Dokumen tersebut membahas rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah: (1) hasil peninjauan kembali menyarankan revisi RTRW karena skornya kurang dari 85, (2) revisi perlu menyesuaikan perubahan regulasi dan kondisi, (3) analisis kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi menyarankan perlu meningkatkan SDM dan

1. PAPARAN AKHIR
Pendampingan Peninjauan Kembali
RTRW Kabupaten Gunungkidul
1

2. Latar belakang dibutuhkannya revisi RTRW adalah
1. Perda 6 th 2011 ttg RTRW telah berjalan 5 tahun dan sesuai pasal 82 PP 15
2010 peninjauan kembali harus dilakukan
2. Peninjauan kembali telah dilaksanakan dan mengarahkan untuk
dilakukannya revisi
3. Kebutuhan antisipatif terhadap berkembangnya kebijakan-kebijakan
pengembangan infrastruktur yang berpotensi mengubah tatanan struktur
keruangan
4. Kebutuhan peningkatan kebergunaan RTRW
5. Perkembangan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten
2
Latar Belakang Revisi RTRW

3. • Peninjauan Kembali telah dilaksanakan sejak 2016
Ditinjau kembali oleh narasumber pada awal tahun ini dan
dilaksanakan perbaikan
 Skor penilaian akhir Peninjauan Kembali di bawah 85 sehingga 
REVISI
• Penyusunan Materi teknis telah dilaksanakan
 Akhir tahun 2017 lalu telah ada penyempurnaan revisi RTRW
• Belum ada draft raperda
• Belum ada naskah akademis
3
Posisi Revisi RTRW Kab.GK

4. Th 2016
Perda RTRW berjalan
5 tahun Th 2016
Dilaksanakan Revisi dan
Peninjauan Kembali
dalam 1 kegiatan 
belum mengacu
pedoman terbaru
Th 2017
Pelaksanaan
penyempurnaan
peta dasar dan
tematik RTRW serta
awalan peta
rencana
Th 2018
Proses Penyusunan
Dokumen Peninjauan
Kembali sesuai pedoman
terbaru  hasilnya revisi
Saat ini
Pelaksanaan penyusunan
materi teknis dan
kelengkapandraft raperda
4
Roadmap Peninjauan Kembali – Revisi RTRW

5. Maksud
• Sebagai tindak lanjut hasil PK RTRW
Tujuan
• Tersusunnya dokumen draft raperda Perubahan RTRW
(basis dari Permen ATR 8 2017)
Sasaran
• Revisi RTRW secara sistematis runtut
• Revisi RTRW menjadi lebih berhasil guna
• Revisi RTRW supaya dapat dijadikan salah satu
pedoman dalam penataan ruang (usability)
5
Tujuan Kegiatan

6. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam
penyelenggaraan penataan/ pemanfaatan/ pengendalian ruang wilayah
kabupaten.
Hasil peninjauan kembali:
Rencana tata ruang yang ada tetap berlaku dengan penertiban
Atau
Rencana tata ruang perlu direvisi
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
6
LANDASAN PEDOMAN

7. bahwa rekomendasi revisi rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan apabila terjadi
perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan yang mempengaruhi penataan
ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
Ps. 89, revisi dilakukan berdasarkan
prosedur penyusunan dan prosedur
penetapan rencana tata ruang.
Penyusunan dan Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sesuai dengan Permen
ATR 1 Th 2018
Revisi rencana tata ruang bukan merupakan upaya pemutihan terhadap
penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang 7

8. Kesimpulan
HASIL PENINJAUAN KEMBALI
Berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017
No Aspek Nilai Akhir Bobot (%)
Perkalian Nilai Akhir
Dan Bobot (%)
1 Kualitas RTRW 2,15 30 64,43
2
Kesesuaian Terhadap Peraturan Perundang -
Undangan
2,53 30 75,90
3 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 2,50 40 100,06
Total Nilai (Score) 7,18 100 240,38
Nilai (Score) Rata - Rata Penilaian Akhir PK 80,13
Dengan penilaian akhir PK RTRW total sebesar 80,13 maka RTRW Kabupaten
Gunungkidul perlu dilakukan Revisi.
• ≥ 85 = kualitas BAIK (RTRW
TIDAK DIREVISI)
• < 85 = kualitas BURUK
(RTRW DIREVISI)
8
Hasil Peninjauan Kembali

9. Rekomendasi
Hasil penilaian perubahan muatan sebagai tindak lanjut dari Peninjauan
Kembali RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 adalah sebesar
19,63% (<20%).
Peninjauan Kembali merekomendasikan revisi berupa
perubahan peraturan perundangan atas Peraturan
Daerah tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-
2030
Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Nomor 6
Tahun 2017
9

10. Perkiraan Perubahan Substansi berdasarkan
Peninjauan Kembali
• Kebijakan dan Strategi
Penataan Ruang
• Jaringan Jalan
• Tatanan Kepelabuhan
• Kawasan Lindung
Geologi
• Peruntukan Pertanian
• Peruntukan Perikanan
• Peruntukan
Pertambangan
• Peruntukan Industri
• Peruntukan Pariwisata
• Kaw.Strategis
Pertumbuhan Ekonomi
• Perwujudan Sistem
Transportasi
• Perwujudan Sistem
Prasarana Lingkungan
• Perwujudan Sistem
Prasarana Lainnya
• Perwujudan Kawasan
Budidaya
• Indikasi Arahan
Peraturan Zonasi
• Arahan Perizinan

11. Perubahan Substansi Berdasarkan Pedoman Baru
• Perubahan nomenklatur Pusat Kegiatan, bahwa
sudah tidak terdapat pusat kegiatan promosi
• Perubahan tata urutan muatan RTRW
• Perubahan kedalaman jaringan prasarana
• Perubahan klasifikasi kawasan lindung
• Perubahan klasifikasi kawasan budidaya
• Perubahan tahapan indikasi program tahunan
• Perubahan muatan arahan zonasi

12. Simpulan Hasil Analisis
Kondisi Lingkungan Fisik dan Lingkungan Hidup
• Lingkungan Fisik memiliki keterbatasan untuk
pengembangan, terkait Karst, topografi, kesuburan
tanah dan ketersediaan air
• Daya dukung lingkungan hidup pada beberapa
wilayah sudah melampaui, sementara beberapa
wilayah masih memiliki cadangan daya dukung
namun belum dapat dimanfaatkan maksimal
Simpulan Perlu ada pertimbangan lingkungan
hidup dalam pengembangan kawasan dan
pengusahaan peningkatan daya dukung

13. Simpulan Hasil Analisis
Kondisi Sosial Kependudukan
• Proyeksi Penduduk 2030 839.946 jiwa (sebelumnya
hanya 706.469 jiwa)
• IPM terendah se-DIY
• Banyak penduduk usia muda yang bermigrasi keluar
untuk kepentingan pekerjaan dan pendidikan
• Angka harapan hidup tertinggi  dependency ratio/
angka ketergantungan tinggi
Simpulan  Perlu pengembangan kualitas SDM dan
peningkatan potensi lapangan kerja untuk dapat
mendukung kesejahteraan masyarakat

14. Simpulan Hasil Analisis
Kondisi Perekonomian
• 50% penduduk bekerja di
sektor pertanian
• Pertumbuhan ekonomi di
sektor industri,
pengembangan permukiman
dan perdagangan serta
adminstrasi
• Ketimpangan ekonomi
moderat
• Laju pertumbuhan ekonomi
di bawah DIY
• Tipologi Klassen  Tertinggal
• Potensi nilai tambah
investasi (basis ICOR) masih
rendah
• Kemampuan keuangan
daerah rendah
Simpulan
Perlu jeli dalam pemilihan
sektor (pariwisata vs
permukiman vs pertanian)
Perlu mengejar
ketertinggalan ekonomi
Perlu pengembangan
infrastruktur pendukung
ekonomi

15. Pemahaman Draft Raperda
tentang Perubahan Perda
• Hasil Peninjauan Kembali  perubahan perda,
bukan pencabutan
• Penyusunan draft raperda tentang perubahan
perda berbeda dengan draft raperda
• Pasal yang disebutkan hanya pasal perubahannya

16. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Relevansi Tujuan Penataan Ruang
• Tujuan penataan ruang Kabupaten
Gunungkidul adalah mewujudkan
Gunungkidul sebagai pusat
pengembangan usaha yang
bertumpu pada pertanian,
perikanan, kehutanan dan
sumberdaya lokal yang
mendukung destinasi wisata
menuju terwujudnya masyarakat
yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera
Simpulan Analisis
 Perlu pengembangan kualitas SDM
dan peningkatan potensi lapangan kerja
untuk dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat
 Perlu ada pertimbangan lingkungan
hidup dalam pengembangan kawasan
dan pengusahaan peningkatan daya
dukung
Perlu jeli dalam pemilihan sektor
(pariwisata vs permukiman vs pertanian)
Perlu mengejar ketertinggalan
ekonomi
Perlu pengembangan infrastruktur
pendukung ekonomi

17. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Relevansi Kebijakan Penataan Ruang (1)
• pengembangan dan optimalisasi
orientasi pembangunan
perekonomian daerah berbasis
pertanian, perikanan, kehutanan, dan
pariwisata serta kegiatan budi daya
yang lain secara berdaya guna,
berhasil guna, berdaya saing,
berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan;
• pemantapan fungsi kawasan lindung,
kawasan keunikan geologis dan
peningkatan kelestarian fungsi
lingkungan hidup yang mampu
beradaptasi terhadap dampak resiko
bencana;
Simpulan Analisis
 Perlu pengembangan kualitas SDM
dan peningkatan potensi lapangan kerja
untuk dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat
 Perlu ada pertimbangan lingkungan
hidup dalam pengembangan kawasan
dan pengusahaan peningkatan daya
dukung
Perlu jeli dalam pemilihan sektor
(pariwisata vs permukiman vs pertanian)
Perlu mengejar ketertinggalan
ekonomi
Perlu pengembangan infrastruktur
pendukung ekonomi

18. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Relevansi Kebijakan Penataan Ruang (2)
• pengembangan dan pemantapan
pusat-pusat pelayanan secara merata
dan seimbang serta terintegrasi
dengan sistem jaringan prasarana
wilayah;
• peningkatan aksesibilitas dan
jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi,
telekomunikasi dan informatika,
sumber daya air, energi, dan
prasarana lingkungan yang handal
dan memadai;
Simpulan Analisis
 Perlu pengembangan kualitas SDM
dan peningkatan potensi lapangan kerja
untuk dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat
 Perlu ada pertimbangan lingkungan
hidup dalam pengembangan kawasan
dan pengusahaan peningkatan daya
dukung
Perlu jeli dalam pemilihan sektor
(pariwisata vs permukiman vs pertanian)
Perlu mengejar ketertinggalan
ekonomi
Perlu pengembangan infrastruktur
pendukung ekonomi

19. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Relevansi Kebijakan Penataan Ruang (3)
• pengembangan kawasan yang
mempunyai nilai strategis sesuai
fungsi dan peningkatan potensi
ekonomi wilayah, pelestarian sosial
budaya, pendayagunaan sumberdaya
alam dan teknologi tinggi serta
pelestarian fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup; dan
• pengembangan ruang darat, ruang
bawah tanah, ruang udara dan ruang
laut serta harmonisasi pemanfaatan
yang berwawasan lingkungan
Simpulan Analisis
 Perlu pengembangan kualitas SDM
dan peningkatan potensi lapangan kerja
untuk dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat
 Perlu ada pertimbangan lingkungan
hidup dalam pengembangan kawasan
dan pengusahaan peningkatan daya
dukung
Perlu jeli dalam pemilihan sektor
(pariwisata vs permukiman vs pertanian)
Perlu mengejar ketertinggalan
ekonomi
Perlu pengembangan infrastruktur
pendukung ekonomi

20. Perubahan Pasal Strategi
Pemanfaatan Ruang
Perubahan
a.1 Memantapkan dan mengembangkan pelayanan Perkotaan Wonosari menuju kriteria
sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) secara spasial dan fungsional dengan menjadikan
PKW sebagai pusat distribusi barang regional;
a.2 Mengembangkan sistem perkotaan berdasarkan kesesuaian fungsi, daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup dalam sistem pelayanan wilayah sebagai satu kesatuan
wilayah secara spasial dan fungsional dengan menjadikan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
sebagai pusat pengumpul lokal, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagai sentra produksi;

21. Perubahan Pasal Strategi
Pemanfaatan Ruang
Perubahan
Tambahan pada Huruf h.
meningkatkan pelayanan pusat kegiatan pada kawasan pantai selatan
Perkembangan Isu:
- Isu Pembangunan JJLS
- Pengelolaan dan pengembangan komersial dan ekonomi kreatif dengan
pemanfaatan lahan Sultan Ground
- Pengembangan kepariwisataan
- Penanganan kemiskinan dan daerah tertinggal
Salah satu upaya penanganan isu adalah melalui pemanfaatan JJLS dan
Sultan Ground dengan dukungan pengungkit pariwisata

22. Rencana Struktur Ruang
(Sistem Perkotaan)
• Analisis Skalogram dan
indeks sentralitas
Untuk menentukan
ranking pusat kegiatan
berdasarkan pelayanan
yang tersedia
Wonosari dan Playen
konsisten sebagai
perkotaan dengan
tingkat pelayanan
tertinggi
Rank Skalogram Sentralitas
Sentralitas
Berbobot
1 Wonosari Wonosari Wonosari
2 Playen Playen Playen
3 Semanu Karangmojo Karangmojo
4 Ponjong Ponjong Semanu
5 Semin Semanu Ponjong
6 Karangmojo Semin Semin
7 Gedangsari Patuk Patuk
8 Saptosari Ngawen Ngawen
9 Tepus Rongkop Rongkop
10 Ngawen Gedangsari Gedangsari
11 Patuk Panggang Nglipar
12 Nglipar Nglipar Panggang
13 Paliyan Tanjungsari Tepus
14 Rongkop Tepus Saptosari
15 Panggang Saptosari Paliyan
16 Tanjungsari Paliyan Tanjungsari
17 Girisubo Girisubo Girisubo
18 Purwosari Purwosari Purwosari

23. Analisis Sistem Pusat Permukiman
(Sistem Perkotaan)
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Skor Skalogram
Selisih tingkat pelayanan antara rangking tertinggi dengan terendah cukup kecil

24. Analisis Sistem Pusat Permukiman
(Sistem Perkotaan)
Selisih tingkat pelayanan semakin tampak
-
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Skor Indeks Sentralitas

25. Analisis Sistem Pusat Permukiman
(Sistem Perkotaan)
Bentuk kesenjangan antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya terlihat jelas
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Skor Indeks Sentralitas Berbobot

26. Analisis Sistem Pusat Permukiman
(Sistem Perkotaan)
• Analisis Gravitasi memberikan gambaran interaksi antara dua
wilayah yang dipengaruhi jumlah penduduk keduanya
dibandingkan dengan jarak antar keduanya
• Warna merah menggambarkan interaksi terbesar, oranya
terbesar kedua, kuning terbesar ketiga, hijau tanpa interaksi
• Hasil menyatakan interaksi hierarchial terhadap Kecamatan
Wonosari tidak terjadi
Teori Gravitasi Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin
Panggang - 11.988.177 2.443.988 4.620.537 789.681 402.665 212.279 116.523 889.739 605.463 764.109 1.654.798 3.125.444 454.600 287.479 425.614 234.219 442.084
Purwosari 11.996.631 - 953.227 1.568.796 364.938 218.900 125.179 71.354 477.426 340.263 415.391 861.835 1.341.719 248.648 168.961 234.162 138.996 257.081
Paliyan 2.445.711 953.227 - 71.276.899 276.057 534.470 507.442 235.428 3.254.612 1.727.819 2.817.291 11.649.935 22.391.134 1.493.832 1.015.085 1.355.184 519.698 1.129.763
Saptosari 4.623.796 1.568.796 71.276.899 - 216.483 777.512 498.469 241.658 2.782.890 1.597.182 2.438.973 8.555.937 12.645.709 1.322.132 957.551 1.293.457 496.027 1.089.744
Tepus 790.238 400.522 1.104.227 1.715.232 - 11.575.502 1.570.315 532.215 3.568.461 1.777.884 2.632.020 9.944.658 3.452.394 766.766 804.122 1.381.629 545.309 1.117.934
Tanjungsari 402.949 218.900 534.470 777.512 11.575.502 - 610.272 260.938 1.485.587 872.764 1.170.473 4.378.178 1.905.497 557.663 587.766 908.334 307.393 600.351
Rongkop 212.429 125.179 507.442 498.469 1.570.315 610.272 - 3.483.882 4.410.957 1.706.335 2.605.655 3.586.282 1.540.346 422.803 452.015 667.433 459.987 943.017
Girisubo 116.606 71.354 235.428 241.658 532.215 260.938 3.483.882 - 1.206.039 654.260 857.277 1.249.742 626.325 207.025 225.535 289.748 223.002 426.777
Semanu 890.366 477.426 3.254.612 2.782.890 3.568.461 1.485.587 4.410.957 1.206.039 - 24.411.310 115.469.976 95.162.263 14.339.481 2.464.199 2.319.383 5.424.199 2.769.392 8.039.000
Ponjong 605.890 340.263 1.727.819 1.597.182 1.777.884 872.764 1.706.335 654.260 24.411.310 - 77.334.512 19.986.884 6.428.910 1.414.276 1.394.166 2.507.268 2.476.683 7.752.983
Karangmojo 764.648 415.391 2.817.291 2.438.973 2.632.020 1.170.473 2.605.655 857.277 115.469.976 77.334.512 - 54.259.428 11.878.877 1.881.309 1.921.385 4.141.141 4.001.216 13.955.730
Wonosari 1.655.965 861.835 11.649.935 8.555.937 9.944.658 4.378.178 3.586.282 1.249.742 95.162.263 19.986.884 54.259.428 - 100.246.915 6.201.774 6.007.731 22.112.936 2.965.917 8.352.274
Playen 3.127.648 1.341.719 22.391.134 12.645.709 3.452.394 1.905.497 1.540.346 626.325 14.339.481 6.428.910 11.878.877 100.246.915 - 6.548.047 8.589.766 5.714.022 1.521.712 3.396.824
Patuk 454.921 248.648 1.493.832 1.322.132 766.766 557.663 422.803 207.025 2.464.199 1.414.276 1.881.309 6.201.774 6.548.047 - 3.391.575 2.576.999 422.167 879.220
Gedangsari 287.682 168.961 1.015.085 957.551 804.122 587.766 452.015 225.535 2.319.383 1.394.166 1.921.385 6.007.731 8.589.766 3.391.575 - 8.318.087 1.750.286 976.764
Nglipar 425.915 234.162 1.355.184 1.293.457 1.381.629 908.334 667.433 289.748 5.424.199 2.507.268 4.141.141 22.112.936 5.714.022 2.576.999 8.318.087 - 4.774.409 1.529.158
Ngawen 234.384 138.996 519.698 496.027 545.309 307.393 459.987 223.002 2.769.392 2.476.683 4.001.216 2.965.917 1.521.712 422.167 1.750.286 4.774.409 - 36.202.173
Semin 442.396 257.081 1.129.763 1.089.744 1.117.934 600.351 943.017 426.777 8.039.000 7.752.983 13.955.730 8.352.274 3.396.824 879.220 976.764 1.529.158 36.202.173 -
Total 29.478.175 19.810.636 124.410.034 113.878.703 41.316.368 27.154.265 23.802.668 10.907.728 288.474.915 152.988.962 298.544.763 357.177.486 205.693.121 31.253.037 39.167.658 63.653.781 59.808.585 87.090.877
Indeks Gravitasi 0,407 0,605 0,573 0,626 0,280 0,426 0,185 0,319 0,400 0,505 0,387 0,281 0,487 0,210 0,219 0,347 0,080 0,416
Selisih tertinggi 11.880.026 11.916.823 71.041.471 71.035.241 (11.359.019) 11.356.602 4.285.778 3.412.527 114.992.551 76.994.249 115.054.585 99.385.080 99.620.590 6.341.022 8.420.805 21.878.774 4.635.413 35.945.092
Indeks Chrystaller 2,418 3,609 3,426 3,743 (1,650) 2,509 1,080 1,877 2,392 3,020 2,312 1,670 2,906 1,217 1,290 2,062 0,465 2,476

27. Illustrasi Hirarki Gravitasi

28. Struktur Ruang RTRW DIY
• Kabupaten Gunungkidul:
Pusat Kegiatan Lokal
• Kawasan Perkotaan Wonosari
• Ibukota Kecamatan Semin
• Ibukota Kecamatan Saptosari
• Ibukota Kecamatan Rongkop
• Satuan Permukiman Sambipitu
• Kawasan Perkotaan Wonosari akan ditingkatkan
menjadi PKW

29. Peta Struktur Ruang berdasarkan
RTRW DIY
• Pengembangan
Pusat Kegiatan
oleh DIY dianggap
kurang merata
sehingga
diperlukan
pengusulan dua
tambahan Pusat
Kegiatan Lokal:
Tepus dan
Panggang
• Perlunya
penetapan
Wonosari sebagai
PKW

30. Potensi Pelayanan PKL
Panggang
• Simpul Transportasi
(Rencana Terminal Tipe C)
• Perdagangan dan Jasa Lokal
Tepus
• Pasar Regional
• Kawasan Pengembangan
Pariwisata
• Kantor Cabang Bank BUMN
Terminal Panggang
Sekitar Pusat Perkotaan Tepus

31. Perubahan pasal Terkait Struktur
Ruang
• Perubahan
• Sebelum Perubahan

32. Perubahan pasal terkait
penyusunan RDTR
PP 15 2010
Permen RDTR Terbaru (16 2018) tidak menyebutkan klausul
mengenai kawasan yang dapat disusun RDTR-nya…

33. Perubahan pasal terkait
penyusunan RDTR
Perda 6 th 2011
• Pasal 14 ayat 5
berbunyi
• Penetapan Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) meliputi 18
(delapan belas)
kecamatan
Usulan perubahan
• Penetapan Rencana Detail
Tata Ruang meliputi wilayah
Perkotaan di delapan belas
kecamatan
(terdiri dari bagian PKW, PKL,
dan PPK)
Paradigma
• Pembangunan secara fisik
bangunan hanya di wilayah
permukiman perkotaan
atau perdesaan

34. Perubahan Jaringan Pergerakan
• Perubahan Jaringan Jalan
• JJLS
• Koridor Tawang – Nglanggeran – Ngalang – Nguwot -
Gading
• Usulan Peningkatan Jaringan Jalan
• Peningkatan aksesibilitas Panggang – Playen – Wonosari
• Indeks Konektivitas Panggang Rendah
• Untuk mencapai Panggang dari Wonosari, hanya dapat
melalui satu jalur jalan kolektor
• Pembentukan jalan lingkar kabupaten
• Usulan Jalan Kolektor Primer 3:
• Bibal – Banyusoca – Playen
• Semanu - Karangmojo

35. Perubahan pasal
Jaringan Jalan
Pasal 20
• Perubahan
Nomenklatur Jaringan
jalan kolektor primer
menjadi jalan kolektor
primer 1,2 dan 3 serta
jalan strategis provinsi
• Pendetilan ruas JJLS
Menjadi

36. Perubahan pasal
Pasal 20
• Ayat 1 huruf b
3. Lemah Abang-Pathuk-
Gedangsari-Gading
• Ayat 1 huruf c:
10. Bibal-Gedad-Playen
11. Karangmojo Semanu

37. Perubahan Status Terminal
Terminal Eksisting
• Terminal Tipe A Wonosari
• Terminal Tipe C Semin
• Rencana Terminal Terdahulu
• Terminal Tipe A Wonosari
• Terminal Tipe C Semin
• Terminal Tipe C Panggang
• Terminal Tipe C Rongkop
• Terminal Tipe C Tanjungsari
• Perubahan Rencana Terminal
• Terminal Tipe C di Girisubo
sebagai simpul di ujung timur
serta pemadu angkutan
wisata di bagian timur
• Terminal tipe C Pemadu
Angkutan Wisata di
Tanjungsari  kebijakan
pemda

38. Perubahan pasal terkait Rencana
Jaringan Perangkutan Penumpang
Menjadi

39. Rencana Pengembangan Sistem
Jaringan Transportasi Udara
• Bandara Adisucipto  Diturunkan
kelasnya  peralihan Bandara
NYIA  akses menuju
Gunungkidul melalui JJLS  akan
menjauhkan jarak dari pengguna
bandara di Gunungkidul utara
• Adanya jalur pergerakan baru utk
potensi pemanfaatan Lapangan
Terbang Gading
• Memerlukan studi-studi lanjutan
untuk penetapannya
• Memerlukan slot pasal di dalam
perda supaya dapat dilaksanakan
tindak lanjutnya

40. Penambahan pasal

41. Perubahan Rencana Jaringan
Prasarana
• Energi
• Pengembangan distribusi energi
utk perikanan  kebijakan KKP
• Penambahan Gardu Induk untuk
mendukung Kawasan Industri
Candirejo kebutuhan JTM 
kebutuhan Gardu kapasitas besar
• Sumber Daya Air
• Penambahan di jaringan SPAM
Banyusoco  Program pusat
• Persampahan
• Pengembangan TPST untuk
pendukung pariwisata  lokasi di
Banjarejo  hasil studi Satuan
Kerja Penyehatan Lingkungan
Permukiman (Satker PLP)
• Drainase
• Pengembangan Embung Retensi
di Perkotaan Wonosari  Hasil
Studi Satker PLP
• Kebencanaan
• Pengembangan Jaringan dan
Ruang Evakuasi Bencana 
Kebijakan Pusat

42. Perubahan pasal Jaringan Energi
Semula
Pasal 23 ayat 3
• Rencana pengembangan jaringan
bahan bakar minyak dan gas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. pengembangan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) pada
kawasan perkotaan, kawasan
pelabuhan perikanan nusantara,
dan kawasan strategis lainnya; dan
b. pengembangan Stasiun
Pengangkutan dan Pengisian Bulk
Elpiji (SPPBE) meliputi:
1. Desa Karangtengah berada di
Kecamatan Wonosari; dan
2. Kecamatan Playen.
Menjadi
a. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) pada kawasan perkotaan, dan
seluruh jaringan jalan kolektor;
b. pengembangan Stasiun Pengangkutan dan
Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
1. Desa Karangtengah berada di Kecamatan
Wonosari; dan
2. Kecamatan Playen.
c. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Nelayan (SPBN) di Pelabuhan Perikanan Pantai
Sadeng, Kecamatan Girisubo
d. Pengembangan Solar Packed Dealer Nelayan di
seluruh pelabuhan pendaratan ikan meliputi :
1. Kecamatan Panggang;
2. Kecamatan Saptosari;
3. Kecamatan Tanjungsari;
4. Kecamatan Tepus; dan
5. Kecamatan Girisubo

43. Perubahan pasal Jaringan Energi
Semula
Pasal 23 ayat 5
• Rencana pengembangan
gardu induk sebagamana
dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. peningkatan kapasitas
Gardu Induk Tegangan Tinggi
(GITET) 150 KVA (seratus lima
puluh kilo volt amphere) di
Mijahan Desa Semanu,
Kecamatan Semanu; dan
b. pengamanan gardu induk
Menjadi
• Rencana pengembangan gardu
induk sebagamana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. peningkatan kapasitas Gardu
Induk Tegangan Tinggi (GITET)
150 KVA (seratus lima puluh kilo
volt amphere) di Mijahan Desa
Semanu, Kecamatan Semanu;
b. pengembangan Gardu Induk
pendukung Kawasan Industri
Candirejo di Kecamatan Semin;
dan
c. pengamanan gardu induk.

44. Perubahan pasal Jaringan Prasarana
Sumber Daya Air
Pasal 25 ayat 8 ditambah huruf i:
• Pengembangan SPAM Regional di
Desa Banyusoca, Kecamatan Playen
Persampahan
Pasal 26 ayat 2 ditambahkan huruf e
e. Pengembangan Tempat
Pemrosesan Sampah Terpadu di Desa
Banjarejo
Drainase
Pasal 26 ayat 3 diubah menjadi
Pengembangan sistem jaringan
drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi
a. sistem jaringan drainase
primer dan sistem jaringan drainase
sekunder di setiap kawasan
perkotaan dan perdesaan; dan
b. pengembangan embung
retensi di Kawasan Perkotaan
Wonosari tambahan
Kebencanaan
Pasal 26 ditambahkan ayat 1:
Pengembangan sistem jaringan
evakuasi bencana berupa jalur dan
ruang evakuasi bencana melalui
perencanaan penanggulangan
bencana yang disusun berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku

46. Perubahan Rencana Pola Ruang
• Lindung
• Restrukturisasi Klasifikasi
• Sempadan Mata air 
Lindung Geologi
• Hutan Lindung termasuk
ke dalam kawasan
perlindungan bawahan
• Penggabungan kawasan
dengan fungsi konservasi
ke dalam kawasan
konservasi
• Cagar Budaya berdiri
sendiri sebagai sub bab
 memerlukan
kesepakatan, elemen apa
saja yang perlu masuk
dalam Cagar Budaya
• Kawasan koridor migrasi
penyu sebagai kawasan
konservasi lainnya 
penambahan 12 lokasi
pantai  menyesuakan
SK Bupati nomor 161
tahun 2016
• Perubahan luasan
kawasan lindung geologi
berdasarkan Permen
ESDM 3045 tahun 2014

47. Perubahan pasal pola Ruang
• Bagian Restrukturisasi
dapat dilihat langsung di
draft raperda
• Perubahan luasan
kawasan keunikan
geologi

48. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan lokasi koridor migrasi dan perkembang
biakan penyu laut
Perda 6 th 2011
Perubahan

49. Perubahan Rencana Pola Ruang
• Budidaya
• Perubahan klasifikasi dan luasan
pertanian lahan basah dan lahan
kering menjadi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura
• Perubahan luasan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B) dari 5.550 ha menjadi
51.312 hektar
• Perubahan nomenklatur Pelabuhan
Perikanan Nusantara menjadi
Pelabuhan Perikanan Pantai 
Sadeng
• Perubahan kawasan peruntukan
pertambangan yang menyesuaikan
dengan Permen ESDM mengenai
Penetapan Wilayah Pertambangan
Pulau Jawa dan Bali
• Perubahan luasan kawasan-
kawasan industri (kebijakan dan
masterplan Pemda)  Mijahan
menjadi 574 ha, Candirejo menjadi
411 ha
• Penghapusan Kawasan Industri
Mulo (berbenturan dengan
penetapan Karst dan fungsi
pariwisata)
• Perubahan klasifikasi kawasan
peruntukan industri menjadi
kawasan industri dan sentra IKM 
pengembangan agroindustry
dikelompokkan dalam Sentra
Industri  penetapan didasarkan
pada Perbup 182 tahun 2016
• Penyesuaian klasifikasi obyek
wisata menyesuaikan RIPARDA
• Klasifikasi permukiman perdesaan
dan perkotaan

50. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan luasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan
Perda 6 th 2011
Perubahan

51. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan pelabuhan perikanan
Perda 6 th 2011
Perubahan

52. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan peruntukan pertambangan
Perda 6 th 2011
Perubahan

53. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan kawasan industri
Perda 6 th 2011
Perubahan
(4) Kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih 986
(sembilan ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:
a. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu,
Wonosari dan Karangmojo seluas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh
puluh empat) hektar; dan
d. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin seluas
kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar

54. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan peruntukan pariwisata
Perda 6 th 2011
Perubahan
Rencana penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) huruf g meliputi:
a. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawaasn Strategis Pariwisata I (KSP
I)…(diikuti penyebutan lokasi)
b. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawaasn Strategis Pariwisata II (KSP
II)…(diikuti penyebutan lokasi)

55. Perubahan pasal Pola Ruang
• Perubahan peruntukan permukiman perkotaan dan
perdesaan
• Perda 6 th 2011 menyebutkan bahwa kawasan
permukiman perkotaan ditetapkan dengan
keputusan bupati  belum ada informasi
mengenai SK Bupati ini
• Telah disusun berbagai RDTR yang didalamnya
mencakup kawasan perkotaan atau Sub BWP
Prioritas yang diarahkan sebagai kawasan
perkotaan
• Akomodasi permukiman perkotaan berdasarkan
RDTR

56. Luasan Pola Ruang

59. Perubahan Kawasan Strategis
• Kawasan Strategis Provinsi diklasifikasikan terpisah (adanya
perkembangan kaw.strategis kasultanan)
• Penghapusan kawasan strategis pengembangan ekonomi
lokal dan kawasan tertinggal karena tidak memenuhi kriteria
strategis secara keruangan
• Usulan kawasan strategis Kawasan Ekonomi Khusus

60. Perubahan pasal
f1. Kawasan Ekonomi Khusus di Pantai Selatan Kecamatan Panggang dan Saptosari

61. Perubahan Indikasi Program
• Indikasi Program adalah perwujudan dari rencana-rencana
struktur, pola dan kawasan strategis, serta penambahan
beberapa program dalam konteks strategi perwujudan
penataan ruang
• Segala perubahan dalam Indikasi Program merupakan
bentuk penuangan rencana dalam wujud program
• Segala perubahan dalam rencana baik struktur maupun pola
akan diikuti perubahan dalam indikasi program

62. Perubahan Ketentuan Umum
Peraturan Zonasi
• Arahan pedoman baru (Permen 1 2018)
• Indikasi Pemanfaatan ruang
• Intensitas pemanfaatan ruang
• Sarana prasarana minimum
• Ketentuan lain
• Ketentuan khusus
• Perubahan sebagian besar pasal dalam peraturan zonasi
untuk mengakomodasi format baru:
• Pemisahan substansi intensitas pemanfaatan ruang dan sar.pras
minimum

63. Terima Kasih!