Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Sistem pemerintahan dijelaskan mencakup unsur-unsur, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dokumen juga menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia secara historis sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Sistem pemerintahan dijelaskan mencakup unsur-unsur, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dokumen juga menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia secara historis sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny
El documento habla brevemente sobre un trabajo de paciencia que involucra huevos y tiene un comienzo y final inesperados. El autor encuentra la situación descrita como increíble.
Las bolsas de plástico convencionales representan un grave problema ambiental debido a su producción masiva, material no biodegradable y emisiones de gases contaminantes durante su manufactura. Varios países han adoptado medidas como impuestos a las bolsas, prohibición de su uso o desarrollo de materiales biodegradables para abordar este problema.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny
El documento habla brevemente sobre un trabajo de paciencia que involucra huevos y tiene un comienzo y final inesperados. El autor encuentra la situación descrita como increíble.
Las bolsas de plástico convencionales representan un grave problema ambiental debido a su producción masiva, material no biodegradable y emisiones de gases contaminantes durante su manufactura. Varios países han adoptado medidas como impuestos a las bolsas, prohibición de su uso o desarrollo de materiales biodegradables para abordar este problema.
The document discusses magnetic fields and their properties. It notes that magnetic fields have both magnitude and direction, and can be represented by field lines. It also explains that magnetic fields are produced by both electric currents and magnetic materials, and affect other magnetic materials.
The document discusses the results of a study on the effects of a new drug on memory and cognitive function in older adults. The double-blind study involved giving either the new drug or a placebo to 100 volunteers aged 65-80 over a 6 month period. Testing showed those receiving the drug experienced statistically significant improvements in short-term memory retention and processing speed compared to the placebo group.
El documento presenta una serie de citas y frases atribuidas a diversos autores sobre temas como el optimismo, la preparación, la educación, la vida y la felicidad. Las citas enfatizan la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida, estar preparado para las oportunidades, educar a los niños, vivir el presente y buscar la felicidad y los secretos de la vida dentro de uno mismo.
Este documento describe los elementos clave de la planificación didáctica, que es el nivel más concreto de planificación educativa y se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel de aula. Explica que la planificación didáctica incluye contenidos, objetivos, actividades, estrategias, técnicas, medios y recursos. Define cada uno de estos elementos y su función en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan perkembangannya melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif di DPR.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ericomcivics
Dokumen tersebut membahas sejarah sistem pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan, kemudian beralih kembali ke sistem presidensial pada Orde Baru. Amandemen UUD 1945 mempertahankan sistem presidensial tetapi memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara.
Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesiaAdhitong_
Dokumen tersebut membahas perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga saat ini. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta terjadi perubahan sistem seiring dengan amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan saat ini adalah presidensial.
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia pptttttderybagusramadhan
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945, namun secara praktis menerapkan gabungan sistem presidensial dan parlementer. Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer pada 1945-1959 dan demokrasi terpimpin pada 1959-1966 sebelum beralih ke sistem presidensial orde baru hingga reformasi 1998.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan Indonesia. Sistem presidensial dipimpin presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan sistem parlementer dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia, mulai dari pengertian sistem politik, unsur-unsur suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia, perbandingan sistem politik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, serta prinsip-prinsip sistem politik demokrasi dan otoriter.
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalrach_pray
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga kepresidenan di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial di mana Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan perubahan kekuasaan Presiden akibat amandemen UUD 1945.
Sistem politik Indonesia mengalami perubahan sejak masa Orde Lama yang menganut sistem parlementer hingga Orde Baru yang menerapkan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan sementara lembaga-lembaga lain seperti parlemen menjadi lemah. Militer juga memiliki peran politik yang besar di bawah doktrin dwifungsi yang berdampak pada pelanggaran HAM.
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)AmirahNada1
Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa revolusi kemerdekaan, bentuk negara adalah negara kesatuan dengan sistem presidensial namun menghadapi berbagai gangguan seperti pemberontakan PKI Madiun dan Darul Islam. Pada masa Republik Indonesia Serikat, bentuk negara berubah menjadi negara serikat nam
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, mencakup latar belakang era Orde Lama, Orde Baru, serta Reformasi.
2. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari presidensial menjadi lebih dominannya kekuasaan legislatif melalui amandemen UUD 1945.
3. Krisis ekonomi dan politik menyebabkan jatuhnya Orde Baru dan memunculkan era Reformasi yang dit
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan berulang dari 1945 hingga 1966. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat presidensial namun berubah menjadi parlementer akibat tekanan politik. Periode 1950-1959 menggunakan sistem parlementer di bawah UUDS sebelum kembali ke sistem presidensial di bawah demokrasi terpimpin Soekarno. Sistem presidensial kuat dipertahankan hingga 1966.
3. Created By : M. Sayyid Syauqi
1. Sistem pemerintahan Indonesia
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan
permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada
beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan
parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan,
karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia
pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua
sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok
sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang
menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam
perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan
parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut
adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.
4. Created By : M. Sayyid Syauqi
1. Sistem pemerintahan Indonesia
1. Tahun 1945-1949
SistemPemerintahan : Presidensial
Semulasistem pemerintahanyangdigunakan adalah presidensialtetapi sebabkedatangan
sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presidenno X tanggal 16 November 1945
terjadi pembagian kekusaaan dimanakekuasaan eksekutif dipegangolehPerdanaMenteri
makasistempemerintahan indonesiamenjadi SistemPemerintahan Parlementer.
5. 2. Tahun1949-1950
SistemPemerintahan: Quasy Parlementer
Bentuk pemerintahan Indonesiasaat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga
sistem pemerintahanyang digunakanadalah parlementer. Namun karenatidak
seluruhnyaditerapkan makaSistem Pemerintahan saat itudisebut Quasy Parlementer
1. Sistem pemerintahan Indonesia
Created By : M. Sayyid Syauqi
6. 1. Sistem pemerintahan Indonesia
3. Tahun 1950-1959
Sistem Pemerintahan: Parlementer
Created By : M. Sayyid Syauqi
7. 1. Sistem pemerintahan Indonesia
4. Tahun1959-1966
SistemPemerintahan: Presidensial
Presidenmengeluarkan Dekrit Presiden1959yang isinya
1. TidakberlakunyaUUDS1950 dan berlakunyakembali UUD 1945.
2. PembubaranBadan Konstitusional
3. MembentukDPR sementaradan DPAsementara
Created By : M. Sayyid Syauqi
8. 1. Sistem pemerintahan Indonesia
5. Tahun 1966-1998
SistemPemerintahan: Presidensial
Presidensial adalahsistempemerintahan dimana negara tersebut di
pimpin olehpresiden
Created By : M. Sayyid Syauqi
9. (Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen
tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh
kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut
sebagai berikut.
Created By : M. Sayyid Syauqi
10. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Created By : M. Sayyid Syauqi
11. Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah
memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki
kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih
stabil.
Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang
lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuahpemerintahan yang
konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat
pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang
Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen
ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.
Created By : M. Sayyid Syauqi
12. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Setelah Amandemen
Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah
negara terbagi dalam beberapa provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden
dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden.
Created By : M. Sayyid Syauqi
13. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Setelah Amandemen
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan
kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
Created By : M. Sayyid Syauqi
14. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Setelah Amandemen
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan barudalamsistempemerintahan
Indonesia. Hal itudiperuntukandalammemperbaiki sistempresidensial yang lama.
Perubahan barutersebut, antara lainadanyapemilihan secaralangsung, sistem
bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberiankekuasaanyanglebihbesar
kepadaparlemenuntuk melakukanpengawasandan fungsi anggaran.
Created By : M. Sayyid Syauqi