Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt

Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA, M.M.
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBINAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KECAMATAN
TASIKMALAYA, SELASA 2 DESEMBER 2014
PAPARAN
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Secara geografis terletak antara 7°02'29" - 7°49'08"
Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur.
Luas Wilayah : 270.881 Ha
Terbagi kedalam : 39 Kecamatan
351 Desa
Tiga Kecamatan : Wilayah Pesisir dan Lautan yaitu
Kecamatan Cikalong,
Kecamatan Cipatujah
Kecamatan Karangnunggal.
Batas Wilayah :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya,
dan Kab. Ciamis;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.
2

3
1. Kepastian Hukum.
2. Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Kepentingan Umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Profesionalitas dan
7. Akuntabilitas.
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG MELIPUTI:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.
2. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional.
4
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG MELIPUTI:

RUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5
1. TRANSPARAN
2. RESPONSIF
3. EFISIEN
4. EFEKTIF
5. AKUNTABEL
6. PARTISIPATIF
7. TERUKUR
8. BERKESINAMBUNGAN
9. BERKEADILAN DAN
10.BERWAWASAN LINGKUNGAN

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6
1.Teknokratis.
2.Partisipatif.
3.Politis.
4.Top-down dan bottom-up.

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7
1.RPJPD.
2.RPJMD.
3.RENSTRA SKPD.
4.RKPD.
5.RENJA SKPD.

PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
RPJPN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD PROV
RENJA
SKPD PROV
DIACU
DIACU
DAN
DISERASIKAN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIACU
RENSTRA
SKPD K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACU
DAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
SINERGI
Bappenas RI Tahun 2013 8

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MUSRENBANG
TINGKAT PROPINSI
MUSRENBANG
TINGKAT KABUPATEN
MUSRENBANG
TINGKAT KECAMATAN
MUSRENBANG
TINGKAT NASIONAL
MUSRENBANG
TINGKAT DESA
RKP
(Desa)
RPTK
(Kecamatan)
RKPD
(Kabupaten)
RKP
(Nasional)
RKPD
(Propinsi)
DOKUMEN PERENCANAAN
9

JADWAL MUSRENBANG
Januari Pebruari Maret April Mei
MUSRENBANG DESA
MUSRENBANG
KECAMATAN
MUSRENBANG
KABUPATEN
TASIKMALAYA
MUSRENBANG
PROVINSI JABAR
PRA MUSRENBANG
NASIONAL
MUSRENBANG
NASIONAL
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
PASCA
MUSRENBANG
NASIONAL
PRA MUSRENBANG
PROV JABAR
PRA MUSRENBANG
KABUPATEN
TASIKMALAYA
10

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
25 Feb s/d 6 Maret :
1 Rumusan Renja SKPD yg
Sesuai KKD dan prioritas
kec. Hasil musrenbang kec.
2 Keg. Lintas SKPD
SKPD
Forum SKPD
Musrenbang
Kabupaten
(12 - 13 Maret)
Finalisasi TIM
Desk RKPD
Penetapan Dokumen
RKPD (Mei)
Singkronisasai Rancangan
Akhir RKPD dg hasil Reses
DPRD (April)
Desk KUA-PPAS
(Mei – Juni)
1 Prioritas Kegiatan
(filter Usulan)
2 Pagu (ASB)
DPRD
Musrenbang Desa
Musrenbang
Kecamatan
20 Januari s/d 11 Februari :
1 Prioritas Kecamatan Berdasar
hasil musrenbangdes
2 Usulan Keg. Prioritas Kec. Yg
Blm dalam Murenbangdes
Rancangan
Renja SKPD Rancangan Renja SKPD
Pasca Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pasca Musren
Pokok-Pokok
Pikiran DPRD
1
2
3
4
5
6
7
8
2 s/d 17 Januari :
-Kegiatan yg didanai APBDes
- Kegiatan Swadaya
-Tupoksi Teknis SKPD  Musren
BUPATI / WAKIL BUPATI
Rancangan Awal RKPD
Arah Kebijakan / Pokok-pokok Pikiran
11

RKPD (Definitif)
RANCANGAN RKPD
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD
EVALUASI KEMENDAGRI BERSAMA 12 K/L
Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD
12

Program Strategis
• Menurut Kementerian PPN / BAPPENAS, terkait arah
kebijakan pembangunan nasional tahun 2015, program
strategis di Kabupaten Tasikmalaya yaitu:
No Kegiatan
Mulai
Imple-
menta
si
Jenis Kegiatan Lokasi
Dukungan yang Perlu
Disiapkan Pemda
1. Community
Based Water
Supply
Project
(PAMSIMAS
II)
2014 Pembangunan
Prasarana Air
Minum
Berbasis
Masyarakat
Kab Bekasi, Kab
Sukabumi,
Purwakarta, Kab
Cirebon, Kab
Bandung, Bandung
Barat, Kab
Tasikmalaya, Garut,
Kuningan, Subang,
Sumedang
Lokasi, Pemicuan,
Pendampingan
Masyarakat,
Pemantauan
13

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Perdesaan;
2. Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan/Perkotaan serta Pengembangan
Prasarana dan Sarana Permukiman;
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan
Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah dan Desa;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis
Perdesaan;
6. Pengendalian Laju Pertumbuhan penduduk;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
8. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan
Prasarana dan Sarana untuk Mendukung
Proses Produksi Pertanian serta
Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu
sampai Hilir;
9. Penanganan Aset Pemerintah Kabupaten yang
Ada di Wilayah Kota;
10. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat
Pemerintahan;
11. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produksi
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berwawasan Lingkungan.
12. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan
penataan ruang dalam penyelenggaraan
pembangunan
13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
14. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
Keagamaan dan Peningkatan Peran Lembaga
Keagamaan dalam Kehidupan sosial dan
perekonomian masyarakat.
SINKRONISASI RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015
TERHADAP PROGRAM NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT
1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
2. Prioritas 2, Pendidikan
3. Prioritas 3, Kesehatan
4. Prioritas 4, Penanggulangan
Kemiskinan;
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;
6. Prioritas 6, Infrastruktur;
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan
Iklim Usaha;
8. Prioritas 8, Energi;
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar dan Pasca
Konflik;
11.Prioritas 11, Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;
13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;
14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
RPJMD JAWA BARAT
2013-2018
1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Mutu Pendidikan (P2)
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Kualitas Layanan
Kesehatan(P3)
3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan Air Baku( P6,
P8)
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi
Pertanian(P5,P13)
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non
Pertanian (P7, P 13)
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam, lingkungan
hidup dan kebencanaan(P9)
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan
seni, budaya dan wisata serta
kepemudaan dan olahraga (P11)
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan
keluarga dan kependudukan (P14)
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan,
Penyandang Masalah kesejahteraan
Sosial dan Keamanan(P10 ,P12,
P14)
10. CG 10 Modernisasi Pemerintahan
dan Pembangunan Perdesaan
(P1,P11)
RPJMN 2010 – 2014
RPJMD KAB. TASIKMALAYA
2011-2015
15

Kabupaten/Kota : 27
Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : 626
Kelurahan : 646
Desa : 5.316
Penduduk
Indonesia (2012) : 244.215.984 Jiwa
Jabar (2013) : 45,340,8 Juta
Jiwa
Penduduk Miskin (2013) : 9,61 %
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2013)
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb)
PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb)
Inflasi : 9,15 %
LPE : 6,05 %
IPM : 73,40*
RLS : 8,09 th
AMH : 96,49 %
AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup
AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup
APK SD : 119,55 %
APK SLTP : 95,25 %
APK SLTA : 70,19 %
APK PT : 17,09 %
44,3
Juta
Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :
BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297
BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207
BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983
BKPP Wilayah IV Priangan 15.617.944
Jabar 44.548.431
5
16
45,34
Juta Jiwa
Tahun 2013

VISI RPJP
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005 – 2025
“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAMI, MAJU DAN SEJAHTERA
TAHUN 2025”
MISI :
1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan
mandiri
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan
agribisnis
3. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan
Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari
17

VISI RPJMD
“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, UNGGUL DAN MANDIRI
BERBASIS PERDESAAN”
RELIGIUS ISLAMI
Religius Islami merupakan sikap keberagamaan yg dicerminkan dalam
perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yg
menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, persamaan
(equal) dan menghargai perbedaan (pluralitas).
Pengkalimatan ”Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami...”
sebagaimana terumuskan dalam ”visi” dimaksud adalah menjadikan spirit
keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yg universal
menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
bermasyarakat.
18

UNGGUL DAN MANDIRI
Unggul sebagaimana terumuskan dalam ”visi” adalah
unggul dari berbagai aspek, terutama dalam sumberdaya
manusia, sedangkan mandiri menunjukkan kepada situasi
dan kondisi masyarakat yg mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri.
Unggul dan mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya yang mampu memenuhi
kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
19

BERBASIS PERDESAAN
Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa
orientasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas
kelembagaan dan masyarakat desa. Dengan orientasi
pembangunan ke desa, akan berdampak secara langsung
terhadap peningkatan kualitas warga desa dan dengan
sendirinya akan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.
20

MISI RPJMD
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Betaqwa,
Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis
Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis.
3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good
Governance).
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.
21

AGENDA PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA
RPJMD KAB. TASIKMALAYA 2011- 2015 (Perda no 13/2011)
Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI , UNGGUL DI
BIDANG AGRIBISNIS , DAN BERBASIS PERDESAAN”
Program Prioritas --- > “ Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) ”
1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa
2. Peningkatan jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa
Misi :
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan
Mandiri
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang
Berkelanjutan.
22

PROGRAM PRIORITAS BUPATI
5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :
1. Peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa
2. Peningkatan jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa
 Program pembangunan prioritas yang berpihak kepada masyarakat perdesaan
melalui suatu
“ Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)”
Kabupaten Tasikmalaya
23

Konsep Dasar
Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA)
• Merupakan sebuah gerakan komprehensif, yakni gerakan
mengoptimalisasikan pemanfaatan seluruh potensi Desa,
baik potensi Sumber Daya Alam maupun potensi Sumber
Daya Manusia, yang dipadu-harmoniskan dengan gerakan
masyarakat untuk bersama-sama membangun desanya
masing-masing secara swadaya.
• Dalam pelaksanaannya, tentu saja ditopang oleh berbagai
kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
yang berorientasi ke arah itu.
24

Tujuan Utama GERBANG DESA
• 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan.
• 2. Menekan angka kemiskinan.
• Seluruh Desa di Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi desa
yang unggul dan mandiri sesuai karakteristik desanya masing-
masing.
25

Faktor Utama yang Menentukan
Keberhasilan GERBANG DESA
• Kesadaran masyarakat untuk membangun desa secara
swadaya.
• Kebijakan Pemerintah untuk merancang pembangunan
berbasis perdesaan.
26

Penjabaran Program Prioritas Bupati
melalui GERBANG DESA
1. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani, Buruh Tani,
Nelayan dan
Aparatur Desa
1. Peningkatan Kesejahteraan Petani / Buruh Tani
2. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian
3. Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)
4. Peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran
dan ekspor hasil pertanian
5. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. Pengembangan budidaya perikanan
7. Pengembangan perikanan tangkap
8. Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat pesisir
9. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lahan
10. Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
11. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertertanian/
perkebunan
27

12. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
13. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
14. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
15. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
16. Pengembangan perekonomian perdesaan
17. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
18. Peningkatan peran perempuan di perdesaan
19. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
20. Peningkatan peran pemuda dalam kewirausahaan perdesaan
21. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah Desa
Lanjutan …….
1. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani, Buruh Tani,
Nelayan dan
Aparatur Desa
28

2. Peningkatan Jalan Desa 1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3. Listrik Masuk Desa 1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
4. Irigasi, air bersih
perdesaan dan sanitasi
lingkungan perdesaan
1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Lingkungan sehat perumahan
5. Telekomunikasi dan
Informasi Masuk Desa
1. Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan
Perpustakaan
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media
Masa
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan
4. Pengembangan data informasi / statistik desa
Lanjutan …….
29

73,11
72,73
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
2011 2012
PERKEMBANGAN IPM JAWA BARAT 2011-2012
IPM
JABAR
30

NO INDIKATOR MAKRO
2011 2012 2013
Capaian Target
Realisasi Target
1 Indeks Pembangunan Manusia 72,18 72,74 72,93 72,92
Angka Harapan Hidup (th) 68,23 68,41 68,30 68,46
Rata-Rata Lama Sekolah (th) 7,17 7,22 7,24 7,25
Angka Melek huruf (%) 99,16 99,19 99,22 99,20
Indeks Pendidikan 82,05 82,17 82,25 82,24
Indeks Kesehatan 72,05 72,34 72,16 72,43
Indeks Daya Beli 62,43 63,70 64,37 64,09
2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.692.432 1.704.656 1.716.178 1.718.294
3
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,00 0.85 1,4 0.80
4 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 222.384 306.838 211.598 292,110
Proporsinya thdp jumlah penduduk
total
13,14 18 12,36 17
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,27 4,5 - 5,5 4,32 4,5 - 5,5
PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
TAHUN 2011 S.D 2013
31

NO INDIKATOR MAKRO
2012 2013 2014
Capaian
%
Kriteria
Capaian
Capaian Target Realisasi Target
1 Indeks Pembangunan Manusia 72,93 72,92 73,12 73,22 100,27%
Sangat
Baik
Angka Harapan Hidup (th) 68,30 68,46 68,42 68,68 99,94%
Sangat
Baik
Rata-Rata Lama Sekolah (th) 7,24 7,25 7,31 7,28 100,83%
Sangat
Baik
Angka Melek huruf (%) 99,22 99,20 99,23 99,21 100,03%
Sangat
Baik
Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp) 638,558 577.330 639.504 579,330 110,77%
Sangat
Baik
Indeks Pendidikan 82,25 82,24 82,40 82,32 100,19%
Sangat
Baik
Indeks Kesehatan 72,16 72,43 72,36 72,79 99,90%
Sangat
Baik
Indeks Daya Beli 64,37 64,09 64,59 64,56 100,78%
Sangat
Baik
2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.716.178 1.718.294 1.738.011
1.731.18
1
98,85%
Sangat
Baik
3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,4 0,8 1,3 0,75 37,50%
Kurang
Baik
4
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) & % thd
Penduduk
211.598 292.110 201.200 276.989 131,12%
Sangat
Baik
Proporsinya thdp jumlah penduduk total 12,36 17 11,6 16 131,18%
Sangat
Baik
5 PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun) 13,93 13,30 15,00 13,83 112,78%
Sangat
Baik
6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) 4,32 4,5 - 5,5 4,17 4,5 – 5,5 - -
7 PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.) 8.211.479 7.737.845
8.709.660,
76
7.987.45
4
112,56%
Sangat
Baik
8 Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)* 899.041 * 778.387 900.177 * 785.956 115,65%
Sangat
Baik
9
Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap
jumlah penduduk total (%)
52,51* 45,30 51,79 45,4 114,32 %
Sangat
Baik
10 Pengangguran Terbuka (%) 7* 6-7 6,46 6 - 7 32

Program Strategis
• Menurut BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, kebijakan strategis di
Kabupaten Tasikmalaya pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013
– 2018 yaitu:
33

Rencana Rute jalan tol
Cileunyi
Km +156
Majalaya
Nagreg
Limbangan
Malangbong
Ciawi
Rajapolah
S/S
Gedebage
RENCANA JALAN TOL BANDUNG – TASIKMALAYA
(70 Km)
Panjang 70 Km
Kec Rencana 80-100 km/jam
Jumlah Lajur 2x3 jalur
Lebar lajur 3,6 m
Lebar Rumija 50 m
Biaya Investasi 12.168 milyar
Biaya Pengadaan Tanah
1.020 milyar
Volume lalu lintas 12.181 kend/hari
Data Teknis
Return on Equity
-NPV Rp 1.779.672
Ke % 14,25%
- RoE 17,89%
-Payback Period th.opr 15
Return on Investment
-NPV Rp 3.003.532
WACC % 12,68%
-RoI 15,85%
-Payback Period th.opr 11
Progres 2013 :
Penyusunan PraFS
2014 :
Penyusunan FS
Rencana 2015 :
Penyusunan Amdal dan DED
L-31
Jadwal Perencanaan s.d. Operasi
INFORMASI TERKINI
34

PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN
ALTERNATIF LINGKAR GENTONG
LINGKAR
GENTONG
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Alternatif
Lingkar Gentong (10,4 Km)
Biaya = Rp. 79.218.400.000
Nilai Strategis :
1. Jalur Alternatif
mengatasi/mengurai
kemacetan.
2. Rawan terjadi kecelakaan
karena banyak tikungan tajam
dan turunan/tanjakan cukup
curam.
3. Rawan longsor.
Wage
Kadipaten
2014 :
Penyusunan FS
Rencana 2015 :
Penyusunan Amdal, dan persiapan
Penyusunan DED
35

1.Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset
Terpadu di Jatinangor;
2.Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air
tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong,
domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan
sentra produksi pakan ternak;
3.Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao,
karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan,
tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4.Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan
pariwisata;
5.Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat
pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan
Rancabuaya.
KEGIATAN PRIORITAS
(2013 – 2018)
TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
36

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT
YANG BERKAITAN DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA
1 Rendahnya Tingkat
Kemantapan Jalan
Kabupaten/Kota (……-…. %)
dan Rusaknya Jalan Poros
Lintas Desa Menuju Sentra
Wisata Dan Sentra Produksi
Pertanian
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha
Seluruh Kab/Kota di WKPP IV
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra
Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian
2 Kemacetan Lalu Lintas yang
luar biasa serta Belum
Terintegrasinya Transportasi
Massal Perkotaan
Percepatan Pembangunan Jalan Tol Bandung-
Tasikmalaya
Kota/Kab. Bandung, Kab, Garut,
Kab. Tasikmalaya
Pembangunan Jalur Tengah Selatan – Selatan Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab.
Ciamis
3 Penerapan pendekatan
NON STRUKTUR dan Kultural
dalam perbaikan DAS
Citanduy selain pendekatan
STRUKTUR
Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air Citanduy Kab/Kota Tasik, Kota Banjar,
Kab.Ciamis
Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan Hayati Seluruh Kab/Kota di WKPP IV
4 Rendahnya Pengendalian
dan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang di
Priangan dan Pantai Selatan
Pengendalian dan Penertiban Pertambangan Pasir Besi
di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten
Garut dan Kabupaten Pangandaran
Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut,
Kab. Pangandaran
Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang
Priangan
Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung,
Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih
fungsi lahan pertanian
Penyelesaian Limbah Industri Kulit di Sukaregang dan
Limbah Industri Kerajinan Batik
Kab.Garut, Kab. Tasikmalaya
5 Pengembangan Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
dan Rancabuaya
Pembangunan Terminal Khusus sebagai Pintu Gerbang
Jawa Barat Bagian Selatan
Kab. Pangandaran, Kab.
Tasikmalaya
37

NO ISU BIDANG
PEMERINTAHAN
KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA
1 Lambatnya Reformasi
Birokrasi
Penataan SKPD Pemerintah
Daerah
Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab
Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab
Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota
Cimahi Kota Tasikmalaya
Bantuan Pendidikan Aparatur Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab
Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota
Cimahi Kota Tasikmalaya
2 Tingginya migrasi
penduduk ke Provinsi
Jawa Barat dan derasnya
arus urbanisasi
Penanganan dan pembangunan
Kabupaten dan Desa Tertinggal
Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab
Sumedang, Kab Tasikmalaya
Penataan dan penguatan Desa
Pesisir Pantai Selatan
Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Tasikmalaya,
Fasilitasi sinergitas perencanaan
pembangunan di Wilayah Jawa
Barat Bagian Selatan
Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab
Tasikmalaya
4 Infrastruktur Perdesaan
dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Pembangunan
infrastruktur Desa
Tasikmalaya
Penguatan kualitas aparatur Desa
dan kelembagaan Desa
Tasikmalaya
Lanjutan …….
38

NO ISU BIDANG
PEMERINTAHAN
KEGIATAN YANG
DIPERLUKAN
KABUPATEN / KOTA
5 Perluasan partisipasi
publik dalam
pembangunan
Pelibatan Community
Outreach dalam
Pembangunan
Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab
Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab
Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung,
Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya
Efektivitas Pemanfaatan
Peran TJSL
6 Kurang optimalnya
Kerja sama dalam
pembangunan Jawa
Barat baik dengan
perusahaan asing
maupun BUMN
Pelibatan Perusahaan Asing
dan BUMN dalam
Percepatan Pembangunan
Jawa Barat
7 Bagi hasil pajak ekspor
yang belum memenuhi
asas keadilan
Proporsi Bagi Hasil Pajak
Ekspor
8 Tingginya tingkat
pelanggaran
keamanan dan
Trantibum
Pengndalian Keamanan dan
TANTRIBUM
Lanjutan …….
39

Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt

Similar to Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt