Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan

Kode Etik Profesi Perencana
Pemahaman, Konsep Dasar, dan Penerapan
Oswar Mungkasa
Mata Kuliah PL 4005 Kapita Selekta
Sekolah Arsitek, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
9 April 2021

Kisi Tayangan
.
 Pemahaman
 Konsep Dasar
 Kode Etik Perencana Indonesia
 Belajar dari Mancanegara : Amerika dan
Afrika Selatan
19/10/2022
2

Pemahaman Kode Etik (1)
.
 sistem norma, nilai dan juga aturan profesional secara tertulis
dan sistematis dengan tegas menyatakan baik dan benar, serta
hal-hal yang tidak benar atau tidak baik bagi sebuah profesi
 norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat
maupun di tempat kerja.
 kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang
profesional di suatu bidang tertentu (Sonny Keraf). Moral ini
merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai
positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat.
 norma dan etika yang mengikat perilaku pelaku dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan (pasal 43 UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pemahaman Kode Etik (2)
.
 pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari (UU
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)
 disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang
berada di lingkup kerja tertentu, atau organisasi profesi
(self regulation)
 etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self
control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan
dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu
sendiri (Isnanto, 2009).
 Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka tidak
akan diadili oleh pengadilan hal ini disebabkan karena kode
etik tidak selalu melanggar hukum.

Tujuan Kode Etik
.
 Menjunjung Tinggi Martabat Profesi  mencegah tindakan
yang mencemari nama baik profesi
 Meningkatkan pengabdian para anggota  mndorong
timbulnya rasa bangga dan memiliki terhadap organisasi
 Meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi 
memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota
profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para
anggotanya, sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain
itu, kode etik juga mengatur tentang bagaimana cara
memelihara serta meningkatkan mutu organisasi profesi.

Fungsi Kode Etik
.
 Biggs dan Blocher (1986) menyatakan bahwa setidaknya
fungsi kode etik mencakup
 Melindungi suatu profesi dari campur tangan pihak
luar
 Mencegah terjadinya suatu pertentangan internal di
dalam sebuah profesi.
 Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik sebuah
profesi.
 Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi
tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
 Sebagai sarana pengendalian sosial bagi masyarakat
atas profesi yang bersangkutan.

Nilai Inti Kode Etik (1)
 Otonomi  memiliki wewenang dan kebebasan dalam
menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya, sehingga
memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dengan mempertimbangkan kode etik profesi.
 Dapat dipercaya (trustworthiness)  mencakup kejujuran,
integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran menuntut itikad
baik untuk mengemukakan kebenaran. Integritas berarti bahwa
seseorang bertindak dengan kesadaran yang tinggi, dalam
situasi apapun. Reliabilitas berarti melakukan semua usaha
yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya. Loyalitas
adalah tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi
berbagai kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu.

 Penghargaan (respect)  mencakup gagasan seperti
kepantasan (civility), kesopansantunan (courtesy), kehormatan,
toleransi, dan penerimaan.
 Pertanggungjawaban (responsibility)  bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan hasil pekerjaan, tindakan serta dapat menahan
diri. Pertanggungjawaban juga berarti berusaha sebaik mungkin
dan memberi teladan dengan contoh, mencakup juga ketekunan
serta upaya untuk terus melakukan perbaikan. Selain
itu, bertanggungjawab terhadap dampak yang mungkin terjadi
dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat
umum.

 Keadilan (fairness)  mencakup isu tentang kesamaan
penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan,
dan keseksamaan. Perlakuan yang layak berarti bahwa situasi
yang serupa akan ditangani dengan cara yang serupa pula
tanpa pandang bulu.
 Perhatian (caring)  bersungguh-sungguh memperhatikan
kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang
memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan
perbuatan baik.
 Kewarganegaraan (citizenship)  termasuk kepatuhan pada
undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai
warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan
baik, dan melindungi sumber daya yang ada.

Dilema Etika
 Setiap orang melakukannya  pembenaran terhadap
sebuah tindakan karena setiap orang lain juga melakukan
hal yang sama dan karena itu merupakan perilaku yang
dapat diterima.
 Jika sah menurut hukum, hal itu etis  contohnya
seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan
suatu barang yang hilang kecuali pihak lain dapat
membuktikan bahwa barang tersebut miliknya.
 Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya  Filosofi
tindakan didasarkan pada peluang orang lain akan
menemukan perlaku tersebut, dan besarnya kerugian
(konsekuensi) yang akan diterimanya jika hal itu
terbongkar.

