Renja 2016

1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
Jl. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura – Kalimantan Selatan
www.inspektorat.banjarkab.go.id; email : inspektoratbanjar@gmail.com

2. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 20 12 tentang perubahan kedua, Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga dan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar.
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan
Fungsional merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam bidang
Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 32
Tahun 2009 disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat adalah
”Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di
daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat
Kabupaten Banjar dalam mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
bidang pemerintaha, perekonomian, pendapatan, kekayaan,

3. 2
kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat ;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional

4. 3
BAB II
PERENCANAAN STRATEJIK
A. RENCANA STRATEJIK
1. VISI
Seiring dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten
Banjar serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat
Kabupaten Banjar mempunyai visi :
““Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar
Melalui Pengawasan Yang Profesional “.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Inspektorat dan
seluruh stakeholder’s dalam memantapkan Penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar secara terpadu.
Sementara Pengawasan yang Profesional mengandung arti bahwa
Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar harus selalu meningkatkan kapasitas dan
integritasnya.
2. M I S I
Misi, adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus
dicapai organisasi dalam mencapai visi, mencerminkan segala
sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian
ini pernyataan misi harus: (1) menunjukan secara jelas apa yang
hendak dicapai oleh organisasi; (2) secara eksplisit mengandung
apa yang harus dilakukan untuk mencapainya; dan (3) mengandung
partisipasi masyarakat terhadap perkembangan bidang yang digeluti

5. 4
Misi Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi inspektorat serta sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
1. Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong
terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan
kinerja instansi Pemerintah.
3. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan
Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik
(Good Governance).
3. TUJUAN
Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang
harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan
kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan
kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Inspektorat, perlu
ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar (goal)
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD
secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi
serta program yang telah ditetapkan.

6. 5
Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari
faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi
namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor eksternal
adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan / pelatihan
yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati Banjar melalui
kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-undangan, maka
tujuan pertama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar adalah :
1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
2. Mewujudkan proses Pengawasan yang efektif obyektif,
profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka
memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
dan prima..
3. Mewujudkan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
Dari ketiga tujuan tersebut dirangkum menjadi tujuan utama
Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif,
antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.
4. SASARAN
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan
dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi

7. 6
pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan
dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek
biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal)
yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai tujuan
yang ingin dicapai dengan melalui :
1. Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
2. Adanya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional
dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan
keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam rangka memantapkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.
3. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
5. STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT
A. Strategi
Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya ;
1. Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari
renstra,
2. Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang
bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan
tujuan organisasi
3. Penjelasan tentang hubungan kausal antar strategi.
Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen
utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

8. 7
1. Perspektif keuangan/finansial
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran
keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian
kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-
tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.
2. Perspektif pelanggan/pengguna
Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar
dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja
inspektorat
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses
kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas
aparat untuk memenuhi tuntutan tugas
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja agar
dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan
infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan
kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan
dalam perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan
dan system informasi.
Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasarannya yaitu :
1. Tetapkan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating
Procedured (SOP)

9. 8
2. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar
3. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah secara regular
4. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD
dan Pemerintah Kabupaten Banjar
5. Laksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
6. Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan
pemerintahan desa
7. Data Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
8. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan
suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang
terdiri dari :
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.

10. 9
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai ”peranan
tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab
mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan
bersangkutan.
Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan,
Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan
dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan
yaitu :
1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan
administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured (SOP)
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan
dan Latihan Teknis maupun Fungsional
4. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

11. 10
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular melalui Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
6. Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu
7. Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan
SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar
8. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
9. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pembinaan pemerintahan desa
10.Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
11.Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
12.Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat

12. 11
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Program serta kegiatan yang telah ditetapkan pada
Renstra, maka Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

13. PROGRAM/KEGIATAN
INPUT
(Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
01 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal pada Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.462.200.000
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
2.370.000.000 Terlaksananya
pengawasan internal
kali 180 Terpenuhinya pengawasan
internal
kali 180
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 30.400.000 Terinventarisasi hasil
temuan pengawasan
APIP
triwulan 4 Terdatanya temuan hasil
pemeriksaan
triwulan 4
1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
10.600.000 Terlaksananya tindak
lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4 Terlaksananya monitoring
tindaklanjut hasil
pemeriksaan
APIP 4
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
51.200.000 Peningkatan kapabilitas
APIP
semester 2 Meningkatnya kapabilitas
APIP
semester 2
02 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
100.300.000
2.1 Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
100.300.000 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
tahun 1 Tertanganinya pengaduan
masyarakat
tahun 1
03 Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan
405.500.000
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
405.500.000 Peningkatan sumber
daya manusia kantor
orang 30 Terlaksananya pelatihan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
orang 30
04 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
40.400.000
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
40.400.000 Tersusunya kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
% 100 Tersusunya sistem dan
prosedur pengawasan
% 100
05 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
583.017.000
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 Tepenuhinya penyediaan
materai dan perangko
tahun 1 Tepenuhinya materai dan
perangko
tahun 1.000
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
48.000.000 Terpenuhinya jasa
komunikasi dan listrik
tahun 1 Terpenuhinya penerangan
kantor
tahun 1.000
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
22.860.000 Terlaksananya
perbaikan peralatan
kantor
tahun 1 Terpenuhinya perbaikan
peralatan kantor
tahun 1.000

14. PROGRAM/KEGIATAN
INPUT
(Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
5.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.744.000 Terpenuhinya
penyediaan ATK
tahun 1 Terpenuhinya prosentasi
pekerjaan
tahun 1
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
35.525.000 Terpenuhinya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
bulan 1 Terlaksananya pengadaan
blanko LP2P dan surat
penyurat
tahun 1
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
6.000.000 Terpenuhinya
penyediaan komponen
instalasi listrik kantor
tahun 1 Terpenuuhinya penerangan
kantor
tahun 1
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
3.600.000 Terpenuhinya
penyediaan peralatan
rumah tangga
tahun 1 Terpenuhinya peralatan
kebersihan kantor
tahun 1
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
9.600.000 Tersedianya penyediaan
bahan bacaan &
peraturan perundang-
undangan
tahun 1 Terpenuhinya penyediaan
koran dan majalah
tahun 1
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 79.988.000 Terpenuhinya
penyediaan pendukung
rapat intern
tahun 1 Terpenuhinya konsulsi
rapat
tahun 1
5.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultansi ke Luar daerah
250.000.000 Terlaksananya rapat
koordinasi program
tahun 1 Terpenuhinya rapat
koordinasi program
tahun 1
5.11 Penyedia Pendukung
Administrasi/teknis Perkantoran
105.200.000 Terpenuhinya
penyediaan jasa dan
sarana pendukung
adm/teknis perkantoran
tahun 1 Terpenuhinnya jasa
pendukung adm/teknis
perkantoran
tahun 1
06 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
158.950.000
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
81.950.000 Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
paket 1 Terpenuhinya pemeliharaan
gedung kantor
paket 1
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
77.000.000 Tersedianya kendaraan
yanglayak pakai
tahun 1 Terpenuhinya kendaraan
yang layak pakai
tahun 1

15. PROGRAM/KEGIATAN
INPUT
(Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
07 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
87.100.000
7.1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja
SKPD
21.700.000 Tersusunya laporan
kinerja SKPD
tahun 1 Terlaksananya pembuatan
laporan
tahun 1
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
65.400.000 Tersusunya laporan
keuangan SKPD
semester 2 Laporan yang akurat tahun 1
Jumlah 3.837.467.000

16. 14
BAB IV
P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini
diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam
mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan.
Martapura, Mei 2015
INSPEKTUR KABUPATEN
Ir.H.IMAM SUHARJO,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650119 199003 1 006