Lokakarya ini membahas kepemerintahan kolaboratif (collaborative governance) di mana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk membuat keputusan publik secara bersama melalui konsensus. Kepemerintahan kolaboratif diperlukan karena kompleksitas masalah, konflik antar kelompok, dan upaya mencari legitimasi. Karakteristiknya adalah kesetaraan para pihak, partisipatif, dan fokus p

1. Oswar M. Mungkasa
Deputi Gubernur DKI Jakarta
bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Lokakarya Penyusunan Perencanaan
Berbasis Pendekatan Kolaboratif
Jakarta, 21 November 2017
Kepemerintahan Kolaboratif
(Collaborative Governance)

2. Definisi
 Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antarpelaku, antarorganisasi atau
antarinstitusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau
dilakukan secara independen.
 Collaborative governance
 institusi pemerintahan secara langsung mengajak para pemangku
kepentingan untuk membuat keputusan secara bersama-sama dalam
sebuah forum yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan ada
kebebasan, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik
atau mengelola program dan aset publik (Ansell dan Gash, 2007)
 bersatunya institusi publik dan pihak terkait nonpemerintah dalam proses
pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi yang hasilnya
ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

3. Karakteristik
 Alasan perlunya Collaborative governance
 Kompleksitas dan saling ketergantungan antarinstitusi
 Konflik antarkelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
 Upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik (Ansell and Gash dalam
Sudarmo, 2011:104)
 Ciri Collaborative governance
 Adanya kesetaraan di antara pelaku/pemangku kepentingan;
 Sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif (konsensus);
 Kendati struktur formal, tetap lentur dan cenderung sederhana,
 Fokus terhadap penyelesaian kebijakan dan program secara lebih efektif.
 Aspek Collaborative governance
 Eksistensi forum deliberatif,
 Pelaku majemuk meliputi negara dan non-negara,
 Berorientasi konsensus,
 Terkait kebijakan publik (Ansell & Gash 2007).

4.  Perbedaan Koordinasi dan Koilaborasi
- Koordinasi merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai
tujuan bersama
- Hubungan antarorganisasi dalam koordinasi bersifat independen.
- Pada kolaborasi, seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus untuk
mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak
Catatan

5. Those who have learn to collaborate
and improvised most effectively have
prevailed
- Charles Darwin -

6. Terima kasih!
https://pitt.academia.edu/oswarmungkasa
http://tarulh.com/
Oswar.mungkasa63@gmail.com