Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dirancang untuk melindungi sumber daya alam Aceh dan memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi SDA dan mengarahkan perekonomian ke sektor jasa lingkungan. RTRWA juga mengubah orientasi ekonomi Aceh ke luar negeri dengan menggunakan Sabang sebagai outlet internasional yang sesuai dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi regional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dirancang untuk melindungi sumber daya alam Aceh dan memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi SDA dan mengarahkan perekonomian ke sektor jasa lingkungan. RTRWA juga mengubah orientasi ekonomi Aceh ke luar negeri dengan menggunakan Sabang sebagai outlet internasional yang sesuai dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi regional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Dokumen tersebut merangkum proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan Focused Group Discussion di 44 kecamatan, workshop, website, dan call center guna mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai perencanaan tata ruang.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaAkB
Dokumen ini memberikan panduan untuk penginputan data indeks inovasi daerah dan kriteria penilaian untuk penghargaan Innovative Government Award tahun 2019. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penilaian untuk mendorong inovasi di pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kriteria penilaian meliputi inovasi di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan bidang lain sesuai kewenangan daerah.
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)nikenpraw
Green Community Forum Workshop is a capacity development program which held by Ministry of Public Works and Housing to equip local community with numerous skills that help them do impactful action towards Green City.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Dokumen tersebut merangkum proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan Focused Group Discussion di 44 kecamatan, workshop, website, dan call center guna mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai perencanaan tata ruang.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaAkB
Dokumen ini memberikan panduan untuk penginputan data indeks inovasi daerah dan kriteria penilaian untuk penghargaan Innovative Government Award tahun 2019. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penilaian untuk mendorong inovasi di pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kriteria penilaian meliputi inovasi di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan bidang lain sesuai kewenangan daerah.
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)nikenpraw
Green Community Forum Workshop is a capacity development program which held by Ministry of Public Works and Housing to equip local community with numerous skills that help them do impactful action towards Green City.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganrintoriyan19
Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan asosiasi pengusaha dan lembaga kerja tripartit di Indonesia serta fungsi dan peranannya dalam pemutusan hubungan kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang struktur organisasi asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADIN beserta komite-komite yang ada, serta struktur organisasi dan tujuan pembentukan lembaga kerja tripartit.
Rapat umum anggota pertama LSM Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang menetapkan program kerja 2016-2019 yang meliputi penelitian masalah pedagang, pendidikan anggota, pusat informasi, jaringan kerja, advokasi hukum, dan pelatihan kader selama 4 tahun ke depan.
Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VI akan diselenggarakan tanggal 24-25 September 2012 di Palu, Sulawesi Tengah. Festival ini akan menampilkan berbagai praktik cerdas dan solusi untuk pembangunan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia. Tujuannya adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran antar pelaku pembangunan untuk meningkatkan hasil pembangunan di tingkat nasional.
Workshop ini membahas pengembangan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kota yang berkelanjutan. Beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain merekomendasikan memaknai ruang terbuka hijau secara fungsional dan kontekstual, bukan hanya luas tetapi kualitas. Juga ditekankan peran seluruh pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan ini, serta perlunya mekanis
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Jakarta, termasuk sejarah, struktur organisasi, kegiatan, dan program orientasi organisasi untuk calon anggota baru.
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi pelatihan tentang alat kelengkapan DPRD, peran dan fungsi Badan Musyawarah DPRD, serta tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Bab I Kewenangan Daerah
1. Pendahuluan
Buku ini membahas kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kewenangan Pemerintah Pusat
Buku ini menjelaskan kewenangan pemerintah pusat di 24 bidang, antara lain pertanian, kelautan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendid
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruairlangga03
Makalah ini membahas hubungan antara politik hukum dan partai politik di Indonesia. Partai politik berperan dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan hukum. Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sistem multipartai diharapkan dapat merealisasikan aspirasi rakyat, namun belum tentu dapat mengatasi dominasi kepentingan politik anggota partai.
Dokumen tersebut membahas peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota, meliputi: (1) Dinas Kesehatan Kota yang bertugas mengoordinir kegiatan Posbindu dan melakukan pemantauan; (2) Puskesmas yang menyiapkan sarana dan pelatihan tenaga kesehatan; (3) pemangku kepentingan seperti Camat, Lurah, organisasi masyarakat untuk mendukung ke
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
4. FORUM PKP
Wadah untuk membicarakan kepentingan bersama
dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman ( PKP )
Tidak berbentuk suatu entitas organisasi tapi berupa
wadah penyelenggaraan pertemuan untuk berdiskusi
dan berdialog antar pelaku yang berkepentingan.
4
5. DASAR HUKUM
UU No.1 Th 2010 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman ( PKP ), pasal 131 pelibatan peran
masyarakat berupa pemberian masukan disampaikan
melalui FORUM PKP
PP no. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP,
pasal 54 dan 84 perlu ada FORUM PKP yang
mendukung penyelenggaraan PKP
Permen PUPR no.12 Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP Pedoman
Pembentukan FORUM PKP
5
6. PERAN STRATEGIS
Mewujudkan GOOD GOVERNANCE ( tata kelola
pemerintahan yg baik ) dalam penyelenggaraan PKP
Penyelenggaraan PKP sifatnya MULTI SEKTOR dan
MULTI AKTOR
6
Inklusif, peran
masyarakat dan
transparansi
Pemerintah butuh peran dan
masukan dari berbagai pihak untuk
merumuskan kebijakan dan
program yg efektif dan efisien
8. TUGAS DAN FUNGSI FORUM PKP
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran pengembangan
penyelenggaraan PKP
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang
penyelenggaraan PKP
TUGAS dan FUNGSI dilaksanakan melalui ;
Rapat, Dengar Pendapat, Konsultasi atau kegiatan lain
yang mendukung
8
10. POKJA PKP Mitra POKJA PKP
10
FORUM PKP
Dinas
daerah
terkait
PKP
Non
Dinas
daerah
terkait
PKP
11. UNSUR KEANGGOTAAN
FORUM PKP
1. Instansi Pemerintah Terkait PKP
2. Asosiasi Perusahaan Terkait PKP
3. Asosiasi Profesi Penyelenggara PKP
4. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra
Usaha Penyelenggara PKP
5. Pakar Bidang PKP
6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perwakilan
Konsumen yang berkaitan dengan Pemb. PKP
11
12. KEANGGOTAAN
FORUM PKP
1. SKPD yang tergabung dalam POKJA PKP
2. BUMN atau BUMD ( Perumnas,PLN. Telkom,
PDAM,Perusda )
3. Asosiasi Pengembang ( REI, APERSI, HIMPERA )
4. Asosiasi Profesi ( Ikatan Arsitek Indonesia, PII )
5. Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank
6. Akademisi dan Praktisi ( LPM Kampus,TA Perenc.
Perumahan, perkotaan dan lingkungan )
7. LSM bidang Perumahan, Lingkungan Hidup,
atau perwakilan Konsumen
8. Lembaga Filantropi
9. Badan Usaha/ Swasta 12
14. PEMBENTUKAN FORUM PKP
Forum dibentuk setelah terbentuknya POKJA PKP
Pembentukan FORUM PKP difasilitasi oleh POKJA PKP
dan ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP
14
POKJA PKP Kab Soppeng
dibentuk TH 2018 dan sudah
direstrukturisasi pada bulan
Maret 2021
15. STRUKTUR ORGANISASI FORUM PKP
Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri atas ;
Strukrur FORUM PKP bersifat fleksibel disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing.
Pemilihan Ketua dan Sekertaris FORUM PKP dilakukan
dengan mufakat anggota
FORUM PKP ditetapkan oleh Ketua POKJA PKP
15
KETUA
SEKERTARIS
ANGGOTA