Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1. Disampaikan oleh :
Drs. Khairul Azman, M.AP
(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
Lubuk Pakam, September 2023
2. No REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1. Supaya melakukan reviu secara menyeluruh terhadap
dokumen perencanaan OPD untuk memastikan kualitas
sasaran strategis, kualitas indikator kinerja,
keterpaduan perencanaan dan penjabaran kinerja yang
tepat mengacu pada pohon kinerja yang telah disusun .
Telah melakukan perbaikan pohon kinerja (yang
sebelumnya masih ada anggapan bahwa pohon kinerja
sama dengan cascading) yang selanjutnya diterjemahkan
kedalam cascading yang kemudian digunakan sebagai
bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran serta perjanjian kinerja.
2. Supaya pimpinan OPD sepenuhnya terlibat dalam
pengambilan keputusan strategis terkait implementasi
SAKIP, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan
evaluasi terhadap efektifitas maupun efisiensi
penggunaan anggaran.
Pimpinan OPD dan para pejabat struktural lainnya
(Administrator dan Pengawas) telah terlibat aktif dalam
penyusunan dokumen perencanaan dan pohon kinerja,
dan juga dalam pengambilan keputusan strategis untuk
peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan
anggaran.
3. Peningkatan kualitas laporan kinerja . Telah menyusun progres capaian kinerja per triwulan
untuk dibahas pada rapat-rapat koordinasi dan evaluasi
di internal OPD.
Tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP tahun lalu
3. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk perbaikan SAKIP dan RB
1
• Melakukan perbaikan pada cascading dan pohon kinerja agar selaras dengan RPJMD,
Renstra, Renja/RKA/DPA serta Perjanjian Kinerja.
2
• Memastikan agar seluruh indikator kinerja telah memiliki definisi operasional, rumus/tata
cara perhitungan dan pengumpulan data pendukung.
3
• Memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki keterkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran strategis OPD serta mendukung pencapaian kinerja
dalam RPJMD Kabupaten.
4
• Secara bertahap membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Deli Serdang.
10. Rencana dan upaya perbaikan capaian kinerja pada tahun berikutnya
1
• Mempublikasikan
RENSTRA, Perjanjian
Kinerja (PK), Indikator
Kinerja Utama (IKU) ke
dalam website Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
2
• Membuat Rencana Aksi
Pencapaian Kinerja
pada setiap sub
kegiatan per periode
(bulanan/ triwulan/
semester).
3
• Melakukan evaluasi
pencapaian kinerja
secara berkala pada
setiap jenjang (Es. III,
Es. IV, Jabatan
Fungsional dan Jabatan
Pelaksana).
4
• Memastikan bahwa
setiap penganggaran
pada program/kegiatan
harus memiliki korelasi
dengan pencapaian
kinerja pada sasaran
dan tujuan OPD serta
mendukung pencapaian
sasaran daerah dalam
RPJMD.