Perjanjian ini membahas kerjasama antara PT XYZ dengan suatu perusahaan untuk melakukan survei kelayakan lahan seluas beberapa ratus hektar untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya, hak dan kewajiban para pihak, sanksi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pengakhiran perjanjian.

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT _____________
Dengan
__________________________
Tentang
SURVEI PENDAHULUAN KESESUAIAN LAHAN
PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT
TAHUN ______
No. : ________________________
Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini ............, tanggal ..............
bulan .............. tahun .............................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara :
1. ............ : Direktur Utama PT _____________, oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama PT _____________ yang beralamat
di
.....................................................................
..............................., untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. ................................... : Direktur __________________________,
bertindak untuk dan atas nama
__________________________ yang
berkedudukan di
.....................................................................
, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama guna
melaksanakan survei pendahuluan kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman
kelapa sawit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur
pada pasal-pasal di bawah ini :
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA
1. PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan survei pendahuluan kesesuaian lahan
dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit dan meminta bantuan
kerjasama PIHAK KEDUA untuk melakukan pengamatan lapangan sampai
dengan penyusunan laporan lengkap.
2. Tujuan kerjasama tersebut untuk menentukan kelayakan pembangunan
perkebunan kelapa sawit.

2. 2
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
1. Ruang lingkup pekerjaan pengamatan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (1) antara
lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Persiapan dan pengumpulan data;
b. Pengamatan topografi dan morfologi daerah;
c. Pengamatan geografi dan geologi;
d. Analisis potensi kesesuaian lahan;
e. Presentasi hasil survei pendahuluan;
f. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA; dan
g. Penyusunan laporan lengkap.
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”.
2. Hasil survei pendahuluan kesesuaian lahan dalam rangka pembangunan
perkebunan kelapa sawit tersebut disusun sebagai laporan lengkap studi awal
kesesuaian lahan yang pada dasarnya menentukan kebijakan pembangunan
perkebunan kelapa sawit milik PIHAK PERTAMA serta merupakan
pertanggungjawaban teknis atas pelaksanaan Perjanjian ini.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini adalah 10 (sepuluh)
minggu terhitung sejak tanggal keberangkatan tim survey, dengan perincian
sebagai berikut :
a. Observasi lapangan 2 (dua) minggu;
b. Analisis dan interpretasi data 4 (empat) minggu; dan
c. Penyusunan laporan lengkap 4 (empat) minggu.
(“Jangka Waktu Perjanjian”).
2. Apabila selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA karena sesuatu hal
memerlukan perpanjangan waktu, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan
hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan alasan yang
kuat, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Jangka Waktu Perjanjian
berakhir. Sehubungan dengan hal ini, PIHAK PERTAMA dapat
mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
PASAL 4
LOKASI PEKERJAAN
1. Lokasi daerah pengamatan terletak di ...................................................... seluas
............. ha (.................................................................. hektar), yang merupakan
lahan milik PIHAK PERTAMA yakni seluas .......... ha
(..................................................................... hektar) dan perusahaan terafiliasi
dengan PIHAK PERTAMA yakni PT. ______________ seluas ............. ha
(................................................................hektar).
2. Apabila ternyata setelah petugas PIHAK KEDUA melaksanakan survei, luas areal
lebih luas atau kurang dari luas yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka

3. 3
pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disesuaikan dengan
realisasi luas yang disurvei dengan cara perhitungan seperti pada Pasal 5
Perjanjian ini.
PASAL 5
BIAYA JASA DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Untuk melaksanakan Pekerjaan PIHAK PERTAMA bersedia membayar biaya jasa
kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....................,-
(.................................................................. Rupiah) sudah termasuk PPN 10%
(“Biaya Jasa”).
2. Biaya Jasa tidak termasuk transportasi dari Bandara setempat ke lokasi Pekerjaan,
di dalam lokasi, akomodasi petugas, serta tenaga pembantu di lapangan yang
seluruhnya merupakan biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
3. Perincian Biaya Jasa untuk lahan seluas ........ha
...............................................................hektar) adalah sebagai berikut:
Uraian Cara perhitungan Jumlah
HK @ (Rp.)
A. Survei lapangan
1. Fee PPKS 4 orang x 8 Rp. ...... ......
2. Lumpsum petugas (4 orang) 4 orang x 8 Rp. ...... ......
3. Alat & bahan ......
4. Pemetaan dengan GIS ......
5. Pelaporan ......
6. Transportasi pesawat udara (pp) 4 orang
Medan-Jakarta-Ambon
4 x Rp. ...... ......
Sub jumlah A ......
B. Presentasi hasil Survei
1. Fee PPKS 2 orang x 2 Rp. ...... ......
2. Lumpsum petugas (2 orang) 2 orang x 2 Rp. ...... ......
3. Transportasi pesawat udara (pp) 2 orang
Medan-Jakarta
2 x Rp. ...... ......
Sub jumlah B ......
Sub jumlah A + B ......
C. PPN 10% ......
Jumlah ......
Terbilang: ........................................................................................ Rupiah.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran Biaya Jasa dilaksanakan secara bertahap
sebagai berikut :
a. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Biaya Jasa akan dibayarkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah invoice PIHAK KEDUA diterima oleh
PIHAK PERTAMA;

4. 4
b. 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Jasa akan dibayarkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan hasil Pekerjaan diterima dengan
lengkap dan baik oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pembayaran Biaya Jasa dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK
KEDUA sebagai berikut :
Nama Bank : ..........................
Kantor Cabang : ..........................
Nomor Rekening : ..........................
Atas Nama : ..........................
6. Selain pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA berkewajiban membentuk tim pelaksana yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan dan selanjutnya menyerahkan
laporan tertulis lengkap sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta soft copy kepada
PIHAK PERTAMA dan 5 (lima) eksemplar lagi untuk arsip PIHAK KEDUA.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan
Jangka Waktu Perjanjian.
c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis dan/atau lisan
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memilih dan menugaskan orang-orangnya
yang memiliki keahlian dibidangnya guna terlaksananya Perjanjian ini.
e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dapat mengatasi masalah non teknis yang
mungkin timbul selama dalam pelaksanaan survey lapangan, pengamatan dan
pelaksanaan Pekerjaan ini.
f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan setiap dan seluruh
ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
g. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan Biaya Jasa sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan petunjuk atau tambahan
pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menugaskan seorang stafnya sebagai
pendamping tim yang mengetahui keadaan lokasi dan dapat membantu
mengatasi masalah non teknis yang mungkin timbul selama observasi
lapangan.

5. 5
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan setiap dan seluruh
ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayarkan Biaya Jasa kepada
PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
e. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan hasil pengamatan survei
pendahuluan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA.
f. PIHAK PERTAMA berhak menguasai sepenuhnya hasil laporan tertulis yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
PASAL 7
SANKSI KETERLAMBATAN
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini PIHAK
KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat
memutuskan secara sepihak Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan
semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan segera.
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat dalam
pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan atau sengketa atau perbedaan
pendapat tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA
PIHAK.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal
musyawarah pertama diadakan PARA PIHAK tidak tercapai mufakat, maka PARA
PIHAK sepakat untuk memilih domisili penyelesaian sengketa yang tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.
PASAL 9
INFORMASI RAHASIA
1. PIHAK KEDUA setuju untuk menjaga kerahasiaan metode, data, dokumen-
dokumen, hasil rapat, dan diskusi yang ada di dalamnya baik informasi tersebut
disampaikan secara tertulis maupun lisan, serta tidak akan mengkomunikasikan,
menyebarkan, dan/atau melampirkan seluruh dan/atau sebagian isi Perjanjian
beserta data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian kepada pihak
ketiga manapun, terkecuali apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini.
2. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku sampai
dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA bahwa

6. 6
metode, proses dan informasi tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada
pihak lain.
PASAL 10
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan baik di PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan ketentuan–ketentuan Perjanjian ini, tidak dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan apabila kejadian itu disebabkan oleh force majeure
atau oleh sebab yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi
terbatas kepada:
a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor dan kebakaran);
b. Tindakan pemerintah dibidang moneter;
c. Gangguan keamanan dan peperangan;
d. Pemadaman aliran listrik pihak PLN yang dapat mengganggu pekerjaan di
laboratorium;
e. Terjadi huru-hara secara besar-besaran.
2. PIHAK yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainya mengenai kejadian tersebut disertai dengan penyebabnya selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kalender terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut,
yang kemudian PARA PIHAK akan berusaha dalam batas-batas kemampuan yang
wajar untuk mengatasi sebab- sebab tersebut.
3. Apabila dalam hal pelaksanaan Pekerjaan atau kewajiban tertunda atau terhambat
atau terhalang oleh force majeure tersebut di atas, maka jangka waktu yang
terpengaruh terhadap kewajiban – kewajiban akan disepakati bersama oleh PARA
PIHAK.
4. Apabila force majeure terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender, maka PIHAK yang tidak terkena force majeure mempunyai
hak untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih
tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri
karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis dengan alasan yang dianggap wajar oleh PIHAK PERTAMA;
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan force majeure
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 4 Perjanjian ini; atau

7. 7
d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat 1 huruf b atau c atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran perjanjian.
PASAL 12
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan
diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum perjanjian yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada
PIHAK lain mengenai hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak
merugikan kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan
suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase
dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan
atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan
dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak
berlaku tersebut.
5. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
6. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis

8. 8
terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh
PIHAK lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang
ditunjuk.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT _____________
______________________
Nama: ............
Jabatan: Direktur Utama
PIHAK KEDUA
__________________________
_______________________________
Nama: ...................................
Jabatan: Direktur