Materi ini saya dapatka pada materi Pancasila saat Semester 1

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia -
Nyamakalah yang berjudul "Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan
Berbangsadan Bernegara" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. makalah ini
disusunsebagai tugas untuk mata pelajaran PPKN.Keberhasilan penulis dalam penulisan
makalah ini tentunya tidak lepas dari b a n tu a n b e rb ag a i pi h ak . Unt uk i tu
p e nu l i s men yamp a ik a n t e r ima ka s i h ya n g sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu terselesaikannyamakalah ini.Pe n ul i s me n ya d a r i b ahwa
d a l am pe nu l i s a n ma k a l a h i ni ma s i h j a u h d a r i kesempurnaan dan masih banyak
kekurangan yang masih perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun demi kesempurnaanmakalah ini, sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang
membacanya.Cikarang, 29 Januari 2008

2. BAB I
PENDAHULUAN
Ketika reformasi tahun 1998 digulirkan di Indonesia, pers nasional
bangkitdari keterpurukannya dan kran kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai
dengan berlakunya UU No.40 Tahun 1999. berbagai kendala yang membuat pers
nasional"terpasung", dilepaskan. SIUUP (surat izin usaha penerbitan pers) yang berlaku diera
Orde baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapan pun dapat
menerbitkan penerbitan pers tanpa persyaratan yang rumit.
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi, Pers adalah salah satu sarana bagi warga
negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara
demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam
masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang
demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki
pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Sedangkan, Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat
(individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan.Dalam Demokrasi juga diperlukan partisipasi
rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem
pemerintahan.Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak
untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu Negara.
Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers
sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk
dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi
publik secara jujur dan berimbang. disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers
juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan
pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan
masyarakat yang lebih besar.
Kemungkinan kebebasan lembaga pers yang terkapitasi oleh kepentingan kapitalisme dan
politik tersebut, mendorong semangat lahirnya citizen journalism. istilah citizen journalism untuk
menjelaskan kegiatan pemrosesan dan penyajian berita oleh warga masyarakat bukan jurnalis

3. profesional. aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai wujud aspirasi dan
penyampaian pendapat rakyat inilah yang menjadi latar belakang bahwa citizen journalism
sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu demokrasi.
Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas
kehidupan sehari-hari,orde lama kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media
informasi. Di satu sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi
pembauran, atau malah keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi sekarang justru
terputusnya hubungan antara citra dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan
adalah simulakrum demokrasi, yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia
telah mengalami deviasi, distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi
ini biasanya terjadi melalui citraan-citraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi
realitas yang sebenarnya, ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa opini publik.
Proses demokratisasi disebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga ada media
massa, yang mana merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat
dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, baik dalam kategori cetak maupun elektronik
memiliki cakupan yang bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi
ataupun siaran.
Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, dimana adanya
tranformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara yang menganut paham
demokrasi, sehingga ada persebaran informasi yang merata. Namun, pada pelaksanaannya,
banyak faktor yang menghambat proses komunikasi ini, terutama disebabkan oleh keterbatasan
media massa dalam menjangkau lokasi-lokasi pedalaman.
Keberadaan radio komunitas adalah salah satu jawaban dari pencarian solusi akan
permasalahan penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi perkerjaan media massa
umum. Pada perkembangannya radio komunitas telah banyak membuktikan peran pentingnya di
tengah persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi juga dalam peran sebagai kontrol
sosial dan menjalankan empat fungsi pers lainnya.
BAB II

4. PEMBAHASAN
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
A. Pengertian, Fungsi dan Peran serta Perkembangan Pers di Indonesia
1. Pengertian Kemerdekaan Pers, Pers, Perusahaan Pers, Wartawan,Organisasi Pers,
Pers Nasional dan Pers Asing
a. Kemerdekaan pers
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat
danmenjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan
kehidupanbermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang demokratis, hal ini sesuai
dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
yang menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkandengan undang-undang”,
dan pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi: “Setiaporang berhak atas
kebebaran berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
.” Selanjutnya pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
danlingkungan sosialnya, serta berhakuntuk mencari, memperoleh, memiliki,men
yimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menggunakansegala
jenis saluran yang tersedia. “Berdasarkan pertimbangan di atas, makaUndang -
undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Persditetapkan.
b. Pengertian pers
Ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers menyebutkan: “Pers adalah lembaga sosial dan wahanakomunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasibaik dalam bentuk tulisan,
suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, mediaelektronik, dan segala jenis
saluran yang tersedia
c. Perusahaan pers

5. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakanusaha
pers meliputi perusahaan media cetak, media elekrronik, dan kantor berita, serta
perusahaan media Iainnya yang secara khusus rnenyelenggarakan,menyiarkan
atau menyalurkan informasi.
d. Wartawan dan organisasi
persWartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan
jurnalistik.Sedangkan organisasi pers adalah organisasi wartawan dan
organisasiperusahaan pers.
e. Pers nasional dan pers asing
Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan
persIndonesia. Sedangkan pers asing adalah pers yang diselenggarakan olehperus
ahaan asing
1. Fungsi dan Peran Pers
a. Fungsi pers
Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
pendidikan,hiburan dan kontrol sosial. Di samping itu pers nasional dapat
berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
b. Peran Pers
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut.
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnyasupremasi
hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormatikebhinekaan.
3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,akurat dan
benar.
4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-halyang
berkaitan dengan kepentingan umum.
5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memegang peranpenting yaitu
menanamkan pengertian kepada rakyat, sekaligus sebagaisarana pengaduan
masyarakat tentang penyimpangan-penyimpanganpelaksanaan program
pembangunan. Oleh karena itu melalui pemberitaanpers diharapkan

6. adanya kontrol sosial terhadap penyelenggara negara,bersama-sama komponen
lainnya misalnya LSM
2. Perkembangan Pers di Indonesiaa.
a. Masa Penjajahan Belanda
Sejak pertengahan abad ke-1 8, Belanda sudah memperkenalkanpenerbitan
surat kabar di Indonesia. Surat kabar yang pertama kali terbit diIndonesia yaitu
pada bulan Agustus 1744, dengan nama BataviascheNouvellesjd.Tujuan
penerbitan surat kabar pada masa itu yaitu untuk saranapendidikan terutama
kepada orang Belanda sendiri, dan orang-orang Eropaumumnya, dan untuk orang-orang
Indonesia sebagai latihan memperolehpekerjaan, terutama di dalam
perusahaan penerbitan itu sendiri
b. Masa pergerakan nasional
Pada masa pergerakan nasional bangsa Indonesia mengalami kemajuan.Pe
rjuangan fisik, diganti dengan perjuangan melalui organisasi yang bersifatmodern.
Di samping itu perjuangan melawan Belanda dilakukan juga
melaluipers. Pengaruhnya pejuangan melalui pers sangat besar, bahkan bersifat
internasional, terutama di negeri Belanda dan Eropa.
c. Masa penjajahan Jepang
Sikap pemerintah Jepang lebih keras lagi, dibandingkan Belanda Hal itudil
akukan baik kepada para pejuang maupun kepada dunia pers.
Semua suratkabar, berita-berita,
dan karangan harus melalui sensor di bawah petugasJepang dan kantor
berita Jepang yang disebut Domei.Banyak pejuang yang bergerak secara ilegal
termasuk dunia pers, agar tidak diketahui oleh bala tentara Jepang. Namun, ada
tiga tugas utama yang tidak boleh dilupakan, yaitu, menggalang semangat
perjuangan kebangsaan dankemerdekaan, menyumbang bagi pengembangan
bahasa persatuan Indonesia,dan memantapkan pengalaman dan keterampilan di
bidang jurnalistik danpenerbitan pers untuk kepentingan hari depan.
d. Masa kemerdekaan

7. Berita proklamasi Republik Indonesia pertama kali disiarkan oleh
parawartawan Indonesia melalui kantor berita jepang, Domei, di bawah
pimpinanAdam Malik.
Salman teks proklamasi setelah dibacakan lalu diserahkankepada Asa
Bafagih seorang wartawan mudaAntara, untuk diteruskan kepadaPangulu Lubis.
Di kantor Domei, selanjutnya Lubis menyiarkan teks proklamasi tanpa
sepengetahuan petugas senior Jepang. Berita tentangproklamasi juga disiarkan
melalui radio-radio yang waktu itu masih dikuasaitentara Jepang. Tokoh-tokoh
pergerakan yang bekerja di stasiun-stasiun radio,antara lain, I Maladi,
YusufRonodipuro, Sakti Alamsjah, A. Kadarusman, dan Suryodipury.Wartawan
maupun koran-koran tetap setia kepada negara proklamasi,sehingga ketika
itu mendapat tindakan kekerasan dan tentara Sekutu. Inggrismemberedel harian
Sinar Deli dan Pewarta Deli yang terbit di Medan, bahkantentara Inggris
menghancurkan alat-alat cetaknya. Tindakan serupa dilakukanterhadap Soeloeh
Merdekd dan Mimbar Oemoem yang terbit di Medan, sertaOetoesan Soematra,
Merdeka, dan Obor Rakjat yang terbit di Palembang.Sejak Proklamasi,
pengusaha-pengusaha pers golongan Cina, juga kembalimenerbitkan koran-korannya.
Di Medan muncul kembali harian-harian sepertiSin Po dan KengPo. Di
Semarang terbit Sin Mm, dan di Surabaya ada JavaPost. Pada umumnya koran-koran
Cina tersebut mencerminkan sikap hati-hatiuntuk menghindar bentrokan
dengan Belanda dan gerakan-gerakan separatisdengan pemerintah republik.
Tetapi kelompok kelompok Cina tertentu, seperti Poh An Tui di Medan,
menunjukkan warna pro- Belanda. Misalnya yan terjadidi Sumatra
, cara Belanda menindas pers republik pada saat -saat merekamelancarkan agresi
militernya yaitu dengan menahan para wartawannya.
e. Masa Pemerintahan RIS
Perjanjian KMB mengubah bentuk negara kesatuan men jadi RIS.
Namunumurnya hanya delapan bulan saja, sebab pada tanggal 17 Agustus 1950
kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Mingguan Pesat terbitanYogyakarta,
edisi 16 Agustus 1950, memuat sambutan Presiden Soekarnoyang berjudul
“Bersatulah Kembali”, yang isinya untuk membangkitkan jiwapersatuan

8. f. Masa demokrasi terpimpin
Dunia pers dibentuk menjadi pers manipol untuk menuju pers sosialis
melaluiPeraturan Peperti No. 10 Tahun 1960 dan dilengkapi Surat Presiden
Nomor.3569/HKII 960 Tanggal 12 Oktober 1960. Berdasarkan Peraturan Peperti
No.10/1960, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum izin terbit
dikeluarkan,antara lain :
1) mendukung dan membela Manipol dan program pemerintah
2) menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapusimperialisme
dan kolonhlisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme;
3) membela politik luar negeri bebas dan aktif serta
mendukungpelaksanaannya, tidak mendukung peran dingin antara dua blok asing
serta tidak menjadi alat perang kedua blok tersebut;
4) memperkuat keyakinan rakyat Indonesia terhadap prinsip
prinsip dasar,orientasi, program, danr kepemimpinan revolusi;
5) menyokong setiap langkah untuk menciptakan ketertiban umum,keamanan,
maupun ketenangan situasi politik;
6) meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian Indonesia,
umpamanvamencegah tulisan-tulisan, gambar- gambar, dan lukisan-lukisan
yangbersifat sensasi dan bertentangan dengan perasaan susila;
7) memberikan kritik-kritik yang konstrt1ktif terhadap keadaan danpelaksanaan
kebijakan pemerintah dengan selalu berpedoman padaManipoli
g. Masa Orde Baru
Pembersihan terhadap dunia pers dilakukan terhadap surat-surar kabar
danpemecatan wartawan yang terlibat G-30-
S/PKI. Di Jakarta jumlah wartawanyang dipecat mencapai 165 orang dan di kota
lainnya mencapai 208 orang.Isi dan Tap MPRS Nomor XXXIII MPRI 1966
sebagai berikut.
1) Kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggung
jawaban kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kepentinganrakyat dan keselamatan
negara. kelangsungan dan penyelesaian revolusihingga terwujudnya tiga kerangka
tujuan revolusi, moral dan tata rertib,serta kepnibadian bangsa.

9. 2) Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan
sertamenegakkan kebenaran dan keadilan. dan bukan kebebasan dalampengertian
liberaIisme
h. Masa reformasi
Pada era reformasi tersebut, kehidupan pers mendapatkan angin segar, hal
iniditandai dengan ditetapkannya Undang-undang RI No. 40 Tahun 1999
padatanggal 23 September 1999. Latar belakang dan pertimbangan
dikeluarkannyaUndang-undang
Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang persadalah.
1) Kemerdekaan pers merupakan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang
sangat penting untu menciptakan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara yang demokratis.
2) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Yangdemokratis,
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai denganhati nurani dan
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yangsangat hakiki.
3) Pers nasional sebagaI wahana komunikasi massa, penyebar informasi,dan
pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban,
dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang
profesional , sehingga harus mendapat jaminanperlindungan hukum, serta bebas
dan campur tangan dan paksaan danmanapun.
4) Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
B. Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam
Masyarakat Demokrasi di Indonesia
1. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang persyang bebas dan
bertanggung jawab. Pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasanpers antara lain.

10. a. Kemerdekaan persPasal 2 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 menyebutkan: “Kemerdekaan
persadalah salah. satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsp-prinsipdemokrasi,
keadilan, dan supremasi hukum.
b. Kebebasan memilih organisasi wartawanWartawan bebas memilih organisasi wartawan Hal
ini sesuai pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Adapun organisasi
wartawan tersebut,antara lain PWI, KWRI dan AJI.
c. Perlindungan hukum Sesuai pasal 8 dalam undang-undang tentangpers, dalam melaksanakan
profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
d. Hak pendirian perusahaan persSetiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan
perusahaan pers.Hal ini diatur pula dalam pasal 9.
e. Ancaman pidana bagi yang menghambat tugas persSetiap orang yang secara melawan hukum
dengan sengaja melakukan tindakanyang berakibat menghambat I atau menghalangi pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara palipg lama 2 (dua)
tahunatau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
f. Pertanggungjawaban pers
Pertanggung jawaban pers yaitu pertanggung jawaban konstitusional sebagai mana tercantum
pada alinea kedua kalimat kedua Pembukaan kode etik jurnalistik Wartawan Indonesia yang
menyebutkan “ . ...seluruh wartawan menjunjung tinggikonstitusi dan menegakkan kemerdekaan
pers yang bertanggung jawab, mematuhinorma - norma profesi kewartawanan, memajukan
kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban
duniaberdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial berdasarkanPancasila.Pertanggungjawaban pers lebih lanjut ditegaskan
dalam Kode Etik Jurnalistik
Pasal 2 berbunyi : Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab danbijaksana
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkanberita, tulisan, atau gambar yang dapat
membahayakankeselamatan dan keamanan negara.
Pasal 3 berbunyi : Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan, ataugambar yang
menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifatfitnah, cabul, sadis, dan sensasi berlebihan.

11. 2. Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokrasi di Indonesia
Kode etik jurnalistik disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999tentang pers pasal 7
ayat (2) : yang berbunyi “Wartawan memiliki dan mentaati kodeetik jurnalistik. Beberapa contoh
kode etik jurnalistik sebagai berikut:
a. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (PWI)
Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berjiwaPancasila, taat
kepada UUD negara, bersifat ksatria, menjunjung tinggi harkat
danmartabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dannegara, serta
terpercaya dalam mengemban profesinya.
Pasal 2 .
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksanamempertimbangkan patut
tidaknya berita, tulisan, atau gambar yang dapatmembahayakan keselamatan dan keamanan
negara, persatuan dan kesatuan
bangsa,menjunjung perasaan agama, kepercavaan. atau keyakinan suatu golongan yangdilindung
i oleh UU.
Pasal 3
Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan. atau gambar yangmenyesatkan,
memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasiberlebihan,
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan
berita, tulisan, atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikanseseorang atau sesuatu
pihak.
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan data secara berimbang dan adil, mengutamakankecermatan dan
kecepatan, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi
dengantidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atauperasaan
susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7

12. Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkutpelanggaran
hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil,
jujur, dan penyajian yang berimbang.
Pasal 8
Wartawan Indonesia memberitakan kejahatan susila dengan tidak menyebut namadan identitas
korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dilarang.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.
Pasal 10
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperolehbahan berita,
gambar, atau tulisan, dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.
Pasal 11
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralatsetiap
pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat dan memberi kesempatanhak jawab secara
proporsional kepada sumber dan atau objek berita.
Asal 12
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memerhatikan kredibilitasdan
kompetensi sumber berita.
Pasal 13
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan,atau
gambar tanpa menyebut sumbernya.
Pasal 14
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yangbersangkutan
untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut faktadan data, bukan opini.
Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan,segala tanggung jawab ada pada
wartawan yang bersangkutan.
Pasal 15
Wartawan Indonesia menghadapi ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan
tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahanberita,
serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak m’enyiarkan keterangan off the record.

13. Pasal l6
Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik initerutama
berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penaraan sanksi pelanggaranKEJ ini
adalah sepenuhnya hak organisasi dan PWI dan dilaksanakan oleh Dewan
Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pusat di luar PWI yang dapat mengambiltindakan terhadap
Wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasaldalam KEJ ini.b. Kode Etik
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)1) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar.
2) Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebehasan dankeberimbangan dalam
peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3) Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya kesempatanuntuk
menyuarakan pendapatnya.
4) Jurnalis melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernnya
5) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahuimasyarakat.
6) Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dandokumen.
7) Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record,
dan embargo
8) Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9) Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial identitas korbankejahatan
seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10)Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi,dalam masalah
suku, ras, bangsa, politik, cacar/sakit jasmani, cacar/sakitmental atau latar belakang sosial
lainnya
C.Evaluasi Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan KebebasanMediaMassa
1. Evaluasi Kebebasan Pers
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia memberikansambutan pada Kongres
Komite Wartawan Reformasi Indonesia yang dilaksanakan diMonumen Pers Surakarta 23
Agustus 2006. Isi sambutan tersebut merupakan evaluasitentang kebebasan pers dan dampak
kebebasan media

14. massa.Reformasi yang bergulir di tahun 1998 menjadi harapan seluruh bangsaIndonesia untuk
memasuki suatu kehidupan yang lebih baik yaitu era
pembaharuandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan itu,ban
gsa Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan negara dan
memantapkanjalannya pelaksanaan demokrasi yang ditopang dengan kebebasan pers melaluiUnd
angundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Dalam perjalanannya perubahan itu ternyata
belum sepenuhnya mampumenjawab harapan. Di sana sini masih banyak ditemui hambatan dan
rantangan yangmenunjukkan bahwa bangsa kita belum sepenuhnya siap untuk melakukan
perubahandan ke arah mana perubahan ini akan dibawa. Dengan perkataan lain dapat
dikatakanbahwa semangat perubahan yang terjadi nampaknya lebih bersifat emosional
daripadapertimbangan-pertimbangan rasionalitas.
2. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa
Era globalisasi dengan kemajuan alat komunikasi, terutama kemajuan dibidang media
elektronika misalnya internet, faksimile, handphone, televisi, radio,tape recorder, mempunyai
dampak positif membawa kemajuan dan kesejahteraansuatu bangsa, selain juga dapat berdampak
negatif membawa ke dunia kemaksiatan,misalnya narkotika, adensi moral, kekerasan, dan
memecah keutuhan bangsa dannegara.Pengaruh media massa kepada masyarakat, sangat kuat hal
ini karenacepatnya alur informasi yang sampai ada masyarakat. Untuk itu, hendaknya
mediamassa pandai-pandai menggunakan kebebasan yang telah dimiliki.Dampak
penyalahgunaan kebebasan media massa, antara lain:
a. menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Jika tidak segeraditanggulangi, maka dapat
menimbulkan disintegrasi bangsa;
b. menimbulkan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara;
c. kritik yang tidak sesuai fakta, sensasional, dan tidak bertanggungjawab akan menimbulkan
fitnah

15. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kebebasan pers yang sedang kita nikmati sekarang memunculkan hal-hal yang sebelumnya tidak
diperkirakan. Suara-suara dari pihak pemerintah misalnya, telah menanggapinya dengan
bahasanya yana khas; kebebasana pers di ndoesia telah kebablasan! Sementara dari pihak
asyarakat, muncul pula reaksi yang lebih konkert bersifat fisik.
Barangakali, kebebasana pers di Indonesia telah mengahsilkan berbagai ekses. Dan hal itu makin
menggejala tampaknya arena iklim ebebasan tersebut tidak dengan sigap diiringi dengan
kelengakapan hukumnya. Bahwa kebebasan pers akan memunculkan kebabasan, itu sebenarnya
merupakan sebuah konsekuensi yan wajar. Yang kemudan harus diantisipasi adalah bagaimana
agar kebablasan tersbeut tidak kemudian diterima sebagai kewajaran.

16. DAFTAR PUSTAKA
Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.
CetakanPertama. Bandung: Citra Aidya Bakti.H amz a h , A , I Wa y a n S u a n d r a d a n
B A Ma n a l u . 1 9 8 7 . D e l i k - D e l i k P e r s d i Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta:
Media Sarana Pers.O e t a m a , J a k o b . 1 9 8 7 P e r s p e k t i f P e r s d i
I n d o n e s i a . C e t a k a n P e r t a m a . Jakarat:LP3ES.Sumadiria, As Haris. 2005.
Jurnalistik Indonesia. Bandung. Simbiosa RekatamaMedia.S u d i b y o , A g u s d k k .
K a b a r - K a b a r K e b e n c i a n . J a k a r t a : I n s i s t u t S t u d i A r u s Informasi.2001Koran
HU Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu, 9 Febuari 2002. _____________________, Edisi Rabu 8 Mei
2002. _____________________, Edisi Selasa, 7 Mei 2002.13