Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013. Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Disampaikan Pada Kuliah Umum
di Universitas Gajah Mada (UGM)
Oleh Dr. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
MENTERI PEMBANGUNANMENTERI PEMBANGUNAN DAERAHDAERAH TERTINGGALTERTINGGAL
REPUBLIKREPUBLIK INDONESIAINDONESIA
Jogyakarta, 20 September 2013

2. PENDAHULUANPENDAHULUAN

3. IDONESIA SEBAGI NEGERI SURGAWIIDONESIA SEBAGI NEGERI SURGAWI
• Secara geografis, wilayah Indonesia yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Rote, diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik bagaikan negeri surgawi.
• Dengan deretan pulau besar, mulai dari pulau Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, yang
hiasi oleh ribuan pulau seperti untaian jamrud.
• Kekayaan alam yang dimiliki sangat besar., baik ydari
kekayaan laut, darat, bumi maupun kekayaan lainnya
yang terkandung di dalam bumi tercinta, bisa tak
terhitung.

4. PETA INDONESIA DAN EROPAPETA INDONESIA DAN EROPA
Luas Indonesia : 5.193.250 km2
Luas Uni Eropa : 4.324.782 km2

5. TEORI KESEJAHTERAANTEORI KESEJAHTERAAN

6. MEGAPA TERJADI KESENJANGAN?MEGAPA TERJADI KESENJANGAN?
• Singapura sama sekali tidak memiliki sumber daya alam (SDA) namun
rata-rata pendapatan per kapita warganya mencapai US$ 48. 595 per
orang per tahun.
• Sementara Indonesia, yang merupakan negara kaya SDA, rata-rata
pendapatan per kapita warganya hanya US$ 3.452 per orang per
tahun.
• Merujuk pada Teori Kesejahteraan , bisa jadi karena faktor SDM kita
yang belum berkualitas.
• Jika kita menganalogikan SDM tersebut sama dengan Teori Koefisien
Gesek, yaitu gaya yang diperlukan untuk menyeret suatu benda
pada suatu bidang dibagi gaya normal (tegak lurus) pada bidang
tersebut (Rumus: f = μ . N μ = f / N f = gaya gesek, N = gaya normal;
μ = koefisien gesek)

7. DUA PILAR UTAMA RPJPNDUA PILAR UTAMA RPJPN
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) merujuk ke dalam dua pilar: KEADILAN dan
PEMERATAAN
• Oleh karena itu seluruh pembangunan nasional
harus merujuk ke dalam dua pilar penting tersebut.
• Jika pembangunan di Indonesia ADIL tapi tidak
MERATA, sama saja dengan nihil, akan melahirkan
kesenjangan.
• Begitu juga sebaliknya, pembangunan yang
MERATA tapi tanpa BERKEADILAN, maka akan jauh
dari harapan.

8. KONDISI DAERAH TERTINGGALKONDISI DAERAH TERTINGGAL

9. JUMLAH DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR
DI INDONESIA
1000 0 1000 2000 Kilometers
N
EW
S
DAERAH TERTINGGAL
DAERAH MAJU
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
1000 0 1000 2000 Kilometers
N
EW
S
DAERAH TERTINGGAL
DAERAH MAJU
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
Keterangan :
1.Jumlah pulau terluar 
92 pulau (Perpres 78
Tahun 2005)
2.Di daerah tertinggal 
66 Pulau terluar (71,7%),
23 pulau berpenghuni
dengan jumlah penduduk
71.431 jiwa (BPS,2008)
3.Pulau terluar di daerah
tertinggal tersebar di 13
kabupaten pada 7 provinsi.

10. 10
SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
MENURUT WILAYAH
No Wilayah
Jumlah
Kab
%
1. SUMATERA 46 25%
2. JAWA & BALI 9 5%
3. KALIMANTAN 16 9%
4. SULAWESI 34 19%
5. NUSA TENGGARA 28 15%
6. MALUKU 15 8%
7. PAPUA 35 19%
JUMLAH 183 100%
Wilayah Jumlah Kab %
KBI 55 30%
KTI 128 70%
JUMLAH 183 100%

11. 11
3 (TIGA) REALITAS UTAMA3 (TIGA) REALITAS UTAMA
DDaerah Tertinggalaerah Tertinggal

12.  Sebanyak 126 kabupaten daerah tertinggal (68 %) memiliki tingkat
kemiskinan di atas Rata-rata Nasional. Angka kemiskinan Nasional
thn 2009 sebesar 14,15%, sedangkan rata-rata tingkat Kemiskinan
DT sebesar 22,68%.
 IPM rata-rata DT adalah 66,04 sedangkan IPM nasional tahun 2009
tercatat 71,76. Sebanyak 175 dari 183 DT (97 %) berada di bawah
rata-rata IPM Nasional.
 Berdasarkan komponen pembentuk IPM maka 87,2% daerah
tertinggal (156 kab) membutuhkan intervensi di bidang Kesehatan
(untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup); dan 74,8% daerah
tertinggal (137 kab) membutuhkan intervensi di bidang pendidikan
(untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah), serta 47,8% daerah
(86 kab) untuk meningkatkan Angka Melek Huruf.
Kondisi Umum Daerah Tertinggal

13. Persentase Kemiskinan per ProvinsiPersentase Kemiskinan per Provinsi
Sumber data : Sakernas 2010,
BPS
Rata-rata Nasional

14. KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU
Tingkat kemiskinan Nasional Tahun 2011 12,49 %
Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010; 34.96 %
Penurunan rata-rata tingkat kemiskinan per tahun 0.44 %,
Untuk mencapai target RPJM (14.2 %) dibutuhkan waktu 47,18 Tahun.
DAERAH TERTINGGAL YANG MEMILIKI NILAI
EKSTREM TINGGI (KEMISKINAN)

15. KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
IPM Nasional Tahun 2010 72,27
IPM Kabupaten Asmat Tahun 2010 51,55
Kenaikan rata-rata IPM per tahun 0,97 %
Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai besaran target
RPJM (IPM 72.72)
21,82 tahun
DAERAH TERTINGGAL YANG MEMILIKI NILAI
EKSTREM TINGGI (IPM)

16. KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Angka Harapan Hidup Nasional 69,43 tahun
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sambas (thn. 2010) 61,27 tahun
Rata-rata kenaikan AHH Kabupaten Sambas 0,36%
Untuk Mencapai angka Rata-Rata Nasional dibutuhkan waktu 22,67 tahun
DAERAH TERTINGGAL YANG MEMILIKI NILAI EKSTREM
TINGGI (ANGKA HARAPAN HIDUP)

17. Kondisi Pangan Daerah Tertinggal
DAERAH KETAHANAN PANGAN
Daerah Ketahanan Pangan 148 kab 80,9%
Non Daerah Ketahanan Pangan 35 kab 19,1%
JUMLAH KAB DT 183 kab 100,0%
DAERAH RAWAN PANGAN
Daerah Rawan Pangan 57 kab 31,1%
Non Daerah Rawan Pangan 126 kab 68,9%
JUMLAH KAB DT 183 kab 100,0%
Dari 183 kabupaten daerah tertinggal terdapat 148
kab (80,9%) yang merupakan daerah ketahanan
pangan; dan 57 kabupaten (31,1%) di 15 provinsi
yang dikatagorikan Rawan Pangan

18. POTRET KEMISKINANPOTRET KEMISKINAN

19. Sebaran Daerah Tertinggal Rawan BencanaSebaran Daerah Tertinggal Rawan BencanaSebaran Daerah Tertinggal Rawan BencanaSebaran Daerah Tertinggal Rawan Bencana
Sumber : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2010-2012 (Bappenas & BNPB)
 Dari 183 Daerah Tertinggal terdapat 128 kabupaten yang dikatagorikan
Rawan Bencana dengan rincian sebagai berikut:
 Prioritas I : 9 kabupaten
 Prioritas II : 17 kabupaten
 Prioritas III : 102 kabupaten
 Berdasarkan jenis potensi bencana, kabupaten daerah tertinggal terdiri dari :
JENIS POTENSI BENCANA JUMLAH KABUPATEN
 Letusan Gunung Berapi 21 kabupaten
 Tsunami 12 kabupaten
 Gempa Bumi 83 kabupaten
 Banjir 40 kabupaten
 Kekeringan 15 kabupaten
 Longsor 63 kabupaten

20. KABUPATEN TERTINGGAL TERPARAH DALAM ASPEKKABUPATEN TERTINGGAL TERPARAH DALAM ASPEK
KEMISKINAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN KESEHATANKEMISKINAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN KESEHATAN
KABUPATEN TERTINGGAL TERPARAH DALAM ASPEKKABUPATEN TERTINGGAL TERPARAH DALAM ASPEK
KEMISKINAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN KESEHATANKEMISKINAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN KESEHATAN
20
ASPEK KABUPATEN
Kemiskinan 1. Teluk Bintuni
2. Supiori
IPM 1. Nduga
2. Intan Jaya
PENDIDIKAN
(Lama Sekolah)
1. Intan Jaya
2. Deiyai
PENDIDIKAN
(Melek Huruf)
1. Deiyai
2. Intan Jaya
KESEHATAN
(Harapan Hidup)
1. Lombok Utara
2. Lombok Timur
INFRASTRUKTUR 1. Tolikara
2. Yahukimo
TIDAK PUNYA RUMAH SAKIT (antara lain) 1. Toraja Utara
2. Morotai
3. Maluku Barat Daya
4. Sarmi
5. Supiori

21. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 183KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 183
DAERAH TERTINGGALDAERAH TERTINGGAL
Sumber Data: Kementerian/Lembaga, BPS, diolah
JENIS KEBUTUHAN
TOTAL
KEBUTUHAN
KETERSEDIAAN
SAAT INI
KEKURANGAN SATUAN
KEBUTUHAN
DANA
(Milyar
Rupiah)
Gedung SD (min 10 ruang kelas) 43.704 43.222 482 Unit 723
Gedung SMPN (min 5 ruang) 13.257 12.940 317 Unit 476
Rumah Sakit Umum Type C (200 TT) 415 227 188 Unit 9.400
Rumah Sakit Bersalin (PER 30.000,
JIWA)
4.721 216 4.505 Unit 9.010
Puskesmas 3.270 2.895 375 Unit 375
Puskesmas Poned 728 516 212 Unit 318
Infrastruktur Sanitasi 22.589 5.832 16.757 Ha 16.757
Air Bersih 45.460.632 42.703.654 2.756.978 RT 11.028
Rehabilitasi Jalan Kab (Pencapaian
jalan Mantab)
129.735 57.408 72.328 Km 216.984
Peningkatan Jalan Desa (4 km/desa) 33.586 17.105 16.481 Desa 16.481
Listrik 11.509.422 6.659.566 4.849.856 RT 38.799
Rehabilitasi Daerah Irigasi 977.373 656.112 321.261 Ha 321.261
Pasar Desa 14.645 5.700 8.945 Unit 4.473
TOTAL KEBUTUHAN 646.084

22. KESENJANGAN INFRASTRUKTURKESENJANGAN INFRASTRUKTUR
Jalan Paralel
Sarawak
Kondisi Eksisting Jalan Paralel Kalbar
www.kemenegpdt.go.id

23. REALITAS KETERTINGGALAN BIDANG PENDIDIKANREALITAS KETERTINGGALAN BIDANG PENDIDIKAN
Badru bocah kurus berambut lurus memang pantas
bersedih. Sudah 4 hari ia tak bisa pulang ke rumah
orang tuanya yang terletak di seberang sungai
tepatnya di Kampung Bantar Bodas, Desa Simpang,
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Beginilah resiko yang harus dijalaninya karena ia
bersekolah di SDN Karyasari, Kecamatan
Bojonggambir, Tasikmalaya. Antara rumah dan
sekolahnya dipisahkan oleh Sungai Cikaengan selebar
tak kurang dari 70 meter. Ia terpaksa memilih
bersekolah di sekolah desa seberang sungai karena
itulah sekolah dasar yang terdekat dari rumahnya.
Interveni yang akan dilakukan oleh
KPDT untuk mengatasi minimnya
fasilitas pendidikian di Gorontalo
Utara.

24. PERCEPATAN PEMBANGUNANPERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGALDAERAH TERTINGGAL

25. KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBAGUNANKEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBAGUNAN
DAERAH TERTINGGALDAERAH TERTINGGAL
• PROGRAM PRUKAB dan BEDAH DESA;
• AFIRMASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
• PENEMPATAN DOKTER PTT (2 TAHUN) DAN BIDAN
• KERJASAMA PERGURUAN TINGGI KKN TEMATIK;
• KERJASAMA PELAKU USAHAN UTUK PRUKAB;
• PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UTK USAHA
PRODUKTIF
• DLL

26. 1. Daerah tertinggal = Miskin, Menganggur, PDRB
rendah, Perndapatan rendah  Perlu
Peningkatan Kapasitas Produksi
2. Peningkatan kapasitas produksi harus fokus pada
produk yang melibatkan Masyarakat Banyak,
berbasis Sumberdaya Lokal  PRUKAB
3. PRUKAB akan menjadi Magnet Investasi DT,
meningkatkan produksi, menciptakan lapangan
kerja, dan meningkatkan pendapatan
masyarakat
PRUKAB & BEDAH DESAPRUKAB & BEDAH DESA

27. Peningkatan Penciptaan
Lapangan Kerja
(PRO JOB)
Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas
(PRO GROWTH)
Pengentasan Kemiskinan
(PRO POOR)
Kelestarian Lingkungan
(PRO GREEN)
+
PRUKAB SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI
TRIPLE STRACK STRATEGY
PRUKAB SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI
TRIPLE STRACK STRATEGY
PRUKA
B

28. BERAGAM PRUKAB KPDTBERAGAM PRUKAB KPDT
• PETERNAKAN, SEPERTI: SAPI, DOMBA, DLL;
• PERIKANAN LAUT DAN AIR TAWAR, SEPERTI:
IKAN TUNA, LELE, GURAME, IKAN MAS, DLL
• RUMPUT LAUT;
• PERTANIAN, SEPERTI: PADI, JAGUNG, KOPI,
KAKAO, KELAPA, PALA, DLL
• PERKEBUNAN, SEPERTI: KARET, SENGON, JATI,
DLL

29. CONTOH PRUKAB KPDTCONTOH PRUKAB KPDT

30. SAPI SEBAGAI PRUKAB KPDTSAPI SEBAGAI PRUKAB KPDT
Menteri PDT bersama istri, Ny Santi Helmy Faishal
(4 kiri) didampingi Bupati Barito Kuala, Hasanuddin
Murad meninjau ternak sapi binaan KPDT di desa
Simpang Jaya, Kec. Wanara, Kabupaten Barito
Kuala.
KKN Tematik Universitas
Brawijaya –KPDT di Kabuptaen
Musi rawas, Sumatera Selatan

31. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

32. Dlm Milyar Rupiah
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGANPERKEMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2009-2012TAHUN 2009-2012 UNTUK KABUPATEN/KOTAUNTUK KABUPATEN/KOTA
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGANPERKEMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2009-2012TAHUN 2009-2012 UNTUK KABUPATEN/KOTAUNTUK KABUPATEN/KOTA
Keterangan :
# NA = sementara data belum tersedia
Sumber : DJPK, diolah
www.kemenegpdt.go.id

33. PERBANDINGAN DAERAH MAJU & DAERAHPERBANDINGAN DAERAH MAJU & DAERAH
TERTINGGAL DARI SISI ALOKASI DAU & DAK (201TERTINGGAL DARI SISI ALOKASI DAU & DAK (20111))
NO 5 KABUPATEN DG
DAK TINGGI
APBD PAD DAU DAK ANGKA
KEMISKIN
AN
IPM
1 Kab. Bogor 2.128.453,- 370.459,- 1.115.704,- 143.081,- 10,0 72,2
2 Kab. Bandung 1.759.861,- 165.287,- 1.086.282,- 118.904,- 9,29 74,05
3 Kab. Cianjur 1.246.777,- 108.386,- 877.994,- 101.270,- 14,32 69,14
4 Kab. Magelang 886.037,- 78.651,- 604.522,- 100.912,- 14,14 72,08
5 Kab. Cilacap 1.204.549,- 126.058,- 793.267,- 100.844,- 18,11 71,73
NO 5 KABUPATEN DG
DAK TERENDAH
APBD PAD DAU DAK ANGKA
KENISKINAN
1 Kab. Sabu Raijua 117.910,- 1.105,- 64.261,- 30.086,- 41,13 64,58
2 Kab. Maybrat 209.116,- 0,- 115.710,- 36.911,- 40,13 63,57
3 Kab. Kep. Morotai 175.707,- 1.550,- 76.154,- 26.903,- 10,59 67,06
4 Kab. Kep. Mentawai 371.066,- 26.285,- 287.490,- 29.631,- 19,74 67,97
5 Kab. Tambrauw 142.842,- 56,- 71.861,- 29.400,- 44,9 50,5
Sumber : djpk.depkeu.go.id (Data diolah)

34. PERLU PEMIHAKAN PENDANAAN DAERAH TERTINGGAL :PERLU PEMIHAKAN PENDANAAN DAERAH TERTINGGAL :
DAK DAERAH TERTINGGALDAK DAERAH TERTINGGAL
UU No. 32/2004UU No. 32/2004
Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah
PPPP No. 55/2005No. 55/2005
Dana PerimbanganDana Perimbangan
RPJMNRPJMN
2010-20142010-2014
KAB. DAERAHKAB. DAERAH
TERTINGGALTERTINGGAL
Pasal 162 ayat (1) :
Dana Alokasi Khusus (DAK)
dialokasikan dari APBN
kepada
“daerah tertentu”
dalam rangka
pendanaan pelaksanaan
desentralisasi .............
Pasal 51 ayat (1):
DAK dialokasikan
kepada
“daerah tertentu”
untuk mendanai
kegiatan khusus yang
merupakan bagian dari
program yang menjadi
prioritas
nasional ..........
..........
Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar,
& Pasca-konflik
Wilayah &
Tata ruang
Pasal 1 :
“...DAK adalah dana yang
bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada “daerah
tertentu “
dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional."
UU No. 33UU No. 33//20042004
Perimbangan KeuanganPerimbangan Keuangan
183
KABUPATEN
DAERAH
TERTINGGAL
Pasal 3 ayat (4):
Yang dimaksud dengan
kriteria khusus dan
karakteristik daerah
adalah :
1.Seluruh daerah
kabupaten/ kota di
Provinsi Papua, provinsi
Papua Barat, dan
2.Daerah
tertinggal/
terpencil
diprioritaskan
mendapatkan alokasi
DAK
3.Karakteristik Daerah
yang meliputi daerah
pesisir dan/atau
kepulauan kecil, daerah
perbatasan dengan
negara lain, daerah
rawan bencana, ....
PMK No. 175/2009PMK No. 175/2009
PMK No. 216/2010PMK No. 216/2010
BUKU I
Prioritas Nasional
(10)
BUKU II
Prioritas Bidang
(7)
Prioritas Bidang :
Pembangunan
Daerah Tertinggal

35. ILUSTRASI ALOKASI DAK UNTUKILUSTRASI ALOKASI DAK UNTUK
““DAERAH TERTENTUDAERAH TERTENTU””
ALOKASI DAK
2013
DAERAH
TERTINGGAL
Dengan demikian Daerah Tertentu adalah daerah
tertinggal dengan karakteristik khusus dan/atau
daerah rawan pangan, rawan bencana, daerah
perbatasan, pulau pulau terluar dan pulau
terpencil, mengacu pada prioritas nasional.
Pasal 162 ayat (1) :
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari
APBN kepada
“daerah tertentu”
dalam rangka pendanaan pelaksanaan
desentralisasi .............
Pasal 1 :
“...DAK adalah dana yang
bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada
“daerah tertentu “
dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas
nasional."
Pasal 1 :
“...DAK adalah dana yang
bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada
“daerah tertentu “
dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas
nasional."
DAERAH
TERTENTU
UU No. 32/2004UU No. 32/2004
Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah
UU No. 33UU No. 33//20042004
Perimbangan KeuanganPerimbangan Keuangan

36. DAK ADALAH UNTUK “DAK ADALAH UNTUK “DAERAH TERTENTUDAERAH TERTENTU””
Pasal 1 UU No. 23/2004 :
“...DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada ”daerah tertentu“
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional."
Pasal 1 UU No. 23/2004 :
“...DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada ”daerah tertentu“
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional."
”daerah tertentu“
Adalah seluruh Daerah yang dikatagorikan dalam Daerah
Tertinggal dan Daerah yang memiliki karakteristik khusus
seperti Daerah rawan pangan, rawan bencana, rawan konflik,
daerah terpencil, dan pulau terluar
”daerah tertentu“
Adalah seluruh Daerah yang dikatagorikan dalam Daerah
Tertinggal dan Daerah yang memiliki karakteristik khusus
seperti Daerah rawan pangan, rawan bencana, rawan konflik,
daerah terpencil, dan pulau terluar

37. ALOKASI DAN RATA-RATAALOKASI DAN RATA-RATA ALOKASI DALOKASI DAKAK PERPER DAERAHDAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2010-2014TERTINGGAL TAHUN 2010-2014
Alokasi DAK
DT 2010 Rp.
8 T dg Rata2
per daerah
Rp. 44 M
Alokasi DAK DT
2011 Rp. 10,45 T
dg Rata2 per
daerah Rp. 57 M
Alokasi DAK DT
2012 Rp. 10,48 T
dg Rata2 per
daerah Rp. 57 M
Alokasi DAK DT
2013 Rp. 14,9 T
dg Rata2 per
daerah Rp. 81 M
Alokasi DAK DT
2014 Rp. 15,7 T
dg Rata2 per
daerah Rp. 86 M
SEBELUM AFIRMASI
SETELAH
AFIRMASI
2010 2011 2012
2013
2014
Sebelum Afirmasi:
Rata-Rata Alokasi DAK Daerah
Tertinggal Periode Tahun 2010 s/d
2012 Relatif kecil berturut-turut:
2010 = Rp. 44 M, 2011 =57 M, dan
tahun 2012 = Rp. 57 M
Setelah Afirmasi:
Rata-Rata Alokasi DAK Daerah
Tertinggal Tahun 2013 meningkat
menjadi Rp. 81 M/Daerah dan
pada Tahun 2014 menjadi sekitar
Rp. 86 M/ daerah Tertinggal
RATA-RATAALOKASI(MILIARRUPIA
DT
NAS
NON DT

38. Item Pembanding
TAHUN (Dalam Juta Rupiah)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nasional
ALOKASI TOTAl DAK 21,202,141 24,819,589 21,133,383 25,232,800 26,115,948 31,697,143
RATA-RATA DAK 44,542 49,050 40,798 48,524 50,222 61,191
ALOKASI DAK
TERTINGGI 98,226 105,026 143,081 164,999 167,510 234,755
ALOKASI DAK
TERENDAH 4,274 3,300 903 290 328 560
PAD 38,445 42,938 49,941 48,164 76,729 -
Daerah Tertinggal
ALOKASI TOTAl DAK 8,291,961 9,268,723 8,054,332 10,458,996 10,480,889 14,926,461
RATA-RATA DAK 51,825 52,964 44,013 57,153 57,273 81,565
ALOKASI DAK
TERTINGGI 96,746 105,026 119,553 127,624 142,605 234,756
ALOKASI DAK
TERENDAH 9,254 3,300 23,894 25,144 25,461 46,062
PAD 15,756.77 18,170.41 22,679.74 24,941.43 28,764.37 -
Non Daerah Tertinggal
ALOKASI TOTAl DAK 12,147,674 14,190,399 12,249,998 13,468,344 14,303,672 14,937,303
RATA-RATA DAK 41,744 46,988 40,429 44,158 46,897 49,298
ALOKASI DAK
TERTINGGI 98,226 104,123 143,081 164,999 167,510 216,694
ALOKASI DAK
TERENDAH 4,274 3,689 903 290 328 560
PAD 50,556 56,791 66,139 67,929 104,909 -
PERBANDINGAN RATA-RATA PAD DAN ALOKASI DAKPERBANDINGAN RATA-RATA PAD DAN ALOKASI DAK
NASIONAL, DAERAH MAJU DAN DAERAH TERTINGGALNASIONAL, DAERAH MAJU DAN DAERAH TERTINGGAL
AFIRMASISEBELUM AFIRMASI

39. PEMANFAATAN LAHAN TIDUR DANPEMANFAATAN LAHAN TIDUR DAN
PENGIRIMAN DOKTER PTT/BIDANPENGIRIMAN DOKTER PTT/BIDAN

40. LUAS LAHAN TIDUR DI DAERAH TERTINGGALLUAS LAHAN TIDUR DI DAERAH TERTINGGAL
(26 Provinsi, 174 Kab.)(26 Provinsi, 174 Kab.)
No WILAYAH Luas Lahan Tidur (Ha ) %
1 SUMATERA 119.468.886 33,3%
2 JAWA 3.486.458 1,0%
3 NUSA TENGGARA 4.721.789 1,3%
4 KALIMANTAN 96.785.630 27,0%
5 SULAWESI 9.302.059 2,6%
6 MALUKU 17.629.913 4,9%
7 PAPUA 107.290.265 29,9%
LUAS TOTAL 358.685.000 100,0%
Sumber : PODES, BPS
2011
www.kemenegpdt.go.id

41. PEMANFAATAN LAHAN TIDURPEMANFAATAN LAHAN TIDUR
• Jika setiap kabupaten rata-rata memiliki lahan tidur 20 ribu ha saja,
maka dari 183 daerah tertinggal maka ada sebanyak 3,6 juta ha lahan
tidur.
• Lahar tidur saat ini jumlah sekitar 6,7 juta ha. Jumlah lahar tidur
tersebut sama dengan 150 kali luas negera Singapura.
• Jika luas lahan tidur tersebut dimanfaatkan secara optimal maka bisa
meningkatkan kesejahterakan masayarakat di daerah tertinggal.
• Salah satu kabupaten yang dapat memanfaatkan lahan tidur secara
optimal adalah KAB. DOMPU, NTB. Pada 2010 ketika berkunjung,
masyarakat setempat menanam jagung dgn memanfaatkan lahan
5000 ha dengan produksi 120 ribu ton. Pada 2013, mereka menanam
jagung sebanyak 20.000 ha dengan produksi 274 ribu ton.
• Jika semua kabupaten memanfaatkan lahan tidur seperti itu maka
akan bisa keluar dari ketertinggalan.

42. PENGIRIMAN DOKTER PTT DAN BIDANPENGIRIMAN DOKTER PTT DAN BIDAN
• Kerjasama KPDT dan Kemenkes mengirm 122 dokter umum dan dokter gigi
pegawai tidak tetap (PTT) periode 1 untuk ditempatkan ke daerah tertinggal dan
terpencil di Indonesia.
• Pengiriman 420 Sukarelawan Perdesaan Sehat melalui Perguruan Tinggi mitra
manajemen kewilayahan Perdesaan Sehat (Rekuitmen, Pelatihan dan Distibusi)
untuk ditempatkan di 420 Perdesaan (Sesuai wilayah kerja puskesmas) dalam 84
Kabupaten Daerah Tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
• Pengiriman 40 Bidan Desa melalui mitra kerja Perdesaan Sehat; Akbid Cirebon dan
Akid Yogyakarta.
• Kerja sama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi dalam “kemitraan manajemen
kewilayahan” pelaksanaan perdesaan sehat di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal
dalam 7 (tujuh) regional pulau Sumatera (Universitas Andalas), Jawa (Universitas
Airlangga), Nusa Tenggara (Universitas Mataram), Maluku (Universitas Patimura),
Kalimantan (Universitas Tanjungpura), Sulawesi (Universitas Hasanudin) dan Papua
(Universitas Cendrawasih).

43. PERAN PERGURUAN TINGGIPERAN PERGURUAN TINGGI
• ILMU YANG DIKEMBANGAN MESTI RELEVAN DAN
DIEMPLEMENTASIKAN BAGI KEMAJUAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT;
• TRIDARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN) YANG MERUPAKAN PILAR UTAMA HARUS
DIWUJUDKAN DALAM AKSI NYATA
• PERGURUAN TINGGI TIDAK BOLEH BERPANGKU TANGAN
(SEBAGAI MENARA GADING) TERHADAP PERSOALAN
MASYARKAT.
• DAERAH TERTINGGAL (183 KAB) MENANTI DAN
MENGHARAPKAN PERWUJUDAN DARI TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

44. SEKIAN
DAN TERIMA KASIH