Tanggungjawab Perencana pada Siapa?
 Tanggungjawab pada Masyarakat  perencana
menghasilkan suatu karya bagi kepentingan masyarakat
secara adil.
 Tanggungjawab pada yang Menugaskan dan yang
berkepentingan  perencana harus secara obyektif dan
jujur menerima penugasan dari atasan atau pemberi tugas.
 Tanggungjawab Kesejawatan  perencana harus bisa
saling menghargai dan menghormati keprofesian sejawat
 Tanggungjawab Diri  perencana harus berusaha untuk
memenuhi integritasnya, kemampuan profesionalnya.

INDONESIA
( K e t e t a p a n K o n g r e s I s t i m e w a I AP N o . 5 Ta h u n 1 9 9 4 )
Kode Etik
Perencana Kota dan Wilayah

 Kode etik perencanaan Indonesia sebagai kaidah kehormatan
diturunkan berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa
Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
 Kode etik perencanaan Indonesia merupakan sikap profesi
dalam mengemban tanggung jawabnya berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan negara, pemberi kerja dan atasan,
serta tanggung jawab profesi, rekan sejawat maupun diri sendiri.
 Tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara merupakan
payung dari tanggung jawab lainnya.
19/10/2022
13
Kode Etik Perencana Kota : Afrika Selatan
Mukaddimah

 Melayani kepentingan seluruh golongan dan lapisan masyarakat :
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan maupun
kepentingan pribadi serta berdasarkan keyakinan profesi berani membela
yang benar serta memberikan kritik dan koreksi terhadap hal yang
merugikan masyarakat.
 Memberikan informasi kepada masyarakat dan mengambil keputusan atas
permasalahan, kemungkinan pilihan dan dampak dari suatu perencanaan
serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan.
 Berperanserta dalam upaya menuju tercapainya pembangunan
berkelanjutan melalui pendekatan perencanaan terpadu yang berwawasan
menyeluruh dan berjangka panjang dengan meningkatkan efisiensi dan
produktivitas ekonomi, meningkatkan pemerataan dan perluasan manfaat
pembangunan, melestarikan warisan budaya dan sejarah serta
meningkatkan kondisi lingkungan hidup.
19/10/2022
14
Tanggung Jawab Perencanaan pada Masyarakat

 Menjaga kerahasiaan informasi dari pemberi kerja maupun
informasi lain dari pihak pemerintah yang masih perlu
dirahasiakan serta tidak menggunakan informasi yang masih
rahasia untuk kepentingan pribadi, sebaliknya juga harus berani
mempertanggungjawabkan keputusan profesionalnya berdasar
kepentingan masyarakat.
 Memanfaatkan wewenang, kompetensi profesi serta informasi
yang di miliki untuk memenuhi kepentingan pemberi kerja dan
atasannya sejauh hal ini sejalan dengan pelayanannya terhadap
kepentingan masyarakat.
19/10/2022
15
Tanggung Jawab Perencana
terhadap Pemberi Kerja dan Atasannya
.

 Turut serta mengembangkan profesi perencanaan dengan terus
menerus meningkatkan integritas, pengetahuan dan
kemampuannya, tanggap terhadap kritik profesi, berbagi
pengalaman dan pengetahuan pada rekan sejawat serta
menyebarluaskan dan meningkatkan pengertian profesi dan
perencanaan pada masyarakat.
 Menghormati dan menghargai kemampuan dan keahlian
profesional serta hasil pekerjaan teman sejawat dan anggota
dari profesi lain serta mempunyai sikap saling membina terutama
terhadap perencana pemula.
 Menghindar menerima pekerjaan pada waktu bersamaan dari
pemberika kerja lain bila hal ini dapat menimbulkan benturan
kepentingan antarpemberi kerja.
19/10/2022
16
Tanggung Jawab Perencana
terhadap Profesi, Rekan Sejawat dan Diri Sendiri
.

AMERIKA SERIKAT
AI C P C O D E O F E T H I C S AN D P R O F E S S I O N AL C O N D U C T
D i a d o p s i 1 9 M a r e t 2 0 0 5 d a n R e v i s i 1 A p r i l 2 0 1 6
Kode Etik

19/10/2022
18
Kisi-Kisi
A. Prinsip Aspirasi, yang menjadi komitmen.
 Namun, kegagalan mencapai prinsip aspiratif ini tidak dapat menjadi
subjek tuduhan pelanggaran atau menjadi penyebab tindakan disipliner.
B. Aturan Perilaku, yang harus dipertanggungjawabkan.
o Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan ini , terancam dikenakan
sanksi diantaranya dapat mencakup hilangnya sertifikasi keahlian.
C. Ketentuan Prosedural, yang menjelaskan proses memperoleh masukan/
pandangan baik formal maupun informal serta persyaratan memperoleh
laporan tahunan
D. Ketentuan Prosedural yang merinci proses pengajuan pengaduan
pelanggaran, serta proses penyelidikan dan penetapan keputusan
E. Ketentuan Prosedural mengenai bentuk tindakan disiplin terhadap
perencana, termasuk keterlibatan dalam kejahatan serius atau tindakan
lain yang tidak sesuai dengan tanggungjawab seorang perencana.

Kewajiban utama kami adalah melayani kepentingan publik dan, oleh
karena itu, kami bersetia kepada kepentingan publik yang dicapai melalui
debat terbuka dan berkelanjutan. Kami harus mencapai standar integritas
profesional, kemahiran, dan pengetahuan yang tinggi.
Untuk memenuhi kewajiban kami kepada publik, kami menjalankan
prinsip-prinsip berikut:
 Kami akan selalu memperhatikan hak orang lain.
 Kami akan memiliki perhatian khusus terhadap akibat jangka panjang
dari tindakan saat ini.
 Kami akan memberikan perhatian khusus pada saling keterkaitan
terhadap keputusan kami.
 Kami harus memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas,
dan akurat tentang masalah perencanaan kepada semua pihak yang
terkena dampak dan kepada pembuat kebijakan.
19/10/2022
19
Prinsip Aspirasi.
Tanggungjawab kepada Publik (1)
.

 Kami akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mendapatkan dampak yang nyata dari pelaksanaan rencana dan
program yang memengaruhi mereka. Partisipasi harus menjangkau
masyarakat yang tidak memiliki organisasi atau pengaruh formal.
 Kami akan memastikan terwujudnya keadilan sosial dengan memperluas
pilihan dan kesempatan bagi semua orang, mengakui tanggung jawab
khusus untuk merencanakan kebutuhan masyarakat yang kurang
beruntung dan mendukung keterpaduan ras dan ekonomi. Kami akan
mendesak perubahan kebijakan, lembaga, dan keputusan yang
menentang kebutuhan tersebut.
 Kami akan memromosikan keunggulan desain dan berusaha untuk
melestarikan dan mengkonservasi warisan lingkungan alam dan buatan.
 Kami akan menangani semua pihak secara adil dalam proses
perencanaan. Pejabat atau pegawai publik juga harus memperlakukan
secara adil semua pihak dalam proses perencanaan.
19/10/2022
20
Prinsip Aspirasi.
Tanggungjawab kepada Publik (2)
.

Kita bertanggungjawab berkinerja yang rajin, kreatif, dan kompeten atas
pekerjaan untuk memenuhi kepentingan pemberi kerja atau atasan. Namun,
kinerja tersebut harus selalu berkesesuaian dengan kesetiaan dalam
melayani kepentingan publik.
 Kami akan melakukan penilaian profesional independen atas nama
pemberi kerja dan atasan.
 Kami akan menerima keputusan pemberi kerja atau perusahaan
mengenai tujuan dan sifat layanan profesional yang dilakukan kecuali
tindakan tersebut ilegal atau jelas tidak sesuai dengan kepentingan
publik.
 Kita harus menghindari konflik kepentingan atau bahkan kesan konflik
kepentingan dalam menerima penugasan dari pemberi kerja atau atasan.
19/10/2022
21
Prinsip Aspirasi.
Tanggungjawab kepada Pemberi Kerja dan Atasan
.

Kami harus berkontribusi pada pengembangan, dan menghormati, profesi
kami dengan meningkatkan pengetahuan dan teknik, membuat pekerjaan
yang relevan dengan solusi masalah masyarakat, dan meningkatkan
pemahaman publik tentang kegiatan perencanaan.
 Kami akan melindungi dan meningkatkan integritas profesi kami.
 Kami akan mendidik publik tentang masalah perencanaan dan
relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari.
 Kami akan menjelaskan dan mengomentari pekerjaan dan pandangan
profesional lain secara adil dan profesional.
 Kami akan membagikan hasil pengalaman dan penelitian yang
berkontribusi pada pengetahuan perencanaan.
 Kami akan memeriksa penerapan teori, metode, penelitian dan praktek
dan standar perencanaan untuk fakta dan analisis dari setiap situasi
tertentu dan tidak akan menerima penerapan solusi khusus tanpa terlebih
dahulu menetapkan kesesuaiannya dengan situasi tersebut.
19/10/2022
22
Prinsip Aspirasi.
Tanggungjawab kepada Profesi dan Kolega (1)
.

 Kami akan menyumbangkan waktu dan sumberdaya untuk
pengembangan profesional siswa, magang, profesional pemula, dan
kolega lainnya.
 Kami akan meningkatkan kesempatan bagi anggota kelompok yang
kurang terwakili untuk menjadi perencana profesional dan membantu
mereka maju dalam profesinya.
 Kami akan terus meningkatkan pendidikan dan pelatihan profesional
kami.
 Kami akan menganalisis secara sistematis dan kritis masalah etika dalam
praktik perencanaan.
 Kami harus menyumbangkan waktu dan upaya untuk kelompok yang
kekurangan sumberdaya perencanaan yang memadai dan kegiatan
profesional sukarela.
19/10/2022
23
Prinsip Aspirasi.
Tanggungjawab kepada Profesi dan Kolega (2)
.

Kami mematuhi Aturan Perilaku ini, dan memahami bahwa organisasi akan
menegakkan kepatuhan terhadapnya. Jika gagal untuk mematuhi aturan ini, kami
dapat menerima sanksi, yang terberat adalah hilangnya sertifikasi:
 Kami tidak akan dengan sengaja atau dengan ketidakpedulian, gagal
memberikan informasi yang memadai, tepat waktu, jelas dan akurat tentang
masalah perencanaan.
 Kami tidak akan menerima penugasan dari pemberi kerja jika layanan yang
akan dilakukan melibatkan perilaku yang diketahui melanggar aturan ini.
 Kami tidak akan menerima penugasan dari pemberi kerja untuk secara terbuka
mengadvokasi posisi tentang masalah perencanaan yang sangat merugikan
posisi yang kami anjurkan secara publik bagi pemberi kerja sebelumnya dalam
tiga tahun terakhir kecuali (1) dengan itikad baik berkonsultasi dahulu dengan
profesional berkualifikasi lainnya bahwa perubahan posisi kami tidak akan
menyebabkan kerugian saat ini bagi perusahaan sebelumnya, dan (2) kami
membuat pengungkapan penuh tertulis tentang konflik tersebut kepada
perusahaan saat ini dan menerima izin tertulis untuk melanjutkan tugas.
19/10/2022
24
Aturan Perilaku (1)
.

 Kami tidak akan, sebagai karyawan, melakukan pekerjaan lain dalam
perencanaan atau profesi terkait, baik untuk mendapatkan gaji maupun
tidak, tanpa membuat pernyataan tertulis penuh kepada pemberi kerja
dan setelah menerima izin tertulis dari atasan untuk melakukan pekerjaan
tambahan, kecuali pemberi kerja memiliki kebijakan tertulis yang secara
tegas mengabaikan kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
 Sebagai pejabat/pegawai publik, tidak boleh menerima kompensasi,
komisi, rabat, atau keuntungan lain yang mungkin dianggap terkait
dengan jabatan publik atau pekerjaan dari siapa pun selain pemberi kerja
publik.
 Kami tidak akan melakukan pekerjaan pada sebuah proyek untuk
pemberi kerja atau atasan jika, selain kompensasi yang telah disepakati,
terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan pribadi langsung bagi
kami, anggota keluarga kami, atau orang yang tinggal serumah, kecuali
pemberi kerja atau atasan, setelah pernyataan tertulis dari kami,
menyetujui pengaturan secara tertulis. 19/10/2022
25
Aturan Perilaku (2)
.

 Kami tidak akan menggunakan untuk keuntungan pribadi kami, atau klien
atau perusahaan berikutnya, informasi yang diperoleh dalam hubungan
profesional yang diminta oleh klien atau pemberi kerja agar tidak
dilanggar atau yang harus kami akui sebagai rahasia karena
pengungkapannya dapat mengakibatkan rasa malu atau merugikan klien
atau majikan. Kami juga tidak akan mengungkapkan informasi rahasia
tersebut kecuali jika (1) diwajibkan oleh proses hukum, atau (2)
diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang jelas, atau (3)
diperlukan untuk mencegah kerugian besar bagi publik. Pengungkapan
sesuai dengan (2) dan (3) tidak akan dilakukan sampai kami
memverifikasi fakta dan masalah yang terlibat dan, jika memungkinkan,
upaya untuk mendapatkan pertimbangan ulang tentang masalah tersebut
dan telah mencari pendapat terpisah tentang masalah tersebut dari
profesional berkualifikasi lainnya yang dipekerjakan. oleh klien atau
perusahaan kami.
19/10/2022
26
Aturan Perilaku (3)
.

 Kami diperkenankan, sebagai pejabat/karyawan publik, terlibat dalam
komunikasi pribadi dengan peserta proses perencanaan jika diskusi
tersebut berkaitan dengan masalah terkait kewenangan kami untuk
membuat keputusan akhir yang mengikat jika komunikasi pribadi tersebut
dilarang oleh undang-undang atau oleh peraturan, prosedur, atau
kebiasaan.
 Kami tidak akan terlibat dalam diskusi pribadi dengan pengambil
keputusan dalam proses perencanaan dengan cara apa pun yang
dilarang oleh hukum atau oleh aturan, prosedur, atau kebiasaan lembaga.
 Kami tidak akan sengaja, atau dengan ketidakpedulian, salah
menggambarkan kualifikasi, pandangan, dan temuan profesional lain.
 Kami tidak akan meminta calon pemberi kerja melalui penggunaan klaim
yang salah atau menyesatkan, pelecehan, atau paksaan.
 Kami tidak akan salah menyatakan pendidikan, pengalaman, pelatihan,
atau fakta lain yang sesuai dengan kualifikasi profesional kami.
19/10/2022
27
Aturan Perilaku (4)
.

 Kami tidak akan menjual, atau menawarkan untuk menjual, layanan
dengan menyatakan atau menyiratkan kemampuan untuk memengaruhi
keputusan dengan cara yang tidak tepat.
 Kami tidak akan menggunakan kekuasaan kantor mana pun untuk
mencari atau mendapatkan keuntungan khusus yang bukan merupakan
kepentingan umum.
 Kami tidak akan menerima pekerjaan di luar kompetensi profesional kami
kecuali pemberi kerja memahami dan menyetujui bahwa pekerjaan
tersebut akan dilakukan oleh profesional kompeten lain untuk melakukan
pekerjaan tersebut dan dapat diterima oleh pemberi kerja.
 Kami tidak akan menerima pekerjaan dengan bayaran, atau pro bono,
yang kami tahu tidak dapat dilakukan dengan ketepatan waktu yang
diminta oleh calon pemberi kerja, atau yang dipersyaratkan dalam
penugasan.
19/10/2022
28
Aturan Perilaku (5)
.

 Kami tidak akan menggunakan produk hasil upaya pihak lain untuk
mendapatkan pengakuan atau pengakuan professional terhadap karya
tersebut.
 Kami tidak akan mengarahkan atau memaksa profesional lain untuk
membuat analisis atau mencapai temuan yang tidak didukung oleh bukti
yang tersedia.
 Kami tidak akan menghalangi untuk mengungkapkan kepentingan
pemberi kerja atau atasan kami saat berpartisipasi dalam proses
perencanaan. Kami juga tidak boleh berpartisipasi dalam upaya untuk
menyembunyikan kepentingan sebenarnya dari pemberi kerja atau
perusahaan kami.
 Kami tidak akan mendiskriminasi orang lain secara tidak sah.
 Kami tidak akan menahan kerja sama atau informasi dari Pejabat Etika
AICP atau Komite Etik AICP jika tuduhan pelanggaran etika telah
diajukan kepada kami. 19/10/2022
29
Aturan Perilaku (6)
.

 Kita tidak akan membalas atau mengancam pembalasan terhadap
seseorang yang telah mengajukan tuduhan pelanggaran etika terhadap
kita atau perencana lain, atau yang bekerja sama dalam penyelidikan
Pejabat Etik atas tuduhan etika.
 Kita tidak boleh menggunakan ancaman mengajukan tuntutan etika untuk
mendapatkan, atau mencoba mendapatkan, keuntungan dalam
berurusan dengan perencana lain.
 Kami tidak akan mengajukan tuduhan tanpa bukti atas pelanggaran etika
terhadap perencana lain.
 Kita tidak akan dengan sengaja, atau dengan ketidakpedulian, melakukan
tindakan yang salah, baik ditentukan dalam Aturan Perilaku maupun
tidak, yang berdampak negatif pada profesionalitas kita.
 Kami tidak akan lalai untuk segera memberi tahu Pejabat Etika melalui
Surat jika kami dinyatakan bersalah melakukan "kejahatan serius"
sebagaimana dijelaskan dalam Kode Etik Bagian E;
19/10/2022
30
Aturan Perilaku (7)
.

AFRIKA SELATAN
Kode Etik

 Prinsip Kode Etik berasal baik dari nilai umum masyarakat
maupun dari tanggungjawab profesi perencanaan untuk melayani
kepentingan publik.
 Upaya melayani kepentingan publik didasari seperangkat prinsip
utama yang memandu tindakan dan perilaku.
 Prinsip tersebut menetapkan ukuran yang wajib dan aspirasi.
Standar aspirasi menggambarkan perilaku yang diupayakan
untuk ditegakkan.
 Meskipun kepatuhan terhadap standar aspirasi tidak mudah
terukur, namun bertindak sesuai dengan aspirasi ini adalah
harapan kita sebagai profesional.
 Standar wajib menetapkan persyaratan yang tegas, membatasi
bahkan melarang melakukan perilaku tertentu dalam ranah publik
19/10/2022
32
Pendahuluan (1)

Pendahuluan (2)
 Kode Etik ini merupakan
 Ukuran pencapaian nilai sosial dalam mengejar tujuan
kepentingan publik
 Ukuran perilaku baik dan buruk
 Ukuran komitmen terhadap profesi perencanaan
 Ukuran akuntabilitas kepada publik yang dilayani

 menetapkan standar tinggi bagi diri kita sendiri dan bercita-
cita untuk memenuhi standar ini di semua aspek kehidupan
baik di tempat kerja, rumah, dan dalam pelayanan terhadap
profesi.
 Mengartikulasikan kondisi ideal yang dicita-citakan serta
perilaku yang wajib baik sebagai profesional maupun
sukarela.
 Menanamkan kepercayaan pada profesi perencanaan kota
dan daerah dan membantu perencana untuk menjadi
profesional yang lebih baik.
19/10/2022
34
Tujuan Kode Etik (1)

 Sebagai kesepakatan pemahaman bersama tentang perilaku
yang patut.
 Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan
kepentingan diri sendiri.
 Membantu perencana untuk membuat keputusan yang tepat
ketika dihadapkan dengan situasi sulit yang dapat
membahayakan integritas atau sistem nilai.
 Membuat model yang berfungsi sebagai katalis bagi orang lain
untuk belajar, menulis tentang etika dan nilai-nilai.
 Membangun dasar yang kuat bagi perkembangan profesi.
19/10/2022
35
Tujuan Kode Etik (2)

Prinsip Dasar (1)
 Integritas  Perencana perlu bertindak dengan
integritas dan kepatutan. Integritas tidak hanya
mengacu pada mengetahui kebenaran tindakan tetapi
memiliki kekuatan moral dan keberanian untuk
bertindak. Kepatutan berarti berperilaku benar sesuai
dengan tugas dan peran.
 Inspirasi  (i) setia pada profesi; (ii) menjunjung
tinggi moral perencanaan; (iii) menjadi contoh
kebajikan

Prinsip Dasar (2)
 Bertanggungjawab (responsibility)  kewajiban untuk
mengakui keputusan, tindakan yang diambil dan hasilnya, baik
yang berhasil maupun gagal.
 Aspirasi  (i) memutuskan dan bertindak berdasar
kepentingan umum dan lingkungan; (ii) mengerjakan
pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas, pengalaman,
keterampilan dan kualifikasi.; (iii) ketika mengikuti lelang
pekerjaan, selalu berkesesuaian dengan kompetensi dan
kualifikasi baik organisasi maupun individual; (iv) memenuhi
komitmen yang telah disepakati; (vi) bertanggungjawab
terhadap kesalahan dan melakukan perbaikan. Melaporkan
kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain kepada pihak
berwenang; (vii) melindungi informasi rahasia yang telah
dipercayakan; (viii) menegakkan kode Etik ini dan saling
bertanggungjawab.

Prinsip Dasar (3)
 Bertanggungjawab (responsibility)
 Wajib  (i) mengetahui dan menegakkan kebijakan, aturan,
regulasi dan hukum yang terkait; (ii) melaporkan perilaku ilegal
dan tidak etis kepada pengelola dan jika perlu kepada pihak yang
terdampak; (iii) tidak terlibat dalam perilaku ilegal, termasuk
tetapi tidak terbatas, pada pencurian, penipuan, korupsi atau
penyuapan; (iv) tidak mengambil hak pihak lain, termasuk hak
intelektual. Selain itu, tidak membantu atau terlibat dalam
perilaku ilegal.; (v) melindungi pihak pelapor perilaku ilegal; (vi)
hanya melaporkan pelanggaran etika berdasar fakta; (vii)
menghukum pihak yang membuat tuduhan palsu; (viii)
menghukum pihak yang mengancam pihak lain yang peduli
terhadap pelanggaran etika; (ix) menyampaikan pelanggaran
Kode Etik pada pihak berwenang untuk diselesaikan.

Prinsip Dasar (4)
 Menghargai (respect)  memperlakukan orang lain dengan
hormat setiap saat, yang berarti tidak menggunakan istilah
menghina terhadap orang lain, menghargai hak orang lain,
memperlakukan orang dengan sopan dan mengakui berbagai
peran yang dimainkan orang lain dalam pengambilan keputusan.
Menghargai adalah tugas kita untuk menunjukkan rasa hormat
yang tinggi kepada diri kita sendiri, orang lain, dan sumber daya
yang dipercayakan kepada kita. Sumber daya yang
dipercayakan dapat mencakup orang, uang, reputasi,
keselamatan dan sumber daya alam atau lingkungan.
Penghargaan menimbulkan kepercayaan, kepercayaan diri, dan
keunggulan kinerja melalui gotong royong. Rasa hormat
mendorong dan menghargai keberagaman pandangan

Prinsip Dasar (5)
 Menghargai (respect)
 Aspirasi  (i) memahami norma dan kebiasaan pihak lain dan
menghindari perilaku yang dapat menyinggung pihak lain; (ii)
mendengarkan pandangan pihak lain, dan berupaya memahaminya; (iii)
melakukan pendekatan langsung pada pihak lain yang terlibat konflik
atau ketidaksepakatan dengan kita; (iv) berperilaku profesional
walaupun pihak lain tidak berperilaku sama; (v) tidak menanggapi
komentar negatif terhadap pihak lain; (vi) tidak menyerang kolega dari
disiplin ilmu lain
 Wajib  (i) berunding dengan niat baik; (ii) tidak memanfaatkan
kekuasaan baik keahlian maupun kewenangan untuk mempengaruhi
keputusan atau tindakan pihak lain dalam rangka memperoleh manfaat
sendiri di atas kerugian pihak lain; (iii) tidak bertindak kasar pada pihak
lain; (iv) menghargai milik orang lain.

Prinsip Dasar (6)
 Berlaku Adil (fairness)  membuat keputusan dan bertindak tidak
memihak dan obyektif. Berperilaku bebas dari kepentingan diri sendiri,
prasangka, favoritism. Membuat keputusan semata-mata berdasar
profesionalisme.
 Aspirasi  (i) terbuka dalam proses pengambilan keputusan; (ii)
terus menerus menguji ketidakberpihakan dan obyektifitas,
mengambil tindakan perbaikan terkait; (iii) menyediakan akses
setara terhadap informasi kepada pihak yang membutuhkan; (iv)
memberi kesempatan yang sama kepada semua perencana kota
dan wilayah
 Wajib  (i) secara aktif mengungkapkan setiap peluang atau
kejadian nyata konflik kepentingan diantara pihak terkait; (ii)
menghindari konflik kepentingan dengan secara terus menerus
mencari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan
menyelesaikannya;

Prinsip Dasar (7)
 Berlaku Adil (fairness)
 (iii) Tidak mempekerjakan atau memecat, memberi hadiah atau
hukuman, atau menolak kontrak berdasar pertimbangan pribadi,
termasuk dan tidak terbatas pada favoritisme, nepotisme dan
penyuapan; (iv) tidak membedakan berdasar, tetapi tidak terbatas
pada, gender, suku, usia, agama, disabilitas, kebangsaan atau
orientasi seks; (v) melaksanakan aturan organisasi tanpa favoritisme
atau prasangka
 Kejujuran (honesty)  memahami kebenaran dan bertindak secara
benar baik dalam berkomunikasi dan berperilaku. Hal ini berarti
mematuhi hukum, memantau perilaku sejujurnya, mengungkapkan
peluang dan konflik kepentingan nyata.

Prinsip Dasar (8)
 Kejujuran (honesty)
 Aspirasi  (i) bersungguh-sungguh berupaya memahami dan
menemukan kebenaran, (ii) berkomunikasi dan berperilaku
secara jujur; (iii) menyediakan informasi akurat dan tepat
waktu; (iv) membuat komitmen dan janji, baik eksplisit maupun
implisit, dengan jujur; (v) berusaha menciptakan suasana yang
aman bagi pihak yang ingin berbagi fakta
 Wajib  (i) tidak terlibat atau membenarkan perilaku yang
dirancang untuk menipu orang; termasuk tapi tidak terbatas
pada, membuat pernyataan yang menyesatkan,
menyampaikan hanya sebagian informasi, memberikan
informasi di luar konteks; (ii) tidak terlibat dalam perilaku tidak
jujur dengan maksud memperoleh manfaat pribadi atau
merugikan pihak lain.

Pelaksanaan
 Kode Etik akan diselesaikan melalui pengumpulan Kode
Etik yang telah ditandatangani para pihak
 Komite Disiplin akan mendengar dan mengadili seluruh
kasus
 Seperangkat peraturan dan prosedur akan melengkapi
terkait laporan kasus, bagaimana penanganannya, hak
pelapor dan terlapor. Komite Banding akan mendengar
seluruh kasus
 Rancangan Kode Etik, setelah disetujui Dewan Kota,
disiapkan untuk pemangku kepentingan melakukan review
sebelum dapat diakses pada internet. Tanggapan akan
diakomodasi dan dijadikan masukan penyempurnaan

Rujukan
A. Dokumen
 Kode Etik Perencana Indonesia (Ketetapan Kongres Istimewa IAP No. 5 Tahun 1994)
 AICP Code of Ethics and Professional Conduct (adopsi19 Maret 2005, efektif 1 Juni 2005, revisi 1
April 2016)
 South African Council for Planners. Code of Ethics and Professional Conduct, 2011.
B. Tulisan
 Isnanto, R.Rizal, ST, MM, MT, Buku Ajar Etika Profesi, Fakultas Teknik Univeritas Diponegoro,
Semarang, 2009.
 Prawiro, M Etika Profesi: Pengertian, Fungsi, Prinsip, dan Contohnya, 2018.
 Sawitri, Dewi. Profesi Perencana dalam Perencanaan Partisipatif. Suatu Kajian Teori dan Praktek
Perencanaan. Mimbar Volume XXII No. 1 Januari-Maret 2006.
 Sujarto, D. 2006 Etika dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. Materi Pelatihan Jenjang Fungsional
Perencana Tngkat I, SAPPK, ITB Juni 2006
 Wignjosoebroto, S. 1999. Etika Profesional: Pengalaman dan Permasalahan.
C. Internet
 https://seputarilmu.com/2020/03/kode-etik-menurut-para-ahli.html
 https://seputarilmu.com/2019/10/moral.html
 https://haloedukasi.com/kode-etik
19/10/2022
45
Rujukan

Terima kasih
oswar.mungkasa63@gmail.com
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
www.researchgate.net/profile/Oswar_Mungkasa2
19/10/2022
46

Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan

Similar to Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan (20)

More from oswarmungkasa1

More from oswarmungkasa1 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan