Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan tahun 2020-2024 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak melalui kolaborasi. Strateginya meliputi optimalisasi program sejuta rumah, meningkatkan koordinasi antar stakeholder, dan mempercepat penyediaan rumah melalui inovasi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Secara ringkas, peraturan ini bertujuan untuk:
1. Mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH di perkotaan agar lingkungan menjadi lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan
2. Memberikan pedoman teknis kepada pemangku kepentingan tentang perencanaan, pembangunan
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk ruang kota menurut beberapa ahli. Terdapat lima unsur utama yang membentuk ruang kota yaitu wisma, karya, marga, suka, dan prasarana. Unsur-unsur lainnya meliputi titik, garis, bidang, fungsi, batas, dimensi, dan bentuk.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Secara ringkas, peraturan ini bertujuan untuk:
1. Mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH di perkotaan agar lingkungan menjadi lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan
2. Memberikan pedoman teknis kepada pemangku kepentingan tentang perencanaan, pembangunan
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk ruang kota menurut beberapa ahli. Terdapat lima unsur utama yang membentuk ruang kota yaitu wisma, karya, marga, suka, dan prasarana. Unsur-unsur lainnya meliputi titik, garis, bidang, fungsi, batas, dimensi, dan bentuk.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2005-2015 dengan mempertimbangkan peraturan dan undang-undang terkait penataan ruang serta mengatur ketentuan umum mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana tsunami 2004 serta menyesuaikan perubahan peraturan penataan ruang. Qanun ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian istilah
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan kondotel di Kota Surabaya. Kondotel merupakan bangunan yang berfungsi sebagai hunian (kondominium) dan penginapan (hotel) secara bersamaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang mendorong dibangunnya kondotel di Surabaya seperti tingginya permintaan hunian dan investasi, serta tujuan perancangan kondotel yang memiliki daya tarik bagi m
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
Dokumen tersebut membahas empat contoh kasus bangunan yang melanggar peraturan tentang izin mendirikan bangunan di Kota Bandung. Dua di antaranya dibangun lebih tinggi dari izin, sedangkan dua lainnya bahkan tidak memiliki izin sama sekali. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi seperti peringatan, pembatasan, bahkan pembongkaran.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tapak yang meliputi analisis fisik dan nonfisik lahan untuk merancang tapak. Pengkajian perencanaan tapak terdiri atas dua komponen yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Tahapan analisis tapak mencakup analisis topografi, lingkungan, aksesibilitas, dan drainase lahan.
Proyek perencanaan bangunan multifungsi yang meliputi retail dan apartemen di Kota Bandung dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas komersial dan hunian serta meningkatkan perekonomian wilayah sekitar.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang mencakup ketentuan umum, tujuan, dan peta rencana pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, perkantoran, industri, dan lainnya.
Gambar arsitektur memberikan visualisasi desain bangunan oleh arsitek berdasarkan imajinasi pemilik proyek. Gambar ini menjadi acuan bagi teknisi untuk merencanakan struktur bangunan dan mencakup denah, potongan, tampak, dan detail konstruksi.
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2005-2015 dengan mempertimbangkan peraturan dan undang-undang terkait penataan ruang serta mengatur ketentuan umum mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana tsunami 2004 serta menyesuaikan perubahan peraturan penataan ruang. Qanun ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian istilah
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan kondotel di Kota Surabaya. Kondotel merupakan bangunan yang berfungsi sebagai hunian (kondominium) dan penginapan (hotel) secara bersamaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang mendorong dibangunnya kondotel di Surabaya seperti tingginya permintaan hunian dan investasi, serta tujuan perancangan kondotel yang memiliki daya tarik bagi m
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
Dokumen tersebut membahas empat contoh kasus bangunan yang melanggar peraturan tentang izin mendirikan bangunan di Kota Bandung. Dua di antaranya dibangun lebih tinggi dari izin, sedangkan dua lainnya bahkan tidak memiliki izin sama sekali. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi seperti peringatan, pembatasan, bahkan pembongkaran.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tapak yang meliputi analisis fisik dan nonfisik lahan untuk merancang tapak. Pengkajian perencanaan tapak terdiri atas dua komponen yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Tahapan analisis tapak mencakup analisis topografi, lingkungan, aksesibilitas, dan drainase lahan.
Proyek perencanaan bangunan multifungsi yang meliputi retail dan apartemen di Kota Bandung dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas komersial dan hunian serta meningkatkan perekonomian wilayah sekitar.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang mencakup ketentuan umum, tujuan, dan peta rencana pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, perkantoran, industri, dan lainnya.
Gambar arsitektur memberikan visualisasi desain bangunan oleh arsitek berdasarkan imajinasi pemilik proyek. Gambar ini menjadi acuan bagi teknisi untuk merencanakan struktur bangunan dan mencakup denah, potongan, tampak, dan detail konstruksi.
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembiayaan perumahan untuk masyarakat informal yang meliputi identifikasi masalah, solusi, program, dan tahapan yang akan dilakukan pada RPJMN. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat informal, pengembangan skema pembiayaan mikro dan lembaga penjaminan, serta optimalisasi peran berbagai lembaga keuangan dan non keuangan.
APBN
2016
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Asumsi Dasar Ekonomi Makro
PENDAPATAN NEGARA Rp1.822,5triliun
1.360,1
Triliun
Rp
186,5
Triliun
Rp
273,8
Triliun
Rp
2,0
Triliun
Rp
Arah Kebijakan Umum Perpajakan
• Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga
iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat;
• Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan
regulasi, administrasi, serta akuntabilitas;
• Dukungan Insentif Fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
nilai tambah ekonomi nasional.
• Penyempurnaan peraturan perundangan termasuk revisi UU KUP dan
penyiapan revisi UU PPh dan UU PPN;
• Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
• Memperkuat kerangka hukum dan implementasi di bidang kepabeanan;
• Implementasi penuh billing system Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.
Kebijakan Teknis Perpajakan
• Optimalisasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di
sumur migas baru;
• Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan);
• Melanjutkan renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Batu
Bara dan melakukan reviu atas tarif iuran produksiroyalti mineral logam dan
batu bara;
• Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan
kegiatan penangkapan ikan;
• Mengenakan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan
peranannya sebagai agen pembangunan;
• Perbaikan tarif PNBP KL serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.
Arah Kebijakan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak
PAJAK
PNBP Lainnya
SDA Migas
Non Migas
Pendapatan Bagian Laba Lainnya
Pendapatan BLU
PPh Non Migas
Pajak Pertambahan NIlai
PPh Migas
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak lainnya
715,8
Triliun
Rp
571,7
Triliun
Rp
19,4
Triliun
Rp
11,8
Triliun
Rp
41,4
Triliun
Rp
KEPABEANAN DAN CUKAI
Cukai
Bea Masuk
Bea Keluar
37,2
Triliun
Rp
2,9
Triliun
Rp
146,4 Triliun
Rp
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
46,3
Triliun
Rp
35,4
Triliun
Rp
79,4
Triliun
Rp
78,6
Triliun
Rp
34,2
Triliun
Rp
BELANJA NEGARA Rp2.095,7triliun
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Sula untuk tahun anggaran 2018. Dokumen ini membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tinjauan kebijakan, kondisi permukiman saat ini, dan rencana pengembangan untuk masa datang.
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas program KPR bersubsidi Bank Tabungan Negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna mewujudkan program satu juta rumah pemerintah. Dokumen menjelaskan persyaratan kredit bersubsidi seperti plafon harga rumah, besaran subsidi, dan dokumen yang dibutuhkan serta kewajiban penerima kredit.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen tersebut membahas mengenai keperluan untuk menerapkan Dasar Perumahan Negara (DRN) di Malaysia untuk menangani berbagai isu dan tantangan dalam sektor perumahan, seperti kualitas konstruksi, proyek perumahan terbengkalai, dan kemampuan masyarakat untuk membeli atau menyewa rumah."
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Similar to 01. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 (Roem Indraningsih, ST, MT).pdf (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN 2020-2024
Disampaikan oleh:
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Dalam Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat-Daerah
Tahun 2020
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III | 08 Juli 2020
4. Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Target
(gap pembiayaan tinggi)
Delivery system penyediaan perumahan
belum optimal
Ketidaktersediaan basis data perumahan
Scope dan level pembangunan perumahan
yang multisektor dan kompleks
Belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat
Keterbatasan lahan khususnya di perkotaan
Skema bantuan pembiayaan perumahan
bagi MBR:
• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP),
• Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan
• Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berbasis Tabungan (BP2BT)
Pemanfaatan teknologi dan
inovasi perumahan
Pengembangan program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
bagi MBR
Permasalahan Potensi
PERMASALAHAN DAN POTENSI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
4
5. Tantangan
Keterpaduan penanganan dan
pembinaan daerah
Penerapan housing career dalam
pemenuhan penyediaan hunian
Pembangunan rumah skala besar
dan hunian berimbang
Pembangunan hunian yang terintegrasi
dengan sistem transportasi (TOD)
Pemenuhan kebutuhan rumah ASN,
TNI/POLRI.
Pemenuhan perumahan berbasis
komunitas dan kelompok
Pemenuhan hunian bagi kaum milenial
Peluang
Pemanfaatan lahan untuk perumahan
(Pemerintah Pemda, BUMN/BUMD)
Mengefektifkan Keswadayaan masyarakat
Pemanfaatan KPBU dalam
pembangunan perumahan
Pemanfaatan creative financing
(Tapera, SBSN, CSR,dll)
Kolaborasi dan kerjasama antar-stakeholders
perumahan
Perumahan buruh menjadi pengungkit
pertumbuhan ekonomi
TANTANGAN DAN PELUANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
5
6. Proporsi rumah tangga yang mampu mengakses
dan tinggal di rumah layak, berdasarkan:
Pergeseran target dan indikator dari backlog menjadi target SDGs,
yaitu akses terhadap rumah yang adequate, safe, and affordable
Ketahanan Konstruksi Akses Air Minum
Akses Sanitasi Luas per Kapita
Keamanan bermukim
(lahan)
Permukiman kumuh
“Backlog” Perumahan
INDIKATOR UTAMA INDIKATOR TAMBAHAN
Sumber: Bappenas, Januari 2019
PERUBAHAN INDIKATOR RLH
BERDASARKAN TARGET SDGs 2030
6
7. Meningkatkan Jumlah
Rumah Tangga yang
Menghuni Rumah Layak
54,1% 70,0%
Semula
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
Menjadi
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
Target Rumah Tangga
Tahun 2024
11 juta rumah tangga
Pertumbuhan
rumah tangga
baru 3,2 juta
Rumah tangga eksisting
7,8 juta
Target
Kelompok Pemerintah
60%
40%
Intervensi tidak langsung:
• Penyediaan hunian melalui
peran masyarakat dan swasta;
• Fasilitasi pembiayaan dari
lembaga keuangan.
5 Juta RT
6 Juta RT
Intervensi langsung:
• Penyediaan hunian;
• Fasilitasi peningkatan kualitas;
• Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
dan bantuan/subsidi pembiayaan
perumahan;
• Penyediaan infrastruktur
permukiman;
• Pembinaan;
• Penanganan Permukiman Kumuh.
Sumber: Bappenas, 2019
TARGET RPJMN BIDANG PERUMAHAN 2020-2024
7
8. TARGET INTERVENSI LANGSUNG
PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN
DALAM RPJMN 2020-2024 (5 JUTA UNIT)
Sumber: RPJMN 2020-2024
(Rp Juta)
*) Dukungan Major Project
(Unit)
(Pelaksana) (tower)
Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR* 875.000 51.081.000
Ditjen PI, Kementerian PUPR*
(termasuk Tapera dan SMF)
1.696.819 84.730.000
Kementerian Sosial 109.000 1.669.400
Kementerian Agama 2.581 119.000
Kementerian Pertahanan 13.936 6.793.000
POLRI 40 16 1.248.900
Pemerintah Daerah 583.600 121.067.500
BUMN* 727.917 48.000.000
Swasta / Dunia Usaha* 500.000 237.500.000
Masyarakat* 25.384 5.076.800
8
9. MAJOR PROJECT BIDANG PERUMAHAN
1 JUTA PUBLIC HOUSING
Sumber: RPJMN 2020-2024
MAJOR PROJECT
1 JUTA PUBLIC HOUSING
MANFAAT PROYEK
1. Meningkatnya akses masyarakat
terhadap perumahan layak, aman
dan terjangkau untuk sejuta rumah
tangga perkotaan dan menangani
permukiman kumuh;
2. Terbentuknya sistem perumahan
publik yang profesional di
metropolitan (lintas kab/kota)
PELAKSANA
a.l Kemen PUPR, Pemda,
Badan Usaha
(BUMN/Swasta),
Masyarakat
KETERANGAN
Fokus di metropolitan dan
Kawasan Industri/KEK
Pengembangan skala besar
Dibiayai dari APBN, APBD,
Pengembang,SBSN, KPBU
Berupa rusun sewa (500 rb unit)
dan rusun milik (500 rb unit)
Subsidi dan non-subsidi
Dikelola oleh Estate Manager
yang profesional
INDIKASI PENDANAAN
380 T
(tidak termasuk tanah)
SYARAT PRA-PEMBANGUNAN
Ketersediaan
Lahan
Kepastian
Hukum
Kemudahan
Perizinan
Skema
Pengelolaan
Public Housing
Mekanisme
KPBU
Badan
Pengelola
9
10. 0 - 1,5 Juta/bulan*
1,5 – 2,2 Juta/bulan*
2,2 – 2,8 Juta/bulan*
2,8 – 3,4 Juta/bulan*
3,4 – 4,1 Juta/bulan
4,1 – 5,0 Juta/bulan
5,0 – 6,2 Juta/bulan
6,2 – 8,1 Juta/bulan
8,1 – 12,7 Juta/bulan
>12,7 Juta/bulan
DESIL 1
DESIL 2
DESIL 3
DESIL 4
DESIL 5
DESIL 6
DESIL 7
DESIL 8
DESIL 9
DESIL 10
Sumber: DJPI, 2020
KPR Komersial dan fasilitas likuiditas
KPR FLPP oleh PT SMF
• KPR Komersial
• Fasilitas likuiditas KPR FLPP
oleh PT SMF
• Tabungan Perumahan Rakyat
oleh BP Tapera + FLPP (fixed
income)/BP2BT (non-fixed
income+mortgage guarrantee)
• Housing Microcredit (BLU PPDPP)
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler;
• Public Housing (Rumah Susun)
• Housing Microcredit (BLU PPDPP)
• Bantuan Sarana Hunian
Pendukung KSPN
• Public Housing (Rumah Susun)
• Tabungan Perumahan Rakyat
oleh BP Tapera
• Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera
• Social housing (Rumah Khusus)
Keterangan:
* Tidak bisa menjangkau harga terendah
yang ada di pasar
SEGMENTASI INTERVENSI PEMERINTAH
BENTUK INTERVENSI
TINGKAT PENDAPATAN
10
11. Sumber: Lampiran RPJMN 2020-2024
TARGET KEMENTERIAN PUPR
DALAM RPJMN 2020-2024 BIDANG PERUMAHAN
• Pembangunan Rumah Susun
• Pembangunan Rumah Khusus
• PB Rumah Swadaya
• Peningkatan Kualitas RTLH
• Bantuan PSU Rumah Umum
• Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Infrastruktur
Perumahan
Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah
layak huni, terutama untuk kelompok
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peningkatan infrastruktur PU dan
perumahan yang terbangun dan
terkelola dengan berbagai skema
pembiayaan yang lebih efisien dan
berkelanjutan
DJP
DJPI
Target Kinerja
875.000 Unit
Alokasi Anggaran
Rp 54,37 T *
Output
Tujuan
Output
Tujuan
Target Kinerja
1.696.819 RT
Alokasi Anggaran
Rp 84,73 T*
Keterangan:
* Termasuk anggaran Fisik dan Non-Fisik
11
12. TARGET CAPAIAN DITJEN PERUMAHAN
DALAM RPJMN 2020-2024 BIDANG PERUMAHAN
Presentase Alokasi Anggaran Fisik
Anggaran
Fisik
Anggaran
Non-Fisik
51,08 T
3,29 T
TOTAL TARGET 2020 - 2024
unit rumah
875.000
Total Anggaran
Rp 54,37 T
49%
39%
8%
4%
Rumah Swadaya
Rumah Susun
PSU Perumahan
Rumah Khusus
12
14. TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
TUJUAN
Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian
layak melalui penyediaan rumah layak huni
secara kolaboratif
KEBIJAKAN
STRATEGI 1
Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan
melanjutkan Program Sejuta Rumah
STRATEGI 3
Mempercepat penyediaan rumah
layak huni melalui pemanfaatan
teknologi dan implementasi
skema penyediaan perumahan
yang inovatif
STRATEGI
STRATEGI 2
Menyediakan sistem regulasi yang
harmonis dan meningkatkan koordinasi
untuk mendukung kolaborasi antar
stakeholder dalam rangka memperkuat
Program Sejuta Rumah
Peningkatan pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni secara kolaboratif,
terutama untuk kelompok MBR
14
15. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR
dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan
perkotaan (termasuk TOD), Kawasan industri
(KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara
(IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya
Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat
terdampak bencana dan program pembangunan
pemerintah/ perbatasan/tertinggal/terluar dan
kebutuhan khusus lainnya
Pembangunan baru dan peningkatan kualitas
RTLH bagi MBR, untuk mendukung penanganan
kumuh perkotaan, serta untuk mendukung
pengembangan kawasan strategis pariwisata;
1
2
3
4
Bantuan pembangunan PSU untuk
mendukung pembangunan perumahan
bagi MBR, termasuk perumahan skala
besar untuk MBR dan perumahan yang
dibangun berbasis komunitas;
Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni
dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah
STRATEGI 1
15
16. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis dan meningkatkan
koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder
dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah
STRATEGI 2
Peningkatan kolaborasi Pemerintah,
pemda, dunia usaha, masyarakat, dan
pemangku kebijakan lainnya
Peningkatan kapasitas pemangku
kebijakan melalui pembinaan dan
dukungan kegiatan
Peningkatan kompetensi dan
profesionalisme sumber daya manusia
bidang perumahan
Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang
perumahan, serta penyediaan kebijakan dan
strategi nasional jangka panjang bidang
penyelenggaraan perumahan
Pendampingan pemda untuk percepatan
implementasi kebijakan kemudahan
perizinan pembangunan perumahan
Penguatan implementasi standar
keamanan bangunan dan kesehatan
Pembentukan balai perumahan di tingkat
provinsi
Perlindungan konsumen dan pengembang
perumahan
1
2
3
4
6
7
8
9
Pengembangan
system housing career 5
16
17. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan
teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan
yang inovatif
STRATEGI 3
Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD serta
penerapan pendekatan konsolidasi tanah dan land
banking untuk mendukung pengembangan
perumahan MBR dan millennials
Dukungan pengembangan public housing system
melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan,
serta pengintegrasian rumah sewa (rental housing) Pengoptimalan potensi pengembangan
perumahan berbasis komunitas/kelompok
masyarakat
Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk
MBR dengan simpul transportasi umum/TOD Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif
(creative financing) dan microfinance untuk
melaksanakan penyediaan perumahan,
terutama bagi MBR
Dukungan pengembangan perumahan skala
besar dengan pendekatan hunian berimbang
Pemanfataan inovasi teknologi konstruksi
dan material untuk mendukung percepatan
penyediaan perumahan bagi MBR
1
2
3
4
6
7
8
Pengembangan klinik perumahan di Daerah
5
17
18. Pembangunan
Rumah Susun
Pembangunan
Rumah Khusus
Bantuan
Rumah Swadaya
Bantuan PSU untuk
Perumahan MBR
KEGIATAN UTAMA DITJEN PERUMAHAN
Regulasi :
• UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun
• Perpres Nomor 100/2018 tentang
Pembangunan Rumah Susun Khusus pada
Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan
Keagamaan Berasrama
• Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2019
tentang Bantuan Pembangunan dan
Pengelolaan Rumah Susun
Jenis Bantuan :
Pembangunan fisik rumah susun dilengkapi
dengan meubelair dan PSU
Penerima Bantuan :
MBR, Pekerja Industri, PNS, Nelayan,
Mahasiswa, Santri
Regulasi :
Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Jenis Bantuan :
• Uang & bahan bangunan dengan skema
peningkatan kualitas rumah tidak layak
huni
• Pembangunan baru rumah tidak layak huni
melalui pemberdayaan masyarakat.
Penerima Bantuan :
MBR (punya rumah sendiri namun tidak layak
huni/belum punya rumah namun memiliki
tanah sendiri)
Regulasi :
Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang
Penyediaan Rumah Khusus
Jenis Bantuan :
Pembangunan fisik rumah khusus beserta PSU
Penerima Bantuan :
Petugas dan Masyarakat Perbatasan Negara,
Nelayan, Korban Bencana, Masyarakat
terdampak Pembangunan, Korban Konflik
Sosial, Pekerja Industri, Pekerja Pariwisata,
Transmigran, Masyarakat Daerah Tertinggal,
Terpencil dan Pulau Terluar
Regulasi :
Permen PUPR Nomor 3/PRT/M/2018 tentang
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
untuk Perumahan Umum
Jenis Bantuan :
Jalan, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip
3R (reduce, reuse dan recycle), jaringan Sistem
Penyediaan Air Minum
Penerima Bantuan :
MBR (sesuai dengan MBR Kelompok Sasaran Kredit/
Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi)
UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
18
19. 19
ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PERUMAHAN OLEH
DITJEN PERUMAHAN
Renstra
Renja
DIPA
Serah Terima Aset
Evaluasi
Verifikasi
Persiapan Pelaksanaan
Usulan Bantuan
Lokasi Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pemantauan
DIT. SSPP DIT. TEKNIS
PENGUSUL BANTUAN
PERUMAHAN
8
7
6
4
5
2
1
Pemanfaatan
SIBARU
3
Penyiapan Dokumen
Serah Terima Aset
9
10 11
SETDITJEN
12
21. Pagu 2020-2024
Rp 54,37
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 3,29 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 18,48 T*
51.300 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 26,65 T
813.600 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 3,89 T
262.300 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 2,06 T
10.000 Unit
PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN
2020-2024
21
22. Pagu 2020
Rp 7,53
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 0,36 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 1,56 T*
1.640 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 4,95 T
181.500 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 0,14 T
8.545 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 0,52 T
2.648 Unit
PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2020
22
23. PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2021
Pagu 2021
Rp 8,75
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 0,60 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 3,30 T*
4.200 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 3,94 T
118.650 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 0,20 T
12.000 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 0,71 T
3.332 Unit
23
24. Pagu 2022
Rp 8,73
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 0,63 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 2,72 T*
5.400 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 3,99 T
118.650 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 1,01 T
70.000 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 0,38 T
1.342 Unit
PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2022
24
25. Pagu 2023
Rp 13,24
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 0,65 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 4,97 T*
15.000 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 5,91 T
178.235 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 1,32 T
91.800 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 0,39 T
1.340 Unit
PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2023
25
26. Pagu 2024
Rp 16,53
Triliun
Dukungan Manajemen
dan Output Non-Fisik
Lainnya
Rp 0,68 T
Pembangunan
Rumah Susun
Rp 7,47 T*
25.100 Unit*
*) Termasuk pembayaran AP KPBU
Rumah Swadaya
Rp 6,82 T
216.625 Unit
Bantuan PSU
Rumah Umum
Rp 1,16 T
80.000 Unit
Pembangunan
Rumah Khusus
Rp 0,40 T
1.338 Unit
PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2024
26
27. CASCADING INDIKATOR KINERJA
IKK2
Tingkat pelaksanaan
fasilitasi bantuan
PSU pada rumah
umum bagi MBR
IKK1
Tingkat ketersediaan
dokumen kebijakan,
perencanaan, dan
kemitraan
penyelenggaraan
perumahan
IKK4
Tingkat ketersediaan
rumah khusus
IKK5
Tingkat fasilitasi
rumah swadaya bagi
MBR
IKK3
Tingkat ketersediaan
rumah susun
SS 3
Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur
permukiman yang layak, aman, dan terjangkau
IKSP
Jumlah rumah umum yang
mendapat bantuan PSU
IKSP
Tingkat pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni
IKK6
Tingkat kepatuhan
internal
penyelenggaraan
pembangunan
perumahan
SK1
Meningkatnya
layanan sistem dan
strategi
penyelenggaraan
perumahan yang
terpadu
SK2
Meningkatnya
ketersediaan rumah
umum yang layak
huni melalui bantuan
stimulan PSU bagi
MBR
SK3
Meningkatnya
ketersediaan rumah
layak huni melalui
pembangunan
rumah susun
SK4
Meningkatnya
ketersediaan rumah
layak huni melalui
pembangunan
rumah khusus
SK5
Meningkatnya
ketersediaan rumah
layak huni melalui
fasilitasi rumah
swadaya bagi MBR
SK6
Meningkatnya
kepatuhan internal
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
perumahan
IKSS
Tingkat Pemenuhan Rumah Layak Huni
SP
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang
Layak dan Aman
PROGRAM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
IKK
Persentase peningkatan
efektifitas dan efisiensi
tata kelola
penyelenggaraan
perumahan
SK
Meningkatnya efektivitas
dan efisiensi tata kelola
kesekretariatan
Direktorat Jenderal
PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN
SS
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Kementerian PUPR dan Tugas Teknis
Lainnya
ISS
Tingkat kualitas tata kelola administrasi
Kementerian PUPR
SP
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan
IKSP
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen
27