SlideShare a Scribd company logo
FORUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
1
2
STARTING POINT
I. URGENSI FORUM PKP
3
FORUM PKP
 Wadah untuk membicarakan kepentingan bersama
dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman ( PKP )
 Tidak berbentuk suatu entitas organisasi tapi berupa
wadah penyelenggaraan pertemuan untuk berdiskusi
dan berdialog antar pelaku yang berkepentingan.
4
DASAR HUKUM
 UU No.1 Th 2010 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman ( PKP ), pasal 131 pelibatan peran
masyarakat berupa pemberian masukan disampaikan
melalui FORUM PKP
 PP no. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP,
pasal 54 dan 84  perlu ada FORUM PKP yang
mendukung penyelenggaraan PKP
 Permen PUPR no.12 Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP  Pedoman
Pembentukan FORUM PKP
5
PERAN STRATEGIS
 Mewujudkan GOOD GOVERNANCE ( tata kelola
pemerintahan yg baik ) dalam penyelenggaraan PKP
 Penyelenggaraan PKP sifatnya MULTI SEKTOR dan
MULTI AKTOR
6
Inklusif, peran
masyarakat dan
transparansi
Pemerintah butuh peran dan
masukan dari berbagai pihak untuk
merumuskan kebijakan dan
program yg efektif dan efisien
III. TUGAS DAN FUNGSI FORUM PKP
7
TUGAS DAN FUNGSI FORUM PKP
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran pengembangan
penyelenggaraan PKP
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang
penyelenggaraan PKP
 TUGAS dan FUNGSI dilaksanakan melalui ;
 Rapat, Dengar Pendapat, Konsultasi atau kegiatan lain
yang mendukung
8
IV.KEANGGOTAAN
9
POKJA PKP Mitra POKJA PKP
10
FORUM PKP
Dinas
daerah
terkait
PKP
Non
Dinas
daerah
terkait
PKP
UNSUR KEANGGOTAAN
FORUM PKP
1. Instansi Pemerintah Terkait PKP
2. Asosiasi Perusahaan Terkait PKP
3. Asosiasi Profesi Penyelenggara PKP
4. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra
Usaha Penyelenggara PKP
5. Pakar Bidang PKP
6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perwakilan
Konsumen yang berkaitan dengan Pemb. PKP
11
KEANGGOTAAN
FORUM PKP
1. SKPD yang tergabung dalam POKJA PKP
2. BUMN atau BUMD ( Perumnas,PLN. Telkom,
PDAM,Perusda )
3. Asosiasi Pengembang ( REI, APERSI, HIMPERA )
4. Asosiasi Profesi ( Ikatan Arsitek Indonesia, PII )
5. Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank
6. Akademisi dan Praktisi ( LPM Kampus,TA Perenc.
Perumahan, perkotaan dan lingkungan )
7. LSM bidang Perumahan, Lingkungan Hidup,
atau perwakilan Konsumen
8. Lembaga Filantropi
9. Badan Usaha/ Swasta 12
V.PEMBENTUKAN FORUM PKP
13
PEMBENTUKAN FORUM PKP
 Forum dibentuk setelah terbentuknya POKJA PKP
 Pembentukan FORUM PKP difasilitasi oleh POKJA PKP
dan ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP
14
POKJA PKP Kab Soppeng
dibentuk TH 2018 dan sudah
direstrukturisasi pada bulan
Maret 2021
STRUKTUR ORGANISASI FORUM PKP
 Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri atas ;
 Strukrur FORUM PKP bersifat fleksibel disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing.
 Pemilihan Ketua dan Sekertaris FORUM PKP dilakukan
dengan mufakat anggota
 FORUM PKP ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP
15
KETUA
SEKERTARIS
ANGGOTA
IV. KOLABORASI POKJA PKP DAN FORUM PKP
16
17
18
19
20
Terima Kasih
21

More Related Content

What's hot

4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
Dinas Perindagkop dan UMKM Tarakan
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
dianaekowati1
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Dadang Solihin
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTRPenjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Fitri Indra Wardhono
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan PengawasanMateri sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Raden Andriansyah Sastradjumena
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
93220872
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
 
3.1. kpmd
3.1. kpmd3.1. kpmd
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaPanduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
AkB
 

What's hot (20)

4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTRPenjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan PengawasanMateri sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
3.1. kpmd
3.1. kpmd3.1. kpmd
3.1. kpmd
 
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaPanduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
 

Similar to Forum PKP.pptx

Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
nikenpraw
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapLenny Hidayat
 
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmp
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmpNur khoerini universitaspekalongan_pkmp
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmp
Universitas Pekalongan
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiRully Indrawan
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
Oswar Mungkasa
 
Presentasi maspi
Presentasi maspi  Presentasi maspi
Presentasi maspi bocah666
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
rintoriyan19
 
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati Ayus
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati AyusLaporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati Ayus
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati AyusIntsiawati Ayus
 
Anggaran Dasar FOPPSI Final
Anggaran Dasar FOPPSI FinalAnggaran Dasar FOPPSI Final
Anggaran Dasar FOPPSI Final
FOPPSI
 
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
FKP2B Cikarang
 
Festival Forum KTI VI - 2012
Festival Forum KTI VI - 2012Festival Forum KTI VI - 2012
Festival Forum KTI VI - 2012
Akram Zakaria
 
Kesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
Kesimpulan Workshop Jakarta BerkelanjutanKesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
Kesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
Fitri Indra Wardhono
 
Ikatan Arsitek Indonesia
Ikatan Arsitek IndonesiaIkatan Arsitek Indonesia
Ikatan Arsitek Indonesia
Tatamatra
 
LAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi NegaraLAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Permusyawaratan DPRD
Sistem Permusyawaratan DPRDSistem Permusyawaratan DPRD
Sistem Permusyawaratan DPRD
Dadang Solihin
 
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
Dadang Solihin
 
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruTugas makalah hukum perundang undangan terbaru
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru
airlangga03
 
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptxSosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
Didik56
 
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptxPERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
WAWANWIDYANTORO
 
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerahModul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
Oswar Mungkasa
 

Similar to Forum PKP.pptx (20)

Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkap
 
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmp
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmpNur khoerini universitaspekalongan_pkmp
Nur khoerini universitaspekalongan_pkmp
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Presentasi maspi
Presentasi maspi  Presentasi maspi
Presentasi maspi
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
 
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati Ayus
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati AyusLaporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati Ayus
Laporan Hasil Sarasehan Forum Parlemen Riau_by Intsiawati Ayus
 
Anggaran Dasar FOPPSI Final
Anggaran Dasar FOPPSI FinalAnggaran Dasar FOPPSI Final
Anggaran Dasar FOPPSI Final
 
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
 
Festival Forum KTI VI - 2012
Festival Forum KTI VI - 2012Festival Forum KTI VI - 2012
Festival Forum KTI VI - 2012
 
Kesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
Kesimpulan Workshop Jakarta BerkelanjutanKesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
Kesimpulan Workshop Jakarta Berkelanjutan
 
Ikatan Arsitek Indonesia
Ikatan Arsitek IndonesiaIkatan Arsitek Indonesia
Ikatan Arsitek Indonesia
 
LAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi NegaraLAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi Negara
 
Sistem Permusyawaratan DPRD
Sistem Permusyawaratan DPRDSistem Permusyawaratan DPRD
Sistem Permusyawaratan DPRD
 
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
Panduan Lengkap OTONOMI DAERAH
 
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruTugas makalah hukum perundang undangan terbaru
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru
 
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptxSosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
Sosialisasi-Panduan-pengabdian-Edisi-XII-Univ-Telkom-Bandung-F.pptx
 
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptxPERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
PERAN LINSEK DLM POSBINDU PTM.pptx
 
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerahModul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah
 

Recently uploaded

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 

Recently uploaded (10)

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 

Forum PKP.pptx

  • 4. FORUM PKP  Wadah untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP )  Tidak berbentuk suatu entitas organisasi tapi berupa wadah penyelenggaraan pertemuan untuk berdiskusi dan berdialog antar pelaku yang berkepentingan. 4
  • 5. DASAR HUKUM  UU No.1 Th 2010 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ), pasal 131 pelibatan peran masyarakat berupa pemberian masukan disampaikan melalui FORUM PKP  PP no. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP, pasal 54 dan 84  perlu ada FORUM PKP yang mendukung penyelenggaraan PKP  Permen PUPR no.12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP  Pedoman Pembentukan FORUM PKP 5
  • 6. PERAN STRATEGIS  Mewujudkan GOOD GOVERNANCE ( tata kelola pemerintahan yg baik ) dalam penyelenggaraan PKP  Penyelenggaraan PKP sifatnya MULTI SEKTOR dan MULTI AKTOR 6 Inklusif, peran masyarakat dan transparansi Pemerintah butuh peran dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan dan program yg efektif dan efisien
  • 7. III. TUGAS DAN FUNGSI FORUM PKP 7
  • 8. TUGAS DAN FUNGSI FORUM PKP 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran pengembangan penyelenggaraan PKP 3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat 4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP  TUGAS dan FUNGSI dilaksanakan melalui ;  Rapat, Dengar Pendapat, Konsultasi atau kegiatan lain yang mendukung 8
  • 10. POKJA PKP Mitra POKJA PKP 10 FORUM PKP Dinas daerah terkait PKP Non Dinas daerah terkait PKP
  • 11. UNSUR KEANGGOTAAN FORUM PKP 1. Instansi Pemerintah Terkait PKP 2. Asosiasi Perusahaan Terkait PKP 3. Asosiasi Profesi Penyelenggara PKP 4. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Penyelenggara PKP 5. Pakar Bidang PKP 6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perwakilan Konsumen yang berkaitan dengan Pemb. PKP 11
  • 12. KEANGGOTAAN FORUM PKP 1. SKPD yang tergabung dalam POKJA PKP 2. BUMN atau BUMD ( Perumnas,PLN. Telkom, PDAM,Perusda ) 3. Asosiasi Pengembang ( REI, APERSI, HIMPERA ) 4. Asosiasi Profesi ( Ikatan Arsitek Indonesia, PII ) 5. Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank 6. Akademisi dan Praktisi ( LPM Kampus,TA Perenc. Perumahan, perkotaan dan lingkungan ) 7. LSM bidang Perumahan, Lingkungan Hidup, atau perwakilan Konsumen 8. Lembaga Filantropi 9. Badan Usaha/ Swasta 12
  • 14. PEMBENTUKAN FORUM PKP  Forum dibentuk setelah terbentuknya POKJA PKP  Pembentukan FORUM PKP difasilitasi oleh POKJA PKP dan ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP 14 POKJA PKP Kab Soppeng dibentuk TH 2018 dan sudah direstrukturisasi pada bulan Maret 2021
  • 15. STRUKTUR ORGANISASI FORUM PKP  Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri atas ;  Strukrur FORUM PKP bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.  Pemilihan Ketua dan Sekertaris FORUM PKP dilakukan dengan mufakat anggota  FORUM PKP ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP 15 KETUA SEKERTARIS ANGGOTA
  • 16. IV. KOLABORASI POKJA PKP DAN FORUM PKP 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20