SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Deddy S. Bratakusumah, PhD
0816968367
deddys@bappenas.go.id
2013
CITA CITA BANGSA
BERNEGARA
KEHENDAK RAKYAT
UUD 1945
PEMERINTAH
MASYARAKA
T
SWASTA
ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT
RENCANA
CONSTI-
TUTION
(UUD 1945)
PRIVATE
GOVERNMENT
COMMUNITY
CORPORATE
PLAN
ASPEK PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI
STRATEGI DAN
PERILAKU
PUBLIC POLICY
REGULATION
PUBLIC
SERVICES
PROVIDING
“PUBLIC GOODS”
ACCOUNTA-
BILITY
NATION’S
VISION
PROFIT
LAWS
WELFARE AND
PARTICIPATION
EXECUTIVE
LEGISLATIVE
JUDICATIVE
SOURCE: IRMALINA DAUD,
ADAPTED FROM SANKRI – LAN
GOVERNANCE FRAMEWORK
Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pemerintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
(Bappenas, 2009)
Proses
Teknokratis
Proses Politis
Proses Partisipatif
Proses Bottom-up
Proses Top-down
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-
daerah, antar-
ruang, antar-waktu,
antar-fungsi
pemerintah,
maupun antara
pusat dan daerah
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-
daerah, antar-
ruang, antar-waktu,
antar-fungsi
pemerintah,
maupun antara
pusat dan daerah
(Bappenas, 2009)
PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA:
Think Tank, Pelaksana Perencanaan Teknokratis, Analisis
Kebijakan, Menyusun Rekomendasi dan Rencana,
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan.
PERAN INSTANSI PERENCANAAN:
Melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Think Tank,
Administrator, Decision Maker
PROSES PERENCANAAN:
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah
(Bappenas, 2010)
FUNGSIONAL STRUKTURAL
1. PNS 1. PNS
2. Dalam suatu satuan organisasi 2. Dalam suatu satuan organisasi
3. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu
3. Pemimpin suatu satuan organisasi negara
4. Mandiri 4. Hirarki
5. Memiliki Atasan 5. Memiliki Atasan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN
STRUKTURAL
Perencana, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
a. Pendidikan
b. Kegiatan perencanaan meliputi identifikasi masalah,
perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan,
pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana
pelaksanaan,pengendalian pelaksanaan, penilaian
hasil Pelaksanaan
c. Pengembangan profesi
d. Kegiatan Penunjang
1. Dalam Organisasi/Instansi Pemerintahan
2. PNS
3. Keahlian/Keterampilan (Kompetensi)
4. Perencanaan
5. Mandiri
• PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit
perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.
(Bappenas, 2009)
12
JABATAN STRUKTURAL Pola Karir
Terbuka
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
Pangkat/
Golongan
Tingkat Jabatan Tingkat Jabatan Pangkat/
Golongan
IV/e
IV/d
IV/c
Eselon : I   UTAMA IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
Eselon : II   MADYA IV/c
IV/b
IV/a
IV/a
III/d
III/c
Eselon : III   MUDA III/d
III/c
III/d
III/c
III/b
Eseslon : IV   PERTAMA III/b
III/a
Staf Umum dan Staf Perencana
PERBANDINGAN JENJANG JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA
(Bappenas, 2009)
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah
tidak boleh membawahi Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi,
kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan fungsional
tertentu.
IHWAL PANGKAT PEJABAT STRUKTURAL
(PP 9/2000, Pasal 33)
TATALAKSANA HUBUNGAN PEJABAT
JFP DAN PEJABAT STRUKTURAL
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional
Perencana
Pejabat
Fungsional
Umum
Bagian
TU/Administrasi
15
Menteri PPN/
Kepala Bappenas
Setmen/SetamaDeputi
Direktorat
Pusat
Bagian
Administrasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Biro
Bagian
Administrasi
16
Menteri/
Kepala Lembaga
Setmen/SetamaDeputi/Dirjen
Direktorat/Biro
Biro Perencanaan
Subdit/
Bagian
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Biro
Bagian
Administrasi
Pusat
17
Kepala Daerah
Setda
Bappeda
Dinas/
Biro Perencanaan
Bagian
Administrasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Kelompok Jabatan
Fungsional
Perencana
Biro/
Asisten
Subdit/
Bagian
Pusat/
Badan/
Lembaga
Bidang
1. JFP hanya ditempatkan pada unit yang melakukan
atau terdapat kegiatan perencanaan
2. JFP Bertugas berdasarkan Keahlian/Keterampilan
(Kompetensi) dalam Perencanaan
3. JFP bekerja secara mandiri berdasarkan penugasan
dari pimpinannya (seorang pejabat struktural)
4. Pimpinan unit (pejabat struktural) dapat memiliki
pangkat yang lebih rendah dari pejabat fungsional
5. Yang diperhatikan dalam JFP adalah jenjangnya yang
menunjukkan kompetensi bukan pangkat/golongan.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfAnindita Dyah Sekarpuri
 
Perencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataPerencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataHasan Syahputra
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVSujud Marwoto
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
Konsep Pemantauan dan  EvaluasiKonsep Pemantauan dan  Evaluasi
Konsep Pemantauan dan EvaluasiDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanKonsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 

What's hot (20)

Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
 
Perencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataPerencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis data
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
Konsep Pemantauan dan  EvaluasiKonsep Pemantauan dan  Evaluasi
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Kuisioner SDGs lengkap
Kuisioner SDGs lengkapKuisioner SDGs lengkap
Kuisioner SDGs lengkap
 
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanKonsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
 

Similar to Memahami Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana

perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawas
perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawasperencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawas
perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdfBahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdfindrasyarif3
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxHerani3
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxHerani3
 
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptxe7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptxKaspujek Pujek
 
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptxe7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptxAyouuYUnitha
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Dadang Solihin
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Lki sistem perencanaan baru 2015
Lki sistem  perencanaan baru 2015Lki sistem  perencanaan baru 2015
Lki sistem perencanaan baru 2015lkibandung
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Pedoman umum project management
Pedoman umum   project managementPedoman umum   project management
Pedoman umum project managementDhiangga Jauhary
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptxrenggarpoltekkesmata
 
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017Pemerintah Kota Singkawang
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Similar to Memahami Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana (20)

perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawas
perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawasperencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawas
perencanaan kegiatan yanlik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdfBahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptxe7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B.pptx
 
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptxe7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptx
e7ba1_Nasionalisme_Latsar_gol_3-_Made_Bagus-Balai_Jogja_Kls_A_dan_B (1).pptx
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasi
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
 
Lki sistem perencanaan baru 2015
Lki sistem  perencanaan baru 2015Lki sistem  perencanaan baru 2015
Lki sistem perencanaan baru 2015
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Pedoman umum project management
Pedoman umum   project managementPedoman umum   project management
Pedoman umum project management
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
 
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017
Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2013 2017
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 
HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAN DESENTRALISASI
HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAN DESENTRALISASIHUBUNGAN PEMERINTAHAN DAN DESENTRALISASI
HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAN DESENTRALISASI
 
Satu
SatuSatu
Satu
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Memahami Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana

  • 1. Deddy S. Bratakusumah, PhD 0816968367 deddys@bappenas.go.id 2013
  • 2. CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEHENDAK RAKYAT UUD 1945 PEMERINTAH MASYARAKA T SWASTA ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT RENCANA
  • 3. CONSTI- TUTION (UUD 1945) PRIVATE GOVERNMENT COMMUNITY CORPORATE PLAN ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI STRATEGI DAN PERILAKU PUBLIC POLICY REGULATION PUBLIC SERVICES PROVIDING “PUBLIC GOODS” ACCOUNTA- BILITY NATION’S VISION PROFIT LAWS WELFARE AND PARTICIPATION EXECUTIVE LEGISLATIVE JUDICATIVE SOURCE: IRMALINA DAUD, ADAPTED FROM SANKRI – LAN GOVERNANCE FRAMEWORK
  • 4. Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA- KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN Pemerintah Daerah UU KN Bahan Bahan Bahan Bahan (Bappenas, 2009)
  • 5. Proses Teknokratis Proses Politis Proses Partisipatif Proses Bottom-up Proses Top-down Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar- daerah, antar- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar- daerah, antar- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Bappenas, 2009)
  • 6. PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA: Think Tank, Pelaksana Perencanaan Teknokratis, Analisis Kebijakan, Menyusun Rekomendasi dan Rencana, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan. PERAN INSTANSI PERENCANAAN: Melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Think Tank, Administrator, Decision Maker PROSES PERENCANAAN: Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Bappenas, 2010)
  • 7. FUNGSIONAL STRUKTURAL 1. PNS 1. PNS 2. Dalam suatu satuan organisasi 2. Dalam suatu satuan organisasi 3. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu 3. Pemimpin suatu satuan organisasi negara 4. Mandiri 4. Hirarki 5. Memiliki Atasan 5. Memiliki Atasan JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN STRUKTURAL
  • 8. Perencana, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
  • 9. a. Pendidikan b. Kegiatan perencanaan meliputi identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan,pengendalian pelaksanaan, penilaian hasil Pelaksanaan c. Pengembangan profesi d. Kegiatan Penunjang
  • 10. 1. Dalam Organisasi/Instansi Pemerintahan 2. PNS 3. Keahlian/Keterampilan (Kompetensi) 4. Perencanaan 5. Mandiri
  • 11. • PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah. (Bappenas, 2009)
  • 12. 12 JABATAN STRUKTURAL Pola Karir Terbuka JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Pangkat/ Golongan Tingkat Jabatan Tingkat Jabatan Pangkat/ Golongan IV/e IV/d IV/c Eselon : I   UTAMA IV/e IV/d IV/c IV/b Eselon : II   MADYA IV/c IV/b IV/a IV/a III/d III/c Eselon : III   MUDA III/d III/c III/d III/c III/b Eseslon : IV   PERTAMA III/b III/a Staf Umum dan Staf Perencana PERBANDINGAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (Bappenas, 2009)
  • 13. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. IHWAL PANGKAT PEJABAT STRUKTURAL (PP 9/2000, Pasal 33)
  • 14. TATALAKSANA HUBUNGAN PEJABAT JFP DAN PEJABAT STRUKTURAL Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Perencana Pejabat Fungsional Umum Bagian TU/Administrasi
  • 15. 15 Menteri PPN/ Kepala Bappenas Setmen/SetamaDeputi Direktorat Pusat Bagian Administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Biro Bagian Administrasi
  • 16. 16 Menteri/ Kepala Lembaga Setmen/SetamaDeputi/Dirjen Direktorat/Biro Biro Perencanaan Subdit/ Bagian Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Biro Bagian Administrasi Pusat
  • 17. 17 Kepala Daerah Setda Bappeda Dinas/ Biro Perencanaan Bagian Administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Biro/ Asisten Subdit/ Bagian Pusat/ Badan/ Lembaga Bidang
  • 18. 1. JFP hanya ditempatkan pada unit yang melakukan atau terdapat kegiatan perencanaan 2. JFP Bertugas berdasarkan Keahlian/Keterampilan (Kompetensi) dalam Perencanaan 3. JFP bekerja secara mandiri berdasarkan penugasan dari pimpinannya (seorang pejabat struktural) 4. Pimpinan unit (pejabat struktural) dapat memiliki pangkat yang lebih rendah dari pejabat fungsional 5. Yang diperhatikan dalam JFP adalah jenjangnya yang menunjukkan kompetensi bukan pangkat/golongan.