PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
INDONESIAN'S TAX AMNESTY :::: Ini adalah Undang-Undang Pemayung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang sedang dilaksanakan di Indonesia, adapun penjelasannya, sudah dimasukkan ke dalam slideshare. jadi kita tinggal lalu buka saja
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...Roko Subagya
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Materi kuliah penantar akuntansi 2 mengenai bonds payable atau hutang obligasi . Membahas mengenai karakteristik dan contoh perhitungan apabila di jual pada nilai par, diskon atau premium.
presentasi nya ada slide tumpuk, jadi sebaiknya di download supaya bisa di slide show untuk mudah dimengerti.
semoga bermanfaat
semoga bermanfaat
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
Presentasi Pajak Penghasilan 24 yang dibuat oleh umiatul azizah dan irma nugraheni sebagai tugas presentasi mata kuliah perpajakan. Presentasi ini berisi mengenai gambaran dari pajak penghasilan pasal 24 yang berisi mengenai pengertian dan penjelasan lainnya. Presentasi ini dibuat berdasarkan hasil dari beberapa sumber yang kami cari dari informasi yang berasal dari makalah, jurnal, maupun web browser yang tersedia di internet. Kami harap presentasi ini dapat berguna bari setiap pembaca yang mengakses informasi mengenai pph pasal 24
Similar to PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP (20)
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah ini ialah asli hasil karya anak bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak pada bidang pemulsaan dan intelijensia dunia maya, perusahaan ini memiliki banyak keunggulan. Kalaupun keunggulan itu ialah sama, maka apakah kita harus lebih memilih produk-produk luar negeri?. Jangan ragu, untuk ikut berbisnis melalui jalur hebat ini, ini bukanlah penipuan
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaRoko Subagya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
Per 45.pj .2013 tg tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
1. DIREKTURJENDERAL PAJAK,
a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi
pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya;
b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi
pembayaran pajak atas pengelolaan APBN, APBD, dan Dana
Desa oleh Bendahara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
Mengingat
Menimbang
SALINAN
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK
NOMOR PER-44/PJ/2015
TENTANG
PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANGBENTUKFORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK
2. Salinan sesuai dengan aslinya
__ SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL PAJAK/<.--·-·· ...
,-,<,~t1~;>:iS1l:1:" .. -, u.b
/~<}:.-~-~~A~A BAGIANORGANISASIDANTATALAKSANA
!' c~ ~''i·, ,...
if~! si=- ~ i
~
; ~KRETAR!AT [?,.'.'.'
~lj
<1- ~ -~~ -.r '4· JL------ ;',-1' 7~
~'"" / ~... ~~r
~o,?1 -0D,lNGRIFALDI~
~END~~~~970031119915031002
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
PLT. DIREKTURJENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran
Pajak diubah sebagai berikut:
1. Menambahkan Jenis Setoran 512 pada Kode Akun Pajak
411129 untuk Jenis Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Mengubah Jenis Setoran 900, dan menambahkan Jenis
Setoran 910, 920, dan 930 pada:
a. · Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak Penghasilan
Pasal 22,
b. 411211 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam
Negeri,
c. 411212 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai lmpor,
d. 411221 untuk Jenis Pajak Penjualan Barang Mewah
Dalam Negeri,
e. 411222 untuk Jenis Pajak Penjualan Barang Mewah
Impor, dan
f. 411619 untuk Jenis Pajak Tidak Langsung Lainnya;
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
MEMUTUSKAN
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAKTENTANGPERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT
SETORANPAJAK.
Menetapkan
-2-
3. 15. Kode Akun Pajak: 411212 untukjenis l)ajak PPN lmpor
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
900 Pemungut PPN Impor non- untuk pembayaran PPN lmpor yang
Bendaharawan dipungut oleh Pemungut selain
Bendaharawan
910 Pemungut PPN Impor untuk pembayaran PPN lmpor yang
Bendaharawan APBN dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBN
920 Pemungut PPN Impor untuk pembayaran PPN Impor yang
Bendaharawan APBD dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBD
930 Pemungut PPN Impor untuk pembayaran PPN Impor yang
Bendaharawan Dana Desa dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
Dana Desa
14. Kode Akun Pajak 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Nee:eri
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETO RAN
900 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk penyetoran PPN dalam negeri yang
non-Bendaharawan dipungut oleh Pemungut selain
Bendaharawan
910 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang
Bendaharawan APBN dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBN
920 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang
Bendaharawan APBD dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBD
930 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang
Bendaharawan Dana Desa dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
Dana Desa
9. Kode Akun Pajak 411129 untuk Jenis Pajak PPh Non Mie:as Lainnya
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
512 PPh Non Migas Lain-Lain Untuk pembayaran pajak PPh Non Migas lain-
lain.
2. Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
900 Pemungut PPh Pasal 22 non- untuk pembayaran PPh Pas al 22 yang
Bendaharawan dipungut oleh Pemungut selain
Bendaharawan
910 Pemungut PPh Pasal 22 untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang
Bendaharawan APBN dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBN
920 Pemungut PPh Pasal 22 untuk pembayaran PPh Pas al 22 yang
Bendaharawan APBD dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBD
930 Pemungut PPh Pasal 22 untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang
Bendaharawan Dana Desa dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
Dana Desa
TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
NOMOR : PER-44/PJ/2015
TANGGAL: 21 DESEMBER 2015
4. PLT.DIREKTURJENDERALPAJAK,
ttd.
KENDWIJUGIASTEADI
23. Kode Akun Pajak 411619 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
900 Pemungut PajakTidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung
LangsungLainnya non- Lainnya yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan selain Bendaharawan
910 Pemungut Pajak Tidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung
Langsung Lainnya Lainnya yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan APBN Bendaharawan APBN
920 Pemungut Pajak Tidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung
Langsung Lainnya Lainnya yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan APBD BendaharawanAPBD
930 Pemungut Pajak Tidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung
LangsungLainnya Lainnya yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan Dana Desa Bendaharawan Dana Desa
o e un aja untu ems aja n lmpor
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETO RAN
900 Pemungut PPnBMImpor untuk pembayaran PPnBM Impor yang
non-Bendaharawan dipungut oleh Pem ungut selain
Bendaharawan
910 Pemungut PPnBMImpor untuk pembayaran PPnBM Impor yang
BendaharawanAPBN dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBN
920 Pemungut PPnBMImpor untuk pembayaran PPnBM Impor yang
BendaharawanAPBD dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
APBD
930 Pemungut PPnBMImpor untuk pembayaran PPnBM Impor yang
BendaharawanDana Desa dipungut oleh Pemungut Bendaharawan
Dana Desa
kJ . P. kPP BM18 K d Ak P. k411222
17. Kode Akun Pajak 411221 untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
900 Pemungut PPnBM Dalam untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri
Negeri non-Bendaharawan yang dipungut oleh Pemungut selain
Bendaharawan
910 Pemungut PPnBMDalam untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri
Negeri Bendaharawan APBN yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan APBN
920 Pemungut PPnBM Dalam untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri
Negeri Bendaharawan APED yang dipungut oleh Pemungut
Bendaharawan APBD
930 Pemungut PPnBMDalam untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri
Negeri Bendaharawan Dana yang dipungut oleh Pemungut
Desa Bendaharawan Dana Desa
