Paparan singkat konsep "Gerbang Indah Nusantara" (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara") dalam workshop PEL di Mataram
salah satu isu yang mengemuka terkait metropolitan adalah fragmented governance, yaitu metropolitan dikelola oleh lebih dari satu entitas pemerintahan yang menyebabkan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan. dibutuhkan suatu skema kelembagaan yang bersifat kolaboratif. disampaikan pada Focus Group Discussion Penajaman Alternatif Kelembagaan Untuk Wilayah Metropolitan Serta Kawasan Perkotaan Lintas Administrasi dan Kecamatan Perkotaan dalam Kabupaten Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas Daring 27 Desember 2021
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
Teks tersebut membahas peran penting lembaga litbang (litbang) dalam merumuskan kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, kebijakan sering dibuat tanpa kajian mendalam terlebih dahulu, mengakibatkan paradigma "aksi-reaksi". Padahal, litbang sudah menyusun skenario dan solusi masalah, tetapi hasilnya tidak dipertimbangkan. Teks ini menyarankan optimalisasi peran litbang dengan melibatkan mereka dalam pen
Relevansi Dekonsentrasi di Era Desentralisasi: Studi Efektivitas Pengelolaan ...Tri Widodo W. UTOMO
Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana,
Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tri Widodo W. Utomo
07/264426/SMU/493
Yogyakarta, 30 April 2015
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
salah satu isu yang mengemuka terkait metropolitan adalah fragmented governance, yaitu metropolitan dikelola oleh lebih dari satu entitas pemerintahan yang menyebabkan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan. dibutuhkan suatu skema kelembagaan yang bersifat kolaboratif. disampaikan pada Focus Group Discussion Penajaman Alternatif Kelembagaan Untuk Wilayah Metropolitan Serta Kawasan Perkotaan Lintas Administrasi dan Kecamatan Perkotaan dalam Kabupaten Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas Daring 27 Desember 2021
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
Teks tersebut membahas peran penting lembaga litbang (litbang) dalam merumuskan kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, kebijakan sering dibuat tanpa kajian mendalam terlebih dahulu, mengakibatkan paradigma "aksi-reaksi". Padahal, litbang sudah menyusun skenario dan solusi masalah, tetapi hasilnya tidak dipertimbangkan. Teks ini menyarankan optimalisasi peran litbang dengan melibatkan mereka dalam pen
Relevansi Dekonsentrasi di Era Desentralisasi: Studi Efektivitas Pengelolaan ...Tri Widodo W. UTOMO
Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana,
Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tri Widodo W. Utomo
07/264426/SMU/493
Yogyakarta, 30 April 2015
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang EfektifDadang Solihin
"[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang good governance, perencanaan pembangunan, dan penganggaran pemerintahan. Good governance diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Penganggaran pemerintahan juga perlu direformasi agar lebih berbasis kinerja dan jangka menengah."
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, mulai dari siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, perumusan visi-misi organisasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, persyaratan dokumen perencanaan, fungsi dan manfaat perencanaan,
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas peran penting penelitian dan pengembangan (litbang) dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar tidak hanya bereaksi terhadap masalah tetapi juga memprediksi masalah di masa depan berdasarkan hasil penelitian, serta perlu meningkatkan dukungan terhadap lembaga litbang agar dapat berperan lebih optimal.
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan
Dokumen tersebut membahas hubungan antara analis kebijakan (AK) dengan juru putus kebijakan (JPT) dalam konteks pemanfaatan AK. Dokumen menjelaskan peran AK dan aktor kebijakan lainnya, tantangan yang dihadapi AK saat ini, serta harapan untuk memaksimalkan peran AK melalui dukungan dari JPT bidang kepegawaian dan atasan.
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang EfektifDadang Solihin
"[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang good governance, perencanaan pembangunan, dan penganggaran pemerintahan. Good governance diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Penganggaran pemerintahan juga perlu direformasi agar lebih berbasis kinerja dan jangka menengah."
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, mulai dari siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, perumusan visi-misi organisasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, persyaratan dokumen perencanaan, fungsi dan manfaat perencanaan,
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas peran penting penelitian dan pengembangan (litbang) dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar tidak hanya bereaksi terhadap masalah tetapi juga memprediksi masalah di masa depan berdasarkan hasil penelitian, serta perlu meningkatkan dukungan terhadap lembaga litbang agar dapat berperan lebih optimal.
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan
Dokumen tersebut membahas hubungan antara analis kebijakan (AK) dengan juru putus kebijakan (JPT) dalam konteks pemanfaatan AK. Dokumen menjelaskan peran AK dan aktor kebijakan lainnya, tantangan yang dihadapi AK saat ini, serta harapan untuk memaksimalkan peran AK melalui dukungan dari JPT bidang kepegawaian dan atasan.
Discussion at a UFT teachers' retreat by Jack Powers, chairman of New York City's Advisory Council for Career & Technical Education. on labor market projections and the crisis in college completion.
The document outlines a plan for Thursday, July 31st. It reminds the reader that homework is due tomorrow, there is a quiz on Monday, and they should start Chapter 8. On Wednesday they will review cost functions, long run costs, profit maximization, and cost minimization. The CEO chooses the output level and they must determine the optimal inputs of labor (L) and capital (K) to minimize costs of producing that output level given prices of inputs. Combinations of inputs in the shaded blue areas would waste money, and the optimal solution occurs where the marginal costs of the inputs are equal.
Dos personas comparten una taza de café en la intimidad de una habitación iluminada solo por una vela. Mientras disfrutan del aroma del café y su sabor amargo y dulce, se dejan llevar por la pasión creciente entre ellos. Apagan la vela y se entregan el uno al otro, dejando que su amor arda con más intensidad que el agua hirviendo o el café.
A short talk for teachers and administrators on how to establish industry partnerships in Career and Technical Education. Given Nov 6, 2007 at the NYS CTE conference at Columbia University in New York.
The document summarizes a presentation about water and sanitation challenges in urban informal settlements in Cape Town, South Africa. It outlines how population growth, climate change, and a legacy of inadequate basic services have strained water resources. Sustainable solutions discussed include low-cost sanitation designs that work with local ecosystems, empower communities, and anticipate future challenges like increased water stress. The presentation calls for education, strategic planning, and shifting mindsets to work towards equitable access to water and better sanitation, especially as challenges increase with climate change.
Contoh Implementasi Penguatan Sistem Inovasi di Beberapa Kabupaten Kota - Tat...Tatang Taufik
Paparan dalam Workshop DRN – DRD, bertema “Penguatan Sumberdaya , Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”, di Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013
Dokumen ini membahas tentang pentingnya pengembangan klaster industri di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Klaster industri dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan inovasi bagi pelaku bisnis, lembaga penelitian, dan pembuat kebijakan. Dokumen ini juga memberikan contoh manfaat klaster industri untuk meningkatkan kinerja UKM.
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...Tatang Taufik
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menciptakan keunggulan usaha. Dokumen ini juga menjelaskan strategi penguatan sistem inovasi untuk mendukung pembangunan berbasis pengetahuan, seperti pengembangan klaster industri dan jaringan inovasi.
Pemanfaatan Hasil Litbangyasa BPPT 3 oktober 2013 Tatang A. TaufikTatang Taufik
Dokumen tersebut membahas pendekatan BPPT dalam mendukung pembangunan melalui penguatan sistem inovasi dengan cara memperkuat kelembagaan dan jejaring litbang, mengembangkan klaster industri dan teknopreneur, serta memberikan contoh implementasinya di beberapa daerah seperti Pekalongan dan Pelalawan.
Workshop Awal E Development Daerah 2009Tatang Taufik
Dokumen tersebut membahas strategi e-development daerah yang meliputi lima elemen utama yaitu kepemimpinan, infrastruktur, e-government, e-society, dan industri TIK. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Refreshment bagi JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan LAN-RI
Jakarta, 10 Mei 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Dokumen ini membahas pentingnya hilirisasi hasil riset melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hilirisasi riset melibatkan implementasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk seperti produk, kebijakan, atau sistem.
2. Dibahas pula tantangan hilirisasi riset di Indonesia yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 8% saja yang berhasil diimplementasikan secara berkel
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratDr. Astia Dendi
Dokumen tersebut membahas tentang forum sebagai institusi dan proses pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pengalaman di Nusa Tenggara Barat. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah. Beberapa contoh kegiatan forum adalah fasilitasi analisis potensi ekonomi lokal, pelatihan untuk pengusaha
Dokumen tersebut membahas tentang pemetarencanaan (roadmapping) dalam kerangka kebijakan untuk meningkatkan daya saing klaster industri. Pemetarencanaan teknologi dapat mendukung pengembangan klaster industri dengan menyusun agenda pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pemetarencanaan perlu dilakukan secara sistematis dan kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan dalam klaster industri.
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance dalam pemberdayaan komite sekolah. Secara singkat, good governance merupakan interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Komite sekolah berperan sebagai stakeholder dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah.
Buku panduan ini memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini menjelaskan skema-skema program penelitian dan pengabdian beserta tata cara pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi untuk masing-masing skema. Skema-skema tersebut meliputi penelitian fundamental, kerja sama luar ne
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesiaSugeng Budiharsono
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan, dan monitoring pengembangan ekonomi lokal. Secara khusus membahas tentang forum koordinasi antar stakeholder di berbagai tingkatan, alat analisis seperti analisis rantai nilai dan lokasi komoditas unggulan, serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.
Teks tersebut membahas strategi sistem inovasi dalam membangun pusat unggulan peternakan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang diangkat yaitu: 1) perlunya pendekatan demand-driven dalam pengembangan teknologi daripada supply-push; 2) tiga persoalan utama peternakan Indonesia yakni mutu genetik ternak rendah, pakan berkualitas rendah, dan penyakit ternak; 3) perlunya kerja sama antara akademisi, industri,
1. Dokumen tersebut membahas kerangka tahapan umum pengembangan klaster industri yang meliputi aktivitas awal, perencanaan, implementasi, dan pemantauan.
2. Tahapan tersebut dirancang untuk mendorong prakarsa lokal, merencanakan strategi bersama, dan mencapai konsensus dalam pelaksanaan program.
3. Proses kolaboratif ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan daya saing industri secar
Similar to "Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A (20)
Dokumen tersebut memberikan pedoman singkat tentang budaya berinovasi yang terdiri dari 5 butir utama yaitu belajar terbuka, bekerjasama, menggali ide, untuk kemanfaatan yang lebih besar. Dokumen ini menekankan pentingnya belajar dari orang lain dan lingkungan, menerima perbedaan, berkolaborasi, menghasilkan ide baru, serta mengarahkan kreativitas untuk memberikan manfaat bagi orang lain.
Proposed Models on Open Innovation in Indonesia - Tatang A. TaufikTatang Taufik
The document discusses proposed models for open innovation in Indonesia. It begins with an introduction and outline. Then, it provides definitions and frameworks for open innovation, including some illustrative models like product platforming, idea competitions, and innovation networks. It discusses important issues for international open innovation like levels of openness, practical benefits, and roadmaps. It proposes establishing international open innovation network hubs in renewable energy to support collaboration and development. Finally, it discusses aspects like standards, IPR, facilities, and partnerships to strengthen innovation systems through open innovation.
Budaya Inovasi dan Pengembangan Teknoprener 2013 Tatang A. TaufikTatang Taufik
Bahan paparan disampaikan pada Semiloka Penguatan Sistem Inovasi “Mengembangkan Bisnis & Masyarakat Inovatif ” di Bandung, 26 November 2013.
Bahan ini mengupas singkat tentang pengembangan budaya inovasi dan pengembangan pusat inovasi dalam program pengembangan teknoprener..
Peran TIK dalam Pengembangan Teknoprener - UNPAD 7 oktober 2013 Tatang A. T...Tatang Taufik
Paparan pada National Economics Seminar 2013
“How Information Technology Becomes a Strategic Tool in Developing Entrepreneurship”
Kampus UNPAD, Bandung, 7 Oktober 2013
ECOSYSTEM FOR REGIONAL INNOVATION IN ASIA : International Partnership Program...Tatang Taufik
Presented in Panel Discussion “Ecosystems for Regional Innovation in Asia”, INTERNATIONAL POLICY DIALOGUE - INTERNATIONAL SYPOSIUM ON ECOSYSTEMS FOR REGIONAL INNOVATION IN ASIA , Soukairo Hall, the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo - Japan, October 20, 2012
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers...Tatang Taufik
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers and Students " - Workshop II: Regional Development of Human Resources in Asia, presented in "INTERNATIONAL POLICY DIALOGUE", Soukairo Hall, the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo - Japan, October 20, 2012.
Strategi E Development ~ Pemantapan OTDA 25 Ags 2008Tatang Taufik
Bahan pengantar diskusi dalam seminar "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" di Negara - Jembrana, 25 Agustus 2008
Telecenter Kota Pekalongan Tatang TaufikTatang Taufik
Dokumen tersebut membahas tentang prakarsa telecenter di Kota Pekalongan yang dikembangkan untuk mendukung e-development. Terdapat beberapa telecenter yang didirikan untuk tujuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. Telecenter diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat setempat.
Dokumen ini membahas pengembangan telecenter untuk mendukung industri kreatif daerah. Telecenter diusulkan sebagai fasilitas berbasis TIK untuk memberdayakan komunitas, meningkatkan akses informasi, dan mendorong kreativitas serta inovasi lokal. Dokumen ini menjelaskan tujuan, peran, tahapan pengembangan, dan dukungan yang dibutuhkan telecenter selama 3 tahun ke depan.
The document discusses Indonesia's national and sub-national innovation systems, policies, and programs. It provides an overview of key topics such as:
- The national innovation system perspective and triple helix model of university-industry-government relations.
- Indonesia's economic context and science and technology priorities to enhance competitiveness.
- The need to reform innovation policies by strengthening institutions, fostering collaboration, developing innovative culture, and responding to globalization.
- Challenges in developing regional innovation systems due to weak linkages between actors and a lack of local institutional capacity.
1. Disampaikan dalam Seminar Regional “ Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal” di Mataram, 11 September 2006 “ GERBANG INDAH NUSANTARA” DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN : BEBERAPA PENGALAMAN PRAKTIK Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimensi Nasional N A S I O N A L D A E R A H Kerangka Kebijakan Inovasi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. DESAIN AKTIVITAS AWAL WP 1: Forum pertemuan dan Sekretariat: WP Leader : . . . WP 3: Perluasan pemahaman, community of practice, bantuan teknis WP leader : . . . . WP 2: Aktor, aktivitas, dan metodologi WP leader : . . . . WP 4: Pemetaan, identifikasi Isu/kebutuhan nasional, kajian kebijakan WP leader : . . . . WP 5: Fora/ Konferensi nasional dan antologi WP leader : . . . . WP leader : . . . .
25.
26.
27.
28. WHY CHANGE? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different . . . ‘ If you do what you always did, you will get what you always got’ Albert Einstein We cannot solve problems using the same kind of thinking we used when we created them . . . .
29. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tik@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Terimakasih PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI