Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana di pemerintahan, termasuk definisi, peran, proses pengangkatan, dan hubungannya dengan jabatan struktural. Beberapa poin pentingnya adalah jabatan fungsional perencana adalah PNS yang diberi tugas khusus melakukan kegiatan perencanaan, mereka bekerja secara mandiri berdasarkan keahlian di bidang perencanaan, dan dapat dipimpin oleh pejabatan struk
3. CONSTI-
TUTION
(UUD 1945)
PRIVATE
GOVERNMENT
COMMUNITY
CORPORATE
PLAN
ASPEK PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI
STRATEGI DAN
PERILAKU
PUBLIC POLICY
REGULATION
PUBLIC
SERVICES
PROVIDING
“PUBLIC GOODS”
ACCOUNTA-
BILITY
NATION’S
VISION
PROFIT
LAWS
WELFARE AND
PARTICIPATION
EXECUTIVE
LEGISLATIVE
JUDICATIVE
SOURCE: IRMALINA DAUD,
ADAPTED FROM SANKRI – LAN
GOVERNANCE FRAMEWORK
4. Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pemerintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
(Bappenas, 2009)
5. Proses
Teknokratis
Proses Politis
Proses Partisipatif
Proses Bottom-up
Proses Top-down
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-
daerah, antar-
ruang, antar-waktu,
antar-fungsi
pemerintah,
maupun antara
pusat dan daerah
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-
daerah, antar-
ruang, antar-waktu,
antar-fungsi
pemerintah,
maupun antara
pusat dan daerah
(Bappenas, 2009)
6. PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA:
Think Tank, Pelaksana Perencanaan Teknokratis, Analisis
Kebijakan, Menyusun Rekomendasi dan Rencana,
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan.
PERAN INSTANSI PERENCANAAN:
Melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Think Tank,
Administrator, Decision Maker
PROSES PERENCANAAN:
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah
(Bappenas, 2010)
7. FUNGSIONAL STRUKTURAL
1. PNS 1. PNS
2. Dalam suatu satuan organisasi 2. Dalam suatu satuan organisasi
3. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu
3. Pemimpin suatu satuan organisasi negara
4. Mandiri 4. Hirarki
5. Memiliki Atasan 5. Memiliki Atasan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN
STRUKTURAL
8. Perencana, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
9. a. Pendidikan
b. Kegiatan perencanaan meliputi identifikasi masalah,
perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan,
pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana
pelaksanaan,pengendalian pelaksanaan, penilaian
hasil Pelaksanaan
c. Pengembangan profesi
d. Kegiatan Penunjang
10. 1. Dalam Organisasi/Instansi Pemerintahan
2. PNS
3. Keahlian/Keterampilan (Kompetensi)
4. Perencanaan
5. Mandiri
11. • PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit
perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.
(Bappenas, 2009)
12. 12
JABATAN STRUKTURAL Pola Karir
Terbuka
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
Pangkat/
Golongan
Tingkat Jabatan Tingkat Jabatan Pangkat/
Golongan
IV/e
IV/d
IV/c
Eselon : I UTAMA IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
Eselon : II MADYA IV/c
IV/b
IV/a
IV/a
III/d
III/c
Eselon : III MUDA III/d
III/c
III/d
III/c
III/b
Eseslon : IV PERTAMA III/b
III/a
Staf Umum dan Staf Perencana
PERBANDINGAN JENJANG JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA
(Bappenas, 2009)
13. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah
tidak boleh membawahi Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi,
kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan fungsional
tertentu.
IHWAL PANGKAT PEJABAT STRUKTURAL
(PP 9/2000, Pasal 33)
14. TATALAKSANA HUBUNGAN PEJABAT
JFP DAN PEJABAT STRUKTURAL
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional
Perencana
Pejabat
Fungsional
Umum
Bagian
TU/Administrasi
18. 1. JFP hanya ditempatkan pada unit yang melakukan
atau terdapat kegiatan perencanaan
2. JFP Bertugas berdasarkan Keahlian/Keterampilan
(Kompetensi) dalam Perencanaan
3. JFP bekerja secara mandiri berdasarkan penugasan
dari pimpinannya (seorang pejabat struktural)
4. Pimpinan unit (pejabat struktural) dapat memiliki
pangkat yang lebih rendah dari pejabat fungsional
5. Yang diperhatikan dalam JFP adalah jenjangnya yang
menunjukkan kompetensi bukan pangkat/golongan.