Dokumen tersebut membahas tentang One Data One Map Policy di DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dan peta dari semua lembaga pemerintah daerah di DKI Jakarta agar dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan program pemerintah serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan proses kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data yang perlu dilakuk

1. Oleh :
Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si
IPDN – KEMENDAGRI
fransdionesa@gmail.com
0813-1990-6898
(Disampaikan pada Pembukaan Konsultasi Publik RKPD DKI Jakarta 2019
Di Ruang Pola Bappeda, Kamis 15 Maret 2019)

2. OUTLINE
• Konsep Dasar SAKIP
• Aspek Yang Dievaluasi
• Inisiasi One Data One Map Policy
• Latar Belakang One Data One Map Policy
• Prinsip One Data One Map Policy
• Aktifitas One Data One Map Policy
• Grand Design Untuk DKI Jakarta

3. KONSEP DASAR SAKIP
Planning
Organizing
Actuating
Controlling
Dokumen
RPJMD, RKPD
dan Renstra OPD
Dokumen
Rencana Kinerja
Dokumen
Penetapan
Kinerja
Dokumen
Laporan
AKIP

4. Laporan Kinerja
(LAKIP)
KINERJA AKTUAL
Penetapan Kinerja
(Performance Agreement)
Rencana Kinerja
Tahunan
Rencana
Strategis
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Laporan
Pertanggung
Jawaban Keuangan
RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (Sistem AKIP)

5. AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem
pengukuran kinerja
yang baikIndikator
Kinerja
Perencanaan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Analisis &
Evaluasi kinerja
Pengumpulan &
Pengolahan
data kinerja
Mengandalkan
Perjanjian
Kinerja
Pelaporan Kinerja

6. Monitoring: Kartu Kinerja
(performance scorecard)
Sasaran
strategic
Indicators Target Realisasi
Objecrive Indicators target Realisasi Objective Indicator Target Realisasi
Objective Indicator target Realisasi
OPD
Unit Pelaksana/
Bidang

7. AKUNTABILITAS
KINERJA
Yang direncanakan
Yang diperjanjikan
Yang dilaksanakan
Yang dilaporkan
Yang dievaluasi
Yang
direncanakan
kemudian

8. ASPEK YANG DIEVALUASI
KOMPONEN BOBOT KOMPONEN
1. Perencanaan
Kinerja
30% - Pemenuhan RPJMD/Renstra, Kualitas RPMJD, Implementasi
RPJMD/Renstra dalam tataran Perencanaan Strategis
- Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja,
Implementasi Perencanaan Kinerja dalam tataran Perencanaan
Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja 25% Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi
Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan
Informasi Kinerja
4. Evaluasi Internal 10% Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil
Evaluasi
5. Pencapaian
Sasaran/ Kinerja
Organisasi
20% Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Kinerja lainnya
TOTAL 100%

9. INISIASI ONE DATA ONE MAP POLICY
• Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Indonesia berawal di tahun
2010 ketika UKP4 menunjukkan kepada Presiden SBY peta tutupan
hutan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan
Hidup yang berbeda.
• Berimplikasi terhadap arahan kebijakan atau pengambilan
keputusan yang berbeda, padahal data tersebut dibutuhkan untuk
pengambilan kebijakan program yang akan dijalankan.
• Perbedaan spesifikasi informasi peta tematik yang dapat
menimbulkan kesimpangsiuran informasi, sehingga perlukan
mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan
informasi, sehingga kebijakan (Policy) yang dibuat dapat
mengintegrasikan sektor terkait.
• Presiden selanjutnya menerbitkan Perpres No 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Kebijakan 1 Peta pada tingkat ketelitian peta
skala 1:50.000. Hal ini merupakan solusi terhadap konflik tata
ruang.

10. Improvementthe
quality of
Territorial
Arrangementand
Management
Improvement
the qualityand
capacity of
Infrastructure
Servicesfor
Welfare
Improvement
the quality of
ProjectPlanning
on the National
Strategic
Infrastructure
Improvement the
capacity of
Infrastructure to
supportknowledge
basedeconomy
Improvement
and Integration
ofTransportation
Infrastructure
Improvementof
SpatialPlanning
ONE MAP
POLICY
Improvement
the quality of
Regulationand
Licensing
procedures
Improvement
of Water
Resistance
One Map Policywill
improve and boost
the quality of the
Spatial Planning,
which is the
primary
prerequisite on the
establishment of
the Government
Policies and
Programs
Priyadi Kardono,2016

13. PROSES KEGIATAN ONE DATAONE MAPPOLICY
COMPILATION INTEGRATION SYNCHRONIZATION
Priyadi Kardono,2016

14. ARTI PENTING ONE DATA ONE MAP POLICY
DKI JAKARTA
• Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang kemudian
diadopsi oleh Pemda DKI Jakarta menjadi One Data One
Map Policy relevan juga dengan persoalan konflik tata
ruang dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah DKI
Jakarta.
• Keterpaduan dalam One Data One Map Policy juga
berimplikasi terhadap kejelasan arahan dalam penyusunan
kebijakan dan program sehingga bisa memperkuat
akuntabilitas Pemda DKI Jakarta.
• Tanpa acuan data dan peta yang sama atau yang
terintegrasi maka akan sulit untuk melakukan pemantauan
dan mencegah kebocoran penerimaan daerah.

15. 01
02
03
Produk
One Data
One Map
INTEGRASI
KOMPILASI
Proses pengumpulan IG
Tematik yang
dimiliki oleh OPD saat ini
Proses penyelarasan IG
Tematik, baik yang telah dimiliki
oleh OPD maupun yang baru
dibuat, pada IG Dasar
SINKRONISASI
Proses penyelarasan antar IG
Tematik, termasuk didalamnya
penyelesaian konflik yang
terjadi akibat tumpang tindih
hasil
TahapanKegiatanPelaksanaanKebijakanSatuPeta

16. Kompilasi IGT
Kompilasi IGTmerupakan
kegiatan pengumpulan,
penyerahan dan
penyimpanan Informasi
Geospasial Tematik yang
berasal dari berbagai
SKPD/OPD

17. Integrasi IGT

18. Sinkronisasi IGT

19. GAMBARAN UMUM DESIGN ONE DATA ONE
MAP POLICY DKI JAKARTA
• Menggabungkan dan mengintegrasikan seluruh
data dan peta OPD DKI Jakarta.
• Informasi data dan peta dapat divalidasi secara
berkala berdasarkan evidence base policy.
• Dikarenakan evidence base policy, maka proses
validasi dan akurasi harus juga melibatkan
masyarakat.
• Ada mekanisme pemantauan asset dan penerimaan
keuangan seluruh OPD DKI Jakarta, sehingga dapat
mencegah kebocoran dan penyimpangan.
• Dapat mengoptimalkan penerimaan PAD.

20. OPERASIONAL DESIGN ONE DATA ONE MAP POLICY DKI
JAKARTA
• Perlu membentuk Pokja dan Forum One data One Map Policy (Jika
belum dibentuk), termasuk penetapan Sekretariat tetap di Bappeda,
jika perlu menetapkan Sekretariat/Sekretais eksekutifnya.
• Perlu ditetapkan jenis Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang
menjadi target di tahun 2018 s.d 2022.
• Validasi hasil verifikasi awal terhadap jenis IGT dalam rangka
pemenuhan standarisasi data berdasarkan Katalog Unsur Geografi
Indonesia (KUGI) dan pengisian Metadata.
• Terhadap IGT yang belum sesuai dengan standar, perlu
disempurnakan kelengkapan IGT sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing Perangkat Daerah (utamanya dalam
pengisian atribut data dan metadata).
• Perlu menyiapkan publikasi melalui Geoportal khusus One Data
One Map Policy DKI Jakarta.
• Perlu membangun mekanisme koordinasi dengan Komite
Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta.
• Perlu melibatkan pendampingan dari Badan Informasi Geospasial,
LAPAN, Kementerian PPN/BAPPENAS, dan Lembaga/Kementerian
lainnya yang terkait.