Workshop ini membahas sistem informasi bantuan perumahan (SIBARU) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengajuan bantuan perumahan secara online. Workshop ini menjelaskan tujuan, skema pengguna, kriteria kesiapan, dan keunggulan SIBARU serta memberikan update terkini mengenai jumlah pengajuan berdasarkan program bantuan perumahan.

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
S I B A R U
WORKSHOP APLIKASI

2. 01 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
02 DASAR HUKUM
03 SKEMA USER DAN TAHAPAN
04 BISNIS PROSES DAN KEUNGGULAN
05 READINESS CRITERIA
OUTLINE
06 PROGRESS USULAN

3. Maksud, tujuan
dan sasaran

4. MAKSUD
Sebagai upaya untuk
membangun sistem informasi
bantuan perumahan di Ditjen
Penyediaan Perumahan yang
terintegasi antar pemangku
kepentingan (stakeholders)
terkait
TUJUAN
Terlaksananya pengusulan
program bantuan perumahan
secara lebih efektif dan efisien
melalui sistem dalam jaringan
(online)
SASARAN
• Tercapainya efektivitas dan
efisiensi dalam proses usulan
bantuan program
perumahan.
• Terselenggaranya usulan
bantuan perumahan yang
terpadu dari daerah ke
pusat melalui aplikasi
tunggal di Ditjen Penyediaan
Perumahan.

5. e-BMN,

6. DASAR
HUKUM

7. PERATURAN MENTERI
PUPR 17/PRT/M/2018
Permen PUPR
20/PRT/M/2017
Penyediaan Rumah
Khusus
Tentang
Permen PUPR
03/PRT/M/2018
Bantuan Prasarana,
Sarana, Dan Utilitas
Umum Untuk
Perumahan Umum
Tentang
Permen PUPR
07/PRT/M/2018
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
Tentang
Permen PUPR
01/PRT/M/2018
Bantuan
Pembangunan dan
Pengelolaan Rumah
Susun
Tentang
Permen PUPR
01/PRT/M/2019
Bantuan Rumah
Susun Khusus
Perguruan Tinggi dan
Pendidikan Agama
Tentang
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tentang

8. 01
02
03
04
Data dan informasi dalam
penyelenggaraan e-Government wajib
disediakan oleh masing-masing unit
organisasi Kementerian.
Data dan informasi dikelola dan
dikumpulkan oleh unit organisasi dan
Pusdatin.
Data dan informasi harus memenuhi
kaidah struktur data, interoperabilitas,
kebaruan, keakuratan, kerahasiaan,
dan keamanan informasi.
Data dan informasi harus disimpan
pada data center Kementerian.
PERATURAN MENTERI
PUPR 17/PRT/M/2016
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di
Kementerian PUPR
Tentang

9. SKEMA USER
DAN TAHAPAN

10. ADMIN PUSAT
(Perencanaan)
ADMIN DIT. TEKNIS
(Rusun, Rusus, Ruswa, RUK)
Pengusul
Dit. Teknis
Kabupaten/ Kota
Pengusul
(Stakeholder lainnya)
Provinsi
SIBARU
SKEMA USER APLIKASI SIBARU

11. TAHAPAN USULAN SIBARU
Pemohon bantuan membuat draft usulan,
belum dianggap sebagai usulan
Admin Pusat distribusi ke
Direktorat Teknis
 Revisi Administrasi
 Perbaikan
 Ditolak Administrasi
 Usulan DItolak
Direktorat Teknis Menyusun Shortlist
DRAFT
VERIFIKASI ADMINISTRASI
VERIFIKASI TEKNIS
USULAN SHORTLIST
MEMENUHI TEKNIS
ADMINISTRASI LENGKAP
USULAN BARU

12. BISNIS PROSES
DAN KEUNGGULAN

13. BISNIS PROSES SIBARU
Perbaikan
Perbaikan
SK MENTERI
(SELESAI)

14. KEUNGGULAN SIBARU
Efektivitas dan efisiensi
waktu tenaga biaya
usulan program
perumahan dari
daerah/instansi lain yang
semula paper based
menjadi paperless.
KEMUDAHAN
1
Proses usulan dapat
dilihat oleh pengusul
dan admin pusat
sehingga aspek
kepatuhan terhadap
peraturan dapat
meningkat.
TRANSPARANSI
2
Semua proses bisnis
tercatat secara elektronik
dan dapat
dipertanggung
jawabkan. Keamanan
data di server pusat
terjamin serta kapasitas
penyimpanan yang
besar dan tidak
memakan ruang (digital).
AKUNTABILITAS DAN
KEAMANAN DATA
3
Sebagai data bagi
kebijakan strategi
perencanaan dan
penganggaran
penyediaan perumahan.
PENDUKUNG
PERENCANAAN
4

15. READINESS CRITERIA

16. PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA
(Permen PUPRNo.01/PRT/M/2018 dan Permen PUPR No.01/PRT/M/2019)
1. SesuaiRTRW;
2. TersediaAkses;
3. BebasBencanaBanjir & Longsor;
4. TidakmelanggarGSbangunan, sungai,
danpantai;
5. TersediaListrik;
6. TersediaAir Bersih;
7. Luastanah dapat menampung
pembangunan Rusunsesuairencana
kota;
8. Tanahtidak dalamsengketa;
9. Kondisitanah siapbangun;
10. Di atas PeilBanjir.
ADMINSTRASI
1. SuratPermohonan;
2. GambaranUmumKebutuhan
Perumahan;
3. Surat PernyataanDukunganPemdaatau
K/L;
4. Salinansertifikat tanah;
5. Surat PernyataanKesesuaianLokasi
denganRTRWKab/Kota;
6. Surat PernyataanTanggungjawab
PemohonBantuanRusun.
7. SalinanAkta PendirianLembaga/Yayasan
TEKNIS
Penerimamanfaat:
MBR,PekerjaIndustri, Aparatur Sipil Negara,Mahasiswadan
Santri
16

17. TEKNIS
PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
(Permen PUPRNo.20/PRT/M/2017)
ADMINSTRASI
1. SuratUsulan;
2. GambaranUmum;
3. Surat PernyataanPemdaProvinsi dan
Kab/Kota;
4. Surat PernyataanCalonPenerima;
5. Surat KeteranganKesesuaianRTRW
Kab/Kota;
6. KeputusanPenetapanCalonPenerima
Manfaat:
7. Bukti legalitas kepemilikantanah;
8. Dokumenanalisis lingkungan hidup.
1. Tanahbebassengketa;
2. Kondisitanah siapbangun;
3. Tidak memindahkan lokasi pembangunan;
4. TersediaPrasaranaListrik danAir
5. Membantu pengurusanIMB;
6. Tidak mengalihfungsikan bangunanrusus;
7. Menerima dan mengelola asetrusus;
8. Melaksanakanpenghunian olehpenerima
manfaat.
Penerimamanfaat:
Petugasdan Masyarakat PerbatasanNegara,Nelayan,KorbanBencana,Masyarakat terdampak
Pembangunan,KorbanKonflik Sosial, MasyarakatDaerahTertinggal dan PulauTerpencil,Transmigran
17

18. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
(Permen PUPRNo.07/PRT/M/2018)
Penerimamanfaat:
Masyarakatberpenghasilan rendah (MBR)untuk meningkatkan keswadayaan
dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana,sarana,
dan utilitas umum
ADMINSTRASI
1. Surat UsulanBupati/Walikota/Gubernur DKIatau
Kementerian/Lembaga;
2. Usulannamadesa/kelurahan dilengkapidata:
a. JumlahRTLH;dan
b. Jumlahkekuranganrumah(backlog).
3. Data berdasarkan BasisDataTerpadu(BDT)yang
telah dimutakhirkan olehpemda;
4. Jumlahdata RTLHatau backlogper desa/kelurahan
minimal 20unit
TEKNIS
PersyaratanPenerimaBSPS:
1. WNIyang sudahberkeluarga;
2. Memiliki atau menguasaitanah denganalas hak
yangsah(tidak dalam status sengketa dan sesuai
tata ruangwilayah);
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan
menempati rumah satu-satunya dengankondisi
tidak layakhuni;
4. Belum pernah memperoleh BSPSataubantuan
pemerintah untuk programperumahan
5. Berpenghasilan paling banyaksebesarupah
minimum daerahprovinsi;dan
6. Bersediaberswadaya dan membentuk KPBdengan
pernyataan tanggungrenteng.
18

19. TEKNIS
BANTUAN PSU RUMAH UMUM
(Permen PUPRNo.03/PRT/M/2018)
ADMINSTRASI
1. Surat permohonan dan kelengkapannya
yangsesuaidenganperaturan teknis (Site
plan, dokumen legalitas, suratpenyerahan
lahan,dll.)
2. DokumenKuesionerpemberianbantuan
PSU
3. Penyampaianusulan secaraonline
1. SesuaiRTR;
2. Memiliki rencanatapak yangsudahdisahkan;
3. Tanahtidak sengketa;
4. Palingsedikit 50 unit rumah atau paling
banyak 30%dari dayatampung rumahumum
(min. dayatampung 100 unitrumah);
5. Keterbangunanrumah sesuairencanatapak;
6. Penyediaantanah untuk pembangunanPSU
(jika diperlukan).
Penerimamanfaat:
Pengembangperumahan yangmembangun RumahMurah untukMBRsesuai
denganharga jual dalam skemaKPRFLPP
A. PENGAJUANUSULAN
E.PELAKSANAANFISIK
C.PENET
AP
ANLOKASI
B.VERIFIKASIPRAKONSTRUKSI
D. PENYUSUNANDED
PENGEMBANG
BUP
A
TIWALIKOT
A
GUBERNUR
KEMEN-PUPR
VERIFIKASIADM & TEKNIS
VERIFIKASILOKASI
19

20. PROGRESS USULAN

21. USULAN BERDASARKAN PROGRAM
RUMAH
SUSUN
BANTUAN
PSU
RUMAH
SWADAYA
RUMAH
KHUSUS
152
USULAN
17
USULAN
289
USULAN
106
USULAN
Status: 26 Maret 2019
564
USULAN
TOTAL

22. USULAN BERDASARKAN PROGRAM
48 USULAN
23 USULAN
62 USULAN
4 USULAN
137 USULAN
38 USULAN
5 USULAN
93 USULAN
1 USULAN
137 USULAN
41 USULAN
26 USULAN
57 USULAN
9 USULAN
133 USULAN
11 USULAN
22 USULAN
52 USULAN
2 USULAN
87 USULAN
5 USULAN
19 USULAN
16 USULAN
1 USULAN
41 USULAN
9 USULAN
11 USULAN
9 USULAN
0 USULAN
29 USULAN
Status: 26 Maret 2019
RUSUN
RUSUS
RUSWA
PSU
Keterangan

23. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA