2. 1. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM
1. Pengertian Negara Hukum
Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan
lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus
dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan
kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban
hukum .
3. 2. Negara Hukum Formil Dan Negara Hukum Materil
Negara hukum formil adalah Negara hukum dalam arti sempit yaitu
negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga
dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti bila warga dibiarkan
mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya
perekonomian negara akan sehat.
Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare State adalah
Negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur
tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif
dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.
4. 3. Ciri - Ciri Negara Hukum
Prof.Sudargo Gautama mengemukakan ada 3(tiga) ciri atau unsur dari
negara hukum, yakni sebagai berikut :
a. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan,
Maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang .
Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak
terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
b. Asas legalitas
Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan
terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
c. Pemisahan kekuasaan
Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi , diadakan pemisahan
kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan peundang-undangan,
melaksanakan dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain
tidak berada dalam satu Negara.
5. 2. NEGARA HUKUM INDONESIA
1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia
Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekarang ini
tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah
Negara hukum”.
Perumusan Negara hukum Indonesia adalah:
a. Negara berdasar atas hukum ,bukan berdasar atas kekuasaan belaka
b. Pemerintah Negara berdasar atas suatu konstitusi dangan kekuasaan pemerintahan
terbatas.
Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah Negara
hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai
berikut :
a. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan
34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara turut aktif dan bertanggungjawab
atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat.
b. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga
dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.
6. 2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia
Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945,mengandung prinsip-
prinsip sbb:
1) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagi hukum dasar
nasional dan adanya hierarki jenjang norma hokum
2) Menggunakan system konstitusi
3) Kedaulatan rakyat atau prinsip democrat
4) Prinsip persamaan keduukan dalam hukum dan pemerintahan
5) Adanya organ pembentuk undang-undang(presiden dan DPR)
6) System pemerintahannya adalah presidensil
7) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain(Eksekutif)
8) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluru tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan
umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan
social.
9) Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia
7. 3. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi
Hubungan antara Negara hukum dengan demokrasi dapat
dinyatakan bahwa Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara
hukum . kelima ciri Negara demokrasi tersebut adalah
1) Negara hukum
2) Pemerintahan dibawah control nyata masyarakat
3) Pemilihan umum yang bebas
4) Prinsip mayoritas
5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
8. 3. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki
setiap manusia sebagi anugerah tuhan yang maha esa.kesadaran akan hak
asasi manusia didasaarkan pada pengakuan bahwa semua manusia
sebagai makhluk tuhan memilki drajat dan martabat yang sama,maka
setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asai manusia.jadi
kesadaran akan adanya hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia
sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.
2. Macam Hak Asasi Manusia
`Berdasarkan pengertian HAM,ciri pokok dari hakikat HAM adalah;
• HAM tidak perlu diberikan ,dibeli,ataupun diwarisi.
• HAM berlaku bagi semua orang
• HAM tidak boleh dilanggar
9. HAM meliputi berbagai bidang,sebagai berikut.
a) Hak asasi pribadi (personal rights)
b) Hak asasi politik (political rights)
c) Hak asasi ekonomi (property rights)
d) Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights)
e) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (rights of legal equality)
f) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan
perlindungan ( procedural rights)
10. 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK
ASASI MANUSIA
a. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah
b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris
c. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Prancis
e. Atlantic Charter Tahun 1941
f. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966
11. 5. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat
c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Ketatapan MPR
e. Peraturan Perundang-undangan
2. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
3. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI
MANUSIA
4. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM KONVENSI
INTERNASIONAL
