Recommended
More Related Content
Similar to Pendayagunaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Sarusun dalam Penyediaan Hunian Terjangkau bagi MBR
Similar to Pendayagunaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Sarusun dalam Penyediaan Hunian Terjangkau bagi MBR (20)
More from oswarmungkasa1
More from oswarmungkasa1 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Pendayagunaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Sarusun dalam Penyediaan Hunian Terjangkau bagi MBR
- 1. Isu dan Langkah Strategis Pendayagunaan SKBG Sarusun dalam Penyediaan Hunian Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaan. Oswar Mungkasa FGD Implementasi Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) Jakarta 23 Agustus 2022 9/20/2022 0 Sumbang Saran/Tanggapan
- 2. Tata Kelola Kolaboratif Isu dan Langkah Strategis 9/20/2022 1 Kisi Tayangan
- 3. Tata Kelola Kolaboratif 9/20/2022 2 Penerapan pendekatan tata kelola kolaboratif sejak awal perencanaan. Untuk itu, beberapa langkah strategis perlu dilaksanakan, yaitu Pemetaan para pemangku kepentingan terkait berdasar kategori kewenangan dan tingkat kepentingan yaitu (i) kewenangan dan tingkat kepentingan tinggi (pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN); (ii) kewenangan tinggi dan tingkat kepentingan rendah (kementerian Keuangan); (iii) kewenangan rendah dan tingkat kepentingan tinggi (Asosiasi Perumahan, penerima manfaat); (iv) kewenangan dan tingkat kepentingan rendah (media massa, perguruan tinggi, masuyarakat umum). Revitalisasi Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) yang merupakan wadah kolaborasi para pemangku kepentingan dengan menetapkan anggota berikut agenda strategis Penyusunan Desain Besar Pelaksanaan SKBG yang merupakan konsensus pemangku kepentingan terkait yang bergabung dalam Forum PKP terhadap langkah strategis pelaksanaan SKBG. Desain Besar setidaknya berisikan visi, misi, isu, target, kebijakan dan strategi, peta jalan dan rencana aksi
- 4. Isu dan Langkah Strategis 9/20/2022 3 Isu dan langkah strategis pelaksanaan SKBG yang perlu disepakati melalui Forum PKP, diantaranya adalah Pemetaan/identifikasi peluang pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dan tanah wakaf dan pemetaan penerima manfaat. Upaya penyempurnaan/sinergi regulasi saat ini (jangka waktu sewa) dan penyusunan regulasi baru terkait (petunjuk teknis daerah) Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan kerangka kelembagaan daerah (penetapan OPD penanggungjawab) melalui fasilitasi/pendampingan oleh pemerintah pusat Penyediaan insentif bagi pelaku pembangunan rusun (tarif sewa tanah sangat rendah, keringanan pajak, viability gap fund/bantuan pembiayaan konstruksi untuk peningkatan kelayakan). Penyiapan/penyempurnaan skema pembiayaan bagi MBR Peluang pemanfaatan skema KP(D)BU diantaranya availability payment. Menyimak pembelajaran dari pengalaman Uji Coba KPBU Rusun Cisantren Bina Harapan Peluang perluasan peruntukan SKBG mencakup juga non-hunian dan non-MBR. Sinergi penerapan SKBG dengan skema lainnya seperti hunian berimbang.
- 5. Rujukan 9/20/2022 4 Regulasi • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumuah Susun • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemeriantah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun • Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan SKBG Sarusun • Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tayangan • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2022). Skema SKBG Pemprov DKI Jakarta. Tayangan. Seminar Nasional Implementasi Penerbitan SKBG Sarusun di Daerah. • Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kemen PUPR (2022). Tanggapan atas Kebijakan dan Ketentuan Skema Pembangunan Rumah Susun Umum dengan SKBG Sarusun. Tayangan. Seminar Nasional Implementasi Penerbitan SKBG Sarusun di Daerah. • Direktur Jenderal Perumahan, Kemen PUPR (2022). Kebijakan dan Ketentuan tentang Skema Pembangunan Rusun Umum dengan SKBG Sarusun. Tayangan. Seminar Nasional Implementasi Penerbitan SKBG Sarusun di Daerah.