Satu data indonesia

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Disampaikan Oleh:
Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman
Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
“Workshop Pembinaan Satu Data Infrastruktur Permukiman”
Denpasar, 15 Juni 2022
Kebijakan Satu Data dan Penerapan
Teknologi Informasi Komunikasi
Direktorat Jenderal Cipta Karya

2. OUTLINE
1. PENDAHULUAN
2. SATU DATA INDONESIA
3. STRATEGI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DJCK
.....

3. 1. PENDAHULUAN
.....

4. K O M I T M E N
Cara-cara lama yang
tidak kompetitif tidak bisa
diteruskan. Strategi baru
harus diciptakan ….
Data adalah jenis kekayaan baru
bangsa kita, kini data lebih
berharga dari minyak.
“
Jokowi, 16 Agustus 2019

5. Adaptasi Terhadap Perubahan
Kehadiran Pegawai
(mobile)
Penyimpanan Data
(cloud)
Teleconference
(virtual meeting)
..... .....
Adaptasi
Terhadap Perubahan
5
01

6. Isu dan Permasalahan
Pengelolaan Data
Berserakan dan tidak
terintegrasi
Tidak standar (waktu,
skala, referensi, dll)
Tidak dapat
dipertukarkan
Sulit
diakses
Perlindungan
data
Tidak responsif
terhadap dinamika
Ego
sektoral
Kapasitas
kelembagaan dan
SDM
Metode pengumpulan
yang tidak akurat
6
02

7. A. Terbitnya Perpres 39 Tahun 2019
Tentang Kebijakan Satu Data.
B. Perkembangan Teknologi Informasi 4.0.
C. Pengelolaan Data belum menjadi isu
strategis pada instansi pemerintah di
pusat dan daerah.
D. Produsen Data yang tersebar pada
banyak OPD.
E. Keterbatasan pendanaan yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah dalam
pengadaan data.
F. Kapasitas SDM yang terbatas.
URAIAN
DATA SEKTORAL
EKSTERNAL
DATA
KEGIATAN
RUTIN INTERNAL
DATA
MANAJEMEN
DAN SDM
PRODUSEN
DATA
1. Di KL/ Instansi
Pusat
2. Pemda/ Instansi
daerah
3. Lapangan/
Masyarakat
Ada di masing
masing unit
Ada di
masing
masing unit
KONDISI
KETERSEDIAAN
DATA
1. Belum dapat
diakses
maksimal
2. Belum semua
diinput ke SIM
3. Belum semua
dikumpulkan
Sudah ada
dan terintegrasi
dalam sistem
Sudah ada
dan
terintegrasi
dalam sistem
informasi
STRATEGI
PENINGKATAN
1. Barbagi pakai/
kerjasama
2. Mendorong
inputing data
3. Mengumpulkan
data melalui
forum satu data
Melakukan
integrasi
kedalam DWH
Melakukan
integrasi
kedalam
DWH
KONDISI DATA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI
LINGKUNGAN DJCK
Tantangan
Pengelolaan Data
03
.....
7

8. 8
Dasar Hukum
Kebijakan Satu Data
04

9. 2. SATU DATA INDONESIA (SDI)
.....

10. Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi
pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengendalian pembangunan
Tujuan PenguatanPengelolaanData
Perpres Nomor 39 Tahun 2019
Kebijakan Satu Data
Indonesia
06
10
1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman
bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola data;
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung
jawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparasi data
sehingga tercipta perencanaan dan perumusan
kebijakan pembangunan yg berbasis pada data.
1. Memperkuat kapasitas produsen data pada Unit
Pemerintah dalam Memproduksi Data;
2. Memperkuat peran Unit Data di setiap instansi
Pemerintah sebagai satu pintu pengelola data;
3. Mempermudah berbagi pakai data untuk
kepentingan Pemerintah maupun publik sebagai
wujud Pemerintah terbuka.
.....

