Modul ini membahas langkah-langkah dalam konsolidasi kelembagaan untuk penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan, pemeriksaan status Pokja, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas Pokja melalui pelatihan dan pendampingan, serta perlu adanya komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui legalisasi dokumen MPSS.

1. Modul MP-01:Konsolidasi Kelembagaan Manual Penyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/Kota - PPSP www.Sanitasi.net

2. Manual Penyusunan MPSS

3. Tujuan Modul MP-01

4. Kegiatan dan Langkah-langkah

5. 1. Advokasi MPSS Kegiatan advokasi MPSS dalam konteks PPSP bertujuan untuk memberikan pemahaman MPSS kepada Pimpinan Daerah, Kepala SKPD beserta jajarannya, dan stakeholder sektor sanitasi lainnya di daerah dengan harapan meningkatnya dukungan dan komitmen mereka selama proses penyusunan MPSS. mewujudkan komitmen atas program dan kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang.

6. 1. Advokasi MPSS Kegiatan advokasi yang harus dilakukan adalah Advokasi MPSS kepada pimpinan SKPD dan Pokja, baik tingkat Kab/Kota maupun Provinsi dalam forum-forum lokakarya PPSP Sosialisasi dan presentasi Tujuan dan Manfaat MPSS, dan Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi di Forum SKPD Kabupaten/Kota.

7. 2. Pemeriksaan Status Pokja Eksistensi Pokja Keberadaan Pokja harus dipastikan sebelum kabupaten/kota memulai penyusunan MPSS. Pelajari SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja, dan periksa/pastikan apakah: SK tersebut masih berlaku atau sudah berakhir. Jika berakhir, upayakan untuk diperpanjang masa berlakunya. Anggaran operasional Pokja telah tersedia dan mencukupi Sarana dan prasarana Pokja telah tersedia dan mencukupi

8. 2. Pemeriksaan Status Pokja Struktur Organisasi dan SDM Pokja juga perlu memastikan apakah struktur organisasi Pokja telah sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri (lihat Buku Pedoman Pedoman Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Pelaksanaan PPSP). Perlu juga dipastikan bahwa anggota Pokja yang ditunjuk/ditugaskan benar-benar siap bekerja. Bila terjadi kekosongan segera cari penggantinya.

9. 2. Pemeriksaan Status Pokja Koordinasi dan Komunikasi Memastikan agar koordinasi internal Tim Pokja berjalan dengan baik. Memastikan keefektifan jalur komunikasi dan koordinasi antara Tim Pokja dengan pihak-pihak terkait lainnya: SKPD Kabupaten/Kota sendiri, Pokja Provinsi, dan para Satker di Provinsi, Pokja Nasional AMPL, khususnya PMU/PIU program PPSP Pihak-pihak lainnya : pemuka masyarakat, LSM/NGO, Swasta, dll.

10. 2. Pemeriksaan Status Pokja Hubungan Stakeholder Memeriksa kualitas hubungan Tim Pokja AMPL/Sanitasi dengan para stakeholder sanitasi lain seperti: kalangan akademik, swasta, media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Membangun hubungan baik antara Tim Pokja dengan konsultan fasilitator, dan para pihak yang mendukung PPSP.

11. 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pokja mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), utamanya : rapat-rapat internal, lokakarya, perjalanan dinas, pengumpulan dan pengolahan data konsolidasi dan prioritasi program kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penulisan dokumen MPSS.

12. 3. Penyusunan Rencana Kerja Distribusi Rencana Kerja Rencana Kerja yang telah disusun dan disepakati bersama kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dan menjadi pegangan selama proses penyusunan MPSS., utamanya: Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pokja Provinsi, SKPD Provinsi, dan Satker APBN di Provinsi Pokja Nasional dan PMU/PIU

13. 4. Peningkatan Kapasitas Pokja Pelatihan Pelatihan Penyusunan Memorandum Program Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi Konsolidasi dan Prioritasi Program Sektor Sanitasi Proses Penganggaran Kegiatan Sektor Sanitasi Proses Monitoring dan Evaluasi Pelatihan lainnya (opsional, sesuai kebutuhan Pokja) Peningkatan kemampuan advokasi, komunikasi dan kampanye publik Pengembangan manajamen, kerjasama tim, dan kepemimpinan Perencanaan dan Manajemen Keuangan Negara Kemitraan Pemerintah-Swasta, dsb

14. 4. Peningkatan Kapasitas Pokja Pendampingan dan bantuan teknis Fasilitator akan mendampingi Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program sehari-hari, mulai dari proses pengumpulan dan pengolahan data , konsolidasi dan prioritasi program, sampai dengan proses penyusunan Dokumen MPSS. Tenaga Ahli akan memberikan bantuan teknis kepada Pokja yang mencakup aspek teknis (air limbah, drainase, persampahan, dan PHBS) maupun aspek-aspek nonteknis: Kelembagaan, keuangan/pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat/swasta, pemberdayaan masyarakat.

15. 4. Peningkatan Kapasitas Pokja Pertukaran Pengalaman Dalam rangka memperluas wawasan dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan mengikuti berbagai program pertukaran pengalaman dan jejaring (networking), baik yang dilaksanakan oleh PPSP, AKKOPSI maupun institusi lainnya. Beberapa program pertukaran yang disarankan di antaranya adalah menghadiri City Sanitation Summits yang merupakan Lokakarya Reguler AKKOPSI, Konferensi Sanitasi Nasional, dan sebagainya.

16. 4. Peningkatan Kapasitas Pokja Mengakses Rujukan Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan untuk mengakses berbagai rujukan yang tersedia: panduan dan manual, majalah, newsletter, dokumen-dokumen situs www.sanitasi.or.id

17. 5. Komitmen Kelembagaan dan Legalisasi Dokumen MPSS Keberhasilan pelaksanaan Memorandum Program ini sangat ditentukan oleh Komitmen kelembagaan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, utamanya dalam penyediaan anggaran, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui legalisasi atau penandatanganan Dokumen MPSS oleh para pemangku kepentingan, yaitu: Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota Tingkat Provinsi oleh Gubernur, dan Perwakilan dari Pemerintah Pusat

18. Sumber/Referensi www.Sanitasi.net