialEdisi spesial
Edisi spesial
lidercoi13
 
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3Syahrizal pulungan
 

Similar to FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI (20)

Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
 
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam DitegakkanPemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
 
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
 
Kesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaraKesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negara
 
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdfBiografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
Biografi_Inyiak_Canduang_Perjuangan_dan_Perjalanan_Hidup_Syekh_Sulaiman.pdf
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
 
Membaca ombak
Membaca ombakMembaca ombak
Membaca ombak
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
 
Kajian RUU Desa
Kajian RUU DesaKajian RUU Desa
Kajian RUU Desa
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
 
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Inovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang JawaraInovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang Jawara
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
Edisi spesial
Edisi spesialEdisi spesial
Edisi spesial
 
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (10)

Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI

  • 1. 1AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 2. 2 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 3. 3AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TATAP REDAKSI Proklamasi KebenaranKomisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk. AKTUAL S etelah Idul Fitri ini ada beberapa tontonan menarik bagi publik; akrobatik partai penguasa, polemik hakim agung, hingga operasi tangkap tangan kepala SKK Migas oleh KPK. Tiba- tiba kami teringat memoar sewaktu mengaji puluhan tahun kepada Kyai kami, ketika beliau membacakan Hadist Kanjeng Nabi Muhammad SAW, soal pentingnya ‘independensi ulama’ termasuk di dalam nya para scholars tentunya, sebagaimana disampaikan Rasulullah saw : Barang siapa seseorang selalu membuat senang penguasa dengan sesuatu yang di murkai Rabb Nya, maka seseorang tersebut telah keluar dari Jalan Allah taala (HR Hakim). Kami pun tersentak kaget seolah ‘isyarat’ langit mengingatkan jejak penting sikap-posisi kaum terpelajar terhadap penguasa. Hiruk pikuk tahun politik, yang penuh intrik bahkan fitnah, operasi politik hingga intelejen begitu nggegirisi benak kami di redaksi. Begitu banyak peta lapangan tersajikan dengan dinamika dan skenario masing-masing yang saling crashing, tapi value yang kami tangkap dan baca hanya self interest-self oriented belaka, jauh sekali dari kepentingan kaum jelata, apalagi ‘keinginan luhur dan atas rahmat Allah SWT yang termaktub dalam lembar Mukadimah pondasi bernegara kita. Memang politik itu ‘kepentingan’ namun sajian kepentingan pribadi dan kelompok, terasa begitu memuakkan, namun apa nyana itulah realitas dan fakta kekinian yang tengah berlangsung. Edisi Khusus soal Hari Kemerdekaan Proklamasi hadir di pembaca budiman, sebagai balancing atas segala karut marut yang terjadi di republik kita tercinta ini. Apapun itu semua mesti kembali ke cita-cita Proklamasi dalam prinsip dasar tatakelola negara. Sungguh akan malu jikalau kita hari ini, membandingkan para pejuang kemerdekaan, tanpa pamrih melawan penindasan dan imprialisme, kita sebagai anak bangsa yang mestinya melestarikan, malah melakukan pembusukan massal atas cita-cita kemerdekaan. Edisi kali ini juga mengangkat wawancara dengan Khofifah, perempuan politisi tangguh yang tetap tegar dalam jatuh bangunnya karier politik yang dialami nya. Semoga pembaca cerdas Aktual mampu ‘berkontemplasi’ karena hanya orang-orang yang bertadabur- bermuhasabah, akan mampu mengarungi ombak badai kehidupan. Salam Sinergi M. Danial Nafis
  • 4. 4 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EDISI KHUSUS 30 HUKUM 18ENERGI 98 HUKUM 14 NASIONAL 26 TAMU KITA 88 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA PROKLAMASI KEMERDEKAAN GEGER SKK MIGASTAMBANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI KURSI PANAS PATRIALIS AKBAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAFTAR ISI EDISI 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL
  • 5. 5AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EKONOMI 78 POLITIK 84 INTERNASIONAL 104 GITA-HATTA RESAH SOAL KARTEL SAPI KONVENSI PENCITRAAN ALA DEMOKRAT MESIR BANJIR DARAH TATAP REDAKSI DAFTAR ISI SURAT PEMBACA KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE 3 4 6 7 8 10 106 108 110
  • 6. 6 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kecewa Lion Air BNI Kenakan Biaya Transfer Uang Pegawai SPBU Pulang Kampung berita berimbang ulasan tambang di kalimantan langganan aktual Surat Pembaca Beberapa saat lalu saya membaca edisi Majalah Aktual tentang Papua. Saya mendapatkan majalah tersebut dari rekan saya yang kebetulan baru pulang dari Jakarta. Saya ingin mendapat beberapa edisi lainnya. Saya saat ini tinggal di Timika, Papua. Di mana saya bisa mendapatkan edisi itu di kota saya. Terimakasih atas perhatiannya. Yohannes Timika Mohon maaf apabila Majalah Aktual belum bisa Anda dapatkan di kota Anda karena keterbatasan cakupan distribusi kami. Namun, Anda bisa mendapatkan versi on line Majalah Aktual di scoop.com Terima kasih —Redaksi Aku merasa surprise dengan kehadiran Majalah Aktual. Saya mendapat ulasan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang saya dapat dari berita lain. Tapi saya melihat, wartawan Majalah Aktual masih kurang cover both side nya. Tetap maju dan tolong diperbaiki. Selamat. Rudi A Noorsyamsuar Terima kasih atas kritik Anda— Redaksi Saya sudah membaca beberapa edisi terbitan majalah Anda. Beberapa kali Anda mengulas soal industri tambang tapi soal industri tambang di Kalimantan kelihatannya ulasannya sangat minim sekali. Saya seorang pekerja di salah satu industri tambang di Kalimantan. Mohon diulas soal industri tambang di Kalimantan yang menurut saya sudah sangat parah keberadaannya. Hormat kami, Bambang R Nangkus Rungkut, Surabaya Terima kasih atas kritik dan usulan Anda —Redaksi Saat lebaran kemarin, pelayanan di SPBU Kota Pontianak banyak antrian yang panjang, hal ini disebabkan terlalu banyaknya karyawan SPBU yang pulang kampung, sedangkan yang hendak mengisi BBM jumlah kendaraannya banyak. Semestinya teknologi alat pengisian BBM di SPBU sudah harus canggih, sehingga tidak lagi menyebabkan antrian panjang. Andi Hanggoro Pontianak, Kalimantan Barat Saya kecewa dengan pelayanan maskapai Lion Air, karena saat hendak balik ke Jakarta setelah mudik dari Pontianak. Pesawat delay sampai membuat saya terlambat sampai ke rumah di Bekasi. Saya harus mengganti rugi angkutan jemputan karena semestinya sampai pukul 22.00 WIB, baru tiba di rumah pukul 24.00 WIB. Sinta Kusuma Putri Bekasi Barat, Jawa Barat Saya ingin menanyakan kepada pihak BNI kenapa jika ingin mengirim uang ke rekening bank lain langsung lewat teller BNI dikenakan biaya administrasi Rp 5.000. Padahal di bank lain jika mau mengirim ke rekening bank lain tidak dikenakan biaya administrasi sepeser pun. Saya kecewa dengan kebijakan BNI seperti ini. Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
  • 7. 7AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TINOOKTAVIANO/AKTUAL KAKI HARIKAKI HARI S etiap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Sukarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Sukarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan. Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal ‘kehidupan baru’ selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.” (Sukarno, 1961). Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” (Hatta, 1998). Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Sukarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.” Sementara itu, Bung Hatta menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.” Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. ”Bahwa keadaan bangsa,” ujar Bung Hatta, ”tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu.” Ditambahkan oleh Bung Karno, “Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.” Dalam suasana peringatan kemerdekaan sekarang, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik. Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan. Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah. Saat kemarau keteladan, peringatan kemerdekaan semoga membawa siraman daya moralitas yang memberi kesuburan baru bagi kehidupan negeri! YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network Kemerdekaan dan Kepemimpinan
  • 8. 8 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KILAS NASIONAL TINOOKTAVIANO/AKTUAL KPK: Putusan MK Langkah Awal Jerat Alex Noerdin Bom Vihara Jadi Bukti Intelijen Kepolisian Lemah Kalapas Salemba Bantah Ada Kerusuhan W akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menyatakan tidak akan menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2013. Bambang memastikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi KPK guna mencari alat bukti penyelewengan yang dilakuakan Alex Noerdin. “Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan MK) akan dipakai untuk pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujar Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (12/8). Seperti diketahui, MK menunda kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemenangan pilgub Sumatera Selatan 2013. Padahal, KPUD Provinsi Sumsel sebelumnya telah menetapkan pasangan tersebut. Penetapan KPUD Provinsi Sumsel itu tertunda lantaran MK menemukan fakta Alex Noerdin yang merupakan calon petahana telah menggunakan anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan. / Nebby Mahbubirrahman A nggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kepolisian harus lebih meningkatkan kinerjanya, terlebih khusus terhadap penggunaan intelijen dalam mengendus adanya gangguan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini menuyusul terjadinya aksi teror di Vihara Ekayana dan penembakan dibeberapa daerah ibu kota. “Polisi harus terus bekerja lebih keras. Selama ini saya lihat intelijen kepolisian ini cukup lemah dan kurang optimal, intelijen kepolisian K epala Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat Taufikurahman menegaskan, meskipun ada gesekan di dalam lembaga pemasyarakatan Salemba, namun tidak masuk kategori bentrokan. Peristiwa ini bermula akibat kesalahpahaman saat hendak dilakukan pemeriksaan. “Saat itu kami adakan pemeriksaan. Namun ada salah paham dari beberapa napi yang mencoba memprovokasi,” ujarnya kepada Aktual saat dihubungi, Senin (12/9). Menurut dia, ketika diadakan pemeriksaan para napi tak terima kalau Blok A yang dihuni diperiksa oleh petugasnya. Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan acara rutin dan adanya laporan. Taufik sangat menyayangkan adanya informasi yang beredar diluar kalau informasi tersebar bahwa Lapas ricuh. “Kami sayangkan adanya informaasi yang tersebar di luar (rusuh),” ujarnya. Seperti diketahui, tahanan penghuni Lapas Klas II A Salemba, Jakarta Pusat, Senin (12/8) sore terlibat keributan antar sesama narapidana. / Rafkha ini harus mengevaluasi diri,” kata dia di Jakarta, belum lama ini. Didi menjelaskan, pihak kepolisian harus mencari metode untuk mencegah tindakan yang teror dinilai lebih canggih. Karena sering terjadi kebobolan intelijen. “Sehingga intelijen kepolisian kita harus berkerjasama dengan intelejen dari TNI, karena ini dalam fungsi menjaga republik ini,” ujar dia. / Novrizal Sikumbang
  • 9. 9AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Tinooktaviano/aktual-antara(Remisinapianak) Webometrics Rilis 10 Universitas Terbaik di Indonesia Djoko Susilo Terima Rp 60 Juta Per Bulan dari Jasa Raharja Komisi Yudisial Masih Bungkam soal Identitas Hakim Suap Jelang Pergantian Kapolri Jenderal Polisi Jadi Kelinci Percobaan M enjelang pergantian Kapolri, situasi di internal Polri kian tidak solid dan terbelah menjadi fraksi-fraksi. Disinyalir, terdapat pihak yang dengan sengaja berhasil menjadikan para jenderal sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming bakal menempati posisi yang kini masih dipegang Jendral Pol Timur Pradopo. Demikian, diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, melalui siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (11/8). “Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan. Padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri,” ujar Neta. / Ismed Eka Kusuma W ebometrics, lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi di dunia, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Lembaga itu merilis 10 universitas terbaik di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk periode 2013. Berikut ini nama-nama 10 universitas terbaik di Indonesia untuk 2013 secara berurutan, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gunadarma. Kemudian, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Kristen Petra, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro. / Nurlail M antan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo mendapatkan insentif Rp 60 juta tiap bulan dari PT Jasa Raharja. “Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja sebulan Rp 50 juta. Dan juga ada tambahan Rp 10 juta, sehingga total Rp 60 juta,” ujar Djoko saat pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (13/8). Djoko menjelaskan, sepanjang 2009, dirinya mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai September sebanyak Rp 450 juta. Jika diakumulatifkan, penerimaan Djoko dari Jasa Raharja sekitar Rp 1,05 miliar. Menuru Djoko, uang itu ia terima sebagai komisi dari kerja sama pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan uang santunan kecelakaan. / Arbie Marwan K etua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengindikasikan terdapat dua hakim yang terlibat dalam kasus suap. “Ada dua hakim dari pengadilan yang berbeda,” ujar Suparman, di Gedung KY, Jakarta, Selasa (13/8). Namun, Suparman enggan menyebutkan identitas kedua hakim yang terindikasi kasus suap tersebut, serta dari pengadilan mana mereka berasal. “Soal nama dan dari mana, nanti dulu lah,” kata dia. Mantan komisioner bidang pengawasan hakim dan investigasi ini juga masih menutup rapat informasi selanjutnya, terkait suap yang terjadi dalam rangka penanganan kasus apa. “Pelanggaran kode etik, berkaitan dengan persoalan suap,” ujarnya. / Novrizal Sikumbang
  • 10. 10 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Sebuah kendaraan alat berat saat merobohkan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (11/8). Penertiban lapak PKL ini melibatkan 705 orang, terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, dan TNI. Foto: Aktual/Tino Oktaviano PKL Tanah Abang Dibongkar
  • 11. 11AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 12. 12 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Seorang pria tampak menangis saat melihat salah satu di antara beberapa jenazah yang diletakan di kamar jenazah usai penyerbuan pasukan keamanan Mesir di dua kamp tempat pengunjuk rasa pendukung mantan presiden Mohamed Morsi berkemah di Rabaa Al-Adawiya dan Al-Nahda di Kairo, Mesir, Rabu (14/8). Aksi penumpasan berdarah terhadap pendukung Morsi ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional dan dapat memicu krisis yang mendalam. Aksi ini mengakibatkan lebih dari ribuan orang tewas. Foto: AFP PHOTO / MOSAAB EL-SHAMY TRAGEDI PEMBANTAIAN ABAD 21
  • 13. 13AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 14. 14 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Yudi Setiawan, bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), dalam persidangan kasus korupsi, berkicau soal nama-nama petinggi partai, mulai dari Lutfi Hasan Ishaaq (PKS) hingga Setya Novanto dan Aburizal Bakrie (Partai Golkar). Jejak Yudi Setiawan di Lintas Partai HUKUM Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian tinooktaviano/aktual-aKTUAL/ISTIMEWA(yUDISETIAWAN) P engungkapan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menemukan setumpuk kasus baru yang melibatkan anggota DPR RI. Selasa pagi, 16 April 2013, pengusaha Yudi Setiawan terbang dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Jakarta. Dikawal oleh sejumlah polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, Yudi hari itu ‘dipinjam’ KPK. Dia diminta menjadi saksi untuk pengembangan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq. Ini bukan kali pertama pengusaha asal Surabaya itu dipanggil KPK sebagai saksi. Sebelumnya pada 2 Februari dia juga sempat dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun keterangan kali ini berbeda. Yudi kepada penyidik KPK, menyeret nama sejumlah politisi senior Senayan dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat dalam kasus korupsi. Bendahara Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto pertama kali disebut. Yudi menyebut pernah mengirimkan uang sebesar Rp 1,035 miliar kepada Setya untuk memuluskan anggaran proyek Blok Grand Pendidikan. Uang itu dikirimkan oleh Yudi melalui stafnya Dedey Yamin pada 29 Agustus 2012, seperti dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yudi. Bukan hanya Setya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga disebut dalam BAP Yudi. “Saya menyampaikan bahwa Elda pada 29 Juni 2012, saat saya ulang tahun, dan kala itu Lutfhi Hasan Ishaaq juga datang, Elda meminta uang sebesar USD 20 ribu. Uang itu katanya untuk Happy Bone Zulkarnaen yang merupakan orang dekat Aburizal Bakrie. Uang itu untuk menggolkan dana proyek Blok Grand Pendidikan senilai Rp 120 miliar. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa Barat,” ujar Yudi. Yudi menambahkan, namun hingga kini proyek Blok Grand Pendidikan yang disebut tidak pernah ada. “Kewajiban Deddy dan Elda yang seharusnya uang sebesar Rp 8 miliar di bayarkan kepada saya namun tidak dibayarkan kepada saya malah diberikan kepada Lutfhi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah,” jelas Yudi. Nama lain yang disebutkan oleh Yudi adalah Elvis, staf ahli Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutarjo. Elvis disebut menerima uang sebesar Rp 995.750.000 dan Rp 1,063 miliar pada 2 Agustus dan 29 Agustus. Uang itu diberikan oleh Yudi melalui Dedy. Cicip merupakan wakil ketua umum Partai Golkar saat ini. Serempak elite partai beringin membantah tudingan Yudi. Setya mengkui tidak mengenal Yudi. Ditemui di Gedung DPR beberapa waktu lalu Setya menyawab dengan singkat. “Saya tidak tahu dan tidak kenal Yudi
  • 15. 15AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual Setiawan,” tegasnya. Sementara Ical sapaan Aburizal Bakrie melalui jurubicaranya Lalu Mara Satriawangsa menyampaikan bantahan serupa. “Saya ini yang orang dekat Aburizal Bakrie. Selama 20 tahun lebih mendampingi beliau. Saya tahu teman dekat beliau. Tiada ada yang namanya Yudi Setiawan,” ujarnya saat dihubungi. Namun benarkah tidak ada hubungan Yudi dan Partai Golkar? Penelusuran Aktual menemukan fakta bahwa Yudi merupakan bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR). Ormas ini merupakan sayap organisasi Partai Golkar. Yudi dilantik pada Mei 2011. Pada pelantikan yang digelar di Hotel Grand Kemang tersebut, Yudi dilantik langsung oleh Ketua Umum Gema MKGR Fahd A Rafiq dan Sekjen Dendi Prasetya. Pelantikan dihadiri oleh Ical dan Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso. Saat ini, baik Fahd dan Dendi telah menjadi terpidana kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK. Dendi terlibat dalam kasus pengadaan Al Quran sementara Fahd terpidana kasus korupsi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID). *** Fidel Angwarmasse, pengacara Yudi Setiawan, mengakui memiliki bukti kuat terkait dengan aliran dana klienya kepada elite Partai Golkar. Ketika dikonfirmasi terkait dengan BAP kliennya, Fidel membenarkan seluruh keterangan kliennya. “Apapun yang disampaikan klien kami, Yudi Setiawan, dalam BAP apabila sudah ditandangani berarti lengkap adanya,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga membenarkan adanya aliran dana untuk sejumlah elite Partai Golkar oleh Yudi Setiawan yang juga menjabat sebagai direktur PT Cipta Inti Parmindo seperti diberitakan sebelumnya. “Kalau terkait aliran dana kepada beberapa oknum, memang ada mas, termasuk ke Partai Golkar, betul,” ujarnya. Saat ini tim pengacara Yudi tengah menyusun bukti untuk memperkuat kesaksiannya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu. “Kami lagi hubungkan keterangan dengan bukti dulu,” ungkapnya. Keterangan Yudi Setiawan yang menyebut keterlibatan sejumlah elite partai politik dalam skandal korupsi bukan isapan jempol belaka. Yudi merekam semua percakapannya dengan politisi yang menerima uang hasil korupsi. Dalam BAP bahkan disebutkan KPK telah menyita bukti rekaman dari Blackberry dan flashdisk milik Yudi. Fidel Angwarmasse mengakui kliennya merekam sejumlah transaksi dan pembicaraan dengan detail. “Yudi pengusaha, dia tidak sembrono. Administrasinya tersusun rapi. Makanya sejak awal pendirian perusahaan, cara-cara seperti itu sudah dilakukanya. Modelnya dokumentasi,” ujarnya. Fidel juga mengaku kliennya memiliki foto sejumlah rapat dengan pejabat negara dan politisi. “Bukti transfer dan tanda terima disimpan rapi, hasil rapat dicatat dan difoto untuk kemudian dipelajari,” ungkapnya. Salah satu rekaman yang dimiliki Yudi adalah rekaman pembicaraan antara Yudi dan Fathanah yang membicarakan tentang proyek Blok Grand Pendidikan. Dalam rekaman tersebut Yudi dan Fathanah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dalam BAP yang diteken Yudi Setiawan pada 27 Februari lalu di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Yudi mengenal Elda Diningrat sejak awal 2009. Elda dahulu merupakan sekjen Organisasi Nelayan Tradisional Indonesia ketika dipimpin Tamsil Linrung. Sementara Yudi menjabat sebagai wakil bendahara umum. “Elda adalah direktur di PT Radina. Sementara di PT Cipta Inti Parmindo, Elda bekerja kepada saya. Elda saya gaji dengan tugas menciptakan peluang proyek di Kementerian Pertanian dan melancarkan proyek dengan lobi ke Senayan melalui Tamsil Linrung,” tulis Yudi dalam BAP-nya. Dikonfirmasi terpisah, politisi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain membantah telah menerima uang sebesar USD 20 ribu dari Elda Diningrat. “Saya tidak pernah menerima uang dari Elda. Tidak benar itu,” kata Happy Bone kepada Aktual. Mantan anggota Komisi I DPR RI itu juga menyebutkan, adapun nama dia disebut-sebut oleh Yudi Setiawan hanya karena dicatut. “Nama saya dicatut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya Elda,” ujar dia. Meski demikian, dia mengaku kuatir karena dirinya saat ini akan maju sebagai caleg dari Golkar. “Bahaya juga ini, kan mau pemilu,” ungkapnya.
  • 16. 16 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL/istimewa(fAHRI)-tinooktaviano/aktual HUKUM W akil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memiliki data siapa sesungguhnya Yudi Setiawan, saksi memberatkan dalam kasus suap impor sapi eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI). Menurut Fahri, Yudi Setiawan kerap menggunakan mobil dinas pejabat dengan nomor polisi B 94 RFS dan selalu mengaku memiliki relasi pejabat setingkat menteri di Istana Presiden. “Yudi ini agen yang bertugas mengatur pertemuan ada transksi riil antara LHI dan YS. Kecuali sama AF (Ahmad Fathonah). YS sebetulnya, nama yang sering dibawa dia nama SS (Sudi Silalahi) dan Dipo Alam. Tudingan sebagai Agen Istana Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian Politisi PKS Fahri Hamzah menuding sosok Yudi Setiawan dijadikan agen oleh istana untuk menghantam PKS. Setiap ketemu LHI, salam dari SS. Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah juga,” kata Fahri. Fahri mengungkapkan, jika didalami betul, maka akan ada satu nama yang terungkap di persidangan. “Yudi sebetulnya sering bawa nama-nama Sudi Silalahi (Mensesneg) dan Dipo Alam (Seskab),” kata Fahri, awal Juli lalu. Dia menambahkan, setiap Yudi Setiawan bertemu LHI kerap mengatakan salam dari Sudi Silalahi. “Masalah mencatut nama dia (Yudi) ini makelar. Dari sini bisa masukan bagi kawan-kawan (jurnalis) bahwa ini ada gengnya (Yudi Setiawan),” kata Fahri. Fahri menilai, Yudi Setiawan selama ini sudah terbelit dalam banyak kasus sebelum dikait-kaitkan dengan LHI. “Kasusnya di Bank Jabar, Jatim, Kalsel dan sebagainya. Intinya dia (Yudi) nyari perlindungan hukum dan tidak mungkin ke PKS. Hipotesa kami dia akan lari ke kekuasaan (mencari perlindungan) dan dia dijadikan agen menghantam orang lain (PKS),” ujarnya. Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi memiliki kedekatan dengan Yudi Setiawan. “Terlalu teknis. Tak pernah dengar. Tapi kami bantah secara institusi, tidak ada kaitan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden juga hormati KPK dengan segala kewenangannya sesuai undang-undang, untuk lakukan apapun proses hukum seseorang, bila mana pantas sah secara hukum,” kata Julian. Mendapat tuduhan, sontak Dipo
  • 17. 17AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual(SUDISILALAHI)-AKTUAL/ISTIMEWA Alam menyebut Fahri Hamzah sedang kalap. Bukan cuma itu, Dipo juga mengganggap Luthfi Hasan Ishaaq bodoh. Dipo menyebut Fahri Hamzah kalap lantaran menudingnya mengotaki skenario penghancuran PKS lewat kasus suap kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi sebagai tersangka. Sementara Luthfi dianggap bodoh bila percaya Yudi Setiawan adalah agen Dipo. Dikutip dari laman setkab.go.id, Dipo menilai Fahri sedang kalang kabut menyusul kemungkinan bertambahnya tersangka dari kalangan petinggi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Pasalnya, dalam dakwaan Luthfi, Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, disebut-sebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi. “Saya lihat dia memang lagi kalap,” kata Dipo. Dipo menyatakan, kasus korupsi kuota impor daging sapi berdasarkan pengaduan dari pegawai Kementerian Pertanian. Dia pun membantah tudingan Fahri disebut-sebut sebagai otak dari proses hukum kasus Luthfi di KPK. “Jadi kalau Fahri mengatakan saya otaknya kasus LHI sampai diadili oleh KPK itu keliru,” tegasnya. Soal pernyataan Fahri bahwa Yudi Setiawan merupakan aktor yang dilibatkan dirinya dan pihak istana, termasuk Sudi Silalahi, dalam skenario penghancuran PKS, Dipo menganggap Luthfi bodoh bila mempercayainya. Siapakah Yudi Setiawan? Yudi adalah saksi yang memberatkan Luthfi. Yudi saat ini berstatus terpidana kasus pembobolan kredit fiktif Bank Jawa Timur (Jatim) dan kasus narkoba. Nama Yudi muncul dalam surat dakwaan Luthfi yang dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6). Keduanya saling mengenal dan pernah membicarakan proyek Kementerian Pertanian. Menurut Fahri, Yudi saat ini dilindungi lingkar istana lantaran sejumlah kasus hukum yang menjeratnya. Sebagai kompensasinya, Yudi harus mau memainkan peran dalam skenario penghancuran PKS. Senada dengan Dipo, Sudi Silalahi pun membantah soal tudingan tersebut. “Nauduzubillahimindzalik, dia (Fahri Hamzah) tahu agama, fitnah itu luar biasa dosanya. Dia tahu dosanya,” terang Sudi. Sudi mengaku, dirinya sama sekali tak akan memaafkan Fahri sebelum yang bersangkutan meminta maaf. “Dan saya belum berniat memaafkannya kalau dia belum meminta maaf kepada saya. Biar Allah yang membalas,” jelas Sudi. Menurut Sudi, Fahri melakukan fitnah dan kemudian didengar oleh seluruh orang, karenanya dia meminta agar Fahri meralat ucapannya. “Dia harus meralat kalau itu tidak benar dan memang tidak benar. Saya tidak pernah merekayasa itu, naudzubillah,” tegasnya. Sudi menegaskan, dirinya tak akan menggugat Fahri atas ucapannya. Hanya saja, lanjut Sudi, dirinya menyesalkan sikap Fahri padahal dia merupakan kader partai Islam. “Biar dia tanggung yang jelas saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah dan saya tidak berbohong. Biar Allah yang menghitungnya. Dan ingat, ingat ya! Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnahnya itu memaafkannya. Dan dia harus meminta maaf didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu,” tuturnya. Terkait tuduhan bahwa Yudi Setiawan merupakan agen istana, lewat pengacaranya, Fidel Angwarmasse, Yudi mengaku tidak mengenal Sudi Silalahi dan Dipo Alam. “Tidak benar Yudi dekat dengan Sudi dan Dipo,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga menegaskan kliennya tidak dalam kendali siapapun dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan sejumlah elite partai politik. “Di belakang Yudi tidak ada siapapun atau partai apapun,” ujarnya. Lebih lanjut Fidel juga mengatakan agar upaya Yudi mengungkap kongkalikong kasus korupsi ini tidak digiring keranah politis. “Saya tegaskan, yang dilakukan oleh klien saya murni penegakan hukum. Jangan mengarahkan opini masyarakat bahwa Yudi ingin menghancurkan PKS atau partai apapun,” jelasnya.
  • 18. 18 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Geger Penangkapan Kepala SKK Migas HUKUM Oleh: Novrizal Sikumbang, Vicky Anggriawan, Arbie Marwan, Arnold Sirait Rudi Rubiandini mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya melalui perantara Deviardi (Ardi). “Saya terima dua kali.” S elasa (13/8) malam pukul 22.30 WIB menjadi hari yang cukup ‘menyesakkan’ bagi Rudi Rubiandini, kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di di Jalan Brawijaya VIII No 30, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap sebesar USD 700 ribu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte. KPK juga menangkap sosok pria berinisial ‘A’ di rumah dinas Rudi. Informasi yang dihimpun Aktual, pria berinisial ‘A’ tersebut ternyata biasa disapa Ardi dengan nama lengkap Deviardi. Dia diduga merupakan sosok penghubung Kernel Oil tinooktaviano/aktual
  • 19. 19AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dengan Rudi. Ardi yang juga pelatih golf ini diduga memiliki hubungan dengan Rudi. Versi KPK, penerimaan suap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar USD 300 ribu pada saat Ramadhan lalu, dan tahap kedua sebesar USD 400 ribu diterima Rudi usai Lebaran. Pada saat penangkapan, sebanyak 10 penyidik KPK langsung masuk ke rumah dinas Rudi. KPK keluar dari rumah Rudi dengan membawa barang bukti berupa tas warna hitam, motor gede bermerk BMW, dan sejumlah kardus. Saat penangkapan, KPK tak hanya menangkap Rudi. Lembaga anti rasuah itu juga menangkap pejabat dari Kernel Oil. “Turut diamankan barang bukti sebesar USD 400 ribu dan sejumlah lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Rabu (14/8). Menurut Bambang, pasca- pemeriksaan secara intensif, KPK akhirnya memutuskan untuk menjadikan Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan tersangka dilakukan usai jajaran pimpinan KPK menggelar gelar perkara Rabu (14/8) siang. “Forum ekspose menyetujui untuk meningkatkan tahapan proses pemeriksaan menjadi proses penyidikan, dan menaikan tiga orang sebagai tersangka,” katanya. Selain Rudi, KPK juga menjadikan dua orang swasta, masing Ardi dan Simon Gunawan Tanjaya sebagai tesangka. Simon dan Ardi dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaiman diubah UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. “R (Rudi), kami kenakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 jo, pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, KPK memutuskan langsung menahan Rudi Rubiandini, pasca-dijadikan tersangka Rabu (14/8). Rudi bersama dua tersangka lain, Ardi dan Simon, ditahan di Rutan KPK. “Kami putuskan untuk langsung melakukan penahanan,” jelas Bambang. Bambang mengatakan, ketiga tersangka itu, akan ditempatkan di rutan KPK, dan rutan KPK cabang POM DAM, Guntur. “Mereka ditahan di rutan KPK, C1 (gedung KPK) sebagian di Guntur,” ujarnya. Bambang juga menyatakan fokus pendalaman akan mengarah kepada kemana aliran suap itu bermuara. “Nanti dalam proses pemeriksaan dibutuhkan, siapapun yang kami butuhkan akan kami panggil,” jelasnya. Soal adanya dugaan keterlibatan pihak lain muncul lantaran uang suap yang diberikan untuk Rudi terbilang besar. KPK menemukan uang senilai USD 690 ribu dan 127 ribu dolar Singapura di rumah Rudi dan Ardi. Uang itu diberikan Simon kepada Rudi melalui perantara Ardi. KPK pun menaruh curiga motor besar merk BMW dengan nomor polisi B 3946 FT merupakan bagian suap Kernel oil kepada Rudi Rubiandini. “Motor itu diduga untuk diberikan kepada R dari,” ujar Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan, kecurigaan itu, lantaran motor yang diantarkan Ardi ke Rudi itu, didapatkan surat- surat lengkap. “Satu paket dengan BPKB-nya,” kata dia. Bambang pun membenarkan kalau Ardi merupakan pihak swasta yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih golf. “Dalam kasus ini, A juga diduga ikut menerima suap dari S,” ujarnya. Peryataan Bambang sekaligus menepis anggapan bahwa sebelumnya moge yang disita KPK merupakan milik Rudi yang pernah dilaporkan dalam LHKPN tahun 2008. Bambang membenarkan kalau Ardi yang ikut ditangkap dalam OTT merupakan penghubung uang suap dari pemilik Kernel Oil, Simon, ke Rudi Rubiandini. “Uang suap senilai USD 400 untuk Rudi, telah diiberikan Simon di City Plaza, Jakarta. Saudara S memberikan dana kepada saudara A sekitar jam 16.00 WIB, Selasa (13/8). Dan dana itu akan diberikan kepada saudara R yang dijanjikan akan bertemu jam 21.00 WIB malam,” kata dia. Selain memberikan uang kepada mantan Wakil Menteri ESDM tersebut, sambung Bambang, A datang ke kediaman Rudi dengan menggunakan motor gede. Dia mensinyalir, motor itu bagian dari suap Kernel Oil. “A ke sana menggunakan moge itu, dan di dalam moge itu juga sudah ada dengan BPKB-nya (paket lengkap),” urainya. Lebih lanjut, kata Bambang, dari kediaman Rudi, si A ini cukup lama. Yang kemudian diantarkan pulang oleh supir pribadi R dengan menggunakan mobil pribadi R. “A setelah itu diantar pulang oleh supir R dengan mobil R, dan saat itu
  • 20. 20 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM depan, BPK pun akan mengaudit kinerja SKK Migas di seluruh rantai proses bisnisnya. “Audit akan dilakukan dari perencanaan kontrak kerjasama, cost recovery dan indikasi kecurangan-kecurangan diperhitungan lifting,” ujarnya. Sementara, perusahaan Kernel Oil diduga milik anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Wisnu Wardhana. Sumber Aktual, Kamis (15/8), membenarkan perihal tersebut. “Ya, benar. Kernel Oil itu milik Wisnu Wardhana. Dia mantan anggota HIPMI,” ungkap sumber tersebut. Bahkan, sumber itu mengaku sangat dekat dengan Wisnu. “Saya kenal baik Wisnu, pemilik Kernell Oil,” kata sumber itu. “Kernel Oil adalah anak usaha dari PT Tripatra yang menginduk kepada PT Indika Energy Tbk.” Dikonfirmasi, Presiden Direktur Indika Energy Wisnu Wardhana membantah bahwa Kernel Oil ada kaitannya dengan Indika Energy maupun Tripatra. “Tidak ada hubungannya antara PT Indika Energy dengan PT Tripatra dan Kernel Oil Pte Ltd,” tegas Wisnu, ketika dikonfirmasi Aktual melalui telepon selularnya, Kamis (15/8) malam. Dia juga memastikan tidak tinooktaviano/aktual-AKTUAL/istimewa(JUNIMART) Simon Gunawan Tanjaya memiliki perusahaan yang diduga telah melakukan suap kepada Rudi. Anehnya, pemilik Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya, ternyata tidak pernah menjalin komunikasi dengan Rudi Rubiandini. Pengacara Simon, Junimart Girsang, menyatakan bahwa perusahaan kliennya tersebut pun tidak memiliki kepentingan dengan SKK Migas. “Pak Simon sama sekali mengatakan tidak pernah mengenal dan tidak penah komunikasi dengan Pak Rudi,” jelasnya. Justru, menurut Junimart, perusahaan milik kliennya tersebut berhubungan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Kementerian ESDM, bukan kepada SKK Migas. “SKK Migas itu tidak ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan Pak Simon, karena urusan Pak Simon adalah solar, jadi solar itu hubunganya ke Ditjen Migas, bukan SKK Migas,” kata dia. Usai diperiksa KPK, Rudi sempat melontarkan pernyataan. Dia membantah dirinya melakukan korupsi. Dia hanya menerima gratifikasi saja. “Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatan masuk dalam masalah gratifikasi,” kata Rudi. Gratifikasi itu didapat dari seorang temannya yang berprofesi sebagai trainer golf yakni Ardi. Gratifikasi itu berupa uang dollar AS. Namun demikian, Rudi meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. “Biarkan proses hukum yang membuktikan,” katanya. Rudi pun mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon melalui perantara Ardi. “Saya terima dua kali.”. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah bahwa pihaknya pada Rabu (14/8) siang melakukan penggeledahan terkait dengan penangkapan Rudi Rubiandini. KPK hanya memasang dilakukan penyergapan, A langsung dibawa kembali kerumah R, dan uang itu diambil dari R (USD 400 ribu, red),” tandasnya. Simon, salah satu pihak yang ditangkap KPK, ternyata pemilik Kernel Oil Pte Ltd asal Singapura. Kepastian ini, seperti disampaikan Bambang Widjojanto. “Pihak swasta bernama S posisinya sangat tinggi atau owner dari sebuah perusahaan berinisial PKOL,” ujar Bambang. Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga itu sejatinya sedang mengaudit Kernel Oil. Kernel adalah perusahaan yang ada partisipasi di era kepemimpinan R Priyono sebagai kepala BP Migas. Kernel diduga melakukan markup penjualan LNG ke Thailand. Dikonfirmasi Aktual, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar mengungkapkan, pihaknya terus mengaudit penutupan BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, BPK sudah mengendus indikasi adanya permainan lelang migas atas bagian pemerintah yang dilakukan para trader dalam penutupan BP Migas. “Penyebabnya akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi perusahaan trader oleh BP Migas dan mekanisme lelang yang kurang transparan,” kata dia. Bahrullah menambahkan, ke
  • 21. 21AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KPK line di lokasi penangkapan. Johan menjelaskan, pihaknya memasang KPK line di dua tempat, yakni di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Apartemen Mediterania Garden Residences Tower H. “Diberikan KPK line di Apartemen Mediterenia, terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang berinisial S dari pihak swasta pada pukul 24.00 WIB, Selasa (13/8),” jelas dia. Menurut Johan, pasca- Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Usai penggeledahan, KPK juga menyita uang uang ribuan dollar AS. “Benar memang ada uang sekitar USD 200 ribu kami sita,” ujar Johan Budi, ketika dikonfirmasi Aktual. Pada penggeledahan lanjutan, KPK juga berhasil menyita uang senilai USD 320.100 dari kotak deposit Bank mandiri milik Rudi. *** Deputi Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmadja mengatakan, Kernel Oil yang diduga menyuap Rudi Rubiandini merupakan perusahaan yang saat ini tengah melakukan tender penjualan minyak mentah Indonesia. “Mereka sedang ikut tender penjualan minyak mentah bagian Indonesia yang tidak diambil oleh PT Pertamina (Persero),” ungkap Widyawan. Widyawan menjelaskan, Kernel Oil bersama 40 perusahaan lainnya telah teregistrasi sebagai perusahaan yang mengikuti tender penjualan minyak bagian negara. “Kernel bukan tahun ini saja ikut, tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ikut tender,” katanya. Lelang tender yang digelar SKK Migas saat ini sebesar satu kargo penjualan minyak atau sebanyak 200 ribu sampai 400 ribu barel minyak mentah. Jika harga satu barel minyak mentah adalah USD 100 maka total nilai minyak yang akan ditenderkan sebesar USD 20 juta hingga USD 40 juta atau setara Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar. “Minyak itu dilelang karena biasanya tidak cocok dengan kilang milik Pertamina,” ujar Widyawan. Selain karena minyak tersebut tidak cocok dengan kilang Pertamina, kilang-kilang di Indonesia juga tengah dilakukan perbaikan, sehingga Pertamina tidak mampu untuk menampung minyak hasil produksi. “Biasanya persentasenya kecil, tidak banyak,” katanya. Dia menambahkan, Kernel Oil adalah registered trader atau trader terdaftar yang sudah beberapa kali mengikuti tender di SKK Migas. “Tapi seingat saya, Kernel Oil belum menang tender tahun ini,” ujarnya. Meski tahun ini belum menang, Kernel Oil pernah beberapa kali memenangkan tender di SKK Migas. Perusahaan itu tersebut menang karena memberikan bid tertinggi. Harga bidding bergantung pada harga minyak mentah domestik Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP), ditambah harga premium yang dapat diberikan peserta tender. Rencananya, Senin (19/8), SKK Migas akan menggelar tender crude untuk minyak yang tidak terserap Pertamina. Sementara, pihak SKK Migas memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan pascapenangkapan Rudi Rubiandini. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa pihaknya terkejut mendengar berita penangkapan tersebut. “Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami terkejut mendengar berita yang baru kami ketahui itu,” katanya. Kendati demikian, lanjut dia, industri migas yang memberikan kontribusi penerimaan bagi negara tinooktaviano/aktual-AKTUAL/ISTIMEWA(INSERT) Deviardi (Ardi) melakukan pemeriksaan awal, tim satgas KPK lainnya langsung meluncur ke Apartemen Mediterania. Di sana KPK juga mengamankan Simon dari pihak swasta. “Kami tangkap tangan S, swasta, di sebuah Apartemen Mediterania, tower H, sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Johan. Selain tiga orang yang diamankan tersebut, imbuh Johan, pihaknya juga mengikut sertakan tiga orang lainnya yang berasal dari kediaman Rudi, sehingga total ada ada enam orang, yakni dua orang petugas keamanan rumah dan satu orang supir pribadi Rudi. KPK juga menggeledah kantor
  • 22. 22 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 hingga Rp 300 triliun per tahun tidak boleh berhenti. “Operasi migas tetap berjalan dan tidak boleh berhenti,” tambahnya. Untuk sementara, menurut Gde, tugas kepala SKK Migas ditangani wakil kepala SKK Migas dan pejabat lainnya. “Masih ada Pak Waka SKK Migas dan pejabat lainnya yang akan menjalankan operasi kegiatan migas,” ujarnya. Hal senada dikemukakan Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro. Elan Biantoro menjelaskan, Kernel Oil tidak memiliki blok migas Elan Biantoro di Indonesia. “Kernel tidak memiliki blok Migas di Indonesia karena dia hanya trader,” ujar Elan. Namun, Elan tidak mau menjawab substansi persoalan hukum yang membelit Rudi Rubiandini. Di satu sisi, Kementerian ESDM berharap kinerja SKK Migas tidak turun pasca-penangkapan Rudi Rubiandini. “Program SKK Migas harus tetap berjalan,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Susilo menambahkan, selama ini kinerja SKK Migas sudah menunjukan prestasi yang membanggakan. Dia berharap SKK Migas tidak mengalami dampak dengan tertangkapnya Rudi. Susilo yang merupakan pengganti Rudi saat menjabat sebagai wakil menteri ESDM tetap mendukung program tahun 2013 sebagai tahun pemboran. Hal tersebut guna mencapai target lifting minyak bumi nasional sebesar 840 ribu barel per hari. *** Menyusul tertangkapnya Rudi Rubiandini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut berkomentar. Dia menduga Kernel Oil adalah perusahaan kecil yang mencoba mendapatkan kuota dengan menyuap kepala SKK Migas. Bahkan, lanjut dia, perusahaan Kernel Oil adalah perusahaan yang bermarkas di Indonesia, Singapura dan Thailand. “Perusahaan (yang menyuap) sebetulnya bukan perusahaan besar yang home base-nya ada di tiga negara, Indonesia, Singapura dan Thailand. Makanya saya menduga jangan-jangan ada persaingan antara para pemain besar yang menjadi ancaman kemudian ada pemain kecil yang tiba-tiba nyelonong mendapatkan kuota untuk itu. Dan itu harus menjadi perhatian KPK dan publik,” kata Pramono Anung. Pramono pun mendorong KPK untuk memeriksa pihak lain selain Rudi Rubiandini. “Makanya saya termasuk yang menaruh harapan dan mendorong KPK agar jangan hanya berhenti sampai di kepala SKK Migas, karena yang seperti ini bisa melibatkan banyak pihak, karena izin berkaitan kuota trading bukan semata-mata keputusan SKK Migas,” katanya. Ditambahkannya, ditangkapnya Rudi karena pemberian izin trading karena Kernel Oil adalah makelar. ”Ini pasti berkaitan dengan pemberian policy terhadap trading, karena perusahaan itu bukan perusahaan yang memiliki konsesi atau operator, melainkan trader di bidang crude oil,” ujarnya. Sementara, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai sosok Rudi Rubiandini benar-benar sederhana sewaktu masih di kampus. Jadi sangat mengagetkan jika guru besar ITB itu terlibat suap Migas. HUKUM tinooktaviano/aktual
  • 23. 23AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Sebagai sesama alumnus ITB, Rudi adalah guru besar ITB dan tentu kami sangat terpukul atas kejadian ini. Banyak teman dan senior kami yang bercerita bahwa Prof Rudi adalah sosok bersahaja di kampus,” kata alumni ITB Gede Sandra kepada Aktual. Gede sangat mengutuk pihak manapun yang telah meracuni Rudi dengan budaya korup. Aktivis Rumah Perubahan ini pun tidak menampik kemungkinan bahwa Rudi menerima suap karena didesak atau diperas oleh kalangan politik. “Semisal, Prof Rudi didesak untuk membiayai even- even politik seperti Konvensi Partai Demokrat,” tegasnya. Informasi yang dihimpun Aktual, posisi Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas memang ‘rawan’. Pasalnya, banyak yang ‘mengincar’ posisi tersebut. Bahkan, sumber Aktual mengungkapkan, sejak dua bulan yang Rudi memang telah menjadi target untuk dilengserkan. Gede menambahkan, kejadian tangkap tangan Rubiandini oleh KPK menunjukkan kegagalan Presiden SBY mengelola anak buahnya. Seperti diketahui, surat pengangkatan Rudi sebagai kepala SKK Migas ditandangani langsung oleh presiden. “Sekali lagi SBY gagal sebagai pemimpin. Karena sebenarnya panggil,” tandasnya. KPK bahkan telah mencekal Kepala Divisi Operasi SKK Migas, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersial Minyak Bumi dan Kondensat, Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersial Gas, Popi Ahmad Nafis dan Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT. Parna Raya Group. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan mengenal Rudi Rubiandini sebagai sosok yang bersih. “Tadinya ia (Rudi Rubiandini) dikenal bersih, yang tukang nerabas yang kotor- kotor. Jadi sebagian masih tidak percaya ini bisa terjadi,” katanya. Sesama alumni ITB, Purbaya mengaku sedih dengan penangkapan tersebut. “Dilihat dari alumni agak sedih juga. Harusnya mahasiswa ITB yang dulunya terkenal suka protes lalu masuk ke pemerintah menjadi pendukung utama dari pemerintahan yang bersih,” ucapnya. Dia juga berharap dugaan suap yang melibatkan Rudi tidak benar. Kalaupun benar pihak yang berwajib dalam memproses secara profesional. “Kalau salah dibilang salah, kalau tidak ya dibebaskan,” tambahnya. Menteri BUMN Dahlan Iskan terkejut mendengar berita penangkapan Rudi Rubiandini. “Saya kaget dan tidak menyangka. Saya tahu musuhnya banyak sekali,” kata Dahlan. Dia menambahkan, sosok Rudi merupakan orang yang sederhana dan memiliki tekad untuk memperbaiki beragam permasalahan yang menjerat sektor migas seperti persoalan keruwetan di dalam perizinan. Kesederhanaan tersebut, ujar dia, ditunjukkan Rudi Rubiandini yang dikenal kerap pulang mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan menggunakan kereta ekonomi. Dahlan juga berpendapat bahwa kepala SKK Migas memiliki banyak lawan di dalam dunia migas antara lain karena tekadnya untuk tinooktaviano/aktual apa yang dilakukan Rudi sebagai bawahan hanya mencontoh atasannya. Jika atasannya hanya sibuk melakukan pencitraan, seolah bersahaja dan berintegritas, tapi sembari menerima suap, ya pastilah bawahannya akan mencontoh sifat yang demikian,” kata Gede Sandra. Contohnya, sambung Gede, adalah celotehan Nazar yang menyatakan bahwa Cikeas, dalam hal ini Ani Yudhoyono rutin menerima suap USD 5 juta dari mafia migas. Jika keluarga SBY saja menjadi bagian dari mafia migas, maka wajar jika Rudi sebagai bawahan juga terbawa-bawa ke dalam jaringan tersebut. Sementara, KPK akan terus menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga kuat bermain dalam perkara suap kepada Rudi Rubiandini. Bahkan, penelusuran tersebut akan dilakukan kepada lembaga, korporasi maupun partai. Menurut Bambang Widjojanto, semuanya akan ditelusuri. Untuk itu, pihaknya meminta publik untuk memberikan kesempatan bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan. KPK pun mengaku bakal memeriksa Jero Wacik terkait adanya perkembangan baru nantinya. “Ya kalau dibutuhkan, akan kami
  • 24. 24 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM melakukan pembersihan di sektor tersebut. *** Tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK membuat Ketua Komisi Pengawas SKK Migas yang juga Menteri ESDM Jero Wacik kaget. “Saya kaget ketika mendengar bahwa kepala SKK Migas ditangkap KPK,” ujar Jero Wacik. Wacik menambahkan, dirinya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas juga mengaku kebobolan atas tertangkapnya Rudi Rubiandini dengan barang bukti uang sebesar USD 700 ribu. “Untuk kejadian ini tentu kami akan adakan evaluasi segera. Kami evaluasi, apa yang perlu kami awasi lebih cermat dalam penyelenggaraan SKK Migas,” tambahnya. Seperti diketahui, tim pengawas SKK Migas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Tim pengawas dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik. Wakil Menteri Keuangangan Anny Ratnawati sebagai wakil ketua komisi. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM Chatib Basri sebagai anggotanya. Namun, Wacik mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di dalam sektor industri migas. “Kami mendukung penuh upaya KPK untuk mengusut tuntas permasalahan hukum tersebut,” ujarnya. Wacik juga mengatakan, dengan membongkar kasus korupsi di tubuh SKK Migas, akan semakin membuat masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. “Karena kami pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung industri migas demi kepentingan nasional,” lanjutnya. Dia menambahkan, dirinya meminta perusahaan-perusahaan migas di Indonesia untuk tetap melakukan investasi di Indonesia karena persoalan penangkapan Rudi Rubiandini tidak mempengaruhi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Tanah Air *** Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko sementara mengambil alih tugas dari Rudi Rubiandini yang dinonaktifkan sebagai kepala SKK Migas. “Saat ini yang memegang kendali itu wakil kepala,” ujar Elan Biantoro. Elan menambahkan, Johanes Widjonarko akan mengambil alih tugas-tugas kepala SKK Migas sampai Presiden memilih kepala SKK Migas baru yang secara definitif. “Posisinya sementara sambil menunggu keputusan- keputusan dari lembaga tertinggi negara yang lain, seperti komisi pengawas. Rudi kan diangkat oleh Presiden,” tambahnya. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 93/2013 untuk menonaktifkan sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan menggantikannya dengan Johanes Widjonarko yang sebelumnya merupakan wakil kepala SKK Migas. “Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Keppres No 93 /2013, sudah ditandatangani oleh bapak Presiden,” ujar Jero Wacik. Wacik menjelaskan, isi dari Kepres tersebut adalah, pertama, memberhentikan sementara Rudi Rubiandini dari jabatanya sebagai Kepala SKK Migas. Kedua sesuai dengan peraturan yang ada, menugaskan Johanes Widjonarko yang merupakan wakil kepala SKK Migas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala SKK Migas. “Itu keputusan presiden, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus,” jelasnya. Wacik mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mulai Rabu (14/8) berwenang untuk memutuskan dan menandatangani kebijakan SKK Migas pasca-Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. “Karena Pak Widjonarko sudah diangkat sebagai Kepala SKK Migas, ia berwenang menandatangani semua yang berkepentingan dengan SKK Migas,” ujar Jero Wacik. Keputusan presiden tersebut diambil karena pemerintah harus melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan industri migas nasional. “Industri migas ini adalah industri yang sangat strategis, sekitar Rp 1 triliun revenue-nya per hari, karena itu maka pengelolaan SKK Migas tidak boleh berhenti seharipun,” imbuh Wacik. Wacik menerangkan, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini tetap saja industri migas harus berjalan seperti biasa, untuk itu pemerintah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan peraturan bahwa wakil kepala SKK Migas harus menggantikan kepala SKK Migas. “Semua sistem berjalan seperti biasa, di atas ada kepala SKK migas untuk urusan yang strategis, ada juga komisi pengawas yang diketuai menteri ESDM,” terangnya. Di satu sisi, Wacik mengaku tidak pernah mendengar Kernel Oil. “Saya tidak pernah dengar Kernel Oil,” katanya. Dia menegaskan, biasanya mengenal perusahaan yang sudah familiar saja. “Seperti Conoco, Medco, Total, Supreme Energy. Yang sudah biasa-biasa,” sambung politisi Partai Demokrat, ini. humasesdm
  • 25. 25AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan Rudi Rubiand ini per 11 Maret lalu, dia memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. P rof Dr Ing Ir Rudi Rubiandini RS lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 9 Februari 1962. Dia semula adalah seorang akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia. Dia mendapatkan gelar S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Dia lulus tingkat doktoral dengan gelar Dr Ing dari Technische Universität Clausthal, Jerman pada 1991. Rudi pernah menjabat sebagai wakil menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kurun 2010 hingga 2012 dia pernah menjabat sebagai corporate secretary dan deputi Pengendalian Operasi BP Migas— lembaga yang dibubarkan dan berganti nama menjadi SKK Migas. Rudi juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM pada 2010. Sebelumnya, dia pernah menjadi penasihat ahli kepala BP Migas. Dalam kurun 1995 hingga 2010 sebenarnya aktivitas Rudi lebih banyak dihabiskan mengabdi di almameternya, ITB. Dia pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Perminyakan ITB, general manager Sasana Olahraga Ganesha ITB, direktur penerbit ITB, serta direktur Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB, dan direktur utama PT LAPI ITB. Data yang dihimpun Aktual, kekayaan Rudi Rubiandini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Siapa Rudi ? Oleh: Vicky Anggriawan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan dirinya pada 11 Maret lalu, memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. Jumlah harta itu meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 28 September 2012, Rudi memiliki harta sebesar Rp 7,2 miliar dan USD 21.047. pada 2013, harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi sebesar Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Selain itu, Rudi juga memiliki beberapa alat transportasi senilai Rp 433 juta. Kendaraan yang dimiliki antara lain motor BMW senilai Rp 30 juta buatan 1955 yang diperoleh pada 2008, motor Yamaha Rp 3,5 juta, motor Honda Supra Rp 5 juta, motor Mio Rp 3 juta, motor Supra Rp 2 juta, motor Suzuki Satria Rp 10 juta, mobil Livina Rp 100 juta, mobil Suzuki SX4 Rp 100juta, dan mobil Nissan Rp 180 juta. Harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi terdiri atas logam mulia senilai Rp 690 juta, dan lainnya senilai Rp 230 juta. Sementara giro/ kas yang dimiliki Rudi berjumlah Rp 1,8 miliar dan USD 21.060. Sementara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan memecat Rubi Rudiandini dari kursi komisaris PT Bank Mandiri Tbk. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN segera mengambil tindakan setelah ada kejelasan status Rubi. “Kami perlu segera mengambil sikap, begitu keluar keputusan tersangka, langsung dipecat,” kata Imam. Rubi menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri dengan masa jabatan mulai 2 April 2013 hingga lima tahun ke depan. Sayang, karier tersebut hancur seketika akibat skandal suap. tinooktaviano/aktual
  • 26. 26 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kursi Panas Patrialis di Mahkamah Konstitusi Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang S elasa (13/8), Patrialis Akbar, Akil Muchtar, dan Maria Farida Indrati resmi diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan langsung pengambilan sumpah tersebut. Pengangkatan ketiga hakim konstitusi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 P 2013 dan Keppres No 87 P 2013. Pengambilan sumpah ketiga hakim konstitusi itu juga dihadiri oWakil Presiden Boediono, para kepala lembaga negara antara lain Ketua DPD Irman Gusman, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya serta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono. Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden SBY mengajukan Patrialis Akbar dan Maria Indrati sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2018. Patrialis Akbar merupakan mantan menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 2011. Sontak pengangkatan ketiga hakim konstitusi itu menimbulkan protes berbagai kalangan, terutama dari LSM dan akademisi. Protes keras terutama ditujukan bagi Patrialis Akbar. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) bahkan meminta SBY mencabut keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Selain itu, SBY juga diminta mengulang proses pemilihan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang (UU) No 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Iluni FHUI Melli Darsa di Jakarta, Senin (12/8), mengatakan, permintaan ini diajukan, mengingat pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam UU No 24/2003, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20. NASIONAL rumgapres-abrorrizki
  • 27. 27AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Pasal 19 UU MK memerintahkan agar pencalonan hakim konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan,” katanya. Iluni FHUI menilai, proses yang diatur UU MK ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya, keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU MK. “Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diperintahkan UU MK,” katanya. Melli menegaskan, pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Kelalaian untuk menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Presiden pada calon-calon sebelumnya. MA dalam pengusulan hakim konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, Iluni FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan. Dikatakan Melli, Pasal 20 Ayat (1) UU MK memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden). Karena itu, Iluni FHUI mendesak MA, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut. “Peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sangat penting untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar,” katanya. *** Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berniat melakukan judicial review (uji materi) atau uji tafsir Pasal 19 UU MK. Pasalnya, pengangkatan hakim MK seperti diatur UU itu dianggap multi-tafsir. Direktur Advokasi YLBHI Bahrain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (11/8), mengatakan, gugatan akan didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, yang terdiri atas para aktivis YLBHI, ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahrain mengungkapkan, pencalonan hakim konstitusi merupakan wewenang MA, Presiden dan DPR. Tetapi pada praktiknya, kata dia, ketiga lembaga itu memiliki tafsir yang berbeda soal klausul ‘transparan dan partisipatif’. “Tiga-tiganya tafsir masing- masing. Partisipatif itu seharusnya melibatkan publik. Mengumumkan prosesnya sejak awal. Tapi dalam pengangkatan Patrialis tidak ada langkah itu,” kata Bahrain. Alvon Kurnia Palma sebagai salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli MK mengatakan, ditunjuknya Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi diduga sebagai kompensasi politik. Maksudnya, jabatan ini adalah kompensasi yang diberikan oleh SBY atas pencopotan Patrialis dari jabatan politik sebagai menteri Hukum dan HAM. “Muncul kecurigaan publik bahwa penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusi AKTUAL/ISTIMEWA
  • 28. 28 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Denpasar, Bali atas kasus narkoba. Bob Hasan dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), menilai, penunjukkan secara langsung oleh Presiden SBY kepada Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah menyalahi aturan yang ada. “Menyoal kedudukan selaku hakim konstitusi bukan dari pada bagian hak prerogratif Presiden Mengingat MK adalah badan yang sejajar dengan Lembaga Kepresidenan,” kata dia. Menurut Bob, tidak menjadi permasalahan jika presiden hanya melakukan rekomendasi terhadap calon hakim konstitusi. “Kalau hanya merekomendasi mungkin itu sah- sah saja. Ini (penunjukannya) inkonstitusional,” ujarnya. Selain itu, sambung Bob, dengan latar belakang Patrialis Akbar sebagai mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi kekhawatiran tersendiri, salah satunya terhadap citra MK yang selama ini telah terbangun dengan baik, karena diisi oleh orang partai politik. “Ini juga yang jadi masalah, karena Patrialis dari pengurus partai politik besannya SBY. Dan jelas kepercayaan kepada lembaga tersebut akan merosot,” jelasnya. Bahkan secara tegas Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, menggantikan hakim konstitusi Achmad Sodiki yang berakhir Agustus 2013, tersirat adanya kepentingan pengamanan Pemilu 2014 nanti. “Pasti karena nanti Pemilu tidak ada partai atau calon presiden yang akan menang mutlak, jadi penguasa berkepentingan menempatkan orangnya untuk bela kepentingan penguasa jika hasil pemilu dan pilpres masuk sengketa di MK,” kata Boyamin. Sementara, pembelaan soal pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Dia mengatakan, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK sah-sah saja. “Saya kira, kalau presiden mengangkat hakim konstitusi itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya Patrialis punya kekurangan, dapat dijadikan bahan kajian bagi presiden untuk dapat dijadikan ukuran ke depannya,” kata Martin di Jakarta, Senin (12/8). Karena itu, dia berharap, Patrialis sebagai hakim konstitusi, dapat mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak terlalu banyak berbicara yang bukan menjadi kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Saat ditanya soal soal kinerja Patrialis yang banyak memberikan remisi kepada koruptor, Martin mengatakan bahwa hal itu perlu dikaji bersama-sama. Yang jelas, katanya, penunjukkan Patrialis sebagai hakim konstitusi, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden BY yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. “Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Kami akan layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang NASIONAL sebagai bentuk kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas pencopotannya pada waktu menjadi menteri beberapa waktu lalu,” kata dia. Menurut ketua Badan Pekerja YLBHI ini, jika proses pemilihan didasarkan pada kompensasi politik dengan mengabaikan syarat-syarat sebagai hakim konstitusi yang ditentukan oleh UU MK maka sama halnya Presiden menjadikan MK sebagai ‘tempat pembuangan terakhir’ dan mendorong MK menjadi lembaga yang tidak kredibel. “Pada sisi lain bukan tidak mungkin penunjukan Patrialis karena adanya posisi tawar politik untuk kepentingan atau pengamanan partai politik terutama dalam pemilu 2014 mendatang,” ucapnya. Selain itu, sambung Alvon, saat menjabat sebagai menteri, Patrialis Akbar dianggap kontroversial dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, karena dimasa kepemimpinannya terjadi ‘obral’ remisi dan pembahasan bersyarat terhadap koruptor. “Karena itu, meminta kepada presiden membatalkan penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusional dari unsur pemerintah karena prosesnya yang cacat hukum dan berpotensi melemahkan institusi MK,” tandasnya. Di masa menjabat sebagai menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pernah memberikan remisi kepada narapidana yang terbilang kontroversial. Sebut saja pemberian remisi kepada mantan Deputi Gubernur Senior BI Aulia Pohan dan ratu lobi Arthalita Suryani (Ayin) pada 17 Agustus 2010. Begitu juga Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Remisi juga diberikan kepada tahanan WN Asing seperti Schapelle Corby yang ditahan di LP Krobokan tinooktaviano/aktual-rumgapres/abrorrizki(sby)
  • 29. 29AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 U sai mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8), Patrialis Akbar berkomentar soal pengangkatan dirinya. Menurut dia, kontroversi pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi merupakan dinamika demokrasi negara hukum. “Tidak apa-apa. Yang menggugat adik-adik saya, kawan-kawan saya. Saya juga alumni LBH Talabahu. Masak saya mau marah-marah? Justru saya hormati saja. Biasalah, dunia tidak mulus,” kata Patrialis. Patrialis menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Menurutnya, sebelum Presiden SBY menunjuk dirinya menggantikan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi, ada uji kepatutan dan kelayakan yang dia jalani. “Saya diusulkan jadi hakim oleh Menkumham Pak Amir. Setelah itu saya dipanggil Presiden dan beberapa menteri. Di situ, kira-kira Juli 2013, ditanya pikiran-pikiran saya, dan saya sampaikan jawabannya. Saya sendiri tidak tahu apakah ada calon lain ada atau tidak,” ujar Patrialis. Ketika disinggung soal dirinya yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), dia berjanji meski dirinya politikus, dia akan membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan politik selama di MK. “Jangan mendikotomikan antara orang parpol dan tidak. Apa ada jaminan orang bukan parpol melakukan hal dengan bagus atau konsisten? Itu subjektif. Makanya saya punya komitmen, dan itu tidak boleh ditawar- tawar. Hakim itu bukan tanggung jawab dunia, tapi akhirat,” kata Patrialis. Sekedar merunut ke belakang, Patrialis pernah menjabat menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga di-reshuffle pada 18 Oktober 2011. Patrialis juga seorang advokat. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 2004- 2009 dari PAN. Saat di Senayan, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Uniknya, meskipun kini menjabat sebagai hakim konstitusi, namun Patrialis Akbar juga masih menjabat sebagai komisaris utama di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, BUMN sektor pertambangan. Dia diangkat sebagai komisaris utama Bukit Asam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 22 Desember 2011. Patrialis: Nama Saya Diusulkan Amir Syamsuddin Patrialis Akbar menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8). Menurut Djoko, proses pengajuan Patrialis Akbar telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai sebagai usul dari pemerintah. Sesuai dengan konstitusi, hakim MK yang terdiri atas sembilan orang diajukan oleh tiga lembaga, Presiden, MA dan DPR. Masing-masing lembaga berhak mengajukan tiga nama. Djoko berpendapat, keberatan sejumlah LSM yang menilai tidak adanya transparansi dan pengumuman calon hakim MK ke masyarakat luas karena memang tidak ada keharusan. “Tidak ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain. Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” katanya. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8), mengatakan, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan. “Setelah mempelajari, melihat dan memperhatikan masukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan dibawah Menkopolhukam, juga mendegar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi,” ujar Julian. Julian mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi mewakili pemerintah adalah karena memilki kapasitas dan kredibilitas yang memadai. aktual/istimewa(martinhutabarat)-rumgapres/abrorrizki(sby)
  • 30. 30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia selama ini banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha M emasuki 68 tahun usia Republik Indonesia ternyata menghenyakan benak khalayak, karena banyak masalah yang tersisa. Bukan sekedar akibat terkaburkannya berbagai tujuan mulia dalam bernegara berbangsa, seperti upaya membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi terutama karena perancuan pemahaman akibat sisa-sisa benih penyakit kolonialisme yang meracuni rasa persatuan kesatuan dan keadilan sosial. Padahal, sisa warisan kolonialisme, feodalisme, yang kini makin mewujud nyata dalam bentuk penyuburan neoliberalisme yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tanpa sadar selama puluhan tahun lebih, generasi muda bangsa ini tercekoki oleh pencitraan bahwa yang paling berjasa di dalam heroisme patriot nasionalis Indonesia adalah elemen bersenjata, khususnya militer. Sehingga peran utama dari para tokoh agama, politisi, jurnalis, guru, dan dokter yang sejak awal abad 20 membangkitkan kesadaran rakyat atas kejahatan kolonialisme dan menggelorakan semangat kemerdekaan, malah meredup sirna oleh kemilau gerakan bersenjata yang justru baru mulai muncul setelah kemerdekaan negara bangsa Indonesia diproklamasikan oleh EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 31. 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Rekonstruksi Sejarah Kemerdekaan 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 32. 32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Tengok di berbagai gapura peringatan ulang tahun kemerdekaan, yang tergambar nyaris hanya citra militer, pejuang bambu runcing berselempang merah putih. Apalagi sejak Indonesia selama 30 tahun lebih dikuasai oleh Orde Baru yang mengandalkan diri pada dukungan Dwifungsi ABRI. Padahal sejarah membuktikan bahwa proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia justru penuh dialektika yang menggambarkan unsur laskar rakyat, maupun para patriot gemblengan Jepang lewat Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dsb, akhirnya takluk oleh unsur eks serdadu Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) yang kemudian mendominasi kepemimpinan TNI. Sedikit banyak unsur profesionalisme yang berangkat dari doktrin dan perspektif keserdaduan kolonial, niscaya membawa muatan nilai kolonialisme imperialisme. Nilai yang kini berwujud dalam bentuk neokolim (Neo Kolonialisme Imperialisme) berupa neoliberalisme. Tidak heran jika pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia, banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Tahukah kita suku apa saja yang digunakan Belanda dalam menumpas berbagai perlawanan di Tanah Air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, dengan persentase yang berbeda- beda. Apalagi pasukan Belanda yang sebelumnya ditugasi menggempur perlawanan di daerah banyak yang tewas akibat terbunuh atau terkena kolera. Padahal, prajurit pribumi terbukti lebih tahan terhadap penyakit tropis. Sehingga Belanda juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak, dan memboroskan anggaran. Capt RP Suyono dalam buku Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, menuturkan sejak terbentuk pada 1830, KNIL sangat kekurangan prajurit. Rata-rata kebutuhan KNIL sekitar 2.000 prajurit per tahun. Sementara prajurit Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1.500 hingga 1.600 per tahun. Selisih 500 orang hal sangat penting mengingat sebagian pasukan yang dikirim banyak yang tewas. Tentu ini jadi kendala bagi Batavia dalam menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai. Pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil, Nusa Tenggara dan Aceh belum dikuasai penuh. Belum lagi dalam upaya menumpas pemberontakan di daerah yang bergejolak. Karena itulah dilakukan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 33. 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 perekrutan prajurit pribumi sebagai solusi. Perekrutan ini memberi kemenangan bagi kompeni terhadap berbagai perlawanan di seantero Nusantara. Terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali pada 1860. Seiring makin masif perekrutan pribumi dan bergabungnya anak- anak KNIL yang lahir di tangsi, jumlah prajurit pribumi dalam pasukan KNIL pun meningkat dari tahun ke tahun. Suyono mencatat pada 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri atas 17.854 Jawa, 1.792 Sunda, 151 Madura, 36 Bugis (menurut Maulwi Saelan mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang Bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL, karena tingkat kesetiaan yang rendah) dan 1.066 Melayu. Adapun Ambon berjumlah 3.519 orang, Manado 5.925 dan 59 Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa. Sehingga pasukan KNIL jadi kuat terutama pada awal abad ke 20 menjelang Perang Dunia II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun, namun rata-rata orang Jawa tetap terbanyak karena mencapai 50%. Sunda 5%, Manado 15% justru Ambon hanya 12%. Sisanya Timor 4% dan suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1%. Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda ini ternyata berpengaruh pada organisasi berperang KNIL. Ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua terdiri atas Ambon dan Timor merupakan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya tumpas. Setelah ditarik maka kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari Sunda dan Jawa melakukan pendudukan dan mecipta perdamaian. Tugas ini diberikan karena bawaan prajurit Jawa dan Sunda bersifat tenang dan mampu menahan diri. Di samping selalu menciptakan segregasi antar-satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antar suku dalam KNIL, kolonialisme Belanda juga melakukan diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang mayoritas ternyata tidak dihargai Belanda, justru mereka yang acap didiskriminasi. Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapat tambahan gaji f10,9 (gulden), sedang yang Sunda dan Jawa hanya f6,39. Ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum 1905, prajurit Jawa tak mendapat fasilitas sepatu karena dianggap tidak sebaik keunggulan berperang prajurit Ambon dan Manado. Prajurit Jawa cenderung nrimo dengan perlakuan ini.. Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes J van der Weiden—mantu Jendral van Heutsz komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh— yang menyatakan prajurit Jawa juga gagah berani—selain prajurit Aceh—terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Justru orang Belanda yang berpikiran prajurit Jawa lebih lemah sehingga didiskriminasi. Sekelumit kisah politik divide et impera, dan diskriminasi tentang KNIL itu tentu bisa menggambarkan corak kolonialisme. Sementara masih ada masalah lain yang perlu dikaji dan direnungkan lagi dalam menata ulang bangunan negara bangsa ini. Yaitu sejauh mana peran nilai ideologis dari nasionalisme, maupun agama, terutama Islam, serta aspirasi sosialisme untuk menata sumbangsih masing-masing dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kisah tentang HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya, maupun pengaruh media massa dan peran jurnalis dalam menggalang pendapat umum, selalu layak untuk dipetik himahnya. Terutama manakala hak setiap elemen kekuatan sosial dalam masyarakat untuk menerbitkan media sendiri tetap dihormati dan dijamin kebebasannya, Seusia 68 tahun ini, ternyata negara bangsa Indonesia masih harus belajar banyak. Terutama dalam mengkritisi kecenderungan para kutu loncat yang mampu menjadi bunglon, beradaptasi dari tempo dulu ke zaman sekarang, dari rezim lama ke rezim kini, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Padahal muatan sisa warisan kolonial dan feodalisme yang dibawanya, sangat mampu membelokan arah perjuangan memenuhi amanat penderitaan rakyat. Berbagai Sumber 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 34. 34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 35. 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Potret Nasionalisme Islam Indonesia Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha HOS TJOKROAMINOTO P erdebatan kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agama dalam kontruksi sejarah Indonesia, seakan tak pernah usai. Keduanya terus bertarung berebut hegemoni kekuasaan. Sejarahwan cenderung menelusuri pertarungan itu sejak perdebatan piagam Jakarta. Tapi ada juga yang mengambil klaim lebih jauh lagi hingga pertarungan di tubuh Sarekat Islam pada 1910-an. Beberapa studi sejarah memunculkan anggapan bahwa kelompok nasionalis sekuler senantiasa jadi pemenang. Klaim ini mungkin benar. Tapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok sekuler bukannya tanpa syarat. Karena pergumulan politik itu ternyata menghasilkan kultur politik hibrida yang mencampur baurkan ide-ide yang secara prinsip malah mungkin berbeda. Dengan kata lain, berarti kepentingan ‘kelompok Islam’ juga sudah terserap membaur di dalamnya. Kultur hibrida itu menyiratkan bahwa kontruksi religiusitas/ keberagamaan di Indonesia mengalami proses modifikasi. Agama yang datang tak pernah taken for granted, tapi diadaptasi dalam bentuk akulturasi (percampuran dengan budaya setempat). Hal ini tampak juga saat ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial melanda seantero dunia, dalam konteks politik pergerakan nasional di Hindia Belanda, ketiga ide itu ternyata juga mulai ditimang oleh para pemikir Islam Indonesia. Sehingga lahirlah pemikiran bahwa nasionalisme dan Islam itu tidak bertentangan, bahkan memiliki kepentingan yang sama. Untuk itu Humaidi pengamat sejarah mencoba menelusuri faktisitas cara berfikir tokoh Sarekat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto sebagai kunci pembuka tabir pemikiran bagaimana tokoh Islam menempatkan nasionalisme dalam konteks ke-Indonesiaan melewati batas sektarian dan primordial. Dengan mempelajari cara HOS berfikir pada zamannya, kita dapat melukiskan suatu struktur jiwa jaman yang sedang membentuk –bukan terbentuk-.diri. Apalagi belum ada sejarahwan yang mencoba menganalisi pemikiran Tjokro secara tematis. Lihat pemikiran teman seangkatan HOS seperti Haji Misbach, Mas Marco, Dr Sutomo, Wahidin, Tjipto Mangunkusumo sudah banyak dikaji pakar. Bahkan Sukarno, Kartosuwiryo dan Musso, yang notabene murid-murid Tjokro juga banyak ditulis. Lantas mengapa HOS Sang Guru ditelantarkan? Padahal—jika boleh mengklaim— HOS adalah guru bagi nasionalisme dan aktivis pergerakan di Indonesia. Sadar atau tidak, HOS Tjokroaminoto adalah ruh yang sesungguhnya bagi aktivis pergerakan hingga sekarang. *** Raden Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto lahir di Desa Bakur, Madiun Jawa Timur 16 Agustus 1882. Anak kedua dari dua belas bersaudara, putra Raden Mas Cokro Amiseno, Wedana Kleco, dan cucu Bupati Ponorogo RT Adipati Negoro. Setamat sekolah pegawai pemerintahan pribumi Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA) di Magelang, HOS sempat mengikuti jejak kepriayian ayahnya sebagai pangreh praja di Ngawi 1902-1905. Meski keluarga bangsawan, HOS tak pernah bersikap angkuh, justru malah menjadi motor penggerak kemerdekaan Indonesia saat semua ningrat Nusantara tertidur dibelai kolonialisme Belanda. Sehingga akibat muak atas tradisi ‘sembah 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 36. 36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 jongkok’ yang dinilai sangat melecehkan, HOS lalu meninggalkan pekerjaan priyayi itu. Pada 1905, HOS pindah ke Surabaya bekerja pada perusahaan dagang sambil melanjut sekolah malam di Hogere Burgerlijke School. Setamat sekolah dagang, HOS bekerja di pabrik gula Rogojampi 1907-1912 seraya mulai menulis dan menjadi asisten redaksi di harian Bintang Soerabaja kemudian redaktur Soeara Hindia. Bersama istrinya, RA Suharsikin, HOS juga membuka rumah kos di rumahnya. Dari perusahaan Setia Oesaha dan dunia pergerakan itu HOS mampu mencukupi kehidupannya. Setelah Sarekat Islam (SI) berdiri, HOS pun ke luar dari pekerjaan untuk berkonsentrasi penuh sebagai pemimpin pergerakan di Surabaya sehingga mencapai posisi sentral di tingkat pusat. HOS sukses terutama karena dalam  vargadering- vargadering SI tidak orator yang sanggup mengalahkan ‘suara bariton HOS yang berat dan dapat didengar ribuan orang tanpa mikrofon’. Di bawah kepemimpinan HOS, SI jadi organisasi besar, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Ini berkat hasil pendekatan kooperatif yang ditempuh HOS. Sebagai pemimpin SI, HOS dipuja bak ksatria pemenang perang. Dia dinilai piawai memikat massa. HOS merupakan guru yang baik, pemandu bakat, dan penggembleng tokoh tokoh pergerakan. Dari rumah kos itu HOS menyalurkan ilmu agama, politik, teknik orasi, yang kemudian jadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh utama Indonesia. Yang luar biasa; spektrum ideologis semua anak didik HOS begitu meluas bagai pelangi. Contoh, Sukarno, SM Kartosuwirjo, maupun Muso dan Alimin. Sebagai murid di pondokan, Sukarno dikenal juga sebagai mantu HOS. Sukarno menyerap kecerdasan Tjokro, terutama gaya berpidato. Kartosuwiryo juga pernah tinggal beberapa tahun bersama HOS. Setelah kemerdekaan, Kartosuwiro mendirikan Darul Islam sebagai perlawanan terhadap Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), juga merupakan murid HOS. Keduanya, pada 1948 di Madiun, juga ‘bertarung’ dengan Sukarno. Pertarungan Nasionalisme Sukarno-Islamisme Kartosuwiryo- Komunisme Musso/Alimin, adalah pertarungan antar murid HOS. Ini mengisyaratkan bahwa gagasan HOS ditafsirkan berbeda oleh para muridnya. Dalam beberapa hal, Sukarno lebih mengerti gagasan HOS tentang front persatuan nasional Boedi Oetomo, SI, dan PKI guna menghadapi musuh bersama kolonialisme. Gagasan yang kelak diolah Sukarno sebagai Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis) sebagai lambang persatuan nasional. Ketika terjadi polemik keanggotaan ganda dalam tubuh SI, HOS adalah tokoh yang menginginkan persatuan SI dapat dipertahankan. Ia lebih mengidentifikasikan diri sebagai perekat antar pihak yang bertikai, walau dalam beberapa hal dia lebih dekat kepada kelompok SI Putih dari pada SI Merah (Sarekat Rakyat yang Marxis) . Menjelang perpecahan SI, personalitas HOS mulai banyak dipersoalkan. Pada 6, 7 dan 9 Oktober 1920, Darsono membuat artikel panjang mengkritisi HOS yang dianggap menyengsarakan SI akibat pengeluaran kepentingan pribadi berjumlah besar (3000 gulden). Darsono menuduh secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Tjokro terlibat penggelapan, “Mengapa CSI tidak punya uang… sedangkan Tjokro kelimpahan,” tulis Darsono. *** Agustus 1921, HOS diciduk penguasa Belanda. Ini merupakan momentum membersihkan nama baiknya, karena dipenjara berarti jadi martir yang bisa melegitimasi citra kejuangannya pada masa yang akan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 37. 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 datang. April 1922, HOS dibebaskan. Dia tak kembali ke Jogjakarta, tapi malah mendirikan markas baru di Kedung Jati (kota kecil strategis di titik temu jalur kereta api Semarang- Jogjakarta). Di kota ini, HOS memofuskan diri pada persatuan Islam, yang independen lepas dari Muhammadiyah. Tahun itu juga, HOS membentuk Pembangunan Persatuan bersama Raja Mogok, Soerjopranoto guna menarik dukungan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) kepada CSI. Setelah propagandanya gagal, HOS kembali ke Markas CSI di Jogja. Dari kegagalan ini, HOS merubah persepsi persatuan nasionalismenya menuju persepsi nasionalisme atas dasar Islam. Semula HOS memandang Islam berfungsi sebatas pemaknaan simbolik, Kini HOS mulai merapatkan barisan nasionalisme dengan mendahulukan penyatuan kelompok Islam. Tepat ketika berumur 40 tahun, HOS mulai lebih mengkaji Islam secara serius. September 1922, HOS menerbitkan artikel berseri “Islam dan Sosialisme” di Soeara Boemipoetera dengan coba mendasarkan pandangan sosialismenya kepada Islam. Pada Kongres Al-Islam di Cirebon, 31 Oktober - 2 November 1922, HOS diangkat menjadi ketua kongres. Arti penting kongres ini, seperti kata Agus Salim, yaitu untuk ‘mendorong persatuan segala golongan orang Islam di Hindia atau Orang Islam di seluruh dunia dan Bantu-membantu’ dengan melihat Kemal Attaturk sebagai pemimpin teladan yang bekerja demi persatuan Islam (baca, Pan Islamisme). Sesudah kongres Central SI di Madiun, 17-23 Februari 1923, HOS makin mengecam kaum komunis. Bahkan HOS juga akan membentuk SI dan PSI tandingan di tempat- tempat kaum komunis mengkontrol ketat SI. Dengan demikian, dimulailah suatu upaya disiplin partai untuk membersihkan SI dari unsur komunis (SI Merah). Sebagai tokoh SI, HOS lalu sibuk tur propaganda ke pertemuan SI-SI lokal. Pidato HOS mulai mendikotomikan antara Islam dengan komunis. Bagi HOS, SI itu berdasarkan Islam. Karena kaum komunis itu Atheis (tak bertuhan) maka komunisme tak sesuai dengan SI. Akibatnya kelompok SI Merah mengadakan kongres tandingan di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Dalam forum itu, HM Misbach mengecam HOS sebagai racun yang melakukan pembohongan lewat dikotomi Islam-komunis. Dikotomi itu bagi Misbach nonsense, Karena secara substansial, Islam dan komunis justru sama, yaitu memperjuangkan sama rata-sama rasa. Seraya mengungkit kembali skandal HOS yang pernah diungkap Darsono, Misbach menuding HOS berambisi jadi raja. Tapi kecaman Misbach itu, dikecam balik Sukarno. Sehingga Misbach akhirnya meminta maaf atas pidatonya yang lancang itu. Sambil merapatkan barisan Islam dalam SI, sejak 1924 HOS mulai aktif dalam komite-komite pembahasan kekhalifahan yang dicetuskan pemimpin politik Wahabiah di Arabia, Ibnu Saud. Tentu sikap HOS ini ditentang kelompok Islam- tradisional yang menolak penerapan asas tunggal mazhab wahabi yang hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang banyak diziarahi karena dianggap bi’dah. Mengingat gagasan wahabi itu disambut hangat kaum modernis Indonesia, baik Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII pimpinan HOS, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sebagai langkah nyata setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, para ulama pesantren sepakat membentuk organisasi Nahdlatoel Oelama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 38. 38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dipimpin KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar. November 1926, PKI yang merupakanpartai hasil fusi SI Merah dan Indische Sociaal- Democratische Vereeniging (ISDV) melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini ditumpas brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan 13 ribu orang ditahan. Sebanyak 1.308 kader PKI dikirim ke Boven Digul, kamp tahanan di Papua. Banyak aktivis non-komunis juga jadi sasaran pemerintahan kolonial. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang sehingga kemudian bergerak di bawah tanah. Pemberontakan yang dirancang sejak lama dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan, sesungguhnya ditolak tegas Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI. Juga PKUS di Kremlin mengecam aksi advoturir Muso dan Alimin tersebut, karena Kremlin lebih menginginkan PKI mendukung gagasan HOS guna membentuk front Nasakom bersama PSI dan BO. Akibat ulah pemberontakan PKI itu gelombang pasang pergerakan nasional pun terpukul, Dampak ini menimpa pula kegiatan HOS dan PSI-nya. Sementara, Muso sempat buron ke Soviet untuk kembali lagi EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 39. 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 pada 1935. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti menyusup ke Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI bergerak di kalangan organisasi nasionalis para mahasiswa, seperti Perhimpoenan Indonesia yang kemudian berada di dalam kontrol PKI. Pada 1928, kegiatan kaum pergerakan mulai mengarah kepada suatu persekutuan organisasi. Dalam hal ini, PSI masuk ke dalam Permufakatan Perhimpunan— Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), bersama PNI dan organisasi- kedaerahan. Untuk mempertahankan PSI dari ancaman nasionalisme sekuler PNI, lalu HOS mengingatkan anggotanya agar tidak masuk organisasi yang tidak berdasar agama. Sentimen PSI yang memancing serangan balik nasionalis-sekuler serta kecurigaan akan ada hegemoni atas PPKI oleh PNI atau PSI, menciptakan disharmonis dalam PPPKI. Dalam situasi ini, HOS bertindak sebagai tokoh kompromis guna menyelamatkan PSI. Namun pada 1930, PSI yang berganti nama jadi PSII akhirnya keluar dari PPPKI. Dalam kondisi pergerakan politik yang penuh curiga ditambah pembatasan ruang gerak oleh pemerintahan kolonial, karir politik HOS pun mulai meredup. Kemudian, Desember 1934, Tjokroaminoto meninggal dunia pada usia 52 tahun.  *** Dari paparan kegiatan di atas tersirat sejauh mana pokok pikiran HOS tentang nasionalisme dan Islam.Yang menarik terlihat betapa nyata ada dua perbedaan dalam diri HOS saat menafsir dan memahami nasionalisme dan Islam. Perubahan ini terjadi ketika HOS berusia 40 tahun, yaitu pada 1922. Ada dikotomi pemikiran HOS muda sebelum berumur 40 tahun dengan HOS tua setelah 40 tahun, HOS muda bersemangat, melihat Islam sebagai alat memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan persatuan nasional. HOS tua mulai berfikir dikotomis membedakan Islam dan komunisme sebagai entitas terpilah dalam menafsirkan nasionalisme. Dalam paruh HOS muda, klaim kecenderungan Islam sebagai alat bisa ditilik dari pidato HOS di vargedering di Semarang, tentang maksud pendirian SI sebagai perkumpulan yang dipertalikan agama:  “Dengan alasan agama itu, kita akan berdaya upaya menjunjung martabat kita kaum bumi putera dengan jalan yang syah. Menurut dalil dari kitab (kita lupa dalilnya dan namanya kitab tadi, red), orang pun mesti menurut pada pemerintahan rajanya. Siapakah sekarang yang memerintahkan pada kita, bumi putra? Ya, itulah kerajaan Belanda, oleh sebab itu menurut  syara agama islam juga, kita harus menurut kerajaan Belanda. Kita mesti menepi dengan baik-baik dan setia wet wet dan pengaturan belanda yang diadakan buat kerajaan belanda. “ Lalu dengan lantang dia lanjutkan: “ lantaran di antara bangsa kita banyaklah kaum yang memperhatikan kepentingannya sendiri dengan menindas pada kaum yang bodoh. Maka kesatriaan kaum yang begitu sudah jadi hilang dan kesatriaannya sudah berbalik jadi penjilat pantat.” Untuk mengejar ketertinggalan kaum bumiputra, HOS menuturkan analogi cerita wayang Subali dan Sugriwa yang siap mati untuk mendapatkan Cupu Manik Astragino. Tentu, analogi ini suatu ajakan simbolik, dengan pendekatan world view suku Jawa. Cupu diartikan sebagai lambang kemajuan, Subali dan Sugriwa merujuk kepada kaum bumi putera yang rela berkorban demi cita-cita.  Arti penting dari pemaparan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, kadar pemahaman Tjokro mengenai Islam tidaklah mendalam, cenderung biasa-biasa saja. Ia menjadikan Islam hanya sebatas klaim legitimasi, tetapi ia lupa mendasarkan klaimnya dari kitab apa, ayat apa.  Kedua, terlihat watak sinkretis dalam pemahaman ke-Islaman Tjokro. Pada satu sisi ia mengambil pembenaran secara agama, tetapi pada sisi lain ia juga menyandarkan pada cerita wayang yang notabenenya bekas peninggalan budaya Hinduisme-Jawa yang membekas pada pemahaman 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013