Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdfELande
Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan
kesehatan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan upayanya,
Puskesmas dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari : perencanaan
tingkat puskesmas, lokakarya mini puskesmas, penilaian kinerja puskesmas dan
manajemen sumberdaya termasuk alat; obat; keuangan dan tenaga; serta didukung
dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan (sistem informasi manajemen
puskesmas/SIMPUS) dan upaya peningkatan mutu pelayanan (antara lain melalui
penerapan quality assurance).
Penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai upaya untuk melakukan
penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat
puskesmas sebagai instrumen mawas diri karena setiap puskesmas melakukan penilaian
kinerjanya secara mandiri kemudian dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan
verifikasi hasilnya. Berdasarkan hasil verifikasi, dinas kesehatan kabupaten/kota
bersama puskesmas dapat menetapkan puskesmas ke dalam kelompok (I,II,III) sesuai
dengan pencapaian kinerjanya. Pada setiap kelompok, dinas kesehatan kabupaten/kota
dapat melakukan analisa tingkat kinerja puskesmas berdasarkan rincian nilainya
sehingga urutan pencapaian kinerjanya dapat diketahui serta dapat dilakukan pembinaan
secara lebih mendalam dan terfokus.
Evaluasi hasil kinerja/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat digunakan
untuk menyusun perencanaan yang akan datang dan selanjutnya perencanaan yang
dibuat dapat dipantau dan dinilai hasilnya.
Akhir kata, kami menyadari bahwa pembuatan penilaian kinerja puskesmas
ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dalam penyempurnaan
penilaian kinerja puskesmas ini
sangat kami diharapkan
Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan
kesehatan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan upayanya,
Puskesmas dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari : perencanaan
tingkat puskesmas, lokakarya mini puskesmas, penilaian kinerja puskesmas dan
manajemen sumberdaya termasuk alat; obat; keuangan dan tenaga; serta didukung
dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan (sistem informasi manajemen
puskesmas/SIMPUS) dan upaya peningkatan mutu pelayanan (antara lain melalui
penerapan quality assurance).
Penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai upaya untuk melakukan
penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat
puskesmas sebagai instrumen mawas diri karena setiap puskesmas melakukan penilaian
kinerjanya secara mandiri kemudian dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan
verifikasi hasilnya. Berdasarkan hasil verifikasi, dinas kesehatan kabupaten/kota
bersama puskesmas dapat menetapkan puskesmas ke dalam kelompok (I,II,III) sesuai
dengan pencapaian kinerjanya. Pada setiap kelompok, dinas kesehatan kabupaten/kota
dapat melakukan analisa tingkat kinerja puskesmas berdasarkan rincian nilainya
sehingga urutan pencapaian kinerjanya dapat diketahui
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
1. Pengembangan Surveilans Penyakit
Berbasis Masyarakat
Semester 05
Kegiatan Belajar II
Surveilens Dalam Praktek Kebidanan dan Pencegahan Penyakit
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
Modul IV
Prodi Kebidanan
3. Secara garis besarnya langkah-langkah pokok yang
perlu ditempuh adalah persiapan internal dan
persiapan eksternal. Secara rinci dapat diuraikan
sebagai berikut:
4. 1. Petugas Surveilans
Petugas seyogyanya disiapkan dari tingkat
Kabupaten/ Kota, tingkat Puskesmas sampai
di tingkat Desa/Kelurahan. Untuk
menyamakan persepsi dan tingkat
pemahaman tentang surveilans sangat
diperlukan pelatihan surveilans bagi
petugas
Persiapan Internal
5. 2. Pedoman/petunjuk teknis
Sebagai panduan kegiatan maka
petugas kesehatan sangat perlu dibekali
buku-buku pedoman atau petunjuk
teknis surveilans.
Persiapan Internal
6. 3. Saran dan Prasarana
Dukungan sarana & prasarana
sangat diperlukan untuk kegiatan
surveilans seperti : kendaraan
bermotor, alat pelindung diri
(APD), surveilans KIT, dll
Persiapan Internal
7. 4. Biaya
Biaya diperlukan untuk bantuan
transport petugas ke lapangan,
pengadaan alat tulis serta jika
dianggap perlu untuk insentif bagi
kader surveilans.
Persiapan Internal
8. Tujuan langkah ini adalah untuk
mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh
masyarakat, agar mereka tahu, mau dan
mampu mendukung pengembangan kegiatan
surveilans berbasis masyarakat
Persiapan Eksternal
9. langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh
selanjutnya adalah langkah pelaksanaan Secara rinci
dapat diuraikan sebagai berikut:
10. Pelaksanaan Surveilans oleh Kelompok Kerja
Surveilans Desa
Surveilans penyakit di tingkat desa dilaksanakan oleh
kelompok kerja surveilans tingkat desa, dengan
melakukan kegiatan pengamatan dan pemantauan situasi
penyakit/kesehatan masyarakat desa dan kemungkinan
ancaman terjadinya KLB secara terus menerus.
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Desa
11. Pelaksanaan Surveilans oleh Petugas Surveilans Poskesdes
1. Mendapatkan data awal mengenai penyakit dan faktor resiko di
desanya berdasarkan data
2. Melakukan pengumpulan data penyakit dari hasil kunjungan
pasien dan dari laporan warga masyarakat.
3. Membuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dengan
menggunakan data laporan W2 (data mingguan penyakit)
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Desa
12. Pelaksanaan Surveilans oleh Petugas Surveilans Poskesdes
4. Membuat peta penyebaran penyakit dan faktor resikonya
5. Membuat peta penyebaran penyakit yang digabungkan
dengan faktor resikonya melalui peta
6. Menyampaikan laporan data penyakit secara berkala ke
Puskesmas (mingguan/ bulanan)
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Desa
13. Pelaksanaan Surveilans oleh Petugas Surveilans Poskesdes
7. Memberikan informasi/rekomendasi secara berkala kepada
kepala desa tentang situasi penyakit desa/kesehatan warga
desa
8. Memberikan respon cepat terhadap adanya KLB atau
ancaman akan terjadinya KLB
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Desa
14. Pelaksanaan Surveilans oleh Petugas Surveilans Poskesdes
9. Bersama masyarakat secara berkala dan terjadwal melakukan
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
10. Bersama tim TGC KLB Puskesmas melakukan penyelidikan
epidemiologi
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Desa
15. Kegiatan surveilans di tingkat Puskesmas
dilaksanakan oleh petugas surveilans puskesmas
dengan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan
data, pengolahan, analisis dan interpretasi data
penyakit, yang dikumpulkan dari setiap desa siaga
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Puskesmas
16. Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Kabupaten
Pelaksana surveilans di tingkat Kabupaten dilakukan
oleh petugas surveilans Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Surveilans di Tingkat Kabupaten
17. langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh
selanjutnya adalah langkah laporan kewaspadaan.
Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
18. Laporan kewaspadaan adalah laporan adanya
penderita, atau tersangka penderita penyakit
yang dapat menimbulkan wabah
Laporan Kewaspadaan
19. Laporan kewaspadaan disampaikan kepada Lurah atau
Kepala Desa dan atau Poskesdes/unit pelayanan kesehatan
terdekat selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui
adanya penderita atau tersangka penderita atau tersangka
penderita (KLB)
Laporan Kewaspadaan
22. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) : Masyarakat tahu,
mau dan mampu menjadi bagian tak terpisahkan dari
operasionalisasi surveilan berbasis masyarakat.
2. Sarana-Prasarana : alat komunikasi yang telah lazim
dipakai oleh masyarakat dapat digerakkan dalam
upaya mendukung penggerakan surveilan berbasis
masyarakat.
Masukan (Input)
23. 1. Terselenggaranya forum rutin masyarakat desa yang
membahas perihal kesehatan di Desa
2. Terdapatnya pemetaan kasus kasus penyakit menular
dan faktor resikonya di Poskesdes / desa siaga
3. Tertanganinya masalah kesehatan dengan respon
cepat (waktu/time),
Proses
24. 1. Terbentuknya petugas surveilans epidemiologi
2. Akurasi data penyakit dan faktor resikonya
3. Peningkatan pemahaman masyarakat
Keluaran (output)