Dokumen tersebut membahas upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi masalah KTP ganda di kalangan warganya. Ada sekitar 100.000 warga Bekasi yang memiliki KTP ganda akibat mobilitas penduduk yang tinggi dari daerah lain ke Bekasi. Pemerintah melakukan sosialisasi sanksi dan pemutakhiran data untuk mengurangi jumlah KTP ganda, meski menghadapi kendala sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas

1. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA
DI KOTA BEKASI
A Latar belakang Masalah
Perkembangan jumlah penduduk di negara-negara yang sedang
berkembang selama beberapa dasawarsa terakhir ini sangat pesat. Indonesia
termasuk negara yang memiliki perkembangan penduduk yang sangat pesat. Saat
ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina,
Amerika Serikat dan India. Jumlah penduduk yang besar ini dapat memberikan
manfaat yang positif bagi kelangsungan kehidupan suatu negara apabila didukung
dengan pengelolaan dan pengaturan kependudukan yang memadai.
Setiap negara yang memiliki perkembangan penduduk yang besar akan
menimbulkan perpindahan penduduk yang besar pula, hal tersebut bisa
disebabkan oleh disebabkan banyaknya penduduknya yang berdatangan dan juga
ada pula pergi dari tempat yang dia dulu tinggal. Indonesia merupakan suatu
negara yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi yaitu dengan adanya
penduduk yang berdatangan ke daerah satu dengan daerah yang lain dan juga ada
penduduk yang meninggalkan daerah tersebut dan berpindah ke daerah lain,
sehingga akan terjadi kepadatan penduduk yang tidak merata dan dampak negatif
terhadap daerah tersebut, jika tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan
1

2. pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan muculnya berbagai
permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan,
kesehatan, pengangguran. Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah
berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk
mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah
kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data tersebut diperlukan untuk
mampu membuat sebuah program dalam rangka: pengendalian jumlah dan
pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk.
Karena pertumbuhan penduduk di pedesaan lebih cepat dari pada
pertumbuhan kesempatan kerja, maka bagi mereka yang sebagian besar baru
masuk angkatan kerja menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam
situasi seperti ini kebanyakan penduduk pergi keluar desa terutama ke kota untuk
mencari pekerjaan tetap atau sementara.1
Kota besar seperti Jakarta bagi sebagian penduduk merupakan magnet
raksasa yang mampu menarik ribuan penduduk pedesaan dan perkotaan lain
berbondong-bondong mengadu nasib ke kota beton itu. Tidak hanya Jakarta yang
menjadi tumpuan harapan para migran, daerah perkotaan lain yang memiliki
industri tidak lepas dari serbuan para pendatang. Hal ini disebabkan karena sektor
1 Tadjudin Noer Effendi, Perilaku Mobilitas Dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga : Kasus
Dua Desa Di Jawa Barat, PPK UGM, Yogyakarta, 1992, hal. 1.
2

3. industri mempunyai daya tarik yang cukup besar bagi penduduk pedesaan karena
sektor ini mampu menawarkan upah yang lebih besar daripada sektor pertanian.2
Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan
penduduk yang cukup tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena letak
geografis Kota Bekasi yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta. Banyaknya
penduduk yang berdatangan ke DKI Jakarta baik untuk mencari pekerjaan,
melanjutkan studi atau motivasi lain, akan menimbulkan dampak tersendiri bagi
daerah atau kota-kota disekitarnya, diantaranya Kota Bekasi. Sehingga dari
dampak tersebut menimbulkan kepadatan penduduk di Kota Bekasi.
Dengan banyak penduduk yang berdatangan menyebabkan wilayah
tersebut tidak dapat menampung sepenuhnya bagi penduduk bertinggal di daerah
tersebut. Kota Bekasi merupakan kota yang menjadi sasaran penduduk yang
datang untuk mencari tempat tinggal sebagai jalan alternatif untuk mengatasi
kepadatan penduduk di daerah tersebut dan alasan lainnya adalah tidak jauh dari
lokasi tempat kerjanya, tempat belajar atau motivasi lainnya.
Kota Bekasi terdiri dari penduduk asli Kota Bekasi maupun migran yang
datang bekerja di Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Secara umum penduduk migran
lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk asli Kota Bekasi. Hal ini
disebabkan oleh perkembangan kegiatan di DKI Jakarta yang menjadi Kota
Bekasi menjadi daerah penyeimbang kegiatan-kegiatan DKI Jakarta. Berdasarkan
2 Nur Hadi Wiyono, Mobilitas Penduduk dan Revolusi Tranportasi, Warta Demografi No. 3, LD UI,
Jakarta, 1994, Hal. 4.
3

4. hal tersebut maka pergerakan penduduk dari Kota Bekasi ke DKI Jakarta
sangatlah besar di samping pergerakan penduduk dari sekitar Kota Bekasi menuju
DKI Jakarta. Hal ini menjadi orientasi kebutuhan penduduk Kota Bekasi sebagian
dilayani di DKI Jakarta. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),
Kota Bekasi, Jawa Barat menyebutkan setiap tahun sebanyak 144.000 pendatang
baru masuk Kota Bekasi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi, Abdul Iman, di
Bekasi, mengatakan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota negara
menjadi sasaran bagi orang-orang daerah yang ingin mengais rezeki.3
Para pendatang harus memiliki keahlian untuk dapat mengadu nasib dan
mendapat pekerjaan di Kota Bekasi. Selain persyaratan tersebut, pendatang baru
juga diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal yang masih
berlaku sebagai identitas diri selama tinggal di Kota Bekasi. Kewajiban penduduk
Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam hal ini KTP, menjadi penting
untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP terkait dengan berbagai persoalan
identitas hukum lainnya serta secara tidak langsung terkait dengan persoalan
kesejahteraan penduduk.
Sehubungan dengan kewajiban penduduk untuk memiliki KTP tersebut,
masih banyak ditemukan beredar di masyarakat, penduduk yang memiliki KTP
ganda, seperti halnya 2 (dua) contoh kasus berikut ini : berdasarkan pantauan
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, di perkirakan ada
3 Setiap Tahun 144.000 Pendatang Masuk Kota Bekasi, http://www.crayonpedia.org/mw, diakses
tanggal 13 April 2011.
4

5. 100.000 warga Kota Bekasi ber-KTP ganda. Adanya warga ber-KTP ganda banyak
terdapat di daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan DKI Jakarta. Hal
tersebut dikatakan Drs Wawan Hendrawan kepada pers, baru-baru ini.
Kepala Disnakertransduk Jatim, Hary Soegiri membenarkan banyaknya
KTP yang beredar di masyarakat. Banyaknya KTP dobel itu diketahui setelah
pihaknya melakukan pemutakhiran data kependudukan di 38 kabupaten/kota di
Jatim pada 2010. Jumlah KTP yang dobel mencapai 8 hingga 11 persen.4
Setiap penduduk hanya diwajibkan memiliki 1 (satu) KTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh
karena itu, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda merupakan tindakan
melanggar hukum, yang konsekuensinya pemilik KTP ganda tersebut akan
dikenakan sanksi. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terdiri
dari sanksi administrasi yang diatur dalam Bab XI (Pasal 89 s/d Pasal 92) dan
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal XII (Pasal 93 s/d Pasal 99).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan
menulis dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Ganda Di Kota Bekasi”.
Ditengarai 100. 000 warga kota bekasi ber-ktp ganda, www.madina-sk.com/index.php, diakses 11 Juli
2011
4 2,8 JutaWarga, Jatim, Punya KTP Ganda, http://regional.kompas.com., diakses tanggal 12 April
2011.
5

6. B9Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
19 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
29 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
39 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi?
6

7. B Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
2 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
3 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi?
6