Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SMP)

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
SOSIALISASI
PERMENDIKBUDRISTEK NO.18 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PBJ OLEH SATUAN PENDIDIKAN

2. Contoh dari Lampung Tengah

3. Contoh dari Pandeglang

4. Contoh dari Bareskrim

5. Contoh dari Batam

6. Pedoman PBJ Satuan Pendidikan
Permendikbudristek 18/2022
Tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan atau disebut
PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh
dana yang dikelola Satuan Pendidikan.

7. Definisi dana yang dikelola oleh Satuan pendidikan
“Dana yang ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan”
• Dana operasional pusat dan daerah
• Bantuan pemerintah lainnya
• Bantuan masyarakat berupa uang
Pedoman PBJ Satuan Pendidikan

8. 1
2
Key Insight
1. Sekolah tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk
melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat
pedoman pengadaan barang/jasa Sekolah.
Kebijakan LKPP Atas PBJ Sekolah

10. Penggunaan Dana BOSP 2023
Untuk Peningkatan Kompetensi PBJ Satdik
Salinan Lampiran I
RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS
Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler
f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik
secara mandiri maupun belajar, seperti:
4) peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa
satuan pendidikan;

11. Penggunaan Dana BOS & BOP WAJIB LAPOR
Permendikbudristek
No. 63 Tahun 2022
Kepala Satuan
Pendidikan
Sebagai Penerima Dana:
• BOS
• BOP PAUD
• BOP Kesetaraan
Menyampaikan
Sistem
Aplikasi
Kementerian
( ARKAS)
Laporan Realisasi
Dana
BOS & BOP
*Batas Penyampaian
Laporan BOS & BOP
Laporan
Tahap I
31 Juli 2023
Laporan
Keseluruhan
1 Januari 2024
Sistem Aplikasi Kemendikbudristek

12. Penggunaan Dana BOP PAUD, BOS, BOP Kesetaraan
oleh Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan
Tahun
Berikutnya
*Penyampaian
Realisasi sesuai Juknis
Penggunaan dana oleh Satdik:
• Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.
• Dicatat secara lengkap disertai bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi
pelaksanaan PBJ sesuai ketentuan.
Laporan
Keseluruhan
TA 2023
Menjadi Syarat Penyaluran
Tahap I TA 2024

13. Pedoman PBJ Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan
seluruh penatausahaan/administrasi terkait PBJ
di Satuan Pendidikan pada tahun berkenaan.
Integrasi ARKAS 4.0 dan SIPLah. Transaksi yang
tidak lengkap / selesai, berpotensi menjadikan
laporan satdik tidak lengkap dan mendapatkan
sanksi pemotongan

14. *Permendikbudristek No 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
Pelaporan Hasil Pelaksanaan PBJ
Secara Luring
Secara Daring
Aplikasi
Rencana Kegiatan & Rencana Kerja
Kementerian (ARKAS)
Sudah Otomatis
Terintegrasi Sistem
Dilakukan Secara Manual,
Disertai dengan bukti-bukti
Lengkap
1 2
Satuan Pendidikan
▪ Bukti PBJ Satdik Tersedia &
Terdokumentasi dalam Sistem
(Pasal 26)
▪ Bukti PBJ Satdik harus
didokumentasikan sesuai
ketentuan

15. (Pasal 2 dan 3 Permendikbudristekristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Tujuan:
1.melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan secara
efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan
2. memperoleh barang/jasa yang tepat dari
setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan
Pendidikan diukur dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu, dan lokasi.
Tujuan dan Prinsip PBJ oleh Satuan Pendidikan
Efektif dan Efisien
Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban
pelaporan oleh satuan pendidikan.
Transparan
Terbuka
Bersaing
Adil
Akuntabel
Meningkatkan pertanggungjawaban yang baik dan
memperbaiki kualitas PBJ di Satuan Pendidikan.
Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku
dan penanggung jawab.
Satuan Pendidikan mendapatkan penawaran kompetitif.
Keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja.
Mendorong transparansi antara pelaksana PBJ dan Penyedia.

16. Pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan
Dilaksanakan Melalui
Standar Operasional penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
Pasal 23 (2) PBJ dilaksanakan terhadap
barang/jasa dengan kriteria:
a. Standar atau dapat distandarkan;
b. Memiliki sifat risiko rendah; dan
c. Harga sudah terbentuk di pasar.
(Pasal 23 Permendikbudristekristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
PBJ
Satuan
Pendidikan
Sistem Informasi
Pengadaan
Satuan Pendidikan

17. Pengecualian...
a. barang/jasa tidak memenuhi kriteria pada SIPLah
b. barang habis pakai dengan nilai transaksi paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
c. Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses Sistem Informasi
Pengadaan Satdik
dapat dilaksanakan di luar Sistem Informasi Pengadaan
Satuan Pendidikan jika:

18. Lingkup PBJ Satuan Pendidikan
belanja yang bersifat
honor dan/atau gaji.
Seluruh kegiatan
belanja barang/jasa
yang dibutuhkan
Satuan Pendidikan
*Tidak termasuk:
(Pasal 4 Permendikbudristekristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

19. Kepala
Satuan
Pendidikan
Pendidik
Tenaga
pendidik
Perorangan /
Kelompok Kerja
menunjuk
Bentuk
Penyedia
Syarat dan Kriteria
Perorangan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Identitas Penyedia (NIK/SIUP)
• Kemampuan Menyediakan Barang/Jasa
• Penyedia daring wajib PKP
(PMK 58/2022)
Badan
Usaha
(Pasal 6 -9 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Penyedia
Pelaksana
1 2
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

20. (Pasal 10 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Setiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan
Bertanggung Jawab untuk:
1. Melaksanakan PBJ Satdik sesuai prinsip PBJ Satuan Pendidikan
2. Bekerja secara profesional, mandiri, & menjaga kerahasiaan informasi yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan
4. Menerima & bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan
5. Menghindari & Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
dalam PBJ Satuan Pendidikan
6. Menghindari & mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan
7. Menghindari & Mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan
Pendidikan

21. Peraturan Menteri Keuangan (PMK 58 & 59 Tahun 2022)
Di atas
2 Juta
PPN Dipungut oleh
Bendahara/Instansi
Mekanisme Pajak
Dipungut oleh Penjual
Pembelian
Di bawah
2 Juta
* Penjual yang dapat memungut pajak
adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak)
Dikecualikan dari
pemungutan pajak
oleh Bendahara
(2 & 3)
Belanja
Pengusaha Kena Pajak
(PKP)
“Agar bendahara
memperoleh faktur pajak
dan pada saat diperiksa
auditor tidak menjadi
temuan”
Transaksi Daring / Menggunakan
Sistem Pengadaan Elektronik
Yang memungut pajak
Adalah Operator Pasar Daring
1
2
3
(PMK 59/22) Pasal 18 ayat 1 (huruf a)
(PMK 58/22) penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak (operator pasar daring)
(PMK 59/22) Pasal 18 ayat 1 (huruf h)

22. Contoh simulasi pajak
• Nilai barang 10 jt
➢ dibayarakan ke penyedia senilai 10jt
➢ dibayarkan ke kantor pajak senilai PPN 11% 1.100.000
• ATK 1 jt
➢ dibayarkan ke penyedia sebesar nilai barang 1 jt + ppn 11% 110.000
➢ sekolah meminta bukti bayar pajak (faktur / invoice) ke penyedia.
Contoh : belanja konsumsi ke restoran terdaftar pajak, ada nilai pajak di invoice
Belanja Luring
Belanja Luring
Belanja Daring
• Nilai barang Atk 1jt dan ATK 10 juta
➢dibayarkan nilai barang + ppn 11%

23. Pelaksanaan Pungutan Pajak Dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
Nomor 20 Tahun 2022
Tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak
Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem
Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
1. Integrasi SIPLah dengan Sistem Informasi Direktorat
Jenderal pajak dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli
2022;
2. Kemendikbudristek melakukan penyesuaian pada
layanan SIPLah sesuai PMK 58/2022;
3. Satuan Pendidikan yang melakukan PBJ melalui SIPLah
tidak lagi melakukan pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan pajak terhadap transaksi PBJ mulai tanggal 1
Juli 2022;
4. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada
setiap PBJ yang dilakukan Satdik melalui SIPlah mulai 1
Juli 2022 menjadi tanggung jawab Mitra SIPLah dan
tidak lagi menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

24. NPWP SUBUNIT SATUAN PENDIDIKAN
Berdasarkan
1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor PER-13/PJ/2021 (Perdirjen Pajak
13/2021) tentang Tata Cara Pemberian
dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit
Organisasi Instansi Pemerintah serta
Kewajiban Pelaporan Pakaj Instansi
Pemerintah
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
A. NPWP Dinas Pendidikan Provinsi
SMA dan SMK
B. NPWP Dinas Pendidikan Kota
PAUD, SD, dan SMP
Note :
Satuan Pendidikan Swasta melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk satuan Pendidikan swasta dengan
menggunakan NPWP badan/Yayasan yang menaunginya

25. Tata Cara Pendaftaran Subunit Instansi
Pemerintah
1. Dinas Pendidikan dapat
mendaftarkan masing-masing
sekolah pada aplikasi e-bupot
dengan tautan berikut
https://ebupotip.pajak.go.id/
2. Pengaturan -> Subunit Instansi ->
Tambah

26. Keterangan:
• Satdik diharapkan dapat mengarahkan toko/penyedia mitra Satuan Pendidikan
melakukan pendaftaran melalui laman SIPLah.
• Satdik wajib memperhatikan etika pengadaan pada pasal 10 permendikbud 18/2022
• Pengelola Satdik tidak boleh berperan sebagai penyedia untuk satdik nya sendiri
Email Konfirmasi
https:/siplah.kemdikbud.go.id
(“Laman Mitra SIPLah”)
Daftar Online
Laman Mitra SIPLah
Penyedia
Syarat Penyedia:
• Identitas/Data Penyedia
• NIK (Individu)/SIU (Badan Usaha)
• NPWP
• Informasi Toko/Usaha
*Koperasi
Tata Cara: Pendaftaran Toko / Penyedia

27. Tahapan PBJ Satuan Pendidikan
Penetapan Penyedia
Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Kesepakatan
Pengadaan
(Pasal 11 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

28. Bea Pengiriman / Ongkos Kirim

29. Bea Admin transfer bank

30. Persiapan Pengadaan
Penetapan dokumen perencanaan oleh Pelaksana
Dokumen perencanaan meliputi:
a) jumlah barang/jasa;
b) spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa;
c) waktu dan lokasi serah terima;
d) alokasi anggaran; dan
e) persyaratan Penyedia.
*Dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1 juta (per transaksi)
1
Dilakukan pada pengadaan
secara Daring maupun Luring
(Pasal 12, ayat 2&3 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Catatan Penting :
Sebelum menetapkan dokumen perencanaan Satuan Pendidikan harus melakukan SURVEI HARGA

31. Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana
berdasarkan:
a. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan
b. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

32. Contoh dokumen Luring dari Permendikbudristek
*Lampiran Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

33. Satuan Pendidikan
Harga Mahal? atau Harga Wajar
Kondisi saat ini
Belum sebandingnya jumlah Toko/Penyedia
dengan Jumlah Satuan Pendidikan
Untuk dapat memenuhi kebutuhan
belanja Satdik
Toko/Penyedia
Barang/Jasa Pasar Daring
(Jumlahnya masih kurang banyak)
Tidak dapat dibandingkan harga di toko
Daring dengan toko Luring
Belum tercipta kompetisi ideal di lapangan
Sehingga harga cenderung tinggi
1. Jumlah Penyedia Barang/Jasa (sama atau Lebih Banyak) dari Jumlah Satdik.
2. Harga barang/jasa yang ada di pasar daring menjadi cenderung lebih murah.
Kondisi Ideal
Apa yang terjadi?

34. Kewajaran Harga
2
3
4
1 Standar Satuan Harga (SSH)
Ditetapkan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Harga katalog yang ditetapkan oleh pemerintah
Harga pasar
Urgensi barang/jasa
Harga wajar dinilai dari :

35. Bagaimana cara mewujudkan kondisi Ideal ?
“Diperlukan kerjasama dan peran serta dari semua pihak”
Satuan Pendidikan
• Dapat berperan menginformasikan dan mengajak toko/ penyedia lokal dan
potensial agar bergabung menjadi penyedia di pasar daring.
Pemerintah Daerah (Pemda)
• Melakukan kontrol pasar melalui Dinas terkait. (co: Disperindag)
• Melakukan penyuluhan kepada penyedia lokal dan UMKM agar bisa
bergabung menjadi penyedia barang/jasa melalui pasar daring
(co: Dinas Koperasi dan UKM)

36. 1. Pemilihan dan Penetapan calon Penyedia
• Pengadaan barang <1 juta:
Dapat langsung belanja tanpa membuat dokumen perencanaan
• Pengadaan >Rp1juta - Rp50juta:
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas/negosiasi harga
• Pengadaan >Rp50juta s.d < Rp200juta:
Mendapatkan penawaran harga dan kualitas atas paling sedikit 2 calon Penyedia
• Pengadaan >Rp200juta:
Mendapatkan penawaran harga dan kualitas atas paling sedikit 3 calon Penyedia
Penetapan Penyedia
2. Pembuatan kesepakatan pengadaan
Dibuktikan dengan Bukti Kesepakatan/Surat Pemesanan dalam SIPLah
Dilakukan pada pengadaan secara
Daring maupun Luring
2
*Syarat dan Ketentuan pemesanan harus dicatat dalam surat pesanan.
contoh : instalasi, pelatihan, packing.
*jika penyedia hanya ada satu maka WAJIB dilakukan negosiasi dan bukti
negosiasi menjadi persyaratan dokumen.

37. Contoh dokumen Luring dari Permendikbudristek
*Lampiran Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

38. 1. Pengiriman barang/jasa oleh Penyedia;
2. Pemeriksaan barang/jasa oleh Pelaksana;
meliputi: (Spesifikasi, Kuantitas, Kondisi)
3. Serah terima barang/jasa oleh Pelaksana setelah barang/jasa yang
diterima sesuai dengan kesepakatan (pembuatan BAST);
4. Pembayaran oleh Satuan Pendidikan (P.18)
5. Pembatalan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak pelaku PBJ Satuan Pendidikan (P.19)
Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan
Dilakukan pada
pengadaan secara
daring maupun luring
3
*Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa
dalam jangka waktu yang disepakati (Ps.18)
*Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa merupakan tanggung jawab Penyedia (Ps.20)
*PBJ Satuan Pendidikan selesai dilaksanakan setelah kesepakatan telah dilaksanakan oleh Pelaku PBJ Satuan Pendidikan (Ps.21)
*Dalam hal terjadi penggantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan, maka penyelesaian PBJ Satdik
dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan yang baru (Ps.22)

39. Contoh dokumen Luring dari Permendikbudristek

40. 1. Untuk PBJ secara Luring/atau Tidak melalui SIPLah, Pembayaran
dilakukan oleh Pelaksana PBJ kepada Penyedia. (P.18)
Pembayaran oleh Satuan Pendidikan
*Untuk menghindari terjadi transaksi gantung, wajib memperhatikan mekanisme pembayaran
Pasal 18 ayat 6-8 Permendikbudristek 18 Tahun 2022
*Dalam hal Penyedia merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka pembayaran dapat dilakukan
secara langsung atau tunai dan dalam hal tertentu menggunakan uang muka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (PBJ diluar Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan)
2. Untuk PBJ secara Daring/atau melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan
Pendidikan, Pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran
dalam Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan. (P.18)

41. Keperluan Dokumen
Nilai Pengadaan
≤ Rp1jt >Rp 1jt - < Rp10 Jt > Rp10jt – ≤ Rp50jt > Rp50jt – ≤ Rp200jt > Rp200jt
Daring Luring Daring Luring Daring Luring Daring Luring Daring Luring
Dokumen
Perencanaan
- - v V v v v v v v
Dokumen Hasil
Perbandingan
Penyedia
- - - - - - v v v v
Dokumen Hasil
Negosiasi
- - - - - - v v v v
Surat Pesanan
v - v - v - v - v -
Nota Pembelian - v - v - - - - - -
Kuitansi - - - - - v - - - -
Surat Perintah Kerja - - - - - - - v - V
Berita Acara Serah
Terima (BAST)
v V v v v v v v v v
Bukti Pembayaran v v v v v v v v v v
Penyederhanaan Dokumen
1)
1) 1) 1)
Ket: 1)Wajib dilakukan dalam hal tidak dapat dilakukan perbandingan harga
*Disclaimer : Tabel diatas merupakan ketentuan Permendikbudristek 18 Tahun 2022

42. Bukti Kesepakatan
untuk Pengadaan Luring
Bentuk Bukti Kesepakatan Nilai Pengadaan
Nota Pembelian/ Pembayaran s.d Rp10jt
Kuitansi ˃ Rp10jt s.d. ≤ Rp50jt
Surat Perintah Kerja > Rp50jt
*Permendikbudristek No 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan

43. Menetapkan Dokumen
Perencanaan PBJ
Proses
Pengiriman
Marketplace*
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan 5
Serah Terima Pesanan
dengan pengisian BAST
Pemesanan & Konfirmasi
Transaksi
7
1
3
6
4
Pemeriksaan
Pesanan
Pembayaran
Keterangan:
- Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
* Untuk pengadaan secara daring melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
** Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia
•Melakukan perbadingan harga dan kualitas thd
min. 3 calon Penyedia **
•Memilih dan menetapkan Penyedia
•Membuat Kesepakatan Pembelian
2
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai >Rp200juta
Penyedia
Pasal 15 Permendikbudristek 18 Tahun 2022

44. Menetapkan Dokumen
Perencanaan PBJ
Proses
Pengiriman
Marketplace*
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan 5
Serah Terima Pesanan
dengan pengisian BAST
Pemesanan & Konfirmasi
Transaksi
7
1
3
6
4
Pemeriksaan
Pesanan
Pembayaran
Keterangan:
- Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
*Untuk pengadaan secara daring melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
** Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia
•Melakukan perbadingan harga dan kualitas thd
min. 2 calon Penyedia **
•Memilih dan menetapkan Penyedia
•Membuat Kesepakatan Pembelian
2
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai >Rp50juta s.d. Rp200juta
Penyedia
Pasal 16 Permendikbudristek 18 Tahun 2022

45. Menetapkan Dokumen
Perencanaan PBJ
Proses
Pengiriman
Marketplace*
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan 5
Serah Terima Pesanan
dengan pengisian BAST
Pemesanan &
Konfirmasi
Transaksi
7
1
3
6
4
Pemeriksaan
Pesanan
Pembayaran
Keterangan:
- Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
*Untuk pengadaan secara daring melalui SIPLah
•Memilih dan menetapkan Penyedia
•Membuat Kesepakatan Pembelian
2
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai 1 s.d. Rp50juta
Penyedia

46. Proses
Pengiriman
Marketplace*
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan
Pelaksana PBJ
Satuan Pendidikan 4
Serah Terima Pesanan
dengan pengisian BAST
Pemesanan & Konfirmasi
Transaksi
6
1
2
5
3
Pemeriksaan
Pesanan
Pembayaran
Keterangan:
- Semua tahapan beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satdik
*Untuk pengadaan secara daring melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
•Memilih dan menetapkan Penyedia
•Membuat Kesepakatan Pembelian
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai <Rp1juta
Penyedia
(Pasal 12 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

47. Satuan Pendidikan wajib memperhatikan:
Aspek Utama PBJ Satuan Pendidikan
Barang/jasa yang diadakan → (Harus Sesuai Juknis
Harga Transaksi =< Standar Satuan Harga
Harga transaksi = Harga barang + ongkir + pajak+ administrasi bank
*(Harus direncanakan di ARKAS)
Belanja Daring maka Pembayaran melalui Mitra Pasar Daring

48. PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS
Barang/Jasa
Khusus
merupakan PBJ Satuan Pendidikan yang dilaksanakan
oleh Pelaksana dalam rangka pemenuhan kebutuhan
Satuan Pendidikan terhadap barang/jasa yang
bersifat khusus
Meliputi:
a. barang/jasa yang terbatas atau belum dapat dilepas ke pasar;
b. barang/jasa yang memiliki hak kekayaan intelektual atau
lisensi terbatas; dan/atau
c. barang/jasa yang memiliki spesifikasi khusus yang ditetapkan
Kementerian
digunakan untuk melaksanakan
program prioritas Kementerian
(Pasal 27 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Dilaksanakan melalui
Sistem Informasi
Pengadaan Satuan Pendidikan

49. PENYELESAIAN SENGKETA
1
2
(Pasal 29 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
Musyawarah &Mufakat
Mekanisme di luar pengadilan
atau
Musyawarah &Mufakat
Mekanisme di luar pengadilan
atau
Tidak dapat menyelesaikan
Dilakukan
melalui jalur pengadilan sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan
Harus Dilakukan
Pelaksana PBJ
Penyedia
Terdapat Sengketa

50. PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan evaluasi pelaksanaan PBJ
Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 30 :
Pasal 31 :
Pelaporan hasil pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi
Pengadaan Satuan Pendidikan terintegrasi dengan sistem aplikasi rencana kegiatan
dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
Pasal 32 :
1)
Pelaporan hasil pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan di luar Sistem Informasi Pengadaan
Satuan Pendidikan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana
kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
2 )
(Pasal 30 -32 Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

51. Sistem Informasi Pengadaan
Satuan Pendidikan
Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan adalah
sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan
barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui
laman siplah.kemdikbud.go.id.

52. TERIMA KASIH