Dokumen tersebut membahas tentang gugurnya hak menuntut berdasarkan Pasal 50 dan 51 KUHP. Pasal 50 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, sedangkan Pasal 51 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Namun, perintah jabatan yang tidak sah tid

1. GUGURNYA HAK MENUNTUTGUGURNYA HAK MENUNTUT
SesiSesi VVIIIIII
1

2. Pasal 50 KUHPPasal 50 KUHP
A.A.Dasar HukumDasar Hukum
1.1.Pasal 50 KUHP -Pasal 50 KUHP - Barang siapa melakukan perbuatan untukBarang siapa melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan UU tidak dipidana.melaksanakan ketentuan UU tidak dipidana.
2.2.RKUHP Pasal 31RKUHP Pasal 31  tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindaktidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak
pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.
B. Melaksanakan Perintah UUB. Melaksanakan Perintah UU
- Pada dasarnya dimasukkanya rumusan ini adalah sebagai unsur tertulis- Pada dasarnya dimasukkanya rumusan ini adalah sebagai unsur tertulis
adalah untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran suatuadalah untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran suatu
ketentuan pidana yang bagi orang lain. Pada umumnya tindakan tersebutketentuan pidana yang bagi orang lain. Pada umumnya tindakan tersebut
merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.
Gugurnya Hak MenuntutGugurnya Hak Menuntut
2

3. - Contoh : seorang polisi menahan seorang pelaku tindak pidana yang- Contoh : seorang polisi menahan seorang pelaku tindak pidana yang
telah tertangkap tangan ketika melakukan aksi pencurian.telah tertangkap tangan ketika melakukan aksi pencurian.
Apabila posisi yang melakukan adalah seorang petugas kepolisian yang memang diberikanApabila posisi yang melakukan adalah seorang petugas kepolisian yang memang diberikan
kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, maka perintah tersebut akan berbedakewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, maka perintah tersebut akan berbeda
dengan seorang biasa yang melakukan penahanan. Tindakan itu pada dasarnya merupakandengan seorang biasa yang melakukan penahanan. Tindakan itu pada dasarnya merupakan
tindakan yang melanggara Pasal 333 KUHP, akan tetapi KUHAP memberikan kewenangantindakan yang melanggara Pasal 333 KUHP, akan tetapi KUHAP memberikan kewenangan
kepada petugas kepolisian untuk melakukan penahanan kepada sesorang pelaku tindakkepada petugas kepolisian untuk melakukan penahanan kepada sesorang pelaku tindak
pidanapidana..
Syarat Penggunaan Pasal 50 KUHPSyarat Penggunaan Pasal 50 KUHP
Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :
a). Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkana). Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan
kompetensi atau jabatan tertentu ;kompetensi atau jabatan tertentu ;
b.) orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh UU berdasarkanb.) orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh UU berdasarkan
kompetensi jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah uukompetensi jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah uu
harus memahami bahwa ia hanya hanya dapat melakukan tindakan tersebut karenaharus memahami bahwa ia hanya hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena
peraturan per uu an menentukan sebagai kewajiban bagianya untuk melakukan tindakan ;peraturan per uu an menentukan sebagai kewajiban bagianya untuk melakukan tindakan ;
c). Tindakan yang dilakukan ada;ah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkanc). Tindakan yang dilakukan ada;ah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan
perintah UU.perintah UU.
Gugurnya Hak Menuntut
3

4. A.A. Dasar HukumDasar Hukum
1. Pasal 51 KUHP1. Pasal 51 KUHP
2. RKUHP : Pasal 322. RKUHP : Pasal 32
““Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karenaTidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang”melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang”
B. Melaksanakan Perintah Jabatan.B. Melaksanakan Perintah Jabatan.
Hal ini sama dengan pembahasan pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah uu perintah jabatanHal ini sama dengan pembahasan pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah uu perintah jabatan
yang diartikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakn perintah yang ditentukanyang diartikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakn perintah yang ditentukan
berdasarkan aturan per uu an.berdasarkan aturan per uu an.
Dalam ketentuan pasal 51 KUHP dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwaDalam ketentuan pasal 51 KUHP dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa
kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh uukewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh uu
kepadanya.kepadanya.
1.1. Makna Melaksanakan Perintah Jabatan.Makna Melaksanakan Perintah Jabatan.
Pasal 51 KUHPPasal 51 KUHP
4

5. Contoh: Seorang polisi lalu lintas memerintahkan kepada seorang pengendara mobil untukContoh: Seorang polisi lalu lintas memerintahkan kepada seorang pengendara mobil untuk
memindahkan tempat parkir mobilnya karena menghalangi lalu lintas umum. Dalam hal ini,memindahkan tempat parkir mobilnya karena menghalangi lalu lintas umum. Dalam hal ini,
polisi lalu lintas adalah pejabat yang berwenang memerintahkan hal itu dan si pengendara mobilpolisi lalu lintas adalah pejabat yang berwenang memerintahkan hal itu dan si pengendara mobil
walaupun tidak terdapat hubungan atasan bawahan memiliki kewajiban untuk ematuhi perintahwalaupun tidak terdapat hubungan atasan bawahan memiliki kewajiban untuk ematuhi perintah
tersebut.tersebut.
2. Makna suatu perintah “sah” atau seorang pejabat “berwenang”2. Makna suatu perintah “sah” atau seorang pejabat “berwenang”
Ukuran bahwa suatu perintah itu salah diberikan atau pejabat yang memberikan perintahUkuran bahwa suatu perintah itu salah diberikan atau pejabat yang memberikan perintah
memangmerupakan orang yang berwenang, dalam hal ini harus dilihat dari segi formil maupunmemangmerupakan orang yang berwenang, dalam hal ini harus dilihat dari segi formil maupun
materiil atas keabsahan atau kewenangan tersebut, yaitu :materiil atas keabsahan atau kewenangan tersebut, yaitu :
a.a.Bahwa jabatan sebagai sumber asal perintah tersebut sah diemban oleh seseorang ;Bahwa jabatan sebagai sumber asal perintah tersebut sah diemban oleh seseorang ;
b.b.Bahwa pejabat tersebut memiliki hubungan secara administrasi dengan orang yang diberikanBahwa pejabat tersebut memiliki hubungan secara administrasi dengan orang yang diberikan
perintah ;perintah ;
c.c.Dalam hal menyangkut perintah dari seorang penguasa maka perlu diperhatikan wilayahDalam hal menyangkut perintah dari seorang penguasa maka perlu diperhatikan wilayah
kekuasaan miliknya dan memerintah serta bentuk dan isi dari perintah itu bersifat publikkekuasaan miliknya dan memerintah serta bentuk dan isi dari perintah itu bersifat publik
Gugurnya Hak MenuntutGugurnya Hak Menuntut
5

6. 3 Melaksanakan Perintah Jabatan Yang tidak Sah.3 Melaksanakan Perintah Jabatan Yang tidak Sah.
Pada dasarnya, perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidakPada dasarnya, perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidak
meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya. Artinya bahwa seseorang yang telahmeniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya. Artinya bahwa seseorang yang telah
melakukan suatu tindak pidana yang diberikan oleh atasan tanpa kewenangan, padamelakukan suatu tindak pidana yang diberikan oleh atasan tanpa kewenangan, pada
dasarnya tetap dapat dipidana. Oleh karenanya, menjadi penting bagi si penerimadasarnya tetap dapat dipidana. Oleh karenanya, menjadi penting bagi si penerima
perintah untuk mengetahui, apakah perintah yang diberikan padanya merupakan perintahperintah untuk mengetahui, apakah perintah yang diberikan padanya merupakan perintah
yang sah atau tidak. Namun, pembentuk UU menyadari bahwa setiap bahawan atauyang sah atau tidak. Namun, pembentuk UU menyadari bahwa setiap bahawan atau
orang yang menerima perintah, memiliki kemampuan untuk kebenaran isi perintah yangorang yang menerima perintah, memiliki kemampuan untuk kebenaran isi perintah yang
diterimanya.diterimanya.
Berdasarkan hal tersebut maka peluang untuk memaafkan perbuatan yang merupakanBerdasarkan hal tersebut maka peluang untuk memaafkan perbuatan yang merupakan
pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah, dimungkinkan sebagaimana apsal 51 ayatpelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah, dimungkinkan sebagaimana apsal 51 ayat
2, dirumuskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya2, dirumuskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali jika diperintah.pidana, kecuali jika diperintah.
Akan tetapi, tidak semua perintah yang dikemukakan oleh atasan yang tidakAkan tetapi, tidak semua perintah yang dikemukakan oleh atasan yang tidak
berwenang tidak dipidana karena adanya syarat lain yang tersdapat dalam rumusanberwenang tidak dipidana karena adanya syarat lain yang tersdapat dalam rumusan
tersebut yaitu “tersebut yaitu “ Dengan itikan baik mengira bahwa perintah diberikan denganDengan itikan baik mengira bahwa perintah diberikan dengan
wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungannya pekerjaannyawewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungannya pekerjaannya””
Gugurnya Hak MenuntutGugurnya Hak Menuntut
6

7. 3 Melaksanakan Perintah Jabatan Yang tidak Sah.3 Melaksanakan Perintah Jabatan Yang tidak Sah.
Pada dasarnya, perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidakPada dasarnya, perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidak
meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya. Artinya bahwa seseorang yang telahmeniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya. Artinya bahwa seseorang yang telah
melakukan suatu tindak pidana yang diberikan oleh atasan tanpa kewenangan, padamelakukan suatu tindak pidana yang diberikan oleh atasan tanpa kewenangan, pada
dasarnya tetap dapat dipidana. Oleh karenanya, menjadi penting bagi si penerimadasarnya tetap dapat dipidana. Oleh karenanya, menjadi penting bagi si penerima
perintah untuk mengetahui, apakah perintah yang diberikan padanya merupakan perintahperintah untuk mengetahui, apakah perintah yang diberikan padanya merupakan perintah
yang sah atau tidak. Namun, pembentuk UU menyadari bahwa setiap bahawan atauyang sah atau tidak. Namun, pembentuk UU menyadari bahwa setiap bahawan atau
orang yang menerima perintah, memiliki kemampuan untuk kebenaran isi perintah yangorang yang menerima perintah, memiliki kemampuan untuk kebenaran isi perintah yang
diterimanya.diterimanya.
Berdasarkan hal tersebut maka peluang untuk memaafkan perbuatan yang merupakanBerdasarkan hal tersebut maka peluang untuk memaafkan perbuatan yang merupakan
pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah, dimungkinkan sebagaimana apsal 51 ayatpelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah, dimungkinkan sebagaimana apsal 51 ayat
2, dirumuskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya2, dirumuskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali jika diperintah.pidana, kecuali jika diperintah.
Akan tetapi, tidak semua perintah yang dikemukakan oleh atasan yang tidakAkan tetapi, tidak semua perintah yang dikemukakan oleh atasan yang tidak
berwenang tidak dipidana karena adanya syarat lain yang tersdapat dalam rumusanberwenang tidak dipidana karena adanya syarat lain yang tersdapat dalam rumusan
tersebut yaitu “tersebut yaitu “ Dengan itikan baik mengira bahwa perintah diberikan denganDengan itikan baik mengira bahwa perintah diberikan dengan
wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungannya pekerjaannyawewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungannya pekerjaannya””
Gugurnya Hak MenuntutGugurnya Hak Menuntut
6