Dokumen tersebut merangkum prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2012 di Provinsi DIY. Terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lainnya. Juga diuraikan tahapan pelaksanaan pendapatan APBD, penggunaan dana pan

1. SOP Pengelolaan APBD 2012 Presentation Transcript
1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaDinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga
2. Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan
dan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Diharapkan menjadi
acuan bagi pejabat/aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam rangka
melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
3. • Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib,
efektif, efisien, dan akuntabel.• Laporan Keuangan Dinas tepat waktu dan wajar,
memberikan kontribusi dalam meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan
keuangan Provinsi DIY.• Meminimalkan temuan Pemeriksa.• Menghindari penumpukan
pekerjaan pada akhir tahun.
4. 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran•Pemeriksaan kas yang dikelola
Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan.•Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan olehBendahara
Pengeluaran.•Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh
PPTK.•Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernurmelalui Sekretaris
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.•Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung
jawab kepada PenggunaAnggaran.•Pengguna Anggaran akan melakukan evaluasi
kegiatan setiapbulan sekali.
5. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)•Meneliti kelengkapan SPP-LS
pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;•Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilanlainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang disampaikan olehBendahara
Pengeluaran;•Melakukan verifikasi SPP;•Menyiapkan SPM;•Melakukan verifikasi
SPJ;•Melaksanakan Akuntansi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah
IstimewaYogyakarta;•Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;•Melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(PPKA) Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta secara berkala setiap sebulan sekali;•Membuat register SPJ
pengeluaran yang disampaikan olah Bendahara Pengeluaran dalam bukuregister
penerimaan SPJ pengeluaran;•Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan
oleh Pengguna Anggaran ke dalam bukuregister pengesahan SPJ pengeluaran;•Membuat
register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam
bukuregister penolakan SPJ pengeluaran.
6. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)•Mengendalikan pelaksanaan
kegiatan;•Menyiapkan dokumen anggaran atas beban Penerimaan dan
pengeluaranpelaksanaan kegiatan;•Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY secara rutin dalam
bentuklaporan.•Pada akhir kegiatan, PPTK menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
yangmenjadi tanggung jawabnya;•Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat
dibantu Staf yangmenangani pembukuan keuangan kegiatan selanjutnya disebut
PUMK.•Koordinasi dengan Pemegang Barang/Pengurus Barang terhadap realisasidan
pengunaan belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material danBelanja

2. Modal.•PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran
melalui atasan langsungnya.
7. 4. Bendahara Penerimaan•Menerima, Menyetorkan, Menatausahakan, dan
Mempertanggung-jawabkanpenerimaan PAD.•Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan
Pendapatan di UPTD dibantu oleh BendaharaPenerimaan Pembantu.5. Bendahara
Pengeluaran•meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;•menguji kebenaran perhitungan tagihan
yang tercantum dalam surat perintahpembayaran;•menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan;•Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
;•Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan LS
padaBuku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu
Pajak,Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Objek
Belanja;•Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang
akandiserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK) untuk disahkan.
8. 5. Pengurus Barang dan Pemegang Barang•Melakukan pembukuan barang-barang
yang berasal dari realisasi BelanjaBahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material yang
tercantum dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Daftar
Persediaan.•Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi
BelanjaModal yang tercantum dalam APBD pada Daftar Aset.•Koordinasi dengan PPTK
terhadap realisasi belanja bahan pakai habis, belanjabahan/material dan belanja
modal.•Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan persediaan dan
asetkepada Kepala Dinas.
9. 6. Pemegang Panjar Kerja atau PUMK•Melaksanakan pembukuan keuangan dan
kegiatan yangdiampunya;•Mempersiapkan bahan pengajuan SPP;•Menyusun rekapitulasi
SPJ kegiatan;•Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah di setujui;•Mengarsip dan
menyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag.Keuangan;•Melakukan rekonsiliasi
anggaran kegiatan dengan petugasakuntansi di Subbag. Keuangan, baik secara bulanan
maupuntriwulan.
10. PELAKSANAAN PENDAPATAN APBD1. Bendahara Penerimaan pembantu dalam
waktu 1 hari setelah menerima pendapatan harus menyetor ke Kas Daerah dengan
menggunakan surat tanda setor (STS). STS dibuat rangkap 7, yaitu 1 lembar asli dikirim
ke Bendahara Penerimaan SKPD, 4 lembar untuk bank BPD, dan 2 lembar untuk
Bendahara Penerimaan Pembantu.2. Berdasar bukti setor asli, Bendahara Penerimaan
membukukan dalam Buku Kas Umum Pendapatan dan melakukan penatausahaan berupa:
Register Penerimaan, Buku Pembantu per Rincian Obyek, Laporan Fungsional dan
Administratif.3. Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pencatatan dan penyetoran
penerimaan berdasar Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat tanda Setor (STS).4.
Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaan
dengan dilampiri TBP dan STS paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.5.
Bendahara Penerimaan melakukan pelaporan ke DPPKA setiap bulan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
11. 1. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait ketersediaan
dana untuk Panjar kerja;2. PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota
Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA);3. PA/KPA memberikan persetujuan pada NPD tersebut,
selanjutnya PPTK mengajukan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan

3. sejumlah dana yang dimaksud sebagai Panjar Kerja. Bendahara Pengeluaran
mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada PPTK;4. PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang
terkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTK
memberikan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar Bendahara
Pengeluaran dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;5. Bendahara Pengeluaran
melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap kebenaran
dokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan
belanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku
Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian
Objek Belanja;6. Pengurus Barang/Pemegang Barang melakukan pembukuan barang
setelah SPJ belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material dan Belanja Modal
dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran.
12. 1. Persekot Kerja/Uang Muka Kegiatan Persekot Kerja merupakan uang persediaan
bagi PPTK yang disediakan oleh Pengguna Anggaran secara proporsional sesuai dengan
anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing. Sebelum
mengajukan NPD kepada PA/KPA, PPTK terlebih dahulu melakukan klarifikasi
ketersediaan Dana di Bendahara Pengeluaran. Panjar Kerja diajukan PPTK kepada
Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan NPD yang telah disetujui PA/KPA.
Bila PPTK berhalangan, pengajuan dapat dikuasakan secara tertulis kepada Pemegang
Panjar Kerja (PUMK). Panjar Kerja berpedoman pada UP di Bendahara Pengeluaran,
DPA, Anggaran Kas, dan Jadwal yang telah disusun PPTK, serta kemampuan
menyelesaikan SPJ Kegiatan. Panjar Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitung
dari tanggal diterimanya Panjar Kerja, harus sudah dipertanggungjawabkan. Apabila
terdapat Panjar Kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka sisanya harus
disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran. Besaran Panjar Kerja diberikan sesuai
kemampuan PPTK/PUMK dalam mempertanggungjawabkannya dalam 7 (tujuh) hari
kerja. Selanjutnya dapat mengajukan tambahan Panjar Kerja.
13. 2. Pertanggungjawaban PPTK dalam waktu 7 hari dari tanggal diterimanya
persekot kerja harus sudah menyerahkan SPJ secara lengkap dan benar untuk
dipertanggungjawabkan (masuk verifikasi), dan apabila terdapat sisa persekot kerja maka
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran.
Selanjutnya, SPJ tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai
bahan permintaan pengisian kembali UP melalui SPP GU, minimum 75% dari UP yang
pernah diterima. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bukti Pengeluaran
(Bend 26a) Tanda Terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran (bend 26a).
14. Pertanggungjawaban .................................................................... Lanjutan
Penyelesaian Bend 26a perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Pernyataan
belanja terukur berdasarkan DPA (nama kegiatan, nomor rekening, jenis pembayaran) •
Penerimaan pembayaran ditulis dengan nama terang, alamat, bermaterai (sesuai jumlah
pembayaran), bertandatangan serta berstempel/cap (jika yang menerima bukan
perorangan). • Bend 26 beserta lampirannya dibuat rangkap 5 (lima) berwarna. • Paraf
PPTK dibubuhkan di sebelah kanan baris nama Bendahara Pengeluaran, sedangkan paraf
PPK di sebelah kanan baris nama PA/KPA, sebelum Bend 26a ditandatangani PA/KPA. •
Untuk belanja barang habis pakai (ATK, Barang cetakan) penerima barang
ditandatangani oleh Pemegang Barang. • Untuk pengadaan barang inventaris (aset tetap),

4. penerima barang ditandatangani oleh Pengurus Barang. • Untuk Belanja Jasa kantor
(pihak ke tiga/konsultan) penerima barang ditandatangani oleh Ketua Tim Penerima. •
Tanda tangan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah isi dan kelengkapan sesuai
dengan semua ketentuan di atas.
15. DOKUMENSURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
16. 1. Honorarium PNS SPJ dilengkapi dengan: •Bend 26 a (kwitansi) atau Daftar
Penerima Uang •SSP (PPh pasal 21) •SK Tim (SK Kepala Dinas) •Foto Copy DPA 2.2.1
Catatan: •Dalam satu rincian obyek rekening honorarium, PNS tidak boleh mendapat
honorarium lebih dari satu. •Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat
diberikan satu honor jabatan, kecuali honor pembuatan makalah dan honor narasumber.
•Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim pengarah dan/atau Tim Teknis yang
personilnya dari luar SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
17. 2. Honorarium Non PNS /Narasumber SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi)
atau Daftar Penerima Uang •SSP (PPh pasal 21) •SK Tim (SK Kepala Dinas) •Daftar
Hadir •Foto Copy DPA 2.2.1
18. 3. Uang Lembur SPJ dilengkapi dengan : •Surat Perintah Tugas lembur dari Kepala
Dinas; •Daftar Penerima Uang; •Daftar Hadir Elektronik; •Bend 26a (kuitansi) jamuan
lembur; •SSP (PPh pasal 21) •SSP (PPh pasal 23) •Foto Copy DPA 2.2.1 •Laporan Hasil
Pelaksanaan lembur.
19. 4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPJ dilengkapi
dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •SPT dari Kepala Dinas •Bukti keikutsertaan (surat
keterangan) dari Penyelenggara; •Laporan Hasil Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis
•Sertifikat •Foto Copy DPA 2.2.1
20. 5. Belanja Beasiswa PNS SPJ dilengkapi dengan : •MoU antara Pengguna Anggaran
dengan Penerima Beasiswa •SK Penetapan dari Kepala Dinas •Bend 26 a (kwitansi)
•Bukti keikutsertaan dari Lembaga Penyelenggara (Kartu Mahasiswa) •Laporan Hasil
Studi (transkrip nilai) •Ijazah bagi yang telah lulus •Foto Copy DPA 2.2.1
21. 6. Belanja BBM SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Nota Pembelian dari
SPBU setempat •Jika Pembelian berwujud Kupon, dilampiri Nomor Seri Kupon BBM
•Foto Copy DPA 2.2.1
22. 7. Belanja ATK SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Rincian Belanja
•Faktur pengeluaran barang yang diketahui oleh Bendahara Barang •SSP (PPh pasal 22
jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih dari 1 juta)) •Foto Copy DPA 2.2.1
23. 8. Belanja Listrik, Telpon, Air, Internet SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a
(kwitansi) •Rekening pembayaran PLN/Telkom/PDAM asli. •Foto Copy DPA 2.2.1
24. 9. Belanja Jasa kantor (Pihak Ketiga) SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi)
•Salinan SPD •SSP (PPN dan PPh pasal 23) disertai Faktur pajak •Kontrak •Kwitansi
bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga, PPTK dan disetujui oleh PA/KPA •Berita
Acara Penyelesaian pekerjaan •Berita Acara Serah terima barang dan jasa •Berita Acara
Pembayaran •Berita Acara Pemeriksaan •Surat Angkutan •Foto Copy DPA 2.2.1
25. 10. Belanja Sewa SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Kontrak Sewa •SSP
(PPh pasal 23), jika lebih dari 1 juta dikenai PPN •Foto Copy DPA 2.2.1
26. 11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a
(kwitansi) •Undangan •Daftar hadir (disertai Penanggungjawab Daftar Hadir) •Notulen
(menyebutkan tanggal selesai acara) •SSP (PPh pasal 23) •Foto Copy DPA 2.2.1

5. 27. 12. Belanja Perjalanan Dinas SPJ dilengkapi dengan : •Surat Perintah Tugas (SPT)
•Jika perjalanan dilakukan banyak orang, dalam satu lembar SPT dicantumkan nama-
nama yang melakukan perjalanan dinas. •SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan (1
orang 1 SPPD) •Rincian permintaan uang yg telah ditandatangani. •Daftar penerima (jika
lebih dari 1 orang) •Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, paling lambat 7 hari kalender,
kepada pejabat yg memberi perintah (1 orang 1 laporan) •Undangan (jika perjalanan
dinas berdasar undangan penyelenggara) •Tiket dan Boarding pass atas nama perorangan
(untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah) •Foto Copy DPA 2.2.1
28. 13. Belanja Pengadaan Barang/Jasa s.d Rp.5.000.000,- SPJ dilengkapi dengan : •Nota
Pembelian •Bend 26 a (kwitansi) •Perincian belanja •SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal
23) •Foto Copy DPA 2.2.1
29. 14. Belanja Pengadaan Barang/Jasa Rp 5.000.000,- s.d Rp 10.000.000,- pembayaran
melalui Bendahara Pengeluaran SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26a (kuitansi) •Berita
Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan •SSP (PPN dan PPh pasal 22/pasal 23) •SK Pejabat
Pengadaan •Untuk Belanja Modal, dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
•Foto Copy DPA 2.2.1
30. 15. Pengadaan Barang/Jasa Rp 10.000.000,- s.d Rp 50.000.000,- pembayaran
Langsung (LS) SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Permintaan/penawaran ke
Perusahaan •Penawaran dari Perusahaan •Berita Acara Negosiasi •SPK •Berita Acara
Pembayaran •Berita Acara Serah Terima Barang •SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23)
disertai faktur pajak •SK Panitia/Pejabat Pengadaan •Foto Copy Rekening Bank •Foto
Copy DPA 2.2.1 Catatan: Ketentuan mengenai harga barang/jasa, harga didasarkan pada
harga pasar, dan setinggi-tingginya mengacu pada Peraturan Gubernur DIY yang
mengatur tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
31. 16. Pajak dan Materai • Penyetoran Pungutan/potongan pajak dikonfirmasi dahulu
kepada Bendahara Pengeluaran atau Petugas Verifikasi sebelum disetorkan ke Bank. •
Bukti setor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
32. PPh pasal 21Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan(peserta lomba, peserta rapat/konferensi/sidang, kunjungan kerja,
keanggotaankepanitiaan, peserta pelatihan, dll).•Kode Jenis Pajak/MAP 411211 untuk
PPN dalam negeri.Yang dikenakan PPh pasal 21:•Gaji, upah, honorarium, Tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama/bentukapapun. Pengenaan PPh gaji dan Tunjangan
setelah dikurangi Biaya jabatan, IuranPensiun dan PTKP.•Honor PNS dan Non PNS:
PNS • Golongan IV sebesar 15% • Golongan III sebesar 5% (ber-NPWP), 6% bila tidak
punya NPWP • Golongan I dan II tidak dikenakan PPh pasal 21. Non PNS • Ber-NPWP
dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5% • Tidak ber-NPWP dikenakan PPh pasal 21 sebesar
6%
33. PPh pasal 22• Yaitu Pajak atas transaksi barang (pembelian/pembayaran barang)
diatas Rp.1.000.000,- tidak terpecah-pecah.• Kode Jenis Pajak/MAP 411122.• Tarif pajak
adalah 1,5 %. Bila tidak ber-NPWP sebesar 3%Yang tidak dikenakan PPh pasal 22
:•Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMD, dan BUMN tertentu
yangjumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak terpecah-pecah.•Pembayaran
untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, telepon, gas, air PAM,dan benda-benda
Pos.• Pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaanyang
dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayaidengan hibah luar
negeri.•Pembayaran oleh bendaharawan kepada pribadi atas pengalihan hak atas

6. tanahdan/atau bangunan untuk keperluan pembangunan yang memerlukanpersyaratan
khusus dengan pemerintah.
34. PPh pasal 23• Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atas
sewa dan jasa lainnya.• Kode Jenis Pajak/MAP 411124.Tarif Efektif PPh pasal 23
untuk:•Tarif pajak Hadiah & Penghargaan, Deviden, Bunga, dan Royalti
adalah15%•Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service,
SewaAngkutan Darat, Jasa biro perjalanan/agen, jasa penyelidikan, jasa kurir,jasa Freight
Forwarding, Jasa pengepakan, jasa Maklon, Jasa Konstruksi,Pembasmian Hama, dan jasa
lain (misal: foto copy, service computer,kendaraan, penggandaan, cetak ) adalah 2%
35. PPN•Kode jenis pajak/MAP 411211 untuk PPN Dalam negeri.•Tarif adalah 10% dari
harga perolehan.Pembayaran yang tidak dipungut PPN:•Pembayaran yang jumlahnya
paling banyak Rp.1.000.000,- (termasuk PPN)dan tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah.•Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaranagama.•Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung
darisumbernya.•Barang-barang kebutuhan pokok, barang hasil pertanian.•Makanan
ternak, unggas dan ikan.•Bibit atau benih pertanian,perkebunan,kehutanan,peternakan
dan perikanan.•Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan
dansejenisnya.
36. Pembayaran yang tidak dipungut PPN ..................... Lanjutan• Jasa dibidang
penyiaran, seperti radio dan televisi yang bukan bersifat iklan.• Jasa dibidang perhotelan
meliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan
untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel,• Jenis jasa yang disediakan
oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.• Jasa di bidang
Olahraga kecuali bersifat komersial.• Kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak
tontonan, termasuk jasa hiburan dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial.• Jenis
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
umum.
37. Contoh Penghitungan PPN dan PPhBendahara Pengeluaran membayarkan uang untuk
jasa service kendaraansebesar Rp. 2.200.000,-Jawaban:Sebelum menghitung PPh 23,
lebih dulu dihitung PPN yang kemudiandikeluarkan dari jumlah bruto:PPN = ( 1 : 11 ) X
Rp. 2.200.000,- = Rp. 200.000,-PPh 23 = 2% X Rp (2.200.000 - 200.000) = 2% X Rp.
2.000.000,- = Rp. 40.000,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 23 4 % )= 4% X
Rp. 2.000.000,- = Rp. 80.000,-
38. Bendahara Pengeluaran membayar pembelian ATK sebesarRp.2.500.000,-PPN = ( 1 :
11 ) X Rp. 2.500.000,- = Rp. 227.272,-PPh 22 = 1,5% X Rp. (2.500.000 - 227.272) =
1,5% X Rp. 2272728,-= Rp. 34.091,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh22 3%
)= 3% X Rp 2272728,-= Rp.68.182,-
39. Bendahara Pengeluaran membayar komputer seharga Rp. 10.000.000,-Harga
Perolehan 100/110 X Rp. 10.000.000 = Rp 9.090.909,-PPN 10 % X Rp. 9.090.909 = Rp
909.091,- + = Rp 10.000.000,-PPh 22 = 1,5 % X Rp (10.000.000 - 909.091) = 1,5 % X
Rp. 9.090.909 = Rp. 136.364,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 22 3% )
40. Materai•Materai diberlakukan terhadap SPJ belanja pembelian/pengadaanbarang dan
jasa dengan ketentuan: Belanja senilai Rp. 250.000,- sampai dengan dibawah Rp.
1.000.000,- dikenakan materai Rp. 3.000,- Belanja senilai Rp.1.000.000,- keatas
dikenakan materai Rp.6.000,-

7. 41. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK dengan berdasarkan pada :b.Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)c.Anggaran Kasd.Standari Harga Barang dan Jasa
(SHBJ)e.Pedoman PerpajakanLangkah-langkah Pengendalian oleh PPTK :8.Membuat
rencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana,sesuai dengan aliran
kas.9.Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap penyerahan SPJ
kepadaBendahara Pengeluaran10.Membuat rekapitulasi kemajuan SPJ untuk
pengendalian intern kegiatan11.Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerja
kegiatan12.Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJ
yangtelah diverifikasi oleh PPK.13.Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telah
disahkan PA/KPA, selanjutnyadiserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran.
42. Pengendalian Anggaran oleh PPK-SKPD dengan Verifikasi SPJ yang disampaikan
olehBendahara Pengeluaran berdasarkan pada:b.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-
SKPD)c.Anggaran Kasd.Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)e.Pedoman
PerpajakanLangkah-langkah pengendalian:8.Bendahara pengeluaran menyerahkan bukti
pengeluaran kepada petugas verifikasimenyerahkan bukti pengeluaran yang telah
diverifikasi untuk ditindaklanjuti. Jika telah benardan lengkap maka petugas verifikasi
membubuhkan paraf di Bend 26a, jika masih adakesalahan/kekurangan maka petugas
verifikasi memberikan catatan hal-hal yang perludiperbaiki.9.Hasil Verifikasi
dikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada buktipengeluaran dan
lampiran yang perlu dibetulkan.10.Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 75% dari
jumlah UP maka Bendahara Pengeluaranmengajukan SPP GU.11.SPP yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PPK diverifikasi sebelumditerbitkan SPM. Pedoman
untuk verifikasi adalah DPA, Anggaran Kas, Standarisasi HargaBarang dan Jasa dan
Pedoman Perpajakan, dan peraturan lain yang berhubungan denganpelaksanaan APBD.
43. Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran denganmembuat dan
mengerjakan pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsi secaratertib, cermat dan teliti
serta lengkap pada masing-masing format pembukuanyang telah dibukukan.Langkah-
langkah :4.Menyiapkan Buku Kas Harian, untuk mencatat transaksi kas (SP2D
danpengeluaran harian)5.Membuat Buku Pembantu Kas6.Membuat Buku Panjar/Persekot
Kerja (mencatat pemberian panjar kerjakepada PPTK dan pengembalian panjar
kerja)7.Membuat buku bantu pajak8.Membuat rekapitulasi belanja per rincian
obyek9.Membuat buku pembantu simpanan di Bank
44. Ketentuan Pembukuan Bendahara Pengeluaran:•Setiap SPJ (Bend 26a yang lengkap
dan sah ) dicatat pada BKU (di buku) setelahdiberi nomor/tanggal BKU langsung
dibukukan pada REKAPITULASI PENGELUARANPER RINCIAN OBYEK, sesuai
dengan rekening belanja masing-masing.•Bila pada Bend 26a terdapat transaksi pajak-
pajak, dicatat pada BKU (di buku),setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung
dibukukan pada BUKU BANTUPENERIMAAN PENYETORAN PER RINCIAN
OBYEK PAJAK, sesuai jenis pajak masing-masing.•Setelah selesai membukukan secara
ganda seperti tersebut, dibukukan pada formatLaporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran (Lembar Pengesahan SPJ)•Menyiapkan lembar pemeriksaan kas oleh
Pengguna Anggaran.•Membuat lembar pengesahan SPJ.•Membuat register penutupan
kas.•Menyiapkan SPP beserta lampirannya.
45. SPP Uang Persediaan (UP)• SPD UP diterbitkan berdasarkan kegiatan dalam DPA
dan Anggaran Kas Dinas DIKPORA.• SPP Uang Persediaan (UP) dibuat berdasar Surat
Penyediaan Dana (SPD) UP yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD).•

8. SPP UP dibuat pada masa awal tahun anggaran.SPP Ganti Uang Persediaan
(GU)•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah menerimaSPD
UP dari BUD.•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) kepada
KuasaPengguna Anggaran (KPA) melalui PPK SKPD sekurang-kurangnya 75%
darijumlah UP yang telah diterima.
46. SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)•SPP TU diajukan untuk menambah UP yang
akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yangbersifat mendesak, dimana UP tidak
mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akandilaksanakan.•Besaran SPP TU harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Pendapatan Keuangan danAset (PPKA) Provinsi
DIY.•TU harus digunakan berdasrkan rencana penggunaan dan dipertanggungjawabkan
padaperiode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.•Jika
TU tidak habis digunakan maka sisa uang harus disetor kembali pada periode yang
sama(pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan.•Sisa TU yang disetor sudah
membebani anggaran tidak dapat di cairkan lagi.SPP Langsung (LS)•SPP LS
dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan
kontrakdan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga
sesuai denganketentuan perundang-undangan.•Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP
LS pengadaan Barang dan Jasa kepada KPA melaluiPPK SKPD setelah ditandatangani
oleh PPTK.•Lampiran SPP LS seperti pada Romawi III huruf B angka 9, 15 (sesuai
peruntukannya)Berdasarkan SPP UP/GU/TU/LS, PPK meneliti dan melakukan verifikasi
lampiran SPP UP/GU/TU/LS, apabila dinyatakan lengkap dan sah maka diterbitkan SPM
UP/GU/TU/LS, dan diajukankepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS.
47. PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA UP/GU/TU SKPD SPM
UP/GU/TU KEPALA SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA KUASA
SPJ BUD SPM UP/GU/TU SPJ SP2D PEJABAT PENATAUSAHAAN SKPDSPP
UP/GU/TU SPJ BANK BENDAHARA PENGELUARAN UANG
48. PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LSPEJABAT
PENGGUNAANGGARAN/KUASA KUASA SPM BUD SP2D PPK-SKPD
BENDAHARA BANK PENGELUARAN (SPP-LS) UANG Tagihan & Laporan
Kegiatan PPTK PIHAK III (Menyiapkan Dokumen)
49. SKEMA PEMBAYARAN SP2D DI BANK BPD DIY
50. PENCAIRAN SP2D PA/KPA (Bendahara Pengeluaran/ JENIS PENCAIRAN
BIDANG PKD BANK BPD PIHAK III Bendahara Pengeluaran Pembantu)1
PENCAIRAN SP2D Menyerahkan SP2D lb 1, 4 Mengambil SP2D lb 2 ke o
Memindahbukukan dana (UP, GU, TU) dan penguji ke Bank BPD; Bidang PKD, dan
dapat ke Rekening Bendara Menyimpan SP2D lb 2, 3, mengambil dana ke Bank BPD
Pengeluaran/ Bendahara dan 5; terdekat. Pengeluaran Pembantu Menyerahkan SP2D lb
2 dan sesuai perintah SP2D; 5 kpd Bendara Pengeluaran/ o Menyerahkan lb 4 ke
Bendahara Pengeluaran Bidang Akuntansi sebagai Pembantu; laporan. Mengarsip
SP2D lb 3 dan 5.2 PENCAIRAN SP2D – LS Menyerahkan SP2D lb 1, 4
Mengambil SP2D lb 2, 5, Bukti o Memindahbukukan dana Mengambil SP2D lb dan
penguji ke Bank BPD setor pajak dan bukti-bukti ke Rekening Pihak III 2 dan 5 beserta
dilampiri Surat Setoran pembayaran yang lain (jika sesuai perintah SP2D; bukti setor
pajak, Pajak, STS denda dan ada) di Bidang PKD. o Menyimpan bukti denda,
penyusutan, Penyusutan; pembayaran Pajak, denda, dan transfer (jika Menyimpan
SP2D lb 2, 3, penyusutan dan transfer ada) di Bendahara. dan 5; (jika ada); Mengarsip

9. SP2D lb 3 dan 5. o Menyerahkan bukti Menyerahkan SP2D lb 2 dan pembayaran
Pajak, denda, 5 kpd Bendara penyusutan dan transfer Pengeluaran/ Bendahara (jika ada)
ke Bidang PKD; Pengeluaran Pembantu. o Menyerahkan lb 4 ke Bidang Akuntansi
sebagai laporan.3 PENCAIRAN SP2D – • Menyerahkan SP2D lb 1 dan • Mengambil
SP2D lb 2 ke o Menyerahkan foto copy GAJI register ke Bank BPD; Bidang PKD, dan
dapat SP2D ke Bidang AKuntansi • Menyerahkan SP2D lb 2 mengambil dana ke Bank
BPD kpd Bendahara beserta terdekat. lampirannya.
51. 1. Laporan Bulanan• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK,
dikirim selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya ke Sub Bagian Keuangan.•
Laporan Mutasi Barang Inventaris dan barang Persediaan oleh Pengurus Barang dan
Pemegang Barang.• Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-
Belanja), dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.• Laporan Keuangan dan Akuntansi dibuat
oleh PPK.1. Laporan Triwulanan• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh
PPTK.• Laporan Mutasi Barang inventaris dan barang persediaan oleh Pengurus Barang
dan pemegang Barang• Laporan Keuangan dan akuntansi, dibuat oleh PPK.
52. 1. Laporan Akhir Tahun• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan Semesteran,
dibuat oleh PPTK.• Laporan Mutasi Barang Inventaris dan Barang Persediaan , dibuat
oleh Pengurus Barang dan pemegang Barang.• Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja) Akhir Tahun, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.•
Laporan Keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK.Laporan akuntansi
dibuat oleh PPK setelah BendaharaPengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban
yangtelah diverifikasi pada setiap bulannya. Laporan akuntansidibuat berdasarkan sistem
akuntansi pemerintahan denganberpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010 dan
BuletinTeknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar AkuntansiPemerintahan.
53. • PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal
pengambilan persekot kerja, kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui
Bendahara Pengeluaran.• PPTK setiap bulan wajib melaporkan Realisasi/Daya Serap
Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
Pengguna Anggaran melalui Sub bagian Keuangan paling lambat tanggal 3 setiap bulan
berikutnya.• Bendahara pengeluaran SKPD secara administratif wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala SKPD
melalui PPK- SKPD.• Apabila berdasarkan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban
telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan,
maka Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.• Dikecualikan dari ketentuan dimaksud nomor 4 di atas, terhadap penerbitan
surat pengesahan pada bulan Desember pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun berkenaan.• PPK secara adminsitratif menyusun Laporan Keuangan dan Akuntansi
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
54. • Apabila PPTK secara administratif belum menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan sisa panjar
kerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pengambilan
panjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran, dijatuhi sanksi berupa peringatan/teguran
oleh PA/KPA.• Apabila Laporan pertanggungjawaban dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi
sampai dengan 10 hari, maka PPTK dijatuhi sanksi berupa penundaan pengambilan

10. panjar kerja berikut oleh PPK, kecuali atas pertimbangan tertentu dari Kepala Dinas
selaku Pengguna Anggaran.
55. PENGELOLAAN BANTUAN Dasar Hukum: • Permendagri no. 32 tahun 2011 •
Peraturan Gubernur no. 5 tahun 2012
56. Penyaluran Bantuan Gubernur sesuai DPA PPKD yang di bebankan Dinas Dikpora
Provinsi DIY; Penerima bantuan Gubernur sudah tercatat dalam DPA atau lampiran
DPA penerima Hibah dan/atau bantuan sosial; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi DIY menyusun Pedoman/Juknis Penyaluran bantuan Gubernur Provinsi DIY
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY atas nama Gubernur DIY
melaksanakan sosialisasi program bantuan. Calon penerima baik lembaga/perorangan
bantuan mengajukan permohonan bantuan, ditujukan kepada : Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY.
57. Proposal sekurang-kurangnya memuat:• Profil lembaga penerima bantuan;• Program
Kerja;• SK Pendirian/Susunan Pengurus;• RAB pemanfaatan dana bantuan;• Jadwal
pelaksanaan pemenfaatan dana bantuan.Penelitian/verifikasi proposal: Verifikasi
meliputi: ketersediaan Anggaran bantuan dalam DP, kelengkapan berkas permohonan
bantuan, kelayakan menerima bantuan, baik dari perhitungan RAB maupun kegiatan
yang akan dijalankan; Terhadap lembaga penerima bantuan yang masih terdapat
kekeliruan maupun kelengkapan administrasi akan dikembalikan untuk pembetulan
seperlunya. Proposal yang telah lolos verifikasi, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan
sebagai penerima bantuan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY.Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY menerbitkan Surat Rekomendasi
Pemberian Bantuan.Setelah kelengkapan administrasi penerimaan bantuan lengkap maka
akan diajukan ke BUD untuk permohonan pencairan bantuan.
58. • Berdasar Permendagri No. 32 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun
2011 , semua bantuan sosial harus sudah ditentukan diawal baik nama dan alamat dan
kegunaan bantuan tersebut yang dituangkan dalam keputusan Gubernur,• Semua bantuan
yang dialokasikan dalam APBD disalurkan melalui transfer Bank ke rekening atas nama
lembaga penerima bantuan.Mekanisme:1. Dokumen Pencairan Dana Bantuan
Kelembagaan • Proposal dan lampirannya dibuat rangkap 6 (enam) bendel, dijilid; •
Kwitansi Pengeluaran bermaterai cukup dan sudah ditandatangani oleh para pihak yang
berkompeten; • Foto Copy Rekening Bank/Buku Tabungan atas nama lembaga; • Surat
Pernyataan/Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan; • Laporan Pemanfaatan
Dana Bantuan tahun sebelumnya, bagi lembaga yang tahun sebelumnya pernah menerima
bantuan sejenis dari APBD.2. Pengusulan Pencairan Dana • Dokumen Pencairan Dana
sebagaimana tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga kepada Gubernur DIY melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Provinsi DIY;• Tranfer Dana dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah
langsung ke rekening penerima bantuan
59. Penerima Bantuan Kelembagaan dilarang menyimpan bantuan di
bank/mengendapkan dalam rangka mendapatkan bunga. Penerima bantuan wajib
menyampaikan laporan pemanfaatan dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak dana bantuan diterima dan atau masuk dalam rekening bank penerima
bantuan, atau batas akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan
Pertanggungjawaban dimaksud angka (1) diatas, minimal memuat: • Uraian singkat
program/kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana bantuan kelembagaan

11. yang diterima; • Hambatan/Kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala;
• Rincian Pengeluaran dana, dan capaian program/kegiatan yang dibiayai melalui dana
bantuan yang diterima, dilampiri bukti pengeluaran yang sah, dan foto kegiatan; •
Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 5 (lima) dijilid dan disampaikan kepada
Gubernur DIY melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY.
60. • Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, dan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Provinsi DIY atas nama Gubernur DIY berhak
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan
kelembagaan.SANKSI• Atas dasar hasil Pemantauan dan evaluasi, apabila terdapat
penyimpangan pemanfaatan dana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam proposal
permohonan, maka penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
61. selesai