SlideShare a Scribd company logo

D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)

•Download as PPT, PDF•
•
PEMPROP JABAR
PEMPROP JABAR

Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.

1 of 12
Oleh : Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumedang
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],LATANG BELAKANG
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MAKSUD DAN TUJUAN
PARADIGMA OTDA UU NO. 32 TAHUN 2003 DAERAH TELAH DIBERI KEWENANGAN MENGATUR/MENGURUS RUMAH TANGGANYA ,[object Object],[object Object],[object Object],PERAN LITBANG MENJADI SANGAT STRATEGIS DAN DIPERLUKAN
PERMASALAHAN LUAS + KOMPLIKATIF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KE DEPANKAN PERAN DAN FUNGSI LITBANGDA KEBIJAKAN YANG ARIF DAN BERKUALITAS DINAMIKA PELAKSANAAN OTDA Reformasi Birokrasi Pilkada & Pemekaran daerah E-Goverment
PERAN DAN FUNGSI BADAN LITBANG DDN PERPRES NO. 9 TAHUN 2005 KEPMENDRAGI NO. 130 TAHUN 2003 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERAN & FUNGSI LITBANGDA
PERAN LITBANG DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DI DAERAH DESENTRALISASI KEWENANGAN KPD DAERAH ,[object Object],[object Object],[object Object],PERLU DUKUNGAN LITBANG DASAR PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH UU NO. 32 TAHUN 2004
PERAN & FUNGSI YANG DIHARAPKAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERLU DUKUNGAN POLITIS
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KEBIJAKAN DAN STRATEGI
OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI KEGIATAN INI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]

Recommended

Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Eka Saputra
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDYudhi Aldriand
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
Yudhi Aldriand
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desaari_sukomanah
 

Recommended

Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Eka Saputra
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDYudhi Aldriand
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
Yudhi Aldriand
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desaari_sukomanah
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Ardi Susanto
 
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Dadang Solihin
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
Eka Saputra
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
Eka Saputra
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
temanna #LABEDDU
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
TV Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
Eka Saputra
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
ari saridjo
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Christine Roberts
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
Alma'Arif Pangulu
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
Strobillus Found
 
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
zulfadly11
 

More Related Content

What's hot

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Ardi Susanto
 
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Dadang Solihin
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
Eka Saputra
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
Eka Saputra
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
temanna #LABEDDU
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
TV Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
Eka Saputra
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
ari saridjo
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Christine Roberts
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
Alma'Arif Pangulu
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
Strobillus Found
 

What's hot (20)

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpd
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 

Similar to D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)

Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
zulfadly11
 
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptxFinal - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
fenikurnia2
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Dhiangga Jauhary
 
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumenSumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sebelas Maret University
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
temanna #LABEDDU
 
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfMateri Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
ArisIrawan6
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Dadang Solihin
 
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomianLaporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Rio Wicaksono
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifPEMPROP JABAR
 
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptxPaparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
PiandPriam1
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.pptMekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
LitbangBappedaKotaDe
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
SeksiPenyuluhanDisTP
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Dadang Solihin
 
Sotk badan litbang
Sotk badan litbangSotk badan litbang
Sotk badan litbang
UD. Berkah Jaya Komputer
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Oswar Mungkasa
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
 

Similar to D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda) (20)

Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptxFinal - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
Final - Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 - Rinduk - Pangkalpinang 17 Okt.pptx
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
 
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumenSumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
 
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfMateri Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomianLaporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
 
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptxPaparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
Paparan RAD Kalsel 2023 (1).pptx
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.pptMekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Sotk badan litbang
Sotk badan litbangSotk badan litbang
Sotk badan litbang
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 

More from PEMPROP JABAR

Bahan expose 2012 dprd final final........................
Bahan expose 2012 dprd final final........................Bahan expose 2012 dprd final final........................
Bahan expose 2012 dprd final final........................PEMPROP JABAR
 
Pendahuluan menejemen publik
Pendahuluan menejemen publikPendahuluan menejemen publik
Pendahuluan menejemen publikPEMPROP JABAR
 
A. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalA. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp final
PEMPROP JABAR
 
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
PEMPROP JABAR
 
Kebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlkKebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlk
PEMPROP JABAR
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
 
Pengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPEMPROP JABAR
 
Membangun landasan hubungan indo malaysia
Membangun landasan hubungan indo malaysiaMembangun landasan hubungan indo malaysia
Membangun landasan hubungan indo malaysiaPEMPROP JABAR
 
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamKepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
PEMPROP JABAR
 
Akselerasi daya saing
Akselerasi daya saingAkselerasi daya saing
Akselerasi daya saingPEMPROP JABAR
 
Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangAkselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangPEMPROP JABAR
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)PEMPROP JABAR
 

More from PEMPROP JABAR (12)

Bahan expose 2012 dprd final final........................
Bahan expose 2012 dprd final final........................Bahan expose 2012 dprd final final........................
Bahan expose 2012 dprd final final........................
 
Pendahuluan menejemen publik
Pendahuluan menejemen publikPendahuluan menejemen publik
Pendahuluan menejemen publik
 
A. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalA. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp final
 
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
 
Kebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlkKebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlk
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desa
 
Pengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacing
 
Membangun landasan hubungan indo malaysia
Membangun landasan hubungan indo malaysiaMembangun landasan hubungan indo malaysia
Membangun landasan hubungan indo malaysia
 
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamKepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
 
Akselerasi daya saing
Akselerasi daya saingAkselerasi daya saing
Akselerasi daya saing
 
Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangAkselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
 

D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)

  • 1. Oleh : Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumedang
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.

Editor's Notes

  1. TUPOKSI BADAN LITBANG : Perumusan Kebijakan & Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Garapan Litbang Pengkoordinasian Pelaksanaan Litbang di Jajaran Departemen Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Litbang Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha Badan
  2. DASAR PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH