Penanganan RTLH BKK Arsitektur Khas Yogyakarta

1. BKK ARSITEKTUR KHAS
YOGYAKARTA 2023
Dinas PUPESDM DIY

2. BKK Arsitektur Khas
Yogyakarta
1. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta
merupakan bantuan keuangan untuk pembangunan baru (PB)
rumah layak huni dengan gaya Arsitektur Tradisional Jawa.
2. Pelaksanaannya mengedepankan kekuatan dan ketahanan
serta kelayakan huni bangunan, serta
3. Melestarikan arsitektur bangunan berciri khas Daerah
Istimewa Yogyakarta.

3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Perubahan Tentang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Surat Edaran Wakil Gubernur Nomor 401 / 0161 Tahun 2022 Perihal Penyampaian 15 lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan; dan
15. Surat Edaran Wakil Gubernur Nomor 401/ 17506 Tahun 2022 Perihal Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

4. OPD Pendamping BKK Kalurahan
1. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
2.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
(BPKA) DIY
3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Energi Sumber Daya Mineral (Dinas
PUPESDM) DIY, selaku OPD Teknis
4. Dinas Kebudayaan DIY
5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
dan Kawasan Permukiman (Dinas
PUPKP) Kabupaten di DIY.
Tugas dan Fungsi OPD Pendamping
a. Mengkoordinasikan usulan BKK Kalurahan
yang didampingi;
b. Berkoordinasi dengan pihak terkait, terkait
dengan usulan BKK Kalurahan yang
didampingi;
c. Menyalurkan dana BKK sesuai ketentuan
yang berlaku (dilaksanakan oleh BPKA
DIY); dan
d. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan BKK ke Pemerintah
Kalurahan.

5. Kriteria Kalurahan Penerima Bantuan BKK
1. Kalurahan merupakan bagian dari 15 (lima belas) lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Istimewa Yogyakarta, yaitu:
a. Kabupaten Bantul: Kapanewon Imogiri;
b. Kabupaten Sleman: Kapanewon Prambanan, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Tempel;
c. Kabupaten Kulon Progo: Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, dan
Kapanewon Sentolo;
d. Kabupaten Gunungkidul: Kapanewon Saptosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Gedangsari,
Kapanewon Nglipar, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Karangmojo, dan/atau;
2. Kalurahan Budaya/Rintisan Kalurahan Budaya, Kalurahan Mandiri Budaya/Rintisan Kalurahan Mandiri
Budaya, Kalurahan Wisata; dan/atau
3. Sesuai dengan prioritas penanganan RTLH dari Kalurahan;

6. Kriteria Penerima Bantuan
Calon penerima bantuan merupakan warga Kalurahan penerima BKK yang tidak memiliki rumah atau
menempati rumah satu – satunya dengan kondisi rusak total / rusak berat, atau KK tempel / backlog
(dalam 1 rumah terdapat lebih dari 1 KK);
a. Calon penerima bantuan yang telah lolos verifikasi, bersedia menerima bantuan dan memiliki
kemampuan swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah;
b. Status alas hak lahan jelas, legal dan disertai bukti yang cukup;
c. Belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun;
d. Calon Penerima Bantuan bersedia untuk swadaya, terutama untuk swadaya pembangunan pondasi;
e. Jika terjadi perubahan status pada salah satu persyaratan maka bantuan dapat dibatalkan;

7. Nilai BKK Arsitektur Khas
Yogyakarta TA 2023
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas
Yogyakarta dalam bentuk uang dengan total adalah Rp
50.000.000, - per unit, sudah termasuk pajak.
Material Bahan Bangunan: Rp 45.000.000, -
Upah Tukang: Rp 5.000.000, -

8. Kewajiban Pemerintah Kalurahan
• Menyusun RAB berdasarkan buku panduan Arsitektur Khas Yogyakarta dan wajib
menggunakan desain pada buku panduan.
• Pencairan dana dilaksanakan setelah Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan
pencairan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
• Pengelolaan keuangan diserahkan pada Pemerintah Kalurahan. Kalurahan melaksanakan
pengadaan barang dan jasa material bahan bangunan.
• Memastikan pondasi telah dibangun melalui swadaya.
• Penambahan luas hanya boleh dilakukan setelah bangunan utama selesai dibangun.
1. Pelaksanaan

9. Kewajiban Pemerintah Kalurahan
• Pemerintah Kalurahan wajib melaporkan progress kegiatan BKK (realisasi anggaran dan fisik) setiap
bulan dalam kegiatan monev.
• Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kalurahan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dengan
format sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan mengenai BKK Dana Keistimewaan
pada Pemerintah Kalurahan.
2. Monitoring dan Evaluasi

10. Teknis Pelaksanaan Pembangunan
a) Total waktu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak anggaran BKK
selesai ditransfer dan masuk ke dalam rekening Kalurahan penerima bantuan BKK.
(*) Transfer anggaran dilaksanakan oleh BPKA DIY. Estimasi bisa di awal, tengah, atau akhir bulan Mei.
(**) Pengadaan material langsung dilaksanakan setelah anggaran tertransfer
No Kegiatan / Pekerjaan
Bulan
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Persiapan (Pembentukan TPK, Survey
toko, survey harga, pembangunan
pondasi, dsb)
2 Transfer Anggaran (*)
3 Tahap Perencanaan (pengadaan
material, dsb) (**) `
4 Tahap Pelaksanaan Pembangunan
5 Tahap Pembuatan Pelaporan
6 Monitoring dan Evaluasi

11. a)Seluruh anggaran yang telah diterima oleh Kalurahan, harus diserap
semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya.
b)Apabila terdapat sisa anggaran setelah seluruh proses pembangunan
selesai, maka anggaran harus dikembalikan pada Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Mekanisme pengembalian sebagaimana diatur
dalam petunjuk teknis BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023.
Teknis Pelaksanaan Pembangunan

12. Kalurahan Mengajukan Proposal
pada Gubernur DIY cq. Dinas
PUPESDM DIY (OPD Teknis).
Proporsal ditandatangani Lurah
dan diketahui OPD Pendamping
Kabupaten.
OPD Teknis Melaksanakan
verifikasi usulan
OPD Teknis menyampaikan
rekomendasi teknis pada
Paniradya Kaistimewan.
Pencairan dana anggaran dilaksanakan
setelah Pihak Kalurahan mengajukan
permohonan pencairan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
Setelah Dana ditransfer ke Rekening
Kalurahan, harus segera dicatat
Bendahara Kalurahan.
Kalurahan melaksanakan pengadaan
material sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Proses Pembangunan Rumah
dilaksanakan.
Kalurahan
menyampaikan
Progress realisasi fisik
dan keuangan setiap
bulan pada kegiatan
Monev.
Kalurahan membuat
laporan
pertanggungjawaban
sesuai dengan peraturan
perundangan yang
mengatur.
Ket:
Ketentuan lebih rinci diatur dalam
Petunjuk Teknis, Buku Panduan,
dan peraturan perundangan
terkait BKK yang berlaku
PERENCANAAN
PELAKSANAAN MONEV
Pelaksanaan BKK harus
mengoptimalkan seluruh anggaran
sesuai ketentuan yang mengatur.
MEKANISME

13. KALURAHAN PENERIMA BKK ARSITEKTUR KHAS YOGYAKARTA 2023
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT
1 GUNUNGKIDUL
GEDANGSARI WATUGAJAH 10
PANGGANG GIRISEKAR 5
PATUK BUNDER 5
PLAYEN BANYUSOCO 5
RONGKOP
PUCANGANOM 5
MELIKAN 5
PRINGOMBO 5
SEMANU
CANDIREJO 5
NGEPOSARI 5
SEMIN BENDUNG 5
TEPUS TEPUS 5
WONOSARI
PIYAMAN 5
MULO 5
WONOSARI 5
TOTAL PER KAB. 75
2 KULONPROGO
KALIBAWANG
BANJARARUM 5
BANJAROYO 10
KOKAP
HARGOTIRTO 5
HARGOMULYO 5
LENDAH NGENTAKREJO 5
GIRIMULYO PURWOSARI 5
PANJATAN DEPOK 5
PENGASIH
SENDANGSARI 10
KARANGSARI 5
SENTOLO SUKORENO 5
SAMIGALUH KEBONHARJO 5
TOTAL PER KAB. 65
Belum Diverifikasi
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT

14. KALURAHAN PENERIMA BKK ARSITEKTUR KHAS YOGYAKARTA 2023
4 BANTUL
BANGUNTAPAN POTORONO 5
BANTUL SABDODADI 5
DLINGO TEMUWUH 5
IMOGIRI
SELOPAMIORO 5
KARANGTENGAH 5
JETIS
TRIMULYO 5
PATALAN 5
KRETEK
PARANGTRITIS 5
TIRTOHARGO 5
TIRTOSARI 5
PAJANGAN
TRIWIDADI 5
GUWOSARI 5
SANDEN SRIGADING 10
SEWON BANGUNHARJO 5
PIYUNGAN
SRIMULYO 5
SRIMARTANI 5
PLERET
PLERET 5
WONOLELO 10
BAWURAN 10
WONOKROMO 5
SEGOROYOSO 5
TOTAL PER KAB. 120
JUMLAH KESELURUHAN 375
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT
3 SLEMAN
DEPOK MAGUWOHARJO 5
BERBAH
KALITIRTO 5
TEGALTIRTO 5
GAMPING
NOGOTIRTO 5
TRIHANGGO 5
GODEAN SIDOARUM 10
MINGGIR SENDANGMULYO 5
MOYUDAN
SUMBERARUM 5
SUMBERRAHAYU 5
NGAGLIK SARDONOHARJO 5
NGEMPLAK SINDUMARTANI 5
PAKEM HARJOBINANGUN 5
PRAMBANAN
SAMBIREJO 5
SUMBERHARJO 5
TEMPEL
BANYUREJO 10
PONDOKREJO 5
MOROREJO 5
TURI
BANGUNKERTO 10
WONOKERTO 5
GIRIKERTO 5
TOTAL PER KAB. 115
Belum Diverifikasi
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT

15. BKK ARSITEKTUR KHAS YOGYAKARTA 2023 PADA KABUPATEN
1 KULONPROGO WATES - 5
TOTAL PER KAB. 5
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT
BANSOS RTLH DENGAN DANAIS 2023
NO KABUPATEN KAPANEWON KALURAHAN UNIT
1 YOGYAKARTA
GONDO
KUSUMAN
BACIRO 6
KLITREN 3
KOTAGEDE PURBAYAN 11
MANTRIJERON SURYODININGRATAN 5
UMBULHARJO MUJA MUJU 5
TOTAL PER KAB. 30

16. DESAIN RUMAH

17. RUMAH TIPE 36

18. RENCANA
KEBUTUHAN
MATERIAL
TIPE 36

19. URAIAN
PEKERJAAN DAN
VOLUME MATERIAL
RUMAH TIPE 36
Ctt:
- Pekerjaan Plester dan Aci
hanya untuk sisi luar.

20. SPESIFIKASI
MATERIAL TIPE 36

21. RUMAH TIPE 30

22. RENCANA
KEBUTUHAN
MATERIAL
TIPE 30

23. Ctt:
- Pekerjaan Plester dan Aci
hanya untuk sisi luar.
URAIAN
PEKERJAAN DAN
VOLUME MATERIAL
RUMAH TIPE 30

24. SPESIFIKASI
MATERIAL TIPE 30

25. Pendampingan Tenaga Ahli Pada Kalurahan
No. TA Arsitektur TA Sipil
1 Ar. Kurniadi Herawan, ST, IAI Hidayat, ST
2 Najmatussalamah, IAI Alifia Maharani,ST
3 Ar.Ir. Arief Heru Swasono, ST, MTP,
IAI, IPM
Rudiyatmoko, S.T., M.T
4 Dwiani Intan Kartika Putri, S.Ars Drs. Silfanus
5 Andhi Ardianto, ST Wahyudi, ST
6 AR. Kartikya Ishlah Utami,IAI Yanna Mahardika,ST
7 Muchamad Surya Pradana, S.Ars Muhammad Akhiruddin, ST
8 Aditya Arya Wirawan, S.Ars Miftahunnajah Mahardika, ST
Pelaksanaan BKK Arsitektur
khas Yogyakarta 2023 akan
didampingi oleh 8 (delapan) TA
Arsitek dan 8 (delapan) TA Sipil

26. MATUR
NUWUN