BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
PAPARAN SDS TEMATIK 80 (1).pdf
1. PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI (RB)
MIKRO: STUDI KASUS RB TEMATIK PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
Senin, 26 Juni 2023
Muhammad Fauzi, S.Tr.M
#SDS Pusat Layanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2. Muhammad Fauzi, S.Tr.M
Contact Person
Pengalaman Pendampingan Pemerintah
• 089677015186
• mfauzi905@gmail.com
1. Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN 2022
2. Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Triwulan 1 Tahun 2023
3. Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Setjend DPR RI 2022
4. Evaluasi Renstra Paruh Waktu Kementerian ATR/BPN
5. Bimbingan Teknis PEP Kinerja Kementerian KKP Tahun 2023
6. Pendampingan Reviu LKjIP 2022 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
7. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Promosi dan Investasi Provinsi Jawa Timur
8. Pendampingan SAKIP dan RB Kota Magelang, Kabupaten Tangerang, dll
9. Pendampingan penyusunan Perubahan Road Map RB Kota Magelang
10. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi RB Provinsi Sumatera Utara
11. Ketua Penyusun Modul LKjIP dan LPPD Internal SmartID
12. Kepala Pusat Layanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM SmartID
13. Dll
SmartID
35. LATAR BELAKANG P3DN
• Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu
meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
• Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat
hukum yang bersifat wajib.
• Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan
mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh:
• K/L/PD apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk
pinjaman atau hibah dari dalam negeri (DN) atau luar negeri (LN);
• BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD
dan/atau melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau
mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
36. LATAR BELAKANG P3DN
• Pemerintah berharap untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam
Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari
dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan
barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat
komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa
yang ditawarkan oleh penyedia.
• Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri
nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan
jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar
internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan
pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi
tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.
37. TUJUAN P3DN
• Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
• Meningkatkan Kesempatan Kerja
• Meningkatkan Utilisasi Nasional yang pada Akhirnya Meningkatkan
Efisiensi Industri Sehingga Mampu Bersaing di Pasar Dunia
• Penghematan Devisa Negara
• Mengurangi Ketergantungan Terhadap Produk Luar Negeri Melalui
Pengoptimalan Belanja Pemerintah
38. SASARAN STRATEGIS
• Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2020 - 2024. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai
adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan
indikator kinerja:
• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020
ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
• Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63
persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
• Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku pada tahun 2020
ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400
produk tersertifikasi pada tahun 2024.
39. ARAHAN PRESIDEN RI JOKO WIDODO
MENINGKATKAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (PDN)
MENINGKATKAN PORSI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN KOPERASI
MENGUPAYAKAN EFISIENSI
BELANJA PEMERINTAH
MEMPERCEPAT PENYERAPAN
ANGGARAN PEMERINTAH
MEMASTIKAN TRANSPARANSI PBJ
40. RENSTRA KEMENPERIN
• Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni
melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta
melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
• Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih
dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai
belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek
efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk
melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu
pelaksanaan.
• Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui
penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
53. PENETAPAN RENCANA AKSI
Penyusunan rencana aksi
merupakan penetapan aktivitas
yang perlu dilaksanakan untuk
menyelesaikan masalah utama
sebagaimana yang telah
diidentifikasikan dalam logical
framework. Penyusunan rencana
aksi harus mengacu pada logical
framework yang telah dirumuskan
dengan mempertimbangkan 6
(enam) aspek dalam tata kelola
pemerintahan untuk semakin
mengefektifkan pelaksanaan RB
Tematik P3DN.
54. UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI & Produk UMK-K
PENGUATAN
REGULASI
PENGEMBANG
AN
DIGITALISASI
PROFESIONALIS
ME
SDM PBJ
MONITORING
EVALUASI
NEW PLATFORM
MELUNCURKAN
K E R J A S A M A
D E N G A N
PENGESAHAN
RUU PBJ PUBLIK
REVISI KEDUA
PERATURAN PRESIDEN
16/2018
SINERGITAS ANTAR
MENINGKATKAN
KEMENTERIAN
LEMBAGA
KERJA SAMA DENGAN
MENINGKATKAN
A S O S I A S I P R O F E S I
A H L I P E N G A D A A N
S E R T A L E M B A G A
D I K L A T P B J