11. 11
Kebijakan Satu Data
Indonesia
06

12. Prinsip
Satu Data Indonesia (SDI)
07
12
.....

13. Sumber: Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia
# Forum Satu Data Indonesia ini merupakan
wadah komunikasi dan koordinasi Instansi
Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Koordinasi Penyelenggara Data
(Forum Satu Data Indonesia)
13
08

14. STRUKTUR FORUM SATU DATA PROVINSI JABAR
RENCANA KERJA FORUM SATU DATA PROVINSI JAWA BARAT
Rencana Tindak Lanjut Forum Satu Data
Prov. Jabar
1. Membuat Peraturan Gubernur
tentang Kebijakan Tata Kelola Satu
Data Indonesia di tingkat provinsi
(penetapan Walidata & Produsen
Data dan Tata Kerjanya)
2. Membuat Peraturan/Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Forum Satu Data
3. Membuat Peraturan/Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Sekretariat Forum
Satu Data Indonesia
4. Melaksanakan Forum Satu Data
Indonesia di tingkat provinsi secara
periodik
5. Membuat Peraturan/Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Tim Pengelola Data
dan Informasi Pemda
6. Melaksanakan dan Memantau
Pelaksanaan Rencana Aksi SDI di
tingkat provinsi.
Contoh Penerapan
SDI Provinsi Jawa Barat
9 .....
14

15. 3. STRATEGI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DJCK
.....

16. SE Dirjen Cipta Karya
No. 53/SE/DC/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan TIK di
lingkungan Ditjen Cipta Karya
2016
Penyusunan Standardisasi
Data, Meta Data dan Portal Data
Ditjen Cipta Karya
2017
▪ Perpres No 39 tahun 2019 tentang
Kebijaan Satu Data Indonesia;
▪ Pendampingan Satu Data oleh Balai
PPW ke Kab/Kota
2019
▪ Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Ditjen Cipta Karya, Januari 2020;
▪ Pendampingan Satu Data oleh Balai PPW
ke Kab/Kota.
2020
▪ Konsolidasi Data dengan
Provinsi;
▪ Pendampingan Satu Data oleh
Provinsi ke Kabupaten/Kota
2018
2021
▪ Integrasi data Kementerian PUPR
▪ Mewujudkan interoperabilitas/ berbagi-pakai data
▪ Meningkatkan kualitas data melalui verifikasi/
validasi secara berjenjang
10 Perkembangan Ditjen Cipta Karya
Menuju Satu Data Infrastruktur Permukiman
.....
2022
▪ Data dan Informasi yang berkualitas disediakan oleh
masing- masing unit organisasi, unit kerja, dan unit
pelaksana teknis, yang memenuhi kaidah/prinsip SDI
▪ Pelaksanaan Manajemen Data untuk menunjang
penyelenggaraan SDI

17. Konsideran Kebijakan dalam Perumusan Strategi Prioritas
data Tahun 2022:
KEBIJAKAN
OPOR
KEBIJAKAN
OPOR
SATU DATA
INDONESIA
KEBIJAKAN
SDI
KEBIJAKAN
INTEGRASI DATA
PUPR
KEBIJAKAN
INTEGRASI DATA
PUPR
11 Strategi Prioritas Data 2022
Dalam Pengelolaan Data Literal Infrastruktur Permukiman

18. Kebutuhan Data Prioritas
INTEGRASI DATA
INTERNAL KEMEN PUPR
DATA DUKUNG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN OPOR
INTEGRASI DATA MENDUKUNG
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA
Kebutuhan Data untuk
dibagipakaikan oleh Kementerian
PUPR:
1. Nama infrastruktur
2. Lokasi : Administrasi dan
koordinat
3. Output
4. Outcome
5. Kondisi infrastruktur
Prioritas data infrastruktur
pembangunan TA. 2015-2021 dan
infrastruktur kategori Landmark
sebelum TA. 2015
Kebutuhan Data untuk mendukung
implementasi kebijakan OPOR:
1. Data fungsionalisasi infrastruktur
2. Status serah terima BMN / BASTO
3. Kategori rencana penanganan:
Optimalisasi, rehabilitasi
4. Tahun penyusunan perencanaan:
FS, DED
5. Tahun rencana pembangunan
6. Program/ kegiatan
Prioritas data infrastruktur
pembangunan TA. 2015-2021 dan
infrastruktur kategori Landmark
sebelum TA. 2015
Kebutuhan Data untuk
dibagipakaikan dalam mendukung
Kebijakan SDI:
1. Data yang dishare oleh DJCK:
• Data SPAM
• Data Persampahan
• Data SPAL
• dan Data Infrastruktur
lainnya
2. Data yang dibutuhkan oleh
DJCK:
• Data Umum
• Data Dasar
• BPS/KEMENDAGRI/KLHK

19. Tahapan Penajaman Pengumpulan Data Prioritas Tahun 2021
Penyiapan basis data
Infrastruktur terbangun
TA 2015-2020
1. Melakukan inventarisasi data:
• infrastruktur yang dibangun
TA 2015-2020
• infrastruktur kategori
landmark yang dibangun
sebelum TA 2015
2. Melakukan identifikasi gap
ketersediaan dan kebutuhan data
prioritas;
3. Melakukan verifikasi dan validasi
data prioritas;
4. Diseminasi data pada Konsolidasi
data nasional;
Penyiapan basis data dalam
mendukung implementasi
kebijakan OPOR
Fasilitasi penyusunan komponen dan
indikator data yang dibutuhkan untuk
mendukung kebijakan SDI
1. Melakukan inventarisasi
fungsionalisasi infrastruktur:
• Mangkrak/gagal
• Berfungsi/ Tidak berfungsi
• Serah terima BMN/ BASTO
2. Melakukan identifikasi gap
ketersediaan dan kebutuhan data
fungsionalisasi infrastruktur;
3. Melakukan verifikasi dan validasi
data prioritas;
4. Diseminasi data pada Konsolidasi
data nasional;
Bersama-sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan
DJCK melakukan penyusunan kebutuhan data untuk
mendukung kebijakan SDI, yaitu:
1. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan data
dan informasi dalam mendukung:
• SDGs
• UMKM
• Pemberdayaan Masyarakat (bantuan kepada
masyarakat)
• RPJMN/Renstra
2. Menyusun komponen data dan informasi yang
dibutuhkan;
3. Menyusun indikator verifikasi dan validasi data;
4. Menyusun rencana aksi;

20. Mekanisme Pengelolaan Satu Data
Infrastruktur Permukiman
12
20
Data
Penyelenggaraan
Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman
Kab/Kota
Verifikasi oleh
Bapedda
Kabupaten/Kota
Data diinput oleh
OPD melalui
sistem informasi*)
yang ada
Data
Penyelenggaraan
Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman
Provinsi
Data diinput oleh
Bappeda Provinsi
melalui Sistem
Informasi
Verifikasi
oleh
Bappeda
Balai PPW selaku
Walidata Provinsi
Melakukan
Verifikasi Data
Konsolidasi data
Infrastruktur
Permukiman
Provinsi
Data
Penyelenggaraan
Pembangunan
Infrastruktur
Prioritas Nasional
Data diinput oleh
Unit Kerja Melalui
Sistem Informasi
Verifikasi oleh
Direktorat
Teknis
Konsolidasi Data
dan Verifikasi
Data Warehouse
Konsolidasi data
Infrastruktur
Permukiman
Nasional
Masukan
Kebijakan Ditjen
Cipta Karya
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Balai Prasarana
Permukiman
Wilayah
Unit Kerja Dit. BTPP
Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi Tingkat Pusat

21. 21
Produsen Data SIM
di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
13
No. Sistem Informasi Produsen Data
1 SIMSPAM
▪ Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU/Perkim Kabupaten/Kota
▪ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PDAM
2 SIINSAN
• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Permukiman Kabupaten/Kota
• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3 SIBPB
▪ Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
▪ Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota
▪ Dinas PU Kabupaten/Kota
4 SISPKP
• BPS, Kementerian ATR/BPN
• Bappeda Kabupaten/Kota
• OPD : Bappeda, Dinas Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas CK
• SIM Sektor DJCK (SIMSPAM, SIINSAN, SIBPB)
5 SIPPa
▪ OPD : Bappeda, Dinas Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Cipta Karya
Kabupaten/Kota
▪ Satker Balai & Satker Pelaksanaan PPW
▪ Satker Non Struktural Pusat
6 E-Sakip
• Unit kerja di Lingkungan DJCK
• Balai di Lingkungan DJCK
• Satker Balai & Satker Pelaksanaan PPW
.....

22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi
Awal Tahun
Midterm
Review
Konsolidasi
Data
Nasional
1.Konsolidasi tingkat Daerah
2.Melakukan Pengumpulan Data
3.Melakukan inputing data ke
dalam SIM
4.Melakukan verifikasi dan validasi
tingkat daerah
1.Melakukan perbaikan
berdasarkan rekomendasi
midterm review
2.Melakukan Pengumpulan
Data lanjutan
3.Melakukan verifikasi dan
validasi tingkat daerah
4.Menyampaikan Draft
Final Pengelolaan Data
dan SI
5.Melakukan inputing data
final
DAERAH
PUSAT
1.Penyusunan rencana kebutuhan
dan pemrioritasan
2.Penyepakatan Rencana Kerja
Tahunan dengan stakeholder
pusat
3.Pengembangan Sistem yang
Andal
4.Pembekalan/ Bimbingan teknis
kepada Balai
1.Melakukan pemantauan/
monitoring pelaksanaan
kegiatan di daerah
2.Melakukan Review terhadap
kualitas satu data yang
dilakukan oleh daerah
3.Memfasilitasi kebutuhan
penanganan permasalahan
pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan tindak
lanjut terhadap
permasalahan-
permasalahan major
5. Melakukan deteksi dini
permasalahan
pelaksanaan kegiatan
1.Melakukan kompilasi data
pada kegiatan konsolidasi
data nasional
2.Melakukan Verifikasi dan
validasi data nasional
3.Menyepakati rencana tindak
lanjut dalam rangka
perbaikan
4.Melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
kegiatan
5.Menyusun rekomendasi
untuk peningkatan kualitas
Pengelolaan Data
Pemantauan Evaluasi
Pembekalan/ Bimtek
Pengembangan Sistem Informasi
Pembekalan/ Bimtek
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Jaringan Evaluasi
Audit/ assesmen terhadap efektifitas sistem
Milestone Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi Tahun 2022
14

23. http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/
Penerapan SIM Portal
Satu Data Ditjen Cipta Karya
15
23
.....

24. 24
.....
Integrasi SIM pada Data Warehouse (DWH)
Ditjen Cipta Karya
16

25. 17
25
• Kementerian PUPR cq Pusdatin akan
meningkatkan pelayanan berbagi-pakai data
infrastruktur sehingga dapat diakses secara
bersama-sama oleh seluruh stakeholder pusat dan
daerah.
• Untuk itu, perlu dilakukan validasi dan verifikasi
data yang telah dikumpulkan sehingga data yang
disajikan akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
• Open Data PUPR ini menampilkan:
a. Data kementerian lintas Unit Organisasi dalam
Kementerian PUPR;
b. Data instansi lain yang memiliki keterkaitan
dengan Kementerian PUPR
c. Informasi berupa infografis, visualisasi dan
produk buku
Open Data PUPR
Inovasi yang memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data di Kementerian PUPR baik untuk internal maupun eksternal

26. 26
Terima Kasih
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan