SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Makalah Kewarganegaraan : 
Sistem Ketatanegaraan 
Oleh Kelompok 3 (KWN.20) : 
Dwi Ery Riswanti (120210402001) 
Rodhiatun Niswah (120210402003) 
Rita Andria Betrix (120210402005) 
Shofiyatul Izzah (120210402008) 
Luky Prasetyo Hadi (120210402010) 
Yusi Putra Darmawan (120210402015) 
Agustina Primayani (120210402019) 
Oki Feri Juniawan (120210402021) 
Indah Dwi Pratiwi (120210402033) 
Evika Rizky Dariyanti (120210402038) Rinzia Oktaviana Utami (120210402084) 
Setya Samodra Rahmat (120710101226) 
Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
UNIVERSITAS JEMBER 
Tahun Akademik 2012-2013
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan” dengan lancar. Makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai suatu Negara, baik pengertian Negara itu sendiri, tujuan terbentuknya Negara, fungsi Negara, dan bentuk-bentuk Negara. 
Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Pada 
Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Khususnya bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi para mahasiswa. 
Jember, 26 September 2012 
Penulis
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. 
Makalah sederhana dengan judul “Sistem Katatanegaraan” ini menjabarkan kepada pembaca mengenai tatanan suatu satuan kerja yang bergerak dalam bidang kenegaraan yang khususnya mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai negara kesatuan. Oleh karenanya, makalah ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi para pembaca. 
1.2. Rumusan Masalah 
1.2.1. Apakah pengertian Negara? 
1.2.2. Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya Negara? 
1.2.3. Apa sajakah bentuk-bentuk Negara? 
1.2.4. Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia? 
1.3. Tujuan Dan Manfaat 
1. Untuk memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 
2. Untuk mengetahui fungsi negara 
3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan negara 
4. Untuk mengetahui lembaga-lembaga Negara 
5. Untuk mengetahui hubugan antar lembaga Negara 
Setelah membaca makalah ini diharapkan para pembaca mampu mengetahui dan memahami dengan benar mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu kesatuan kerja, serta penerapannya dalam praktik secara terbuka dalam semangat kebersamaan.
II. PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Negara 
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang. 
2.1.1 Pengertian negara menurut beberapa ahli : 
 Harold J. Laski 
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. 
 R.M. MacIver 
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. 
 Roger H. Soltau 
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 
 Max Weber 
Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 
 G. Pringgodigdo, SH 
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa). 
2.1.2 Negara mempunyai sifat/karakteristik, diantaranya : 
 Sifat Memaksa 
 Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa menegenai tingkah laku orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi. 
 Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik. 
 Hak negara ini bersifat legal, agar tercipta tata tertibdan menghindari tindakan anarki. 
 Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan). 
 Sifat Monopoli 
 Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 
 Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan/aliran politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa. 
 Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan. 
 Negara meneapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan sebagainya. 
 Sifat Mencakup Semua 
 Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang/warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus/istimewa.
2.1.3 Negara mempunyai unsur-unsur pembentuk, diantaranya : 
 Penduduk 
Adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu. 
 Wilayah 
Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu negara, dalam mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut. 
 Pemerintah 
Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan negara. 
2.2 Tujuan Dibentuknya Negara 
 Aristoteles 
Mengenai tujuan negara oleh Aristoteles dijelaskan, bahwa berhubung dengan pahamnya bersifat universal, maka lebih diuamakan adalah negara. Oleh karena itu pemerintah sebaik-baiknya ditujukan kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan diatas daun neraca Themis (Dewi keadilan didalam mitologi Yunani). Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yan berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. Suatu bentuk cita dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, sedangkan bentuk pemerosotan dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan, timbul tindakan sewenang-wenang, kepentingan umum dan keadilan dikesampingkan. 
 Plato 
Mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. 
Negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena merupakan bayangan belaka dari negara yang sempurna (de ideale staat) yang ada didalam dunia cita itu. Dunia cita itu termasuk lapangan filsafat. Tujuan negara adalah untuk mencapai, mempelajari dan mengetahui cita yang sebenarnya. Masyarakat baru berbahagia bila mana pengetahuannya tidak terbatas kepada bayangan saja, tapi juga mengenal yang sebenarnya. 
Selanjutya dipersamakan antara truth dengan good, sehingga apa yang baik itu akan bersifat universal. Tujuan manusia dalam negara untuk mencapai good life dan untuk itu manusia memerlukan cara demi tercapainya good life (bahagia, sempurna) itu. Persoalan good dan good life hanya bisa dimengerti dan ditangkap oleh sebagian atau segolongan orang saja. 
 Socrates 
Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang
dipilah secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari pada Socrates. Ia selau menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dea ajarannya, yaitu menaati undang- undang. 
Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakekat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya. 
Maka keadilan sejatilah yang harus menjadi dasar pedoman negara. Jika hal tersebut dijalankan dan diterapkan, maka manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya membawa kesenagan yang palsu. Sangatlah disesalkan serta disayangkan ajaran Socrates tersebut pada tahun 399 SM, dipandang serta dianggap berbahaya bagi negara dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda Yunani purba. 
 John Locke 
Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak alamiahnya pada masyarakat, tetapi tidak semua., hanya yang tidak diserahkan adalah hak-hak azasi tersebut. Karena hak-hak azasi ini menurut john locke tidak dapat dilepaskan dari individu. tetapi Justru jaminan terhadap hak-hak azasi inilah yang menjadi tujuan negara.bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak-hak azasinya. Jadi hal inilah yang tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak. 
 Niccollo Machiavelli 
Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju kearah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan. 
 Thomas Aquinas 
Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. 
Kemuliaan abadi hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan, yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman.
Untuk itu, sekali lagi diperlukan perdamaian dan persatuan. Karena dalam Monarkhi pimpinan negara dipegang oleh satu orang, maka lebih muda kiranya untuk mencapai dan memelihara tujuan tersebut. Dengan demikian bentuk negara Monarkhi merupakan bentuk yang paling baik. 
 Benedictus Spinoza 
Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya. 
Hanya dua hal yang tidak dapat dikuasi oleh negara secara mutlak, yaitu berfikir dan menimbang. Maka akibatnya bila sebahagian besar dari pada warga negaranya tidak mau tunduk, tidak mau taat, negara tidak dapat berbuat apa-apa. 
Mengenai bentuk negara yang dipilih Spinoza adalah bentuk Aristokrasi, sebab disini yang berkuasa adalah beberapa orang, dan dasar kekuasaannya akan lebih kokoh dan kuat dari pada dalam monarkhi yang hanya diperintah oleh satu orang saja, yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, apalagi kalau sifatnya turun-menurun, jadi pokoknya monarkhi ditolak. Dari seluruh ajarannya, Spinoza lebih memperlihatkan cara berfikir, yang berdasarkan atas kenyataan, dan telah mengganti pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan dengan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan, dimana keadaan-keadaan yang nyata menguasai pikiran tentang negara dan hukum seluruhnya. 
 Karl Marx 
Negara menurut Karl Marx adalah hasil dari kontradiksi antagonis antara kelas borjuis dan kelas proletariat. Negara merupakan refleksi dari hubungan produksi penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai. 
Negara, adalah bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit „realitas ide moral‟, „bayangan dan realitas akal‟ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam „batas-batas tata tertib‟; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara 
Negara adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikannya antagonisme-antagonisme kelas. Negara timbul ketika, di mana dan untuk perpanjangan terjadinya antagonisme-antagonisme kelas secara obyektif tidak dapat didamaikan. Dan sebaliknya, eksistensi negara membuktikan bahwa antagonisme-antagonisme kelas adalah tak terdamaikan.
2.2.1 Teori-teori tentang Tujuan Negara 
1) Teori Kekuasaan 
 Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. “A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the people.” Sepintas ajaran Shang Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara, musik, nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orangtua, persaudaraan, kesetiaan, ilmu (kebudayaan, ten evils) sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk dapat mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu). Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara. 
 Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang, Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa. 
2) Teori Perdamaian Dunia 
Dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III, Dante Alleghiere (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia. 
3) Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia 
 Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam). Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalisme
(dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. 
 Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. 
4) Teori Fasisme 
Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia. Pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Beberapa negara yang pernah menganut fasisme antara lain Italia ketika dipimpin oleh Benito Mussolini, Jerman ketika dipimpin Adolf Hitler, dan Jepang ketika dipimpin Tenno Heika. 
5) Teori Individualisme 
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. 
6) Teori Sosialisme 
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. 
7) Teori Integralistik 
Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. 
Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan negara sebagai berikut: 
 Ajaran Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 
 Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan ternteram dengan taat
kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tokoh utamanya: Augustinus, Thomas Aquino) 
 Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan dan ketertiban masyarakat (Immanuel Kant). 
 Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang – tanpa kecuali – harus tunduk dan taat kepada hukum (Government not by man, but by law = the rule of law). Rakyat tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah/ negaranya. 
 Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. 
2.3 Fungsi Negara 
Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya. Ini merupakan aktivitas terpenting dari negara. Dengan sendirinya bukan hanya negara yang menjadi peserta dari kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan negara meliputi: 
1. Memelihara ketertiban umum atau negara sebagai stabilisator; 
2. Memajukan perkembangan masyarakat atau negara sebagai stimulator; 
3. Memadukan berbagai aktivitas masyarakat atau negara sebagai koordinator; 
4. Menunjuk dan membagi benda-benda material dan non material atau negara sebagai pembagi atau distributor. 
2.3.1 Fungsi Menurut Para Ahli 
Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two Treatises of Civil Government). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap- tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara (commonwealth). 
 Fungsi negara Menurut John Locke 
1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang- undang atau peraturan 
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang- undang atau peraturan. 
3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri 
 Fungsi negara Menurut Montesiqeiu 
1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang 
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan undang-undang 
3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan undang-undang 
Nah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara tersebut, perlu adanya badan-badan atau organisasi untuk melaksanakannya. Untuk menjalankan fungsi legislatif, suatu negara perlu membentuk MPR DPR yang bertugas membuat
undang-undang. Suatu negara juga harus ada pemerintahan, seperti adanya presiden dan mentri-mentrinya yang bertugas menjalankan dan mengatur suatu negara. Suatu negara juga butuh badan hukum dan penegak hukum, supaya undang-undang bisa diawasi dan ditegakkan. 
2.3.2 Teori-teori Fungsi Negara 
1) Teori Anarkhisme 
Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan, tanpa; αρκειν = pemerintah, kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan atau tanpa kekuasaan. 
Penganut anarkhisme menolak campurtangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. 
a. Anarkhisme filosofis 
Menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya: William Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt (1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo Tolstoy (1828- 1910). 
b. Anarkhisme revolusioner 
Mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrim anarkhisme revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tujuan menghalalkan cara. Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876). 
2) Teori Individualisme 
Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.
3) Teori Sosialisme 
Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. 
Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrim dan radikal- revolusioner merupakan embrio komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan modal. Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama (milik negara). Di negara komunis selalu diseimbangkan status quo keberadaan dua kelas masyarakat: pemilik alat produksi dan atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh). 
Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa yang digunakan oleh kelas pemilik alat-alat produksi terhadap kelas/ golongan masyarakat lainnya untuk melanggengkan kepemilikannya. 
2.4 Bentuk – Bentuk Negara 
2.4.1 Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. 
2.4.2 Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: 1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan bersistem desentralisasa adalah : 1. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar. 2. Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Yaitu, pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. 
2.4.3 Perserikatan Negara Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada ialah Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:  Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.  Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat
negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.  Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar. 2.4.4 Koloni atau Jajahan Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. 2.4.5 Trustee (Perwalian) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian berlaku terhadap: 1. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I; 2. Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; 3. Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara- negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994. 2.4.6 Dominion Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama“Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.
2.4.7 Uni Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara- negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).  Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707; Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB. 2.4.8 Protektorat Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.  Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936). 2.4.9 Mandat Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C). 
2.1. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia 
Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut: 
a) Bentuk negara adalah kesatuan 
b) Bentuk pemerintahan adalah republik 
c) Sistem pemerintahan adalah presidensiil
2.1.1. Bentuk Negara Kesatuan 
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. 
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut: 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
3. Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peratura lain untuk melaksanakan otonomia dan tugas pembantuan. 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 
2.1.2. Bentuk Pemerintahan Republik 
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedangkan “republik” adalah bentuk pemerintahan. 
Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukan pada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan” 
2.1.3. Sistem Pemerintahan Presidensiil 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang 1945, indonesia menganut sistem presidensiil. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.
Gambaran akan sistem pemerintahan di indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal Uud 1945 sebagai berikut : 
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (pasal 4 ayat (1)) 
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undan-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 5 ayat (1)) 
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.(pasal 5 ayat(2)) 
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.(pasal 6A ayat (1)) 
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 7C) 
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.(pasal 10) 
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.(pasal 11 ayat (1)) 
8. Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan undang- undang.(pasal 12) 
9. Presiden mengangkat duta dan konsul.(pasal 13) 
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolosi.(pasal 14) 
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.(pasal 15) 
12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri- menteri itu diangkat dan di berhentikan oleh Presiden.(pasal 17 ayat (1) dan (2)) 
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.(pasal 19 ayat (1)) 
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.(pasal 20 ayat (1)) 
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.(pasal 20A ayat (1)) 
Dari ketentuan dalam pasal-pasal Uud 1945 tersebut serta di hubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia meganurt sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini, karena ciri-ciri dari sistem Presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945. 
Secara teoretis, sistem pemerintahan Presidensiil kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut: 
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada Parlemen. 
2. Masa jabatan badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat Tahun, Presiden Indonesia lima Tahun. 
3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. 
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar. Termasuk anggota parlemen sendiri.
Kelemahan sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut: 
1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung Legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 
2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. 
3. Pembuatan keputusan/ kebijakan publik umumnya hasil tawar – menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 
Kelemahan utama dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah kecederungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu, atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR. Sehingga, bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya. 
Mengenai hal diatas, berikut beberapa contoh dalam keketentuan UUD 1945: 
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR dapat memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 
2. Presiden dalam mengangkat pejabat, negara perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta Negara Asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepolisian. 
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain. Seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian Amnesti, dan Abolisi. 
4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak Budget (anggaran). 
5. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak Judicial Review . 
Dengan adanya mekanisme tersebut, maka antarlembaga negara akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada diatas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah checks and balances (pertimbangan dan pengendalian).
III. KESIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Kesimpulan 
Menurut kelompok kami Negara adalah suatu wilayah yang mencakup wilayah darat, dan laut dimana dalam wilayah tersebut memiliki rakyat yang tunduk terhadap keuasaan negara dan mampu mendukung negara yang bersangkutan serta memiliki pemerintahan yang berdaulat (baik kedalam maupun diluar). Hal ini disebut unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang sah , unsure negara tersebut meliputi: 
a. Rakyat , yaitu orang orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara da mendukung negara yang bersangkutan. 
b. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi warga negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. 
c. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara yang memiliki kekuasaan menyelengarakan pemerintahan dinegara tersebut. Pemerintahan yang berdaulat dibagi menjadi 2 yaitu : 
- Kedaulatan kedalam, berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. 
- Kedaulatan keluar, berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain. 
Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur positif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk suatu negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulatan haus ada pengakuan dari negara lain (De Jure) dan DeFacto. Selain unsure konstitutif atau pembentuk, negara memiliki unsure deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsure yang sifatnya menyatakan bukan unsure yang mutlak. Pengakuan dari negara lain merupakan unsure deklaratif. Sebagai organisasi negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. 
3.2 Saran 
Melalui makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai negara, baik pengertian, bentuk, tujuan, dan fungsi negara. Dan semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan menambah kemampuan peserta dalam memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan emikian pembaca makalah ini dapat memiliki presepsi bahwa tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Konsep warga negara yang baik (good citizen) tentunyaamat tergantung dari pandangan hidup dan system politik negara yang bersangkutan.
DAFTAR PUSTAKA 
 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eduvcation) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADAN. 
 http://kuliahfilsafat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html 
 http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/ 
 Tri Widodo W. Utomo, S.H. 1998. Lembaga Administrasi Negara, Perwakilan Jawa Barat. 
 Winarno, S.Pd., M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, Sinar Grafika Offset.

More Related Content

What's hot

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraMuhammad Hidayat
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSucidewisartika
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
Makalah Etika profesi hukum
Makalah Etika profesi hukumMakalah Etika profesi hukum
Makalah Etika profesi hukumAsep Bunyamin
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RIRatri nia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)sunnysidemochi
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesiarusdiman1
 

What's hot (20)

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Makalah Etika profesi hukum
Makalah Etika profesi hukumMakalah Etika profesi hukum
Makalah Etika profesi hukum
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
 
Organisasi Pemerintahan di Indonesia
Organisasi Pemerintahan di IndonesiaOrganisasi Pemerintahan di Indonesia
Organisasi Pemerintahan di Indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 

Viewers also liked

Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Grace Manurung
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaNurmah Wijayanti
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraDoris Agusnita
 
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islam
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islammasa praaksara,masa hindu-buddha&masa islam
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islamRifa Ramadhani
 
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa ( Filsafat ILmu )
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa   ( Filsafat ILmu )Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa   ( Filsafat ILmu )
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa ( Filsafat ILmu )Universitas Negeri Yogyakarta
 
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanOperator Warnet Vast Raha
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaOperator Warnet Vast Raha
 
Bangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xBangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xmaryuni ,.
 

Viewers also liked (20)

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3
 
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku GuruPPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
 
Kesadaran berbangsa dan bernegara
Kesadaran berbangsa dan bernegaraKesadaran berbangsa dan bernegara
Kesadaran berbangsa dan bernegara
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasional
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
 
Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
 
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islam
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islammasa praaksara,masa hindu-buddha&masa islam
masa praaksara,masa hindu-buddha&masa islam
 
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa ( Filsafat ILmu )
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa   ( Filsafat ILmu )Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa   ( Filsafat ILmu )
Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa ( Filsafat ILmu )
 
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 
Ppt tugas-p-dik2
Ppt tugas-p-dik2Ppt tugas-p-dik2
Ppt tugas-p-dik2
 
Makalah PAI
Makalah PAIMakalah PAI
Makalah PAI
 
Bangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xBangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.x
 

Similar to Sistem Ketatanegaraan

Soal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpnsSoal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpnsaswel13
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsAswel Darussamin
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsaswel13
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiIqlima Andini
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfakhmadakbarsusamto1
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxKasmiah Ali
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan amdsarah
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Reiza Putra
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiJawa Timur
 
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaKritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaSeftyana Ayu Susanti
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xTita Ruby
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamgoodminer
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to Sistem Ketatanegaraan (20)

Soal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpnsSoal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpns
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
 
Soal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpnsSoal tes tata negara cpns
Soal tes tata negara cpns
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahanHukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaKritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 

More from Oki Feri Juniawan

Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiAnalisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiOki Feri Juniawan
 
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Oki Feri Juniawan
 
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoAnalisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoOki Feri Juniawan
 
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasApresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasOki Feri Juniawan
 
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusAnalisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusOki Feri Juniawan
 
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Oki Feri Juniawan
 
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Oki Feri Juniawan
 
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoEsay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoOki Feri Juniawan
 

More from Oki Feri Juniawan (11)

Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiAnalisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
 
Outline Cerpen Sura & Baya
Outline Cerpen Sura & BayaOutline Cerpen Sura & Baya
Outline Cerpen Sura & Baya
 
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
 
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoAnalisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
 
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasApresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
 
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusAnalisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
 
Saintifik
SaintifikSaintifik
Saintifik
 
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
 
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
 
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoEsay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
 
Tahap persiapan pidato
Tahap persiapan pidatoTahap persiapan pidato
Tahap persiapan pidato
 

Recently uploaded

SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x BintanVenyHandayani2
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKDeviIndriaMustikorin
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DAbdiera
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxINyomanAgusSeputraSP
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxdanangpamungkas11
 

Recently uploaded (20)

SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
 

Sistem Ketatanegaraan

  • 1. Makalah Kewarganegaraan : Sistem Ketatanegaraan Oleh Kelompok 3 (KWN.20) : Dwi Ery Riswanti (120210402001) Rodhiatun Niswah (120210402003) Rita Andria Betrix (120210402005) Shofiyatul Izzah (120210402008) Luky Prasetyo Hadi (120210402010) Yusi Putra Darmawan (120210402015) Agustina Primayani (120210402019) Oki Feri Juniawan (120210402021) Indah Dwi Pratiwi (120210402033) Evika Rizky Dariyanti (120210402038) Rinzia Oktaviana Utami (120210402084) Setya Samodra Rahmat (120710101226) Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS JEMBER Tahun Akademik 2012-2013
  • 2. KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan” dengan lancar. Makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai suatu Negara, baik pengertian Negara itu sendiri, tujuan terbentuknya Negara, fungsi Negara, dan bentuk-bentuk Negara. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Pada Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Khususnya bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi para mahasiswa. Jember, 26 September 2012 Penulis
  • 3. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Makalah sederhana dengan judul “Sistem Katatanegaraan” ini menjabarkan kepada pembaca mengenai tatanan suatu satuan kerja yang bergerak dalam bidang kenegaraan yang khususnya mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai negara kesatuan. Oleh karenanya, makalah ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi para pembaca. 1.2. Rumusan Masalah 1.2.1. Apakah pengertian Negara? 1.2.2. Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya Negara? 1.2.3. Apa sajakah bentuk-bentuk Negara? 1.2.4. Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia? 1.3. Tujuan Dan Manfaat 1. Untuk memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 2. Untuk mengetahui fungsi negara 3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan negara 4. Untuk mengetahui lembaga-lembaga Negara 5. Untuk mengetahui hubugan antar lembaga Negara Setelah membaca makalah ini diharapkan para pembaca mampu mengetahui dan memahami dengan benar mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu kesatuan kerja, serta penerapannya dalam praktik secara terbuka dalam semangat kebersamaan.
  • 4. II. PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Negara Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang. 2.1.1 Pengertian negara menurut beberapa ahli :  Harold J. Laski Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.  R.M. MacIver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.  Roger H. Soltau Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.  Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.  G. Pringgodigdo, SH Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa). 2.1.2 Negara mempunyai sifat/karakteristik, diantaranya :  Sifat Memaksa  Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa menegenai tingkah laku orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.  Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.  Hak negara ini bersifat legal, agar tercipta tata tertibdan menghindari tindakan anarki.  Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan).  Sifat Monopoli  Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.  Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan/aliran politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.  Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.  Negara meneapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan sebagainya.  Sifat Mencakup Semua  Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang/warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus/istimewa.
  • 5. 2.1.3 Negara mempunyai unsur-unsur pembentuk, diantaranya :  Penduduk Adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu.  Wilayah Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu negara, dalam mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut.  Pemerintah Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan negara. 2.2 Tujuan Dibentuknya Negara  Aristoteles Mengenai tujuan negara oleh Aristoteles dijelaskan, bahwa berhubung dengan pahamnya bersifat universal, maka lebih diuamakan adalah negara. Oleh karena itu pemerintah sebaik-baiknya ditujukan kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan diatas daun neraca Themis (Dewi keadilan didalam mitologi Yunani). Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yan berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. Suatu bentuk cita dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, sedangkan bentuk pemerosotan dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan, timbul tindakan sewenang-wenang, kepentingan umum dan keadilan dikesampingkan.  Plato Mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena merupakan bayangan belaka dari negara yang sempurna (de ideale staat) yang ada didalam dunia cita itu. Dunia cita itu termasuk lapangan filsafat. Tujuan negara adalah untuk mencapai, mempelajari dan mengetahui cita yang sebenarnya. Masyarakat baru berbahagia bila mana pengetahuannya tidak terbatas kepada bayangan saja, tapi juga mengenal yang sebenarnya. Selanjutya dipersamakan antara truth dengan good, sehingga apa yang baik itu akan bersifat universal. Tujuan manusia dalam negara untuk mencapai good life dan untuk itu manusia memerlukan cara demi tercapainya good life (bahagia, sempurna) itu. Persoalan good dan good life hanya bisa dimengerti dan ditangkap oleh sebagian atau segolongan orang saja.  Socrates Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang
  • 6. dipilah secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari pada Socrates. Ia selau menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dea ajarannya, yaitu menaati undang- undang. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakekat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya. Maka keadilan sejatilah yang harus menjadi dasar pedoman negara. Jika hal tersebut dijalankan dan diterapkan, maka manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya membawa kesenagan yang palsu. Sangatlah disesalkan serta disayangkan ajaran Socrates tersebut pada tahun 399 SM, dipandang serta dianggap berbahaya bagi negara dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda Yunani purba.  John Locke Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak alamiahnya pada masyarakat, tetapi tidak semua., hanya yang tidak diserahkan adalah hak-hak azasi tersebut. Karena hak-hak azasi ini menurut john locke tidak dapat dilepaskan dari individu. tetapi Justru jaminan terhadap hak-hak azasi inilah yang menjadi tujuan negara.bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak-hak azasinya. Jadi hal inilah yang tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak.  Niccollo Machiavelli Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju kearah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.  Thomas Aquinas Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. Kemuliaan abadi hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan, yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman.
  • 7. Untuk itu, sekali lagi diperlukan perdamaian dan persatuan. Karena dalam Monarkhi pimpinan negara dipegang oleh satu orang, maka lebih muda kiranya untuk mencapai dan memelihara tujuan tersebut. Dengan demikian bentuk negara Monarkhi merupakan bentuk yang paling baik.  Benedictus Spinoza Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya. Hanya dua hal yang tidak dapat dikuasi oleh negara secara mutlak, yaitu berfikir dan menimbang. Maka akibatnya bila sebahagian besar dari pada warga negaranya tidak mau tunduk, tidak mau taat, negara tidak dapat berbuat apa-apa. Mengenai bentuk negara yang dipilih Spinoza adalah bentuk Aristokrasi, sebab disini yang berkuasa adalah beberapa orang, dan dasar kekuasaannya akan lebih kokoh dan kuat dari pada dalam monarkhi yang hanya diperintah oleh satu orang saja, yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, apalagi kalau sifatnya turun-menurun, jadi pokoknya monarkhi ditolak. Dari seluruh ajarannya, Spinoza lebih memperlihatkan cara berfikir, yang berdasarkan atas kenyataan, dan telah mengganti pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan dengan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan, dimana keadaan-keadaan yang nyata menguasai pikiran tentang negara dan hukum seluruhnya.  Karl Marx Negara menurut Karl Marx adalah hasil dari kontradiksi antagonis antara kelas borjuis dan kelas proletariat. Negara merupakan refleksi dari hubungan produksi penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai. Negara, adalah bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit „realitas ide moral‟, „bayangan dan realitas akal‟ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam „batas-batas tata tertib‟; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara Negara adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikannya antagonisme-antagonisme kelas. Negara timbul ketika, di mana dan untuk perpanjangan terjadinya antagonisme-antagonisme kelas secara obyektif tidak dapat didamaikan. Dan sebaliknya, eksistensi negara membuktikan bahwa antagonisme-antagonisme kelas adalah tak terdamaikan.
  • 8. 2.2.1 Teori-teori tentang Tujuan Negara 1) Teori Kekuasaan  Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. “A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the people.” Sepintas ajaran Shang Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara, musik, nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orangtua, persaudaraan, kesetiaan, ilmu (kebudayaan, ten evils) sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk dapat mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu). Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara.  Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang, Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa. 2) Teori Perdamaian Dunia Dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III, Dante Alleghiere (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia. 3) Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia  Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam). Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalisme
  • 9. (dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.  Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. 4) Teori Fasisme Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia. Pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Beberapa negara yang pernah menganut fasisme antara lain Italia ketika dipimpin oleh Benito Mussolini, Jerman ketika dipimpin Adolf Hitler, dan Jepang ketika dipimpin Tenno Heika. 5) Teori Individualisme Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. 6) Teori Sosialisme Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. 7) Teori Integralistik Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan negara sebagai berikut:  Ajaran Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial.  Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan ternteram dengan taat
  • 10. kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tokoh utamanya: Augustinus, Thomas Aquino)  Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan dan ketertiban masyarakat (Immanuel Kant).  Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang – tanpa kecuali – harus tunduk dan taat kepada hukum (Government not by man, but by law = the rule of law). Rakyat tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah/ negaranya.  Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. 2.3 Fungsi Negara Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya. Ini merupakan aktivitas terpenting dari negara. Dengan sendirinya bukan hanya negara yang menjadi peserta dari kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan negara meliputi: 1. Memelihara ketertiban umum atau negara sebagai stabilisator; 2. Memajukan perkembangan masyarakat atau negara sebagai stimulator; 3. Memadukan berbagai aktivitas masyarakat atau negara sebagai koordinator; 4. Menunjuk dan membagi benda-benda material dan non material atau negara sebagai pembagi atau distributor. 2.3.1 Fungsi Menurut Para Ahli Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two Treatises of Civil Government). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap- tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara (commonwealth).  Fungsi negara Menurut John Locke 1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang- undang atau peraturan 2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang- undang atau peraturan. 3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri  Fungsi negara Menurut Montesiqeiu 1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang 2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan undang-undang 3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan undang-undang Nah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara tersebut, perlu adanya badan-badan atau organisasi untuk melaksanakannya. Untuk menjalankan fungsi legislatif, suatu negara perlu membentuk MPR DPR yang bertugas membuat
  • 11. undang-undang. Suatu negara juga harus ada pemerintahan, seperti adanya presiden dan mentri-mentrinya yang bertugas menjalankan dan mengatur suatu negara. Suatu negara juga butuh badan hukum dan penegak hukum, supaya undang-undang bisa diawasi dan ditegakkan. 2.3.2 Teori-teori Fungsi Negara 1) Teori Anarkhisme Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan, tanpa; αρκειν = pemerintah, kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan atau tanpa kekuasaan. Penganut anarkhisme menolak campurtangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. a. Anarkhisme filosofis Menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya: William Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt (1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo Tolstoy (1828- 1910). b. Anarkhisme revolusioner Mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrim anarkhisme revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tujuan menghalalkan cara. Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876). 2) Teori Individualisme Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.
  • 12. 3) Teori Sosialisme Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrim dan radikal- revolusioner merupakan embrio komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan modal. Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama (milik negara). Di negara komunis selalu diseimbangkan status quo keberadaan dua kelas masyarakat: pemilik alat produksi dan atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh). Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa yang digunakan oleh kelas pemilik alat-alat produksi terhadap kelas/ golongan masyarakat lainnya untuk melanggengkan kepemilikannya. 2.4 Bentuk – Bentuk Negara 2.4.1 Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. 2.4.2 Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
  • 13. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: 1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan bersistem desentralisasa adalah : 1. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar. 2. Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Yaitu, pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. 2.4.3 Perserikatan Negara Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada ialah Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:  Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.  Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat
  • 14. negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.  Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar. 2.4.4 Koloni atau Jajahan Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. 2.4.5 Trustee (Perwalian) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian berlaku terhadap: 1. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I; 2. Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; 3. Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara- negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994. 2.4.6 Dominion Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama“Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.
  • 15. 2.4.7 Uni Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara- negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).  Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707; Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB. 2.4.8 Protektorat Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.  Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936). 2.4.9 Mandat Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C). 2.1. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut: a) Bentuk negara adalah kesatuan b) Bentuk pemerintahan adalah republik c) Sistem pemerintahan adalah presidensiil
  • 16. 2.1.1. Bentuk Negara Kesatuan UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peratura lain untuk melaksanakan otonomia dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 2.1.2. Bentuk Pemerintahan Republik UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedangkan “republik” adalah bentuk pemerintahan. Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukan pada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan” 2.1.3. Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang 1945, indonesia menganut sistem presidensiil. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.
  • 17. Gambaran akan sistem pemerintahan di indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal Uud 1945 sebagai berikut : 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (pasal 4 ayat (1)) 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undan-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 5 ayat (1)) 3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.(pasal 5 ayat(2)) 4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.(pasal 6A ayat (1)) 5. Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 7C) 6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.(pasal 10) 7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.(pasal 11 ayat (1)) 8. Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan undang- undang.(pasal 12) 9. Presiden mengangkat duta dan konsul.(pasal 13) 10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolosi.(pasal 14) 11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.(pasal 15) 12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri- menteri itu diangkat dan di berhentikan oleh Presiden.(pasal 17 ayat (1) dan (2)) 13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.(pasal 19 ayat (1)) 14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.(pasal 20 ayat (1)) 15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.(pasal 20A ayat (1)) Dari ketentuan dalam pasal-pasal Uud 1945 tersebut serta di hubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia meganurt sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini, karena ciri-ciri dari sistem Presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945. Secara teoretis, sistem pemerintahan Presidensiil kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut: 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada Parlemen. 2. Masa jabatan badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat Tahun, Presiden Indonesia lima Tahun. 3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar. Termasuk anggota parlemen sendiri.
  • 18. Kelemahan sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut: 1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung Legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan/ kebijakan publik umumnya hasil tawar – menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Kelemahan utama dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah kecederungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu, atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR. Sehingga, bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya. Mengenai hal diatas, berikut beberapa contoh dalam keketentuan UUD 1945: 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR dapat memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat, negara perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta Negara Asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepolisian. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain. Seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian Amnesti, dan Abolisi. 4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak Budget (anggaran). 5. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak Judicial Review . Dengan adanya mekanisme tersebut, maka antarlembaga negara akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada diatas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah checks and balances (pertimbangan dan pengendalian).
  • 19. III. KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan Menurut kelompok kami Negara adalah suatu wilayah yang mencakup wilayah darat, dan laut dimana dalam wilayah tersebut memiliki rakyat yang tunduk terhadap keuasaan negara dan mampu mendukung negara yang bersangkutan serta memiliki pemerintahan yang berdaulat (baik kedalam maupun diluar). Hal ini disebut unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang sah , unsure negara tersebut meliputi: a. Rakyat , yaitu orang orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara da mendukung negara yang bersangkutan. b. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi warga negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. c. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara yang memiliki kekuasaan menyelengarakan pemerintahan dinegara tersebut. Pemerintahan yang berdaulat dibagi menjadi 2 yaitu : - Kedaulatan kedalam, berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. - Kedaulatan keluar, berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain. Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur positif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk suatu negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulatan haus ada pengakuan dari negara lain (De Jure) dan DeFacto. Selain unsure konstitutif atau pembentuk, negara memiliki unsure deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsure yang sifatnya menyatakan bukan unsure yang mutlak. Pengakuan dari negara lain merupakan unsure deklaratif. Sebagai organisasi negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. 3.2 Saran Melalui makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai negara, baik pengertian, bentuk, tujuan, dan fungsi negara. Dan semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan menambah kemampuan peserta dalam memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan emikian pembaca makalah ini dapat memiliki presepsi bahwa tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Konsep warga negara yang baik (good citizen) tentunyaamat tergantung dari pandangan hidup dan system politik negara yang bersangkutan.
  • 20. DAFTAR PUSTAKA  A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eduvcation) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADAN.  http://kuliahfilsafat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html  http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/  Tri Widodo W. Utomo, S.H. 1998. Lembaga Administrasi Negara, Perwakilan Jawa Barat.  Winarno, S.Pd., M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, Sinar Grafika Offset.