Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup peserta dan mencegah komplikasi penyakit. Panduan ini menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, bentuk pelaksanaan, dan langkah-langkah PRO
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
Seiring meningkatnya usia harapan hidup, populasi lansia semakin meningkat, namun banyak pula dari lansia tersebut yang sakit. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia adalah hipertensi, juga diabetes melitus. Kedua penyakit ini memiliki komplikasi dengan pembiayaan pengobatan yang tinggi, sehingga penting diupayakan pencegahan agar kedua penyakit ini tidak sampai menimbulkan komplikasi. Untuk mencegah terjadinya komplikasi dan menurunkan angka penderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, selain upaya pengobatan dengan kontrol rutin dan pemberian obat, juga diperlukan upaya preventif dan promotif yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam menurunkan tingginya pembiayaan akibat mengatasi komplikasi kedua penyakit di atas.
Program pengelolahan penyakit kronis (Prolanis) adalah suatu sistim pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS. Penyakit Kronis yang dialami oleh masyarakat dewasa ini, akan memberikan dampak dan beban bagi keluarga, bila penanganan di lakukan secara tidak intensif dan berkelanjutan. Manfaat penanganan yang intensif bagi penderita, adalah dapat mengenal tanda bahaya, menimbulkan kesadaran untuk menjaga kondisi dkesehatan diri agar tetap stabil, dan pengambilan tindakan segera bila mengalami kegawatdaruratan.
Dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional sejak Januari 2014,sesuai amanah Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat melaksanakan program Prolanis, melalui kerja sama dengan BPJS untuk melakukan pembinaan bagi penderita penyakit kronis.
Klinik Pajajaran sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh swasta ingin memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan lansia khususnya yang menderita hipertensi dan diabetes peserta BPJS Ksehatan dengan salah satu upayanya yaitu mengadakan kegiatan Prolanis. Dengan Kegiatan ini diharapkan para penderita hipertensi dan para diabetisi, yang umunya lansia, dapat termotivasi untuk secara mandiri menjaga dan meningkatkan kesehatannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Seiring meningkatnya usia harapan hidup, populasi lansia semakin meningkat, namun banyak pula dari lansia tersebut yang sakit. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia adalah hipertensi, juga diabetes melitus. Kedua penyakit ini memiliki komplikasi dengan pembiayaan pengobatan yang tinggi, sehingga penting diupayakan pencegahan agar kedua penyakit ini tidak sampai menimbulkan komplikasi. Untuk mencegah terjadinya komplikasi dan menurunkan angka penderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, selain upaya pengobatan dengan kontrol rutin dan pemberian obat, juga diperlukan upaya preventif dan promotif yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam menurunkan tingginya pembiayaan akibat mengatasi komplikasi kedua penyakit di atas.
Program pengelolahan penyakit kronis (Prolanis) adalah suatu sistim pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS. Penyakit Kronis yang dialami oleh masyarakat dewasa ini, akan memberikan dampak dan beban bagi keluarga, bila penanganan di lakukan secara tidak intensif dan berkelanjutan. Manfaat penanganan yang intensif bagi penderita, adalah dapat mengenal tanda bahaya, menimbulkan kesadaran untuk menjaga kondisi dkesehatan diri agar tetap stabil, dan pengambilan tindakan segera bila mengalami kegawatdaruratan.
Dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional sejak Januari 2014,sesuai amanah Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat melaksanakan program Prolanis, melalui kerja sama dengan BPJS untuk melakukan pembinaan bagi penderita penyakit kronis.
Klinik Pajajaran sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh swasta ingin memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan lansia khususnya yang menderita hipertensi dan diabetes peserta BPJS Ksehatan dengan salah satu upayanya yaitu mengadakan kegiatan Prolanis. Dengan Kegiatan ini diharapkan para penderita hipertensi dan para diabetisi, yang umunya lansia, dapat termotivasi untuk secara mandiri menjaga dan meningkatkan kesehatannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
FKTP; Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 2 Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:
Kapitasi
Non Kapitasi
PMK 59 tahun 2014 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN mengatur tentang Kapitasi dan Klaim non Kapitasi bagi Klinik.
Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. pelayanan skrining
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
e. rawat inap tingkat pertama;
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;
h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
i. pelayanan darah; dan/atau
j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 tentang Formularium Nasional (revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional)
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional (sudah direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014)
2. 02 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
3. 04 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 05
I Definisi
PROLANIS adalah suatu sistem pelayanan kesehatan
dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara
terintegrasi yang melibatkan Peserta, Fasilitas
Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan
yang menderita penyakit kronis untuk mencapai
kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien.
II Tujuan
Mendorong peserta penyandang penyakit kronis
mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator
75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes
Tingkat Pertama memiliki hasil “baik” pada
pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM Tipe 2
dan Hipertensi sesuai Panduan Klinis terkait sehingga
dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.
Daftar Isi
I Definisi 05
II Tujuan 05
III Sasaran 06
IV Bentuk Pelaksanaan 06
V Penanggungjawab 06
VI Langkah Pelaksanaan 06
VII Hal-Hal Yang Perlu Mendapat
Perhatian
18
4. 06 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 07
III Sasaran
Seluruh Peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit
kronis (Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi)
IV Bentuk Pelaksanaan
Aktifitas dalam Prolanis meliputi aktifitas konsultasi
medis/edukasi, Home Visit, Reminder, aktifitas klub
dan pemantauan status kesehatan.
V Penanggungjawab
Penanggungjawab adalah Kantor Cabang BPJS
Kesehatan bagian Manajemen Pelayanan Primer.
VI Langkah Pelaksanaan
Persiapan pelaksanaan PROLANIS
1. Melakukan identifikasi data peserta sasaran
berdasarkan:
a. Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dan atau
b. Hasil Diagnosa DM dan HT (pada Faskes Tingkat
Pertama maupun RS)
2. Menentukan target sasaran
3. Melakukan pemetaan Faskes Dokter Keluarga/
Puskesmas berdasarkan distribusi target sasaran
peserta
4. Menyelenggarakan sosialisasi Prolanis kepada
Faskes Pengelola
5. Melakukan pemetaan jejaring Faskes Pengelola
(Apotek, Laboratorium)
6. Permintaan pernyataan kesediaan jejaring Faskes
untuk melayani peserta PROLANIS
7. Melakukan sosialisasi PROLANIS kepada peserta
(instansi, pertemuan kelompok pasien kronis di RS,
dan lain-lain)
8. Penawaran kesediaan terhadap peserta
penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi
untuk bergabung dalam PROLANIS
9. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data
diagnosa dengan form kesediaan yang diberikan
oleh calon peserta Prolanis
10. Mendistribusikan buku pemantauan status
kesehatan kepada peserta terdaftar PROLANIS
5. 08 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 09
11. Melakukan rekapitulasi data peserta terdaftar
12. Melakukan entri data peserta dan pemberian flag
peserta PROLANIS
13. Melakukan distribusi data peserta Prolanis sesuai
Faskes Pengelola
14. Bersama dengan Faskes melakukan rekapitulasi
data pemeriksaan status kesehatan peserta,
meliputi pemeriksaan GDP, GDPP, Tekanan Darah,
IMT, HbA1C. Bagi peserta yang belum pernah
dilakukan pemeriksaan, harus segera dilakukan
pemeriksaan
15. Melakukan rekapitulasi data hasil pencatatan
status kesehatan awal peserta per Faskes Pengelola
(data merupakan luaran Aplikasi P-Care)
16. Melakukan Monitoring aktifitas PROLANIS pada
masing-masing Faskes Pengelola:
a. Menerima laporan aktifitas PROLANIS dari
Faskes Pengelola
b. Menganalisa data
17. Menyusun umpan balik kinerja Faskes PROLANIS
18. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/
Kantor Pusat.
3
SKEMAPENGELOLAANPENYAKITKRONISBAGIPESERTABPJSKESEHATAN
PesertaBPJSKesehatanDokterKeluargaApotekLab/RumahSakit
PesertaBPJSKesehatan
(KlubRISTI,Instansi,
Domisili,dll)
MappingPeserta
-DataKlaim/Med-Rec
-HasilMCU
-SuratRujukBalik
-HasilSkrining
Seleksi
Peserta
Registrasi
PesertadiDokter
Keluarga
PelayananRJTP
-Konsultasi(Promotif)
-Preventif/Kuratif/
Rehabilitatif
-ResepObatKronis
EntriDataPeserta
-RJTL/RITL(RujukBalik)
-PenunjangDiagnostik
Preventif
HASILPEMERIKSAAN
Ambil
Obat
Kronis/
Rujuk
Balik
Analisa
HASILPEMERIKSAAN
StatusKesehatanPeserta
(RecordDokkel)
Panduan
Klinis
Pelayanan
-KIE
-PertemuanKlub
-SeminarKesehatan
-ReminderAgendaKonsultasi
Dokter,AmbilObat,Kegiatan2
dalamProgram
SIM
-IdentitasPeserta
-StatusKesehatan
StatusKesehatanPeserta
(RecordBPJSKesehatan)
StatusKesehatanPeserta(Catat
BukuPemantauan)
Keterangan:
ProsesProgram
KonektivitasJaringanKomputerisasi
KebutuhanPanduanKlinissesuaijenisPenyakitKronis
TitikKritispelayanan
Sosialisasi
PemeriksaanPenunjang
PesertaRISTIberdasarkan
SkriningRiwayatKesehatan
DiagnosaDM
Tipe2danatau
Hipertensi
Ya
PesertaDaftar(Form
Kesediaan)
BukuPemantauan
G
G
G
-G-
G
G
G
6. 10 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 11
Aktifitas PROLANIS
1. Konsultasi Medis Peserta Prolanis : jadwal konsultasi
disepakati bersama antara peserta dengan Faskes
Pengelola
2. Edukasi Kelompok Peserta Prolanis
Definisi : Edukasi Klub Risti (Klub Prolanis)
adalah kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan kesehatan dalam upaya
memulihkan penyakit dan mencegah
timbulnya kembali penyakit serta
meningkatkan status kesehatan bagi
peserta PROLANIS
Sasaran : Terbentuknya kelompok peserta (Klub)
PROLANIS minimal 1 Faskes Pengelola
1 Klub. Pengelompokan diutamakan
berdasarkan kondisi kesehatan Peserta
dan kebutuhan edukasi.
Langkah - langkah:
a. Mendorong Faskes Pengelola melakukan
identifikasi peserta terdaftar sesuai tingkat
severitas penyakit DM Tipe 2 dan Hipertensi
yang disandang
7. 12 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 13
b. Memfasilitasi koordinasi antara Faskes
Pengelola dengan Organisasi Profesi/Dokter
Spesialis diwilayahnya
c. Memfasilitasi penyusunan kepengurusan dalam
Klub
d. Memfasilitasi penyusunan kriteria Duta
PROLANIS yang berasal dari peserta.
Duta PROLANIS bertindak sebagai motivator
dalam kelompok Prolanis (membantu Faskes
Pengelola melakukan proses edukasi bagi
anggota Klub)
e. Memfasilitasi penyusunan jadwal dan rencana
aktifitas Klub minimal 3 bulan pertama
f. Melakukan Monitoring aktifitas edukasi pada
masing-masing Faskes Pengelola:
1) Menerima laporan aktifitas edukasi dari
Faskes Pengelola
2) Menganalisis data
g. Menyusun umpan balik kinerja Faskes PROLANIS
h. Membuat laporan kepada Kantor Divisi
Regional/Kantor Pusat dengan tembusan
kepada Organisasi Profesi terkait diwilayahnya
3. Reminder melalui SMS Gateway
Definisi : Reminder adalah kegiatan untuk
memotivasi peserta untuk melakukan
kunjungan rutin kepada Faskes
Pengelola melalui pengingatan jadwal
konsultasi ke Faskes Pengelola tersebut
Sasaran : Tersampaikannya reminder jadwal
konsultasi peserta ke masing-masing
Faskes Pengelola
Langkah – langkah:
a. Melakukan rekapitulasi nomor Handphone
peserta PROLANIS/Keluarga peserta per
masing-masing Faskes Pengelola
b. Entri data nomor handphone kedalam aplikasi
SMS Gateway
c. Melakukan rekapitulasi data kunjungan per
peserta per Faskes Pengelola
d. Entri data jadwal kunjungan per peserta per
Faskes Pengelola
e. Melakukan monitoring aktifitas reminder
(melakukan rekapitulasi jumlah peserta yang
telah mendapat reminder)
8. 14 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 15
f. Melakukan analisa data berdasarkan jumlah
peserta yang mendapat reminder dengan
jumlah kunjungan
g. Membuat laporan kepada Kantor Divisi
Regional/Kantor Pusat
4. Home Visit
Definisi : Home Visit adalah kegiatan pelayanan
kunjungan ke rumah Peserta PROLANIS untuk
pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan
lingkungan bagi peserta PROLANIS dan keluarga
Sasaran:
Peserta PROLANIS dengan kriteria :
a. Peserta baru terdaftar
b. Peserta tidak hadir terapi di Dokter Praktek
Perorangan/Klinik/Puskesmas 3 bulan berturut-
turut
c. Peserta dengan GDP/GDPP di bawah standar 3
bulan berturut-turut (PPDM)
d. Peserta dengan Tekanan Darah tidak terkontrol
3 bulan berturut-turut (PPHT)
e. Peserta pasca opname
9. 16 panduan praktis | PROLANIS
panduan praktis | PROLANIS 17
Langkah – langkah:
a. Melakukan identifikasi sasaran peserta yang
perlu dilakukan Home Visit
b. Memfasilitasi Faskes Pengelola untuk
menetapkan waktu kunjungan
c. Bila diperlukan, dilakukan pendampingan
pelaksanaan Home Visit
d. Melakukan administrasi Home Visit kepada
Faskes Pengelola dengan berkas sebagai
berikut:
1) Formulir Home Visit yang mendapat tanda
tangan Peserta/Keluarga peserta yang
dikunjungi
2) Lembar tindak lanjut dari Home Visit/lembar
anjuran Faskes Pengelola
e. Melakukan monitoring aktifitas Home Visit
(melakukan rekapitulasi jumlah peserta yang
telah mendapat Home Visit)
f. Melakukan analisa data berdasarkan jumlah
peserta yang mendapat Home Visit dengan
jumlah peningkatan angka kunjungan dan
status kesehatan peserta
g. Membuat laporan kepada Kantor Divisi
Regional/Kantor Pusat
10. 18 panduan praktis | PROLANIS
VII
Hal-Hal Yang Perlu Mendapat
Perhatian
1. Pengisian formulir kesediaan bergabung dalam
PROLANIS oleh calon peserta PROLANIS. Peserta
PROLANIS harus sudah mendapat penjelasan
tentang program dan telah menyatakan
kesediaannya untuk bergabung.
2. Validasi kesesuaian diagnosa medis calon peserta.
Peserta PROLANIS adalah peserta BPJS yang
dinyatakan telah terdiagnosa DM Tipe 2 dan atau
Hipertensi oleh Dokter Spesialis di Faskes Tingkat
Lanjutan.
3. Peserta yang telah terdaftar dalam PROLANIS harus
dilakukan proses entri data dan pemberian flag
peserta didalam aplikasi Kepesertaan. Demikian
pula dengan Peserta yang keluar dari program.
4. Pencatatan dan pelaporan menggunakan aplikasi
Pelayanan Primer (P-Care).