Alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsground) meliputi kondisi khusus yang jika terpenuhi akan menghapuskan pidana meskipun unsur-unsur delik terpenuhi. Terdiri dari alasan penghapus umum yang berlaku untuk semua delik, dan alasan khusus yang hanya berlaku untuk delik tertentu.

1. OLEH
DR. H. Nana Rukmana, Drs., M.H.
Hana Krisnamurti, S.H., M.H.

2. Alasan Penghapusan Pidana
( strafuitsluitingsground )
 Alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsground) diartikan sebagai
keadaan khusus yang jika dipenuhi menyebabkan pidana, meskipun
terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi ,
tidak dapat dijatuhkan.
 Dalam Ilmu ada 2 jenis :
a. Alasan penghapus pidana umum
Adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap
tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48 - 51 KUHP
b. Alasan penghapus pidana khusus
Adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak
pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (3), 261, 310, dan 367
ayat (1) KUHP.

3. Ajaran Alasan Penghapus Pidana
1. Alasan pembenar ( rechtvaardigingsgrond ) yaitu alasan
yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit) yang
dikenal dengan istilah actus reus di Negara Anglo saxon.
2. Alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yaitu alasan
yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan
dengan pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaarheid)
yang dikenal dengan istilah mens rea di Negara Anglo
saxon.

4. sebab-sebab seseorang tidak dapat dihukum
(Strafuitsluitingsgronden)
1. Ontoerekeningsvatbaarheid (Pasal 44 KUHP)
 Syarat-syarat yang termasuk dalam ketentuan pasal 44 yaitu,
a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa
sipembuat diganggu oleh penyakut, Yang dimaksud disini adalah
berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia
tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia tidak dikenai
hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter
spesialis dan seorang psikiater.
b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya
tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
 Dalam M.t.V ditentukan bahwa seseorang tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :
a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti
akan harga dan nilai dari perbuatannya.
b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia
lakukan.
c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

5. 2. Overmacht (Pasal 48 KUHP)
Satochit K : “didorong oleh keadaan memaksa”
Utrecht : ” Berat Lawan”
Tresna : “ didorong oleh keadaan yang tak dapat
dikuasai
Moeljatno : ”Karena pengaruh daya paksa,
M.v.T Paksaan itu adalah, setiap kekuatan setiap
paksaan atau tekanan yang sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dielakkan.

6. Noodweer (Pembelaan Terpaksa)
(Pasal 49 KUHP)
 Pasal 49 ayat (1) Noodweer dapat diartikan sebagai pembelan
darurat, dan agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan
pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat:
a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk
mempertahankan (membela).
b. pembelaan atau pertahan itu harus dilakukan hanya
terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam
pasal tersebut.
c. harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam
seketika itu juga.

7.  Pembelaan berdasarkan pasal 49 ayat (2) ini
dinamakan Noodweer Exces yaitu, pembelaan yang
melampaui batas, sebenarnya pembelaan yang
melampaui batas, merupakan perbuatan yang
terlarang, akan tetapi karena perbuatan tersebut
berupa akibat suatu goncangan rasa yang disebabkan
oleh serangan.
Misalnya : Naik darah, jengkel, marah sekali atau
sering disebut kalap mata.

8. Wettelijk Voorschrift (Pasal 50 KUHP)
 Wettelijk Voorschrift adalah menjalankan perintah
Undang-undang. Apa yang diperintahkan oleh suatu
undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh
sesuatu undang-undang untuk melakukan sesuatu hal
tidak dapat dianggap tindak pidana.
Cth. Beberapa orang polisi akan menangkap seorang
penjahat yang melarikan diri dari penjara, sedang penjahat
tersebut sangat berbahaya, apabila orang tersebut
melarikan diri dan tidak menuruti perintah polisi penjahat
itu boleh ditembak.

9. Ambtelijke Bevel (pasal 51 KUHP)
 Ambtelijke Bevel atau perintah jabatan. Secara harfiah
adalah suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang
atasan.
Adapun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini
adalah :
1. Orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan.
2. Perintah harus diberikan oleh kuasa yang diberikan
oleh kuasa yang berhak untuk memberikan kuasa itu.
Cth. Seorang polisi diperintahkan oleh atasannya
untuk menangkap seorang penjahat.
Jadi apabila ternyata orang tersebut bukanlah
penjahatnya, maka terhadap si polisi tidak dapat
dihukum